Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas regulasi Holding Company di Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, konsep dari Holding Company adalah konsep yang umum di berbagai Negara tetapi hal tersebut berbeda di Indonesia, bahwa konsep ini tidaklah umum. Pada kenyataanya, Indonesia mempunyai peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Holding Company. berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba untuk mengajukan pokok permasalahan, yang dimana adalah sebagai berikut :1. Bagaimanakah pengaturan Holding Company yang tersebar di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimanakah urgensi dari harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Dibagian terakhir dari skripsi ini, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pengaturan Holding Company di Indonesia tidak konsisten.

---

This thesis is discusses about the regulations of Holding Company in Indonesia. As we know it, the concept of Holding Company is common concept in many country but in Indonesia, this concept is not common. In fact, Indonesia has a regulations that regulated the Holding Company. Based on that problems, the writer tried to submit the reseacrh questions, which are : 1. How is the regulation of Holding Company that distributed in legislation that applies in Indonesia? 2. How is the urgency of harmonisation regulation of holding company in Indonesia?. In a last part this thesis, the writer get the conclusion that the regulation of holding company is not consistent."

"AbstrakPenelitian ini menawarkan solusi untuk akses broadband futuristik di daerah terpencil dan pedesaan dengan pilihan: optimasi LTE; dan perkembangan jaringan pita lebar yang diasumsikan sebagai 5G. Teknologi yang digunakan pada sistem 5G masa depan ialah pemanfaatan frekuensi tinggi, UE-Specific Beamforming, dan Skema Carrier Agregation (CA). Lima klasifikasi dalam implementasi jaringan futuristik: Skenario 1, Single Carrier (SC) LTE 1,8 GHz; Skenario 2, CA LTE 1,8 GHz + 2,6 GHz; Skenario 3, SC 5G 15 GHz; Skenario 4, SC 5G 28 GHz; Skenario 5, CA LTE 1,8 GHz + 5G 15 GHz. Redaman hujan diperhitungkan demi mendapat hasil realistis. Pada wilayah Leuwidamar, Skenario 5 memiliki jumlah BS paling sedikit. Sedangkan di Panimbang, Skenario 3 dan 5 memiliki jumlah BS yang paling sedikit. Namun, jika performansi energi diperhitungkan, Skenario 3 merupakan solusi terbaik. Selanjutnya, jika kita mengimplementasikan Discontinues Transmission (DTX), Skenario 3 dapat memberi kita penghematan energi yang mengesankan, dengan masing-masing penghematan sebesar 97% dan 94% pada daerah Leuwidamar dan Panimbang. Maka, hasil studi menyarankan untuk menggunakan jaringan SC 15 GHz sebagai optimisasi jaringan prospektif masa depan di Leuwidamar dan Panimbang, menimbang tercapainya salah satu target teknis teknologi 5G, yaitu ketersediaan 50 Mbps dimana saja dan kapan saja."

"AbstrakPrevious studies have shown that business performance is mostly determined by the ability of a company to create competitive advantage. However, the rapid changes in technology, markets, regulations and hypercompetition have made the business environment increasingly uncertain and unpredictable so that it can erode competitive advantage. This phenomenon is known as the turbulence of business environment and can cause a company to have difficulty maintaining its competitive advantage so that it is very interesting to study further. The purpose of this study is to understand how the turbulence of business environment occurs in the telecommunications industry in Indonesia. The study involved 213 leaders of business units of telecommunications operators in Indonesia as research respondents. The research methods used are descriptive survey and explanatory survey using component-based structural modeling, Partial Least Square-Path Modeling (PLS-PM). The results of the study showed that the telecommunications industry in Indonesia has experienced high turbulence of business environment, caused mainly by competitive turbulence. However, it was found that the technological turbulence and the market turbulence have contributed the most dominant to the occurrence of turbulence business environment in telecommunication industry. This study also discussed the problem solving of the business environment turbulence and recommendations for the sustainability of the telecommunications industry in Indonesia."

"AbstrakSaat ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan dimana lalu lintas data, termasuk OTT di dalamnya, mendominasi layanan telekomunikasi yang menyebabkan pendapatan interkoneksi semakin menurun. Padahal, biaya pemeliharaan jaringan cenderung naik. Kemunculan teknologi IP dapat memberikan keuntungan, baik terhadap Operator dalam scissor effect maupun menaikkan tingkat loyalitas pelanggannya. Namun, saat ini regulasi Interkoneksi di Indonesia masih menggunakan Time Division Multiplexing (TDM). Oleh karena itu, diperlukan suatu rekomendasi mengenai standarisasi pengkodean dan model interkoneksi IP. Dalam penelitian ini, aspek teknis dari model interkoneksi IP dianalisis dengan menggunakan perbandingan model, yaitu Peering dan Hubbing dengan metode no-transcoding pada 6 jenis codec(G.711a, G.711u, GSM, G.723, G.729, dan G.722) dengan pemberian berbagai beban trafik, (0 Mbps, 15 Mbps, 40 Mbps, dan 72 Mbps). Hasil performansi QoS berupa delay, Mean Opinion Score, packet loss, dan throughput yang diperoleh dari hasil simulasi masing-masing model dan kombinasi codec dianalisis dengan menggunakan server VOIP Asterisk 11 dan Microsip 3.17.3 untuk SIP phone juga Wireshark 2.2.4 dianalisis untuk mengetahui performansinya. Nilai one way delay QoS mengacu pada standar nilai pada ITU-T G.1010. Dari hasil simulasi diperoleh bahwa secara keseluruhan dengan beban trafik sampai 72 Mbps, model Peering merupakan alternatif model interkoneksi IP yang terbaik. Selain itu, penggunaan codec G729 menghasilkan performansi paling baik dengan nilai delay paling minimum dan MOS paling besar, sehingga paling direkomendasikan untuk digunakan dalam implementasi interkoneksi IP."

"ABSTRAKPada masa remaja, seseorang mengalami perubahan fisik, kognitif, dan psikososial. Pada masa ini pula, sekolah merupakan pusat dari pengalaman individu dalam mengatur kegiatan sehari-hari. Bagi mereka, sekolah tidak hanya memberikan kesempatan untuk bersosialisasi, tetapi juga merupakan lingkungan yang memberikan kesempatan untuk mengasah keterampilan yang sudah dimiliki dan menguasai keterampilan baru. (Papalia, Olds, & Feldman, 2002). Regulasi diri pada seorang siswa merupakan hal yang penting agar ia dapat mencapai prestasi yang optimal. Regulasi diri menggambarkan kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap lingkungan yang berbeda dan berubah-ubah (Zimmerman, 2000; Baumeister & Vohs, 2004 dalam Schmitz, et. al., 2007). Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas program intervensi yang berupa pengembangan keterampilan belajar untuk membentuk regulasi diri pada subyek yang berusia 14 tahun 3 bulan yang saat ini duduk di kelas I SMP. Program intervensi yang diberikan mengacu pada Self-Regulation Empowerment Program (SREP), khususnya empowerment (pemberdayaan) siswa dan keterampilan belajar yang mencakup keterampilan dalam melakukan perencanaan dan pengaturan waktu, pemahaman dan meringkas bacaan, membuat catatan, dan persiapan tes. Program ini berhasil memberikan pengetahuan mengenai cara belajar yang baru bagi subyek.

---

ABSTRACTDuring adolescence, an individual experiences physical, cognitive, and psychosocial changes. In this period, school is the center of their experience in managing daily activities. For them, school not only provides opportunities to socialize, but also an environment that provides opportunity to hone skills they already possessed and master new skills. (Papalia, Olds, & Feldman, 2002). Self-regulation is important so they can achieve their optimal performance. Self-regulation represents individual's ability to adapt to different and changing environments (Zimmerman, 2000; Baumeister & Vohs, 2004 in Schmitz, et. al., 2007). This study examined the effectiveness of intervention programs such as development of learning skills to establish self-regulation in a subject aged 14 years and 3 months, currently in seventh grade. The intervention program is referring to Self-Regulation Empowerment Program (SREP) and focusing on student empowerment and learning skills, which include skills in planning and time management, text understanding and summarizing, note-taking, and test preparation. The program succeeded in providing new knowledge on how to learn a subject."

"Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam membentuk suatu peraturan daerah, peraturan daerah tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka peraturan daerah tersebut dapat dibatalkan oleh pemerintah. Seringkali peraturan daerah yang telah diundangkan bertentangan dengan kepentingan umum dan pada akhirnya dibatalkan oleh pemerintah. keseragaman pemahaman dari konsep kepentingan umum, baik pusat maupun daerah, diperlukan agar peraturan daerah menjadi lebih efisien, efektif dan ditinjau dengan baik.

---

Local Government have authority to make local regulation in order to run local autonomy and co-administration. In the making of local regulation, the local regulation must not be contrary to public interest and/or the higher legislation. If contrary to applicable regulations, it can be canceled by the government. Often local regulations that have been enacted contrary to the public interest and ultimately canceled by the government. Uniformity of understanding of the concept of public interest, both national and local, regional regulation is necessary in order to become more efficient, effective and well reviewed."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan penataan minimarket di Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Meningkatnya jumlah minimarket di suatu daerah akan menimbulkan masalah, sehingga perlunya pengaturan untuk menata minimarket. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Charles O. Jones tentang proses implementasi kebijakan yaitu melalui tahap interpretasi, organisasi, dan aplikasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan studi kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dapat menata minimarket. Hambatan dalam implementasi kebijakan penataan minimarket adalah keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan yang kurang berjalan, keterbatasan anggaran. Saran dalam penelitian ini adalah institusi yang terlibat harus melakukan koordinasi dengan baik, mengevaluasi peraturan mengenai penataan minimarket agar jelas, merekrut pegawai untuk menambah SDM, serta meningkatkan sosialisasi terkait penataan minimarket.

---

ABSTRACTThis research discuss the policy implementation of minimarket regulation in Sub District of Cibinong, Regency of Bogor. The accretion quantity of minimarket in an area will cause problems, so the need for policies to organize minimarket. The theory used in this research is the theory of Charles O. Jones about the process of public policy implementation through interpretation stage, organizations, and application. This research used qualitative approach with in-depth interviews, observation and literature study.This research result showed implementation of policy have yet organize minimarket. The obstacle in the implementation of minimarket regulation in Sub District of Cibinong, Regency of Bogor are limited of the human resources, controlling is not the way, the limited of the budget. This research?s recommendations are institutions involved must good coordination, evaluate the rules to be clear about the minimarket regulation, recruit employees to increase human resources, as well as increasing socialization the minimarket regulation."

"Belajar adalah aktivitas yang kompleks, bukan hanya mengaktifkan kognitif dan motorik saja, namun juga melibatkan emosi individu. Kebanyakan individu akan lebih mcrnikirkan sesuatu jika merasakannya. Ernosi dapat berpemn sebagai pemberi semangat, cncrgi, dan mengarahkan perilaku pada individu (Eyler dan Giles, dalam Hunt, 2006).. Oleh karenanya, menjadi penting, bagi siswa tuna netra yang belajar dalam program inklusi untuk mampu mengembangkan kemampuan regulasi emosi karena ia akan berhadapan dengan situasi belajar yang heterogen. Berdasarkan hasil pemcriksaan psikologi diketahui bahwa A tidak mempunyai masalah dengan kecerdasan, namun ia mempunyai masalah dalam kemampuan mengelolaan emosi. Untuk melanjutkan pendidikan ke SLTP dengan program inklusi, A perlu mengingkatkan diri dalam mengelola cmosi. Mengingat, A akan menghadapi beragam karakter individu pada saat bersekolah di SLTP dengan program inklusi. Peningkatan kemampuan mengelola emosi terutama dibutuhkan A untuk mengembangjcan kemampuan bersosialisasi dengan orang lain. Program intervensi didasarkan pada pendekatan modiiikasi perilaku dengan pendckatan kognitif dan pendekatan perilaku. Pendekatan kognitif menggunakan strategi antecedent focused, sedangkan pendekatan perilalcu menggunakan strategi response focused dengan relaksasi pemapasan dalam. Disamping itu, peneliti, mengintegrasikan dua strategi tersebut dengan pengembangan kesadaran diri melalui in-depth interview. Tujuan intervensi adalah menunmkan perilaku agresif A ketika sedang marah, seperti, menendang lemari, menendang pintu, menyobek buku, tidak hadir di sekolah tanpa alasan yang jelas, dan menarik diri. Program intervensi ini diadakan dalam 14 kali pertemuan dan disusun dalam sebuah rancangan program intezvensi yang terdid atas tiga bagian yaitu : 1) Data Dasar; 2) Program Intervensi; 3) Evaluasi Program. Hasil intervensi secara umum memmjukkan bahwa program intervensi efektif untuk meningkatkan regulasi emosi A. Teknik modiiikasi situasi lebih sering digunakan A dibanding teknik yang lain dan relaksasi pemapasan dalam memberikan dampak positifterhadap emosi A.

---

Learning is a complex activity which not only involves cognition and motor abilities, but also one’s emotion. Most individuals will tend to think about something if they can feel it. Emotion can have a role in giving spirit, energy and guidance to one’s behavior (Evler & Giles, in Hunt, 2006). Thus, it is important for blind children who leam in an inclusion program to be able to develop the ability to regulate emotion because she will face a diverse learning situasion.

Based on the psychological assesment, it is known that A d0esn"t have any intelectual barriers, though she does have difheulties in regulation his emotions. To continue his studies in the secondary level with a inclusive program, A needs to improve her emotion regulating abilities. Reason being is, because A will face a lot of different individual characters while in that education level. Improvement in emotion self-regulation is especially needed to develop A’s social interaction abilities.

The intervention program is based on the modification behavior technique with a cognitive and behavior approach. The cognitive approach uses the antecedent focused strategy, whilst the behavior approach uses the response focused strategy with the deep breathing relaxation technique. Moreover, the two strategies are integrated with the development of self consciousness by using depth interview.

The purpose of the intervention is to decrease aggressive behavior of A, for example kicking closets, kicking doors, tearing books, skipping school and withdrawing himself from his society. The intervention program is conducted 14 times and is based on an intervention program which consists of three parts: 1) Data based; 2) Intervention program; 3) Evaluation program.

The results of the intervention show that in general intervention program is elfective to enhance A’s emotion regulation. Situation modiiication technique is used more otien by A compared to the other techniques and deep breathing relaxation in giving a positive influence towards A’s emotion."