Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 tahun 1999 menetapkan perlunya kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap DAS dan atau pulau guna optimalisasi manfaat lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Namun degradasi hutan akibat berbagai aktlvitas legal maupun ilegal telah menyebabkan laju deforestasi + 2,8 juta ha/tahun selama kurun waktu 1997-2003 (Pusat Informasi Kehutanan, 2005). Di sisi lain pemanfaatan kawasan hutan yang berakibat pada pembukaan lahan hutan bagi kegiatan pertanian dan pernukiman semakin meningkat dengan bertambahnya penduduk. Program rehabilitasi hutan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan telah diwujudkan dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) pada tahun 2003 serta program Hutan Kemasyarakatan (HKm) di luar Jawa dan Pengefolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Pulau Jawa. Upaya rehabilitasi hutan di hutan lindung sebagai safah satu fungsi hutan yang diperuntukkan bagi kepentingan fungsi tata air, di pihak lain juga menjadi tumpuan masyarakat sekitar hutan sebagai sumber pendapatannya. Guna mengintegrasikan kepentingan fungsi tata air dan pemanfaatan kawasan ofeh masyarakat di sekitar hutan lindung, maka permasalahan yang ditemui adalah bagaimana mengimplementasikan paradigma baru pengelolaan hutan berbasis masyarakat di hutan lindung, dengan mencermati perangkat kebijakan yang telah tersedia dan masih dibutuhkan, serta melakukan analisis dart sisi kelayakan proyek. Sehingga penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kebijakan yang telah tersedia dan masih dibutuhkan guna mendukung PHBM di hutan lindung dan menilai kelayakan proyek terutama dari aspek kelembagaan dan aspek finansial pembuatan tanaman budidaya kopi yang diusuikan oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan, dengan memperhatikan aspek tata air fungsi lindung di kawasan Hutan Lindung RPH Hanjawar Timur I, BKPH Sukanegara Utara, KPH Cianjur, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Hasil indentifikasi berbagai kebijakan yang terkait dengan pengelolaan hutan lindung bersama masyarakat di Pulau Jawa, menunjukkan ketersediaan program dan peraturan baik di tingkat nasional/pusat, propinsi, dan kabupaten, yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan, Perum Perhutani dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat. Peraturan dimaksud meliputi antara lain SK Menteri Kehutanan tentang HKm, Pedoman dan Evaluasl PHBM, Pedoman dan Petunjuk Teknis pengelolaan kawasan lindung dari Perum Perhutani, Pembentukan Kelompok Tani/Nelayan dan Tani/Hutan Propinsi Jawa Barat, Penunjukan Kader PHBM oleh ADM/KKPH Cianjur, dan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) di Desa Campaka Mulya. Dari analisis kebijakan dan kelayakan proyek yang dilakukan, ternyata walaupun dari aspek hukum sudah tersedia peraturan yang melandasi kebijakan pengelolaan hutan bersama masyarakat di hutan lindung, namun dalam implementaslnya belum didukung oleh mekanisme perencanaan dan operasional di lapangan yang memadai. Mekanisme perencanaan pengelolaan hutan lindung yang melibatkan masyarakat sekitar hutan tergantung kepada kondisi spesifik di masing-masing lokasi hutan lindung, serta pemahaman masyarakat tentang fungsi lindung yang umumnya terbatas. Kelembagaan untuk mengelola hutan lindung bersama masyarakat yang sudah dibentuk di lokasi penelitian, belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena masih memerlukan peningkatan pemahaman masyarakat. Sehingga upaya penguatan kelerrrbagaan masih diperlukan melalui peningkatan kualitas sosialisasi/pendarnpingan dan perencanaan partisipatif, dengan meningkatkan kualitas penyuluhan dan koordinasi antar lembaga terkait di tingkat operasional. Penyuluhan diperlukan dalam aspek hukum dan aspek Iingkungan yang terkait dengan fungsi tata air. Sejalan dengan hal tersebut koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait seperti dari unsur pemerintahan, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, perlu diupayakan. Berdasarkan aspek finansial dan ekonomi dalarn anallsis biaya manfaat untuk pengusahaan/penahaman tanaman kopi dengan pola tanam wanatani multistrata bersama jenis tanaman semusim (jagung) dan kayu-ka yuan pada hutan lindung di lokasi penelitian, layak untuk dilaksanakan terutama dengan memperhatikan aspek pasar dari harga kopi beras (hasil pengeringan. Dari aspek finansial maupun ekonomi, NPV untuk hasil kopi tanpa pengeringan bernilai positif pada tingkat infasi 7% dan 8%, dengan BCR > 1. Sec angkan dengan proses pengeringan NPV bare bernilai positif dengan BCR > 1 ketika harga kopi beras Rp.12.000, 00 untuk analisis financial dan Rp. 10.000, 00 untuk analisis ekonomi pada kedua tingkat Inflasi. Pengusahaan tanaman kopi mutu/strata bersama tanaman semusim dan kayu-kayuan selain layak secara finansial dan ekonoml, juga dapat mengintegrasikan kepentingan masyarakat dl sekitar hutan lindung dan keberlangsungan fungsi tata air. Kegiatan ini memberi hasil yang lebih baik bila dibandingkan dengan kawasan yang hanya didominasi oleh pohon kayu-kayuan saja, atau sebaliknya terjadi alih guna lahan hutan menjadl lahan pertanlan oleh masyarakat, Pengayaan tanaman di hutan lindung dengan jenis buah-buahan guna meningkatkan pendapatan petani dengan pengolahan tanah yang minimal, dapat pula dilakukan sesual kondisi tanah hutan. Untuk kelestarlan fungsi Iindung, penataan kawasan hutan lindung memerlukan penetapan blok pemanfaatan dengan mempertimbangkan daya dukung kawasan hutan lindung tersebut. Sedangkan dari aspek finansial dan ekonomi diperlukan pula peningkatan informasi pasar kepada petani hutan baik untuk saprodi maupun produksi kopi dan hasil hutan non kayu lalnnya. Dari aspek soslal ekonomi, pemerataan kesempatan kepada warga Dena Campaka Mulya yang belum terlibat dalam pengelolaan hutan lindung, perlu diupayakan melalui sosialisasi dan pendampingan yang melibatkan lembaga desa secara partisipatif guna menghindarkan kecemburuan soslal yang akan mendorong tindakan a sosial."

"Pengelolaan peternakan sapi perah yang buruk merupakan faktor utama penurunan kualitas kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Upaya untuk menangani masalah tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan ecohealth dalam pengelolaan peternakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan pendekatan ecohealth dalam pengelolaan peternakan sapi perah dan menyelidiki hubungan antara karakteristik peternak dengan pengelolaan peternakan sapi perah di Kecamatan Pangalengan. Sebanyak 230 peternak dipilih melalui cluster random sampling. Evaluasi pengelolaan dilakukan dengan mengkompositkan komponen pengelolaan sesuai dengan pendekatan ecohealth dalam pedoman penilaian, yang selanjutnya digunakan untuk mengetahui jumlah peternak yang telah menerapkan pendekatan ecohealth dalam pengelolaan peternakannnya. Komponen yang dievaluasi meliputi pembibitan, pemberian pakan, pemerahan, penanganan susu sapi, pengolahan limbah, perkandangan, sanitasi lingkungan, penanganan dan pencegahan penyakit. Regresi logistik digunakan untuk mengetahui pengaruh hubungan masing-masing variabel karakteristik peternak dengan variabel pengelolaan peternakan sapi perah secara simultan. Karakteristik peternak meliputi usia, luas peternakan, lama beternak, tingkat pendidikan, pengetahuan, jumlah tanggungan, pemilikan ternak, motif beternak, lama tinggal dan tingkat pendapatan. Sebanyak 34 orang (14,8%) dari 230 peternak sapi perah di Kecamatan Pangalengan telah menerapkan pendekatan ecohealth dalam pengelolaan peternakannya. Karakteristik peternak yang berhubungan dengan pengelolaan peternakan adalah semakin besar luas peternakan (Odds ratio=1,005), pemilikan ternak (Odds ratio=1,236), pengetahuan (Odds ratio=1,239) dan jumlah tanggungan (Odds ratio=1,798) maka peluang untuk menerapkan pendekatan ecohealth dalam pengelolaan peternakan sapi perahnya lebih besar. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan dalam menentukan strategi penerapan ecohealth dalam pengelolaan peternakan yang dapat meningkatkan kualitas kesehatan manusia, hewan dan lingkungan.

---

Bad management of dairy farm was the main factor reduction in the quality of human, animals and enviromnent health. Efforts to resolve these problem can be done with the ecohealth approach in farm management. This research to evaluate the current dairy farm management base on ecohealth approaches and investigate the relationship between farmer`s characteristics with dairy farm management practices in Pangalengan Subdistrict. A total of 230 farmers were chosen through cluster ramdom sampling. Management evaluated conducted by combine management component with ecohealth approach in assessment guidelines, which are then used to determine the number of farmers who have applied ecohealth approach in dairy farm management. Component that were evaluated as includes livestock breeding; milking practice and hygiene; postproduction milk handling; nutrition and feeding; waste management and the environment; the cowshed-care, equipment and resources; cowshed cleaning; disease prevention and control. Logistic regression used to determine the effect of each relationship variables farmer`s characteristics with variable dairy farm management simultaneously. Farmers chracteristic include age, extensive dairy farm, experience dependents, level of education, knowledge, number of dependents, ownership of dairy farm, motive, long settled and level income. A number of 34 person (14,8%) from 230 farmer in Pangalengan Subdistrict has applied ecohealth approach in his dairy farm. Characteristic of farmer which are related with dairy farm management, greater of size dairy farm (Odds ratio=1,005), ownership of dairy farm (Odds ratio=1,236), knowledge (Odds ratio=1,239), and the number of dependents (Odds ratio=1,798), the opportunities for applying the ecohealth approach in the management of dairy farms larger. Further research needs to be strategy for applied ecohealth approach in dairy farm management that can improve the quality of human, animal and health."

"Sumber-sumber nafkah bentukan (constructural livelihhod resources) yang disemaikan bagi petani oleh agensi ekstra lokal (Negara) ternyata tidak serta merta dimaknai secara sama dan sebangun oleh masyarakat lokal. Respons yang diberikan secara berbeda itu disebabkan, masyarakat lokal memiliki logika, sistem etika atau cara pandang yang berbeda dalam membangun sistem nafkah mereka. Sistem norma, nilai dan tradisi lokal ikut mempengaruhi proses formasi sistem nafkah pedesaan secara keseluruhan. Pembentukan sumber-sumber nafkah artifisial yang menggunakan rasionalisme ekonomi non-lokal membawa akibat pada efisiensi sistem yang mubazir. Respons non-receptive dari petani lokal atas hadirnya keterlimpahan kelembagaan nafkah bentukan (artificial livelihood institution endowment) yang dibangun oleh agensi ekstra-lokal di sekitar hutan di Kuningan Jawa Barat, menjadi bukti bahwa memang ada perbedaan sistem rasionalitas yang nyata antara Negara (dalam hal ini Perum Perhutani) dengan apa yang dianut oleh komunitas lokal. Studi ini hendak melihat mengapa sebuah kelembagaan nafkah hasil bentukan dari agensi ekstra-lokal (Perum Perhutani) mengalami disfungsionalitas-peran dalam menopang dan mentransformasikan keseluruhan sistem nafkah di pedesaan sekitar hutan."