Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Infrastruktur memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara pengawasan anggaran infrastruktur. Kompetensi pemeriksa di BPK masing-masing berbeda. Untuk mencapai hasil audit yang berkualitas diperlukan kesesuaian antara kompetensi dan tipe pekerjaan infrastruktur jalan. Metode algoritma genetika digunakan agar tercapai kesesuaian kompetensi yang optimal. Penelitian ini bertujuan mengembangkan model optimasi dengan algoritma genetika dan membandingkan hasilnya dengan model penugasan pemeriksa manual. Metode analisa yang digunakan yaitu metode algoritma genetika dan analytical hierarchy process. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil metode optimasi dengan algoritma genetika lebih baik dari metode penugasan manual dari sisi kesesuaian kompetensi.

---

Infrastructure has important roles in economic level of the country. The Supreme Audit Board (SAB) is state institution that supervise the infrastructure budget. Auditor Competency in SAB are different each other. In order to achieve quality audit, compatibility between competency and type of road infrastructure is needed. Genetic algorithm is proposed to achieve optimum competency compatibility. This research aimed to develop optimization model using genetic algorithm method and compare the result with manual assignment method. Analytical method are genetic algorithm method and analytical hierarchy process. Results show that genetic algorithm method achieve better results than manual assignment in competency compatibility."

"Penelitian ini menjelaskan pengaruh pengeluaran investasi pemerintah pada infrastruktur jalan serta infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan data sebanyak duapuluh lima dari Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode waktu tujuh tahun, dari 2003 ? 2010. Dengan menggunakan regresi data panel, penelitian ini menggunakan pendekatan efek acak untuk estimasi dalam melihat pengaruh dari pengeluaran investasi pemerintah pada infrastruktur jalan, tenaga kerja, dan juga infrastruktur jalan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengeluran investasi pemerintah, tenaga kerja dan infrastruktur jalan secara statistik signifikan dan berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.

---

The present study explain the effect of government spending on infrastructure investment in roads as well as road infrastructure on the economic growth, using data from twenty five Districts / Cities in West Java for seven years period, from 2003 ? 2010. With panel data set, this study used a random effects approach to estimation, to see the effect of government investment spending on road infrastructure, labor, and road infrastructure. The results show that government investment spending, labor and road infrastructure are statistically significant and have a positive effect on Gross Domestic Regional Product (GDRP), as an indicator of economic growth."

"Studi bertujuan untuk mengetahui hubungan antara infrastruktur jalan dan belanja infrastruktur dengan tax capacity di Indonesia pada level provinsi. Studi ini menggunakan metode analisis stokastik frontier untuk data panel. Data yang digunakan mencakup 34 provinsi dengan periode tahun 2011 hingga 2016. Variabel dependen yang digunakan adalah rasio penerimaan pajak pusat dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah PDRD. Kontribusi dari studi ini adalah memberikan tinjauan empiris terkait hubungan antara ketersediaan infrastruktur dan belanja infrastruktur dengan tax capacity untuk jenis pajak pusat dan jenis pajak daerah sebagai akibat adanya perubahan aktivitas ekonomi. Estimasi dengan menggunakan data penerimaan pajak di 34 provinsi periode tahun 2011-2016, hanya mengkonfirmasi hubungan positif antara belanja infrastruktur dengan tax capacity untuk jenis pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan ketersediaan infrastruktur hanya berpengaruh positif dan signifikan pada tax capacity PDRD. Tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan masyarakat secara signifikan menunjukkan pengaruh positif baik terhadap tax capacity pajak pusat maupun PDRD. Provinsi yang lebih kaya akan cenderung memiliki potensi untuk membayar pajak lebih tinggi. Akan tetapi, semakin besar dominasi sektor pertanian dalam perekonomian suatu provinsi maka terdapat kecenderung mengurangi tax capacity pajak pusat di provinsi tersebut. Demikian halnya faktor administrasi perpajakan, peningkatan kepemilikan NPWP yang menunjukkan kepatuhan administratif menggambarkan perluasan basis pajak dan selanjutnya meningkatkan tax capacity.

---

The study aims to determine the relationship between road infrastructure and infrastructure spending with tax capacity in Indonesia at the provincial level. This study uses stochastic frontier analysis method for panel data. The data used cover 34 provinces with the period of 2011 to 2016. Dependent variable used is the ratio of central tax revenue and local tax revenue and user charges PDRD. The contribution of this study is to provide an empirical review of the relationship between the availability of infrastructure and infrastructure spending with tax capacity for the type of central taxes and local taxes as a result of changes in economic activity.Estimates using tax revenue data in 34 provinces in 2011 2016 period only confirm the positive relationship between infrastructure spending and tax capacity for central and local taxes. While the availability of infrastructure only have a positive and significant impact on tax capacity PDRD. The level of income and the level of level of education significantly indicates a positive effect both on tax capacity of central tax and PDRD. Richer provinces will tend to have the potential to pay higher taxes. However, the greater the dominance of the agricultural sector in the economy of a province then there is a tendency to reduce the tax capacity of the central tax in the province. Similarly, tax administration factors, increased NPWP ownership as proxy for administrative compliance reflect the expansion of the tax base and further increase tax capacity. "

"Kualitas infrastruktur jalan Indonesia hanya menempati peringkat ke-64 dari 137 negara yang diteliti. Peringkat tersebut tertinggal dari Singapura yang menempati peringkat ke-2, Malaysia ke-23, Brunei Darussalam ke-33, Thailand ke-59. Kendala kurang optimalnya infrastruktur disebabkan permasalahan ketersediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan berdasarkan aspek berkelanjutan.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis indikator infrastruktur jalan di Indonesia berdasarkan aspek berkelanjutan dan mengevaluasi pengaruh masing-masing indikator terhadap variabel dari infrastruktur jalan berkelanjutan menurut persepsi antara Aparatur Sipil Negara ASN dan kontraktor terhadap indikator infrastruktur jalan baik dari segi eksisting maupun dari segi harapan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tinjauan pustaka untuk mendapatkan variabel dan indikator. Selanjutntya metode survei dilakukan untuk melihat persepsi ASN dan kontraktor terhadap variabel dan indikator tersebut. Analisis menggunakan Structural Equation Modeling SEM dengan pendekatan Partial Least Square dengan menggunakan software SmartPLS 3.0.Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ASN menyatakan bahwa untuk kondisi eksisting infrastruktur jalan, indikator penerangan jalan adalah yang paling berpengaruh dengan ditunjukkan nilai loading factor terbesar yaitu sebesar 0.904, sedangkan untuk harapan dari infrastruktur jalan, indikator proses peninjauan lingkungan adalah yang paling berpengaruh dengan ditunjukkan dengan nilai loading factor terbesar yaitu 1.000.Kontraktor menyatakan bahwa untuk kondisi eksisting infrastruktur jalan, indikator proses peninjauan lingkungan adalah yang paling berpengaruh dengan ditunjukkan dengan nilai loading factor terbesar yaitu sebesar 1.000, sedangkan untuk harapan dari infrastruktur jalan, bahwa indikator akses pejalan kaki, sepeda, dan angkutan umum adalah yang paling berpengaruh dengan ditunjukkan dengan nilai loading factor terbesar yaitu 1.000.

---

The quality of Indonesia 39 s road infrastructure is ranked only 64th out of 137 countries studied. The ranking left behind of Singapore placed second, Malaysia on 23rd , Brunei Darussalam on 33rd , and Thailand on 59th. The constraints of less optimal infrastructure due to problems of availability and maintenance of road infrastructure based on sustainable aspects.

This study aims to analyze indicators of road infrastructure in Indonesia based on sustainable aspects and evaluate the correlation of each indicator to the variables of sustainable road infrastructure according to the perception between the civil servant and the contractor on the road infrastructure indicator either from the existing condition or the expectation condition.

The method used in this research is literature review to get the variables and indicators. Furthermore, the survey method is conducted to see the perceptions of civil servant and contractors on these variables and indicators. Analysis using Structural Equation Modeling SEM with Partial Least Square approach using SmartPLS 3.0 software.

From the result of the research, it is concluded that civil servant stated that for the existing condition of road infrastructure, indicator of street lighting is the most correlated with indicated by the biggest loading factor factor that is equal to 0.904, while for the expectation from road infrastructure, environmental assessment process indicator is the most correlated with indicated by the largest loading factor value is 1,000.

The contractor stated that for the existing condition of road infrastructure, the environmental review process indicator is the most correlated with the largest loading factor value of 1,000, while for the expectation from the road infrastructure that pedestrian, bicycle and public transportation access indicators are the most correlated as indicated by the largest loading factor value of 1,000."

"Keberhasilan melaksanakan proyek konstruksi tepat pada waktunya adalah salah satu tujuan terpenting. Keterlambatan merupakan sesuatu yg tidak dikehendaki, karena akan sangat merugikan kedua belah pihak. Beberapa proyek yang kompleks terdapat banyak faktor ketidakpastian sering menimbulkan limbah (waste) yang menyebabkan proyek terlambat. Salah satu metode untuk menanganinya adalah konsep lean construction. Studi di proyek Pekanbaru Dumai Seksi 2A pada underpass 28+150 terdapat 15 dari 58 kegiatan yang memyebabkan keterlambatan 30 hari, dimana jika menghilangkan kegiatan tersebut masih terlambat 15 hari. Salah satu upaya memperpendek durasi adalah crashing program dengan penambahan tenaga kerja sebanyak 115 orang selama 47,5 hari pada pekerjaan bekisting dan pembesian. Tools lean lainnya yang dapat dilakukan adalah standardization, last planner system, coordination, get quality right at first time, just-in-time, prefabricated dan five S. Dengan crashing program, waktu pekerjaan menjadi 145,5 hari kalender dimana lebih cepat 4,5 hari dari schedule rencana. Biaya mengalami kenaikan sebesar Rp 625.941.000,-, namun disisi lain terdapat efisiensi waktu selama 4,5 hari sebesar Rp 62.907.368 sehingga berpengaruh terhadap HPP dari 82,166% menjadi 86,311% dan laba mengalami penurunan dari 17,878% menjadi 13,689%. Dampak lainnya adalah tidak kena sanki 1/1000 dan terhindar blacklist dari Owner.

---

The success of implementing a construction project in the end is one of the most important goals. Delay is something that is not desirable, because it will be very detrimental to both parties. Some projects are one of the most important factors that cause waste to emerge. One method to handle it is the lean construction concept. The study in the Pekanbaru Dumai Section 2A project on the 28 + 150 underpass was 15 of the 58 activities which caused a delay of 30 days, whereas if the activity was eliminated it was still 15 days late.

One effort to shorten the duration is a strike program with a workforce of 115 people for 47.5 days on formwork and pembesian work. Other lean tools that can be done are standardization, the last planning system, coordination, getting the right quality at the first time, on time, prefabricated material, and five S. With the program breaking down, working time becomes 145.5 calendar days, 4 faster, 5 days from the scheduled schedule. Increasing costs increased by Rp. 625,941,000, - but on the other hand, the time efficiency of 4.5 days amounting to Rp. 62,907,368 increased against HPP from 82,166% to 86,311% and profits increased from 17,888% to 13,689%. Other impacts are not subject to 1/1000 sanctions and avoid being blacklisted by the Owner."

"Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan. Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public works (jalan, bendungan dan saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang.Pembangunan infrastruktur memiliki karakteristik monopoli alamiah, dimana skala ekonomis yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur tersebut sedemikian besar sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mengalokasikan sumber Jaya dalam pengelolaannya, baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan pihak swasta.Intervensi pemerintah untuk pengadaan infrastruktur diperlukan baik itu melalui pengadaan langsung maupun melalui peraturan harga dan perundangan. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Karena itu, sebagai konsekuensinya jika terjadi kegagalan infrastruktur akan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat.Penyediaan infrastruktur merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan bersama dengan pengaruh dari kebijakan publik. Pada kenyataannya kebijakan publik memegang peranan yang sangat besar karena ketiadaan atau ketidaksempurnaan mekanisme harga dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya penerapan harga yang dilakukan pemerintah untuk jasa pelayanan infrastruktur selain memperhatikan aspek ekonomi juga harus memperhatikan aspek sosial.Keberadaan infrastruktur secara umum dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan hubungan tersebut dalam berbagai model ekonomi, baik hubungan secara langsung, tidak langsung maupun hubungan timbal balik (kausalitas). Penelitian ini membahas signifikansi pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan menggunakan analisis ekonometrik data panel. Variabel infrastruktur yang digunakan pada penelitian ini adalah infrastruktur ekonomi yakni jalan, listrik, telepon dan air minum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diwakili oleh pendapatan perkapita penduduk."

"Infrastruktur adalah salah satu sarana penunjang pembangunan. Sistem transportasi merupakan bagian penting dan stategis bagi pembangunan suatu negara dan merupakan sarana penunjang kemajuan ekonomi karena akan mendukung mobilitas penduduk dan mendistribusikan barang dari satu daerah ke daerah lain. Namun, adanya ketidakmerataan akses masyarakat dan kesenjangan pengembangan wilayah dalam bidang infrastruktur transportasi di Indonesia. Maka perlunya pemetaan infrastruktur transportasi pada Ibukota Provinsi di Indonesia diharapkan dapat menentukan pola pembangunan dan pembenahan infastruktur transportasi pada pembangunan masa mendatang. Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah studi literatur untuk menetapkan indikator penilaian pada pemetaan infrastruktur transportasi di Indonesia dan penyebaran 30 kuesioner pada stakeholder terkait untuk melakukan pembobotan pada setiap indikator dengan AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan perhitungan manual. Setelah mendapatkan pembobotan pada setiap indikator, dilakukan scoring atau penilaian pada setiap infrastruktur pada 33 Ibukota Provinsi di Indonesia dan didapatkan pemetaan infrastruktur transportasi pada 33 Ibukota Provinsi di Indonesiadari nilai tertinggi sampai terendah. Hasil yang didapatkan adalah pada kuadran I yaitu Kota Jakarta di posisi pertama, disusul oleh Kota Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang dan Makassar. Pada kuadran II, Kota Yogyakarta berada pada posisi kesembilan diikuti oleh Kota Ambon, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Mataram, Banda Aceh dan Samarinda. Pada kuadran III, Kota Jambi pada posisi ke-17 diikuti oleh Manado, Kendari, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru dan Bandar Lampung. Pada kuadran IV, Kota Gorontalo berada pada posisi ke-25 diikuti oleh Jayapura, Tanjung Pinang, Palu, Manokwari, Serang, Mamuju, Ternate, Palangka Raya. Dibuktikan dari pemetaan infrastruktur transportasi ini sebagian besar kota-kota pada bagian barat Indonesia memperoleh penilaian yang lebih baik dari kota-kota di bagian timur Indonesia. Maka perlu adanya pembenahan infrastruktur transportasi pada kota-kota dengan nilai rendah yaitu sebagian besar berada pada kota-kota di bagian timur Indonesia.

---

Infrastructure is one of the definitions of supporting development. The transportation system is an important and strategic part of the development of economic progress of a country because it will support the mobility of people and to distribute goods from one place to another. However, There are the existence of inequality in access and gap in the sector of transportation infrastructure in Indonesia. Hence, the need for mapping of transportation infrastructure in the Capital of Provinces in Indonesia is expected to determine the pattern of development and improvement of future transportation infrastructure?s development.

Reasearch methodology for this research are study of literature to establish the indicators of mapping transport infrastructure in Indonesia and spread of 30 quetioners on the related stakeholders to get weight for each indicator with manual counting of AHP (Analytical Hierarchy Process). After weighting of each indicator, the next step is scoring the transport infrastructure components at 33 Capital of Provinces in Indonesia to get the results of mapping transportation infrastructure from the highest to lowest score.

The results on this reaseach are in quadrant I, the city of Jakarta in the first position, followed by the city of Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, Padang, Palembang dan Makassar. In quadrant II, the city of Yogyakarta is at ninth position followed by the city of Ambon, Pontianak, Denpasar, Banjarmasin, Mataram, Banda Aceh dan Samarinda. In quadrant III, City of Jambi in the 17th position followed by Manado, Kendari, Bengkulu, Pangkal Pinang, Kupang, Pekanbaru dan Bandar Lampung. In quadrant IV, Kota Gorontalo are at the 25th position followed by Jayapura, Tanjung Pinang, Palu, Manokwari, Serang, Mamuju, Ternate, Palangka Raya.

Evidenced from the result of mapping of transport infrastructure is mostly cities in the western part of Indonesia get better scores than the cities in the eastern part of Indonesia. Hence the improvement of transport infrastructure is needed for the cities with low scores that are mostly located in the eastern part of Indonesia."