Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan merit system pada rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020 maupun faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni post-positivism, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara mendalam terhadap internal dan eksternal Polri dilanjutkan dengan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020 sesuai dengan penerapan merit system pada proses seleksi yang mengutamakan adanya kualifikasi, sertifikat/lisensi dan tes uji kompetensi keahlian. Namun, terdapat temuan pada penelitian ini yakni belum terdapat Peraturan Kapolri yang mengatur penerapan merit system dalam proses rekrutmen dan seleksi Bintara kompetensi khusus penerbang yang berbeda dengan rekrutmen dan seleksi Bintara Polisi Tugas Umum (PTU) yang terselenggara di Polda Metro Jaya T.A. 2019 dan T.A. 2020. Faktor utama pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang dapat berjalan optimal yakni adanya kebijakan dan aturan Panitia Pusat Mabes Polri apabila terdapat penyimpangan akan dilakukan proses hukum kepada peserta dan panitia seleksi daerah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku untuk mewujudkan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi Bintara Polri kompetensi khusus penerbang sesuai dengan penerapan merit system

---

This study aims to analyze the application of the merit system in the recruitment and selection of National Police Officers with special competence for pilots at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020 as well as the factors that influence the implementation of the recruitment and selection of the Special Aviation Police Officer at Polda Metro Jaya T.A. 2020. The approach used in this research is post-positivism, data collection is done through document studies and in-depth interviews with internal and external Polri followed by data analysis. The results showed that in the implementation of the recruitment and selection of National Police Officers Special Competence for Pilots at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020 is in accordance with the application of a merit system in the selection process that prioritizes qualifications, certificates/licences and skill competency tests. However, there are findings in this study, namely that there is no National Police Chief regulation that regulates the application of a merit system in the recruitment and selection process for Special Competency Officers (Bakomsus) for Aviation, which is different from the recruitment and selection of General Duty Police Officers (PTU) held at Polda Metro Jaya T.A. 2019 and T.A. 2020. The main factor in the implementation of the recruitment and selection of the National Police Officers Special Competence for Pilots can run optimally, namely the policies and rules of the National Police Headquarters Central Committee if there are deviations, the legal process for the participants and the regional selection committee will be carried out in accordance with the legal procedures applicable to the implementation of the recruitment and selection of NCOs The National Police Special Competence for Pilots is in accordance with the application of the merit system."

"NKRI merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan berbagai kepentingan terkait perairan ZEE (sampai dengan 200 mil dari garis pangkal). Untuk mengoptimalkan nilai manfaat sumberdaya kelautan bagi pengembangan wilayah secara berkelanjutan dan menjamin kepentingan umum secara luas, diperlukan intervensi kebijakan dan penanganan khusus oleh Pemerintah untuk pengelolaan wilayah maritim. Namun demikian, masalah-masalah kelautan termasuk pembangunan ekonomi kelautan mempunyai hubungan yang erat dengan ketentuan-ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu dalam pembangunan terkait masalah kelautan di Indonesia, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi-konvensi internasional haruslah menjadi acuan. Dari beberapa kemungkinan jenis jasa pelayanan khusus, maka yang mungkin dapat kita berikan dan dapat ditagihkan kepada kapal-kapal asing yang melakukan lintas damai di perairan Indonesia antara lain adalah Pilotage atau jasa pemanduan…. "

"Pembangunan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar yang dilakukan dengan prinsip kemandirian bangsa adalah fenomena unik di tengah kebijakan ekonomi yang neoliberal. Jusuf Kalla adalah orang yang menginisiasi, mengartikulasi dan mengagregasikan pemikiran kemandirian bangsa dalam proyek tersebut. Meskipun dalam lingkup yang terbatas, pembangunan ini berhasil mewujudkan pemikiran Jusuf Kalla tersebut. Skripsi ini menganalisis penerapan pemikiran kemandirian bangsa oleh Jusuf Kalla dalam proyek tersebut dengan mempertimbangkan dua faktor utama, yaitu: latar belakang sosialisasi Jusuf Kalla yang membentuk pemikiran kemandirian bangsa tersebut dan kondisi kontekstual yang memungkinkan penerapan pemikiran tersebut.

---

Building project of Makassar Sultan Hasanuddin International Airport by implementing national autonomy principe is unique phenomenon in Indonesian neoliberal economic policy. Jusuf Kalla is the inisiator, articulator and agregator of the implementation that principe on the project. Although in limited scope, it was succed. This thesis analizing the implementation of the national autonomy principe in that project by considers two main factors: political socialization of Jusuf Kalla and contextual situation that made the implementation being possible in the project"

" ABSTRAK Kota Makassar adalah pusat pemerintahan, pendidikan, dan perekonomian di Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi daya tarik masyarakat untuk menetap di Kota Makassar. Kota Makassar didiami oleh berbagai macam etnis dan dapat dibuktikan dari adanya perkampungan etnis atau suku tertentu yang ada di Kota Makassar seperti Kampung Toraja dan Kampung Mandar. Hal tersebut mempengaruhi kondisi kebahasaan di Kota Makassar. Atas dasar tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan variasi bahasa apa saja yang terdapat di Kota Makassar dan menjelaskan letak batas bahasa dan dialek di Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan penghitungan dialektometri, ditemukan dua bahasa yang terdapat di Kota Makassar, yakni bahasa Makassar dan bahasa Mandar.

---

---

ABSTRACT Makassar City is the center of government, education, and economy in South Sulawesi. This becomes a public appeal for citizens to settle in Makassar City. Makassar inhabited by various ethnic and can be proven by the existence of ethnic villages in Makassar such as Toraja Village and Mandar Village. It affects the language situation in Makassar city. Based on that, this study was conducted to describe any language variation in Makassar and explain where the limits of language and dialect in Makassar. The method used in this study are qualitative and quantitative. Based on the dialectometry calculation, two languages are found in Makassar City, which is Makassar language and Mandar language."