Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tantangan terbesar setelah terungkapnya kasus penjualan dua kapal very large cargo carrier (VLCC) milik pertamina yang melibatkan mantan Menteri BUMN selaku komisaris Utama Pertamina, Direktur utama, dan direktur keuangan pertamina saat itu, adalah mampukah bangsa ini memasuki era baru dengan usaha baru yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan good corporate governance...."

"The gratest challenge after exposure of selling two very large cargo carrier (VLCC) pertamina involving the former minisrty of BUMN as pertamina's chief of trustee, the privious President Director and Finance Director of Pertamina is whether this nation has capability to enter new era with new efforth seriously in implementing good corporate governance..."

"the greatest challenge after exposure of selling two Very Large Cargo Carrier (VLCC) Pertamina involving the former Ministary of BUMN as Pertamina's Chief of Trustee, the previous President Director and Finance Director of Pertamina is whether this nation has capability to enter new era with new effort seriously in implementating good corporate governance....."

"Dalam pertanggungjawaban direksi PT Pertamina dalam dugaan persekongkolan tender divestasi dua unit kapal tanker VLCC milik PT Pertamina ini ditinjau dari hukum keuangan publik. Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana kerugian negara yang nyata dan pasti terhadap divestasi dua unit kapal VLCC milik PT Pertamina ditinjau dari hukum keuangan publik. Selain itu dilihat pula bagaimana pertanggungjawaban direksi PT Pertamina terhadap kebijakan melakukan divestasi dua unit kapal VLCC yang ditinjau dari hukum keuangan publik. Penelitian ini adalah penelitian normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerugian BUMN Persero dalam hal ini adalah PT Pertamina bukanlah kerugian negara yang nyata dan pasti. Selain itu pertanggungjawaban direksi BUMN Persero yang diakibatkan kebijakan direksi tersebut selama bukan melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah sebuah kerugian keuangan negara.

---

The responsibility of board of directors of PT Pertamina in alleged bid rigging of divestment of two VLCC tanker units of PT Pertamina is viewed from public finance law. The main issues are on how a real and certain state loss against divestment of two VLCC tankers owned by PT Pertamina viewed from public finance law. Besides that also seen how the responsibility of board of directors of PT Pertamina policies on the divestment of two VLCC tankers viewed from public finance law. This research is the study of normative where source data obtained from secondary data and analyzed qualitatively. The result showed that the loss of state-owned enterprises (PT Pertamina Persero) is not a real and certain state loss. In addition, the responsibility of board of directors of state-owned enterprises and refines the resulting policies of board of direstors for not doing a tort is not a state financial loss."

"Penulis ingin meneliti dan menganalisis praktik persekongkolan dalam tender di Indonesia, khususnya persekongkolan dalam tender penjualan (divestasi) 2 unit kapal tanker (Very Large Crude Carrier/VLCC) milik Perseroan Terbatas Pertamina (selanjutnya disebut dengan PT Pertamina (Persero)). Perkara tersebut telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indenesia (selanjutnya disebut dengan KPPU). Dalam Putusan KPPU, persekongkolan dalam kegiatan tender antara PT Pertamina Persero dengan pelaku usaha terbukti dilakukan melalui persekongkolan tender secara horizontal dan vertikal. Di samping itu, pengajuan upaya hukum keberatan para Terlapor ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (selanjutnya disebut dengan PN Jakarta Pusar) terhadap Putusan KPPU, pembatalan Putusan KPPU oleh PN Jakarta Pusat dan pengajuan upaya hukum kasasi oleh KPPU ke Mahkamah Agung Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan MA) atas Putusan PN Jakarta Pusat, Serta penguatan permohonan kasasi oleh MA, membuat kasus tersebut sebagai "landmark case" bagi penegakan UU Antimonopoli di Indonesia. Merupakan hal menarik untuk mencermati pandangan dan pertimbangan pengadilan dalam memahami UU Antimonopoli, khususnya analisis hakim terhadap indikasi persekongkolan tender dalam perkara tersebut. Perkara dimaksud berindikasi KKN karena dilakukan melalui persekongkolan dalam kegiatan tender, sehingga menimbulkan kerugian negara. Pengalaman menunjukkan bahwa titik rawan KKN di Indonesia adalah saat transaksi pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui persekongkolan dalam kegiatan tender. Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah:1. Untuk mengetahui dan mengkaji perkara tender penjualan (divestasi) 2 dua) unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina (Persero) melanggar ketentuan UU Antimonopoli.2. Untuk mengetahui dan mengkaji metode pendekatan hukum yang digunakan oleh KPPU membuktikan persekongkolan tender dalam pemeriksaan perkara penjualan (divestasi) 2 (dua) unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina (Persero).3. Untuk mengetahui dan mengkaji argumentasi atau dalil-dalil yang digunakan oleh oleh pengadilan membuktikan persekongkolan tender dalam perkara penjualan (divestasi) 2 (dua) unit kapal tanker (VLCC) milik PT Pertamina (Persero)."

"Suatu negara dapat menjangkau para Pelaku Usaha asing, terutama yang didirikan dan berkedudukan di luar negeri serta tidak melakukan kegiatan ekonomi di negaranya tetapi memiliki dampak bagi perekonomian dalam negeri dengan Prinsip Ekstrateritorial hukum persaingan usaha. Hingga kini terjadi perdebatan ada tidaknya dasar Prinsip Ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha kita. Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mengeluarkan sejumlah putusan yang menjatuhkan sanksi kepada Pelaku Usaha asing dengan putusan nomor 07/KPPU-L/2004 sebagai putusan pertamanya. Dalam rangka mengetahui dasar penjatuhan sanksi dalam putusan tersebut, dilakukanlah suatu penelitian hukum yuridis normatif dengan pengolahan data secara kualitatif untuk mengetahui peran prinsip ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan keabsahan penjatuhan sanksi dalam putusan Nomor 07/KPPU-L/2004. Hasilnya diketahui bahwa kedua pelaku usaha asing dalam putusan tersebut, Goldman Sachs dan Frontline, Ltd mampu memenuhi definisi pelaku usaha sebab sesuai dengan unsur melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia meskipun tidak didirikan dan berkedudukan di tanah air. Terpenuhinya unsur-unsur yang diperlukan membuat penjatuhan sanksi dalam putusan tersebut adalah sah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, baik putusan itu maupun peraturan yang ada tidak memberikan jalan keluar penegakan hukum persaingan usaha bagi Pelaku Usaha yang tidak memenuhi unsur didirikan, berkedudukan, dan melakukan kegiatan di Indonesia padahal perbuatannya melanggar ketentuan hukum persaingan usaha dan menimbulkan dampak bagi negara kita. Fakta ini membawa evaluasi bahwa Indonesia sejatinya masih memerlukan sejumlah ketentuan dalam menunjang keberlakukan Prinsip Ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha.

---

A country can reach out to foreign Business Actors, especially those that are established and domiciled abroad and do not carry out economic activities in their country but have an impact on the domestic economy with the Extraterritorial Principles of business competition law. Until now there has been a debate whether there is a basis for extraterritorial principles in our business competition law. The Business Competition Supervisory Commission has issued a number of decisions imposing sanctions on foreign Business Actors with decision number 07/KPPU-L/2004 as its first decision. In order to find out the basis for imposing sanctions in the decision, a normative juridical law study was carried out by processing qualitative data to determine the role of extraterritorial principles in Indonesian business competition law and the validity of the imposition of sanctions in decision Number 07/KPPU-L/2004. As a result, it is known that the two foreign business actors in the decision, Goldman Sachs and Frontline, Ltd, are able to meet the definition of business actors because they are in accordance with the element of carrying out activities within the jurisdiction of Indonesia even though they are not established and domiciled in Indonesia. The fulfillment of the necessary elements makes the imposition of sanctions in the decision valid according to the applicable provisions. However, neither this decision nor existing regulations provides a way out for enforcing business competition law for Business Actors who do not meet the elements of being established, domiciled, and carry out activities in Indonesia even though their actions violate the provisions of business competition law and have an impact on our country. This fact leads to an evaluation that Indonesia actually still needs a number of provisions to support the enforcement of the Extraterritorial Principles in business competition law."

"ABSTRAKSejak KPPU didirikan sebagai lembaga dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, telah ada lebih dari 100 kasus persekongkolan tender secara vertikal yang melibatkan panitia tender sebagai terlapor. Secara garis besar, tugas dan wewenang KPPU adalah untuk mengawasi dan menindaklanjuti pelaku usaha agar bersaing secara sehat dan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, panitia tender bukanlah pelaku usaha dan seharusnya tidak menjadi yurisdiksi KPPU untuk menanganinya. Skripsi ini akan membahas permasalahan tersebut sehingga mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam akan kedudukan hukum panitia tender dalam kasus-kasus persekongkolan tender secara vertikal di Indonesia.

---

ABSTRACTSince the establishment of KPPU with Presidential Decree Number 75 Year 1999 Concerning Commission for the Supervision of Business Competition, there are more than 100 cases of vertical collusive tendering involving tender committee as one of the reported parties. In broad, duties and authority of KPPU are to supervise and to follow up business actors for healthy competition and not to violate Law Number 5 Year 1999 Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. However, tender committee is not a business actor and, thus, not in the jurisdiction of KPPU to handle. This thesis will discuss those problems in order to get the right and in depth understanding about tender's committee's legal standing in vertical collusive tendering cases in Indonesia. "