Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The arrangement of Nation Development Plan are fully related to the political and democracy mechanism which grows among people. Basically this must be flexible so can adapt to the changes that happen all the time and different situation. On the other hand, this must be able to develop all level potencies from the smallest community to the central government. there are three steps to understand in arranging the National Development Plan: planning, realization, and supervision. Indonesia experienced evolution of National Development Plan in four government significantly is not quite different because they used dissimilar parameter. Democracy which is formed from good and honest political system that put national interest over individual interest can create good Balance of power. "

"Process of democracy consolidation is more complex and longer after transition: study on democracy consolidation is varying compared to transition study. Democracy consolidation should be able to do reinforcement to 3 types of political institutions, they are : 1).State administration apparatus (bureaucracy) 2)Representative Institution and Stakeholder of Democracy System (political parties ,parliament and general election system and 3). The Structure guarantees horizontal accountability, constitutionalism and governance based law (judicial system,check and balances institution). In the context of local democracy, it is explained that the bigger autonomy of local governance, whether it's on the meaning of authority in decision - making or financial authority, the bigger is the degree of local politics. In relation to that proposition, it can be concluded that; firstly, the bigger local autonomy is, the bigger is democratization process and local politic, which is characterized the region uniquely. Secondly the more intensive of elite role is , the more developing is social politic dynamic and more dynamic also the development of regional politic. Third, more dynamic of democratization process is, more dynamic is regional politic development. In state constitution system, the ideal of state law is unseparatable part of the development of the idea of Indonesian state since its Independence Day, although in the articles of Undang-undang Dasar 1945 (Indonesia Constitution) before amanded, the idea of state law is no longer firmly explicitly, but in explanation of Constitution, it is firmed that Indonesia follows the idea of "rechstaat" not "machstaat"."

"Dalam perkembangannya, sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada tanggal 13 Agustus 2003 telah banyak perkara yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi landmark sehingga memudahkan masyarakat memahami akan arti penting hak konstitusional dan juga peran penting Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan efek yang cukup signifikan terhadap tafsir konstitusi yang selama ini hanya dipahami sebatas teks tulisan yang terkadang sangat sulit dipahami oleh masyarakat biasa. Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah menjadikan konstitusi menjadi teks sumber hukum yang hidup dan menjadi alat penting dalam menjaga hak asasi manusia dan menjaga hak warga negara. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Gojek Online, Sengketa Perbankan Syariah, penyadapan oleh KPK, hak konstitusional para atlet dan sengketa pilkada menjadi bagian dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi telah menjadi landmark sebagaimana yang diuraikan dalam buku ini. Selain itu, dalam buku ini juga dibahas tentang bagaimana Mahkamah Konstitisi sangat cepat beradaptasi dengan teknologi ditengah pandemi covid-19 sehingga Mahkamah Konstitusi menjelma menjadi pengadilan modern dengan memberikan akses kemudahan bagi masyarakat untuk dapat mengajukan berbagai gugatan konstitusional ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk memulihkan kerugian konstitusional yang dialaminya. Hal lain yang juga diungkapkan dalam buku ini adalah terkait bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun budaya kerja peradilan yang berintegritas dalam upaya menjadikan Mahkamah Konstitisi lembaga pengadilan yang terpercaya dengan pola kerja dan budaya kerja yang berbeda dengan institusi lain sehingga seluruh pegawai Mahkamah Konstitisi memiliki tingkat nilai independensi dan integritas yang tinggi. Buku ini juga dibuat sebagai bagian dari rangkaian memperingati hari ulang tahun Mahkamah Konstitusi yang ke-20. Di usianya yang ke 20, MK telah menjelma menjadi pengadilan yang bukan hanya modern dan terpercaya namun lebih jauh lagi menjadi pengadilan yang dekat dan ramah dengan masyarakat sehingga masyarakat merasakan aura hospitality dari MK sebagai pengadilan yang dapat memulihkan kerugian konstitusional seluruh warga negara Indonesia."

"With very little exception ,elected regional chief through direct general election,very often has no enough experience and capability as politician,statesmen,and government manager,and the implication which can be emerged is that the purpose of regional autonomy to build democracy and to increase society prosperity can not be significantly materialized....."