Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transaksi dalam perdagangan elektronik (E-Commerce) telah mejadi fenomena hukum baru. Transaksi seperti ini selain memiliki masalah dalam tandatangan dan pembuktiannya juga terkait erat dengan masalah perlindungan konsumen..."

"Perkembangan e-commerce tidak terlepas dari laju pertumbuhan Internet, hal ini mengingat Internet merupakan infrastruktur bagi e-commerce. Tak kurang dari 45 juta orang di dunia pada bulan Juli 1999 telah menggunakan Internet. Memang tak dipungkiri bahwa sejumlah pengguna Internet itu akan menggunakan jasa internet untuk melakukan transaksi E-commerce.E-commerce sebagai suatu perangkat transaksi perdagangan yang menggunakan teknologi yang cukup tinggi, tentunya dihadapkan oleh sekelumit permasalahan hukum yang kompleks. Tidak saja bagaimana hukum mengatur tentang sistem keamanan transaksinya, namun juga lebih jauh dan itu, bagaimana hukum menjamin perlindungan atas pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi e-commerce itu Secara garis besar permasalahan e-commerce dalam perlindungan konsumen muncul pada mekanisme pembayaran, kontrak dan perlindungan terhadap data-data individual konsumen yang diberikan kepada perusahaan atau pelaku usaha.Aspek hukum perlindungan konsumen terutama pada perlindungan terhadap hak-hak konsumen saat ini merupakan suatu perhatian yang mendapat tanggapan secara global, terutama bagi negara-negara yang mengaktualisasikan e-commerce ini sebagai bagian dari proses perdagangan. Perhatian ini cukup ditekankan mengingat telah banyaknya kasus yang menyebabkan terlanggarnya hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce. Berdasarkan analisa terhadap studi kasus yang dilakukan oleh Lembaga Konsumen Internasional, terjadi beberapa kasus pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.Perlindungan terhadap hak konsumen untuk mendapat keamanan dalam transaksi e-commerce dapat dikaji dan perlindungan atas hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dari sudut mekanisme pembayaran, kontrak dan perlindungan atas data-data individu konsumen yang diberikan kepada pelaku usaha. Sedangkan kajian atas analisa yuridis terhadap perlindungan terhadap hak konsumen untuk mendapat keamanan dalam transaksi e-commerce dilakukan dengan memperhatikan kajian atas peraturan perundang-undangan dan studi kasus, walaupun sampai saat ini Indonesia belum memiliki peraturan yang relevan yang mengatur tentang hal tersebut."

"Eksistensi teknologi informasi dengan segala bentuk perkembangannya yang salah satunya telah dimanfaatkan dalam aktivitas e-commerce disamping menjanjikan sejumlah harapan, pada saat yang sama juga melahirkan berbagai permasalahan hukum. Pada kenyataannya permasalahan hukum yang muncul lebih banyak merugikan konsumen. Dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai e-commerce yang dapat ditinjau dari berbagai aspek khususnya aspek yuridis. Pokok permasalahan dalam penelitian ini antara lain mengenai apakah yang menjadi karakteristik aktivitas e-commerce hingga menjadi unsur khas dan pembeda dari perjanjian konvensional serta dampaknya terhadap permasalahan hukum yang muncul; mengingat sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce maka tindakan apa saja yang perlu di lakukan oleh pihak-pihak terkait dalam rangka memberikan perlindungan konsumen bilamana terjadi permasalahan hukum dalam aktivitas e-commerce/serta efektifitas KUH Perdata sebagai dasar hukum perjanjian maupun dasar hukum untuk menyelesaikan sengketa yang muncul dalam aktivitas e-commerce. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif dengan memanfaatkan sumber bahan pustaka sebagai data sekunder. Pada prinsipnya aktivitas e-commerce tidak berbeda dengan perjanjian konvensional, yang membedakan hanyalah sarana yang dipergunaan. Belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce, bukan berarti terjadi kekosongan hukum, karena e-commerce akan diatur oleh hukum perjanjian non elektronik yang berlaku, yaitu Buku III KUH Perdata . Demikian pula bila terjadi sengketa, para pihak dapat mencari penyelesaiannya dalam ketentuan tersebut. mencermati perkembangan aktivitas e-commerce di Indonesia, maka untuk menjamin kepastian hukum dan upaya untuk mewujudkan perlindungan konsumen, sudah selayaknya bila pemerintah membentuk regulasi yang secara khusus mengatur tentang e-commerce serta memberlakukan standardisasi penyelenggaraan e-commerce bagi para pelaku usaha."

"Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang menjanjikan dalam membuka transaksi elektronik. Tingginya angka partisipasi masyarakat di Indonesia atas penggunaan transaksi elektronik (e-commerce), sehubungan dengan perkembangan dari fitur transaksi elektronik yang memungkinkan memberi perlindungan bagi pengguna layanannya, dengan adanya fitur e-wallet dan perkembangan fitur lainnya. Namun seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, tidak hanya menghasilkan peningkatan peradaban, namun juga menghasilkan itikad buruk dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam teknologi tersebut. Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen, selain dengan mengandalkan fitur-fitur yang telah memberikan perlindungan bagi pengguna layanan pada transaksi elektronik, perlindungan hukum menjadi suatu hal yang penting untuk dapat menjamin pelaksanaan transaksi elektronik. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan transaksi elektronik menurut peraturan perundang- undangan, permasalahan yang sering dijumpai dengan berkembangnya transaksi elektronik, dan bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam transaksi elektronik. Peraturan perundang-undangan menjadi salah satu sarana yang penting dalam menjamin perlindungan hukum. Perlindungan hukum atas terselenggaranya perjanjian jual beli terwujud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun dengan adanya perbedaan antara perjanjian jual beli konvensional dengan transaksi elektronik, membuat KUHPerdata dan UUPK saja dirasa tidak cukup untuk mengikuti perkembangan Transaksi Elektronik. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap para pihak dalam transaksi elektronik, tertera dalam peraturan tersendiri dalam penyelenggaraan transaksi elektronik, yang terwujud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dan untuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

---

Indonesia is one of the countries that promises to electronic commerce. The high number of people's participation in Indonesia in the use of electronic commerce (e-commerce), is due to the development of electronic commerce features that allow protection for service users, with the e-wallet feature and the development of other features. However, along with the development of this technology, it not only resulted in an increase in civilization, but also resulted in bad faith by exploiting the loopholes contained in the technology. In order to guarantee the fulfillment of rights and obligations for business actors and consumers, in addition to relying on features that have provided protection for service users in electronic commerce, legal protection is an important matter to be able to guarantee the implementation of electronic commerce. This research is intended to find out how electronic commerce are carried out according to laws and regulations, problems that are often encountered with the development of electronic commerce, and how legal protection is when problems occur in electronic commerce. Legislation is one of the important means of guaranteeing legal protection. Legal protection for the sale and purchase agreement is embodied in the Civil Code (KUHPerdata) and Law of Consumer Protection. However, with the difference between conventional buying and selling agreements and electronic commerce, it is felt that the Civil Code and UUPK are not enough to keep up with the development of electronic commerce. The results of this study are legal protection for parties in electronic commerce, stated in separate regulations in the implementation of electronic commerce, which are embodied in Law of Information and Electronic Transactions (UU ITE) which has been updated, and its implementation is regulated in Government Regulation of Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE)."

"Skripsi ini berisi tentang Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik (E-Commerce). Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana pengaturan serta penerapan aspek hukum pidana pada tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. Selain itu dilihat pula bagaimana potensi terjadinya tindak pidana penipuan serta batasan tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik (ecommerce) di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi terjadinya tindak pidana penipuan dalam e-commerce sangat besar di Indonesia. Selain itu pengaturan tindak pidana dalam informasi dan transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk tindak pidana penipuan.

---

This focus of this study is about Crime of Fraud Against Consumers in Electronic Commerce. This subject matter is contain regulation as well as the application of criminal law on the crime of fraud against consumers in transactions electronically (e-commerce) in Indonesia. In addition seen also how the potential occurrence of the crime of fraud as well as limitations on the crime of fraud against consumers in transactions electronically (e-commerce) in Indonesia. This research is the study of juridical-normative where source data obtained from secondary data and analyzed qualitatively. The results showed that the potential occurrence of the crime of fraud in e-commerce is very big in Indonesia. In addition to setting the criminal acts in the electronic information and transactions provided for in the legislation of electronic information and Transactions including the criminal offence of fraud."

"Perkembangan teknologi dan informasi serta internet telah memudahkan manusia untuk melakukan segala sesuatu secara daring, termasuk membeli suatu barang atua jasa. Salah satu dari banyak jenis perkembangan teknologi dan informasi adalah e-commerce. E-Commerce adalah segala bentuk transaksi bisnis atau pertukuran informasi yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi, termasuk perdagangan barang dan jasa secara elektronik. Di dalam perjanjian jual-beli baik secara konvensional maupun elektronik, perlindungan terhadap hak-hak konsumen seyogianya menjadi perhatian utama pelaku usaha. Hal ini disebabkan meskipun sudah terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, hingga saat ini masih sering ditemukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, terutama dalam transaksi e-commerce. Skripsi ini adalah penelitian yuridis-normatif yang mengkomparasikan peraturan perundang-undangan tentang hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce antara Indonesia, India, dan Amerika Serikat. Melalui studi komparasi dan analisis menggunakan sumber data dari kepustakaan, penelitian ini menemukan jawaban atas bagaimana kepastian hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsikan perihal perbandingan kepastian hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia dengan India dan Amerika Serikat berdasarkan United Nations Guidelines for Consumer Protection. Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan preskripsi tentang kepastian hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia yang seharusnya, apabila ditinjau dari perbandingan kepastian hukum perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce di India dan Amerika Serikat.

---

The development of technology and information and the internet has made it easier for humans to do many things, including purchasing goods and services. One of many developments in technology and information is e-commerce. E-Commerce is all kinds of business transactions or information exchange carried out through the internet, including trading of goods and services electronically. In the matter of buying and selling, both conventionally and electronically, the protection of consumer rights should be the main concern of business actors. This is because despite the provisions of laws and regulations governing consumer protection, until now there are still frequent violations of consumer rights, especially in e-commerce transactions. This thesis is a piece of juridical-normative research that compares the laws and regulations concerning consumer protection law in e-commerce transactions between Indonesia, India, and the United States. Through comparative studies and analysis using literature study, this thesis explores on how the legal certainty of consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia is being achieved. In addition, this research also describes about the comparison regarding legal certainty of consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia between India and the United States based on the United Nations Guidelines for Consumer Protection. Furthermore, this study provides a prescription on how the legal certainty of consumer protection in e-commerce transactions in Indonesia should be, when viewed from a comparison of consumer protection laws in e-commerce transactions in India and the United States."