Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan yang pesat ekonomi Syariah di Indonesia ditengarai dengan munculnya berbagai lembaga ekonomi syariah antara lain, Bank Syariah, Asuransi Syariah, Gadai Syariah, Surat Hutang Syariah, Reksadana Syariah dan Pasar Modal Syariah..."

"Sengketa bisnis yang terjadi di antara kedua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian dagang dapat diselesaikan antara lain tidak melalui peradilan tetapi melalui suatu lembagai atau pihak ketiga sebagai wasit. Cara penyelesaian seperti ini disebut penyelesaian melalui arbitrase, sedangkan orang-orang yang ditunjuk sebagai wasit disebut arbitrase..."

"Menjelang dan memasuki abad ke-21 atau era globalisasi batas-batas antara negara yang satu dengan yang lain menjadi tidak jelas, dunia telah menjadi suatu perkampungan global dengan satu sistem perekonomian. Konsekuensi dunia bisnis sebagai suatu perkampungan global dalam kesatuan ekonomi tanpa batas, dengan sendirinya membawa bangsa Indonesia ke kancah bisnis global, perdagangan bebas, dan persaingan bebas. Intensitas hubungan perdagangan dan investasi antara masyarakat bisnis, baik domestik maupun internasional, semakin meningkat. Meningkatnya intensitas perdagangan dan investasi itu tidak hanya akan menimbulkan dinamika ekonomi yang makin tinggi, tetapi juga akan meningkat pula intensitas konflik-konflik (sengketa) di antara mereka. Menghadapi kondisi yang seperti ini, diperkirakan sistem peradilan, baik domestik maupun asing, tidak akan mampu memenuhi kebutahan masyarakat bisnis yang semakin kompleks. Penyelesaian melalui pengadilan kurang efektif dan efisien untuk penyelesaian sengketa bisnis internasional karena waktunya lama, memakan tenaga, memerlukan biaya tinggi, dan sering putusannya kurang memuaskan. Oleh karena itu diperlukan suatu alternatif penyelesaian sengketa selain pengadilan. Dewasa ini di negara-negara lain telah dikembangkan suatu alternatif penyelesaian sengketa selain dari pengadilan dan arbitrase, seperti : mediasi, konsiliasi, minitrial, dan lain-lain. Arbitrase yang semula sangat efektif dan efisien untuk penyelesaian sengketa bisnis telah menjadi sangat formal dan kurang efektif. Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa telah berkembang cult-up pesat negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Inggris, Singapura, dan lain-lain. Mediasi dipilih dan dikembangkan karena waktunya singkat, biaya retatif lebih ringan, hasilnya memuaskan para pihak (win-win solution). Di negara-negara itu mediasi telah melembaga sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis. Secara internasional mediasi juga telah digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis oleh lembaga-lembaga penyelesaian sengketa bisnis internasional, seperti : American Arbitration Association (AAA), International Chamber of Commerce (ICC), UNCITRAL, World Intellectual Property Organization (WIPO), dan Commercial Arbitration and Mediation Centre for Americas (CAMCA). Mediasi telah dikenal dalam sistem hukum Indonesia, tetapi tidak dapat berkembang dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum melembaganya mediasi sebagai penyelesaian sengketa bisnis. Belum melembaganya mediasi sebagai penyelesaian sengketa bisnis meliputi : peraturan perundang-undangan, prosedur pendayagunaan, sumber daya manusia, penyedia jasa mediasi, sumber dana, dan pemasyarakatan. Oleh karena itu pengembangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia harus secara kelembagaan."

"Berdirinya lembaga perekonomian syariah tersebuttentunya sekaligus membuka kemungkinan terjadinyaperselisihan di antara para pihak. Berkaitan dengansengketa ekonomi syariah tersebut, permasalahan yang munculadalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa ekonomisyariah di Indonesia, lembaga apa yang berwenangmenyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia danadakah permasalahan hukum menyangkut penyelesaian sengketaekonomi syariah di Indonesia? Untuk menjawab permasalahanpermasalahantersebut, maka dilakukan penelitian denganmetode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap bahanpustaka atau data sekunder, yang didukung dengan data yangdiperoleh dengan cara mengikuti berbagai forum ilmiah danwawancara. Dari penelitian tersebut, hasil yang diperolehadalah bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah diIndonesia dilaksanakan dengan cara musyawarah (untukmencapai perdamaian), arbitrase syariah dan litigasimelalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, lembaga yangberwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah diIndonesia adalah arbitrase (melalui Basyarnas) danPeradilan Agama. Mengenai penyelesaian sengketa ekonomisyariah ini, terdapat beberapa permasalahan hukum yaitu:masalah penyerahan, pendaftaran dan eksekusi putusanBasyarnas; ketidaksiapan hakim Pengadilan Agama dan sumberhukum materil yang menjadi rujukan hakim; perdebatanmengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketaekonomi syariah di Indonesia; dan pihak yang dapatberperkara di Pengadilan Agama. Jawaban atas permasalahanpermasalahanhukum tersebut adalah sebagai berikut:penyerahan, pendaftaran dan eksekusi putusan Basyarnastetap dilaksanakan di Pengadilan Negeri; kesiapan hakim dansumber hukum materil harus terus ditingkatkan; lembaga yangberwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalahBasyarnas dan Pengadilan Agama; dan yang berhak berperkarake Pengadilan Agama tidak hanya orang-orang Islam"