Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"It is strongly believed that whatever shape and form of goverment of a nation state, does not really matter to society. For society, the important thing is the welfar. But also very believable, that the harmonious shape and form (compatible) between different elements in a system ..."

"ABSTRAKNomor Protokol Internet sebagai sumber daya utama untuk berkomunikasi melaluijaringan internet perlu dikelola dengan baik untuk dapat mendukung Industri 4.0 diIndonesia. Forum Nasional Kebijakan Nomor Protokol Internet adalah kolaborasidalam pengelolaan Nomor Protokol Internet antara pemerintah dan pemangkukepentingan non-pemerintah dari berbagai sektor. Penelitian ini bertujuan untukmenganalisis proses tata kelola kolaborasi dalam kebijakan pengelolaan NomorProtokol Internet dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh dalam tatakelola kolaborasi tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teoridistributed internet governance dari Verhulst et al. (2014), serta teori collaborativegovernance dari Ansell dan Gash (2007). Penelitian menggunakan pendekatanpostpositivist dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukanmelalui studi literatur dan wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaborasi dalam kebijakanpengelolaan Nomor Protokol Internet belum optimal memenuhi konsep distributedinternet governance dari Verhulst et al. (2014). Selanjutnya untuk faktor yangberpengaruh dalam tata kelola kolaborasi sesuai dengan teori Ansell dan Gash(2007) adalah faktor kondisi awal dan desain kelembagaan.

---

ABSTRACTInternet Protocol Number as the primary resource for communicating through theinternet network needs to be appropriately managed to be able to support Industry4.0 in Indonesia. Forum Nasional Kebijakan Nomor Protokol Internet is acollaboration between the government and non-government stakeholders fromvarious sectors to manage Internet Protocol Number. This study aims to analyze thecollaborative governance process in the management policy of the Internet ProtocolNumber and analyze the factors that influence collaboration governance. The theoryused in this study is the theory of distributed internet governance from Verhulst etal. (2014), and collaborative governance theory from Ansell and Gash (2007). Thestudy used a postpositivist approach with qualitative methods. Data collectiontechniques were carried out through literature studies and in-depth interviews withrelevant informants. The results showed that the application of collaborativegovernance in the management policy of Internet Protocol Number has notoptimally met the concept of distributed internet governance from Verhulst et al.(2014). Furthermore, the influential factors in collaborative governance underAnsell and Gash's theory (2007) are the initial conditions and institutional designfactors."

"Kebijakan dekonsentrasi diselenggarakan karena tidak semua wewenang/urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Maksud dari kebijakan itu adalah untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah. Namun, dalam kenyataan tidak semua pelaksanaan kegiatan kebijakan tersebut dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rencana dan tujuan kebijakan, termasuk yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kondisi seperti ini terjadi antara lain karena proses implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik. Kajian ini menggunakan metode naturalistic atau kualitatif dengan eksplanasi yang besifat deskriptif. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh, serta hasil dari implementasi kebijakan pelimpahan urusan pemerintahan melalui mekanisme dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Jawa Barat. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara umum hasil dari implementasi kebijakan dekonsentrasi di Provinsi Jawa Barat relatif sesuai dengan tujuan-tujuan dari pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi. Demikian halnya keluaran dari pelaksanaan kegiatan program dekonsentrasi mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun demikian, masih terdapat berbagai kekurangan di dalam proses pelaksanaannya. "

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi Quality of Service di jaringan IMS. IMS memiliki mekanisme Quality of Service yang dapat menjamin layanan IMS untuk beroperasi sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi Quality of Service dilakukan dengan memodelkan suatu jaringan IMS yang memberikan prioritas paket terhadap aplikasi VoIP dibanding VoD dengan menggunakan open source router. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan program Wireshark untuk mengamati parameter Quality of Service seperti delay, jitter, dan packet loss. Setelah dilakukan implementasi Quality of Service, parameter-parameter QoS aplikasi VoD menunjukkan peningkatan delay sebesar 42 ms, jitter sebesar 47 ms, dan packet loss 39 % dibandingkan tidak dilakukan implementasi QoS untuk bandwidth 384 kbps. Aplikasi VoIP menunjukkan penurunan delay 42 ms, jitter 75 ms, dan packet loss 5% untuk bandwidth 16 kbps ketika dilakukan implementasi QoS dibandingkan dengan tidak adanya QoS di jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi QoS di jaringan IMS telah berjalan sesuai teori. Selain itu, dilakukan sebuah percobaan tambahan yang mengvariasikan durasi gangguan dari VoIP terhadap VoD. Hasil yang diperoleh menunjukkan performa VoD yang terpengaruh oleh variabel durasi gangguan sedangkan performa VoIP tidak terganggu oleh gangguan dari VoD baik dengan variasi durasi 45 detik dan 2 menit dimana delay VoIP bernilai tetap di angka 20 ms.

---

This thesis described the implementation of Quality of Service in IMS network. IMS has Quality of Service mechanism which can guarantee the IMS services to operate as expected. Quality of Service is implemented by modeling an IMS network that gives packet priority VoIP application better than VoD with open source routers.

Data of this experiment was taken using Wireshark program to analyze Quality of Service parameters such as delay, jitter and packet loss. After impelementing Quality of Service, VoD's QoS parameters increase 42 ms in delay, 47 ms in jitter, and 39 % in packet loss compare with no QoS implementation for 384 kbps bandwidth usage. VoIP application show decreasing trend, 42 ms in delay, 75 ms in jitter, and 5 % in packet loss compare with no QoS implementation for 16 kbps bandwidth usage. It shows that the implementation of QoS in IMS network has suited with the theory.

Besides, there's an additional experiment with VoIP interruption duration variable. The results of this experiment show that VoD is affected by this duration variable while VoIP is not affected by this durational variable, VoIP delay is constant at 20 ms delay."

"ABSTRAKNext Generation Network (NGN) merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai macam layanan jaringan. Salah satu model yang dapat menyokong konvergensi pada NGN adalah IP Multimedia Subsystem (IMS). Perkembangan IMS saat ini menjadi salah satu celah bagi pihak-pihak yang tak bertanggung jawab untuk melakukan penyerangan pada keamanan IMS. Maka dari itu, muncullah sebuah pemikiran untuk menciptakan sebuah sistem keamanan pada jaringan IMS dengan menerapkan Protokol PPTP dan L2TP remote access Virtual Private Network.Kedua protokol tentunya memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Untuk itu, akan dibandingkan QoS dari kedua protokol tersebut pada jaringan IMS yang melakukan layanan VoIP. Dan akan dilakukan tiga skenario pengujian untuk mengukur QoS tersebut, yaitu pertama tanpa menerapkan VPN, kedua dengan menerapkan VPN PPTP, dan ketiga dengan menerapkan VPN L2TP. Nilai delay pada VPN PPTP lebih baik 4.08% daripada VPN L2TP. Nilai jitter pada VPN PPTP lebih baik 2.06% daripada VPN L2TP. Dan nilai throughput pada VPN PPTP lebih baik 4.07% daripada VPN L2TP.

---

ABSTRACTNext Generation Network (NGN) is a system designed to integrate wide range of network services. One of model that can support convergence in NGN is the IP Multimedia Subsystem (IMS). Nowadays, The development of IMS, is being one of the gaps for an unauthorized person to attack on security of IMS. Then it emerges an idea to build a security system on IMS network by implementing PPTP and L2TP Protocol remote access Virtual Network.Both protocols certainly have weaknesses and strengths of each. Hence, It will compared the QoS of both protocols on the IMS network to VoIP services. And it will be carried out three test scenarios to measure the QoS, the first without implementing a VPN, the second by applying a PPTP VPN, and the third by applying the L2TP VPN. The result of this impelementation is delay value in VPN PPTP 4.08% better than the VPN L2TP. Jitter value in VPN PPTP 2.06% better than the VPN L2TP. And the throughput on the PPTP VPN 4.07% better than the VPN L2TP."

"Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk membuat jaringan Mobile Internet Protokol version 6 (MIPv6) dan Tunneling 6to4 untuk melewatkan Jaringan MIPv6 melewati Mobile Internet Protocol vesion 4 (MIPv4). Dan menerapkan aplikasi Secure File Transfer Protokol (SFTP) pada kedua konfigurasi jaringan. Proses pengambilan data menggunakan jaringan local sederhana. Dalam pengujian digunakan sebuah laptop diterapkan sebagai mobile node serta 6 unit PC sebagai router MIPv6 dan tunnel dual stack. Pengambilan data dilakukan dengan cara mengupload dan download file yang ukurannya berbedabeda dari mobile node ke home agent dengan perpindahan access point yang berpindah-pindah selama upload¬download. Parameter uji coba yang dibandingkan adalah transfer time, throughput, dan delay. Konfigurasi MIPv6 memiliki nilai transfer time, throughput, dan delay yang lebih baik dari konfigurasi MIPv6 tunneling 6to4. Untuk jaringan yang menggunakan MIPv6 secara presentasi memiliki nilai transfer time ratarata lebih kecil pada saat upload 12% sampai 29% dan saat download 31% sampai 41% dari konfigurasi jaringan MIPv6 tunneling 6to4. Konfigurasi MIPv6 memiliki nilai throughput lebih besar pada saat upload 12% sampai 36% dan pada saat download 31% sampai 41% dibanding konfigurasi MIPv6 tunneling 6to4. Untuk delay dari konfigurasi MIPv6 lebih kecil pada saat upload 12% sampai 38% dan pada saat download 17% sampai 41% dibanding MIPv6 tunneling 6to4. Perbedaan waktu hand over dipengaruhi perangkat access point."

"Over-The-Top OTT adalah layanan berbentuk aplikasi dan layanan komunikasi, baik komunikasi suara, text, penyiaran, konten, dll yang diakses melalui internet. Penggunaan layanan OTT meningkat pada beberapa tahun terakhir. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan operator pada segmen voice dan SMS. Pada sisi lain, terjadi peningkatan pendapatan operator pada segmen data. Ketidakseimbangan regulasi yang mengatur antara operator telekomunikasi dan penyedia layanan OTT merupakan salah satu penyebabnya. Hingga penelitian ini ditulis, belum terdapat regulasi yang mengatur layanan OTT. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan regulasi layanan OTT. Regulatory Impact Analysis RIA merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam perumusan regulasi. Metode ini telah digunakan oleh beberapa negara di dunia untuk merumuskan regulasi baru dan menganalisis efektifitas regulasi eksisting. Pada penelitian ini dilakukan analisis terhadap regulasi eksisting terkait layanan OTT serta perumusan kerangka regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging menggunakan metode RIA. Hasil analisis menunjukkan bahwa regulasi eksisting tidak cukup untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia, serta menunjukkan mekanisme registrasi cocok untuk mengatur penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging di Indonesia. Kerangka rumusan regulasi layanan OTT VoIP dan Instant Messaging terdiri dari bentuk regulasi, mekanisme regulasi, dan bentuk sanksi. Bentuk regulasi OTT VoIP dan Instant Messaging dapat berupa Peraturan Menteri dengan menambah penjelasan pada UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran terkait layanan berbasis IP dan layanan aplikasi. Mekanisme regulasi adalah mekanisme registrasi dengan mewajibkan penyedia layanan OTT VoIP dan Instant Messaging dengan konsumsi bandwidth tinggi meletakkan Content Data Network di Indonesia. Bentuk sanksi adalah pemblokiran dan bandwidth throttling.

---

Over The Top OTT services refer to the delivery of multimedia services i.e. audio, video and messaging services over the Internet. OTT services usage has increased in recent years. This situation has an impact on the decrease of operator 39 s revenue in voice and SMS segment. On the other hand, operator 39 s revenue incrase in the data segment. The Imbalance regulations between telecom provider and OTT player is one cause. This problem need to find a solution. Regulatory Impact Analysis RIA is one of methods than can be used to formulate a regulation. This method has been used by several countries in the world to formulate new regulations and analyze the effectiveness of existing regulation. Author analyze the existing OTT regulation and formulate a regulatory framework with RIA method.

The results of the analysis indicate that the existing regulation is insufficient to regulate the OTT service provider in Indonesia. Regulatory framework of OTT regulation are as follows, OTT regulation form is Peraturan Menteri Kominfo by adding explanation in UU Telecommunications and UU Broadcasting about telecommunications, broadcasting, application, services based on IP. OTT provider will be regulated by registration method by requiring put the Content Data Network CDN in Indonsia for OTT provider with high consumption bandwidth. The sanctions for OTT provider that don 39 t comply with regulations is blocking and bandwidth throttling."

"Internet Protocol Television (IPTV) merupakan suatu layanan multimedia seperti TV, video, audio, text, grafik, dan data yang dikirim melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP) yang membutuhkan suatu level quality of service (QoS). Internet Protocol Multimedia Subystem yang dikenal dengan IMS adalah suatu teknologi dimana layanan komunikasi multimedia multi akses pada jaringan IP dengan memberikan suatu Jaminan QoS. Dengan layanan IPTV melalui IMS diharapkan layanan IPTV dapat diakses dari jaringan akses yang berbeda. Dari hasil testbed IPTV melalui IMS, pelanggan yang melakukan roaming di visited network pada jaringan wireless ketika putus dari jaringan dan mendapatkan sinyal kembali tidak perlu melakukan register ulang. Dan dari hasil pengukuran semakin tinggi video bit rate dari server IPTV, throughput semakin tinggi sedangkan delay dan jitter semakin menurun. Nilai dari delay lebih kecil dari 32 ms dan jitter lebih kecil dari 20 ms, masih dalam range spesifikasi standard ITU-T Y.1541.

---

Internet Protocol Television (IPTV) is multimedia services such as TV, video, audio, text, graphics, and data that sent through the network based Internet Protocol (IP), which requires a level of quality of service (QoS). Internet Protocol Multimedia Subsystem known as IMS is a technology where multi-access multimedia communication services on IP networks by providing a QoS guarantee. With IMS based IPTV service is expected to be accessible from different access networks. From the results of testbed IMS based IPTV, user who is roaming in the visited network on wireless networks when disconnected from the network and get the signal back do not need to register again. And from the result of measurement the higher video bit rate of the server IPTV, the higher throughput while the lower delay and jitter. The value of delay is below 32 ms and jitter is below 20ms, still in range specification standard ITU-T Y.1541."