Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kota Tangerang Selatan merupakan kota termuda yang tergabung dengan wilayah Jabodetabek yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang strategi percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dalam bidang pelayanan perijinan di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Disimpulkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi belum dilaksanakan secara formal, karena dokumen roadmap reformasi birokrasi belum disahkan oleh Walikota Tangerang Selatan. Namun strategi percepatan reformasi birokrasi sudah dilakukan melalui inovasi pelayanan perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BP2T) Kota Tangerang Selatan.

---

South Tangerang is the youngest city incorporated into Jabodetabek area which is the expansion of the Tangerang Regency. This study aims to find out about accelerated strategies of bureaucratic reform, especially in the field of licensing service in the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of South Tangerang City.

The method used in this study is a descriptive analysis, which collects information about the status of existing symptoms, i.e. bureacratic reform which is the symptom whenthe study was conducted.

The study found that the implementation of the reform of the bureaucracy has not been formally implemented, due to the bureaucratic reform roadmap document that has not been approved by the Mayor of South Tangerang. But the acceleration strategies of bureaucratic reform has been carried out through the innovation licensing service on the Integrated Licensing Service Agency (BP2T) of The South Tangerang City."

"ABSTRAKNama : Andri Gunawan SumiantoProgram Studi : Administrasi dan Kebijakan PublikJudul Tesis : Analisis Efektivitas Manajemen Perubahan Pada Reformasi Birokrasi di Kejaksaan Upaya pembaruan atau reformasi di organisasi Kejaksaan sudah dimulai sebelum reformasi birokrasi dicanangkan sebagai agenda nasional. Namun kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang tidak kunjung membaik. Manajemen perubahan di Kejaksaan menjadi objek yang penting dicermati dalam penelitian ini mengingat perubahan membutuhkan kepemimpinan sebagai faktor kunci dan memiliki resiko kegagalan. Sehingga permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa manajemen perubahan pada reformasi birokrasi di Kejaksaan tidak efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah model perubahan yang digagas oleh Kotter yang membagi perubahan ke dalam delapan tahapan yang kemudian menjadi variabel dalam penelitian ini. Penelitian ini juga menggunakan teori kepemimpinan khususnya peran pemimpin dalam perubahan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen perubahan di Kejaksaan tidak berjalan dengan efektif. Meskipun upaya-upaya perubahan sebagaimana teori Kotter sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan, tetapi upaya tersebut tidak berjalan secara optimal. Kepemimpinan menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan reformasi di Kejaksaan, selain perubahan yang belum menjadi nilai dalam budaya organisasi. Kata kunci:Manajemen perubahan, reformasi birokrasi, kepemimpinan, kejaksaan

---

ABSTRACTName Andri Gunawan SumiantoStudy Program Administration and Public PolicyTitle Analysis in Change Management Effectiveness on Bureaucratic Reforms in the Attorney General rsquo s Office Efforts to reform in the Attorney General rsquo s Office have begun before bureaucratic reforms are declared as national agenda. However, the credibility and public trust of the Public Prosecution Service as a government institution that exercises state power in the field of prosecution and other authorities under the Law does not improve. Change management in the Attorney General rsquo s Office became an important object in this study considering that change requires leadership as a key factor and has a risk of failure. The problem to be answered in this research is why the change management on bureaucracy reform in Attorney General rsquo s Office is not effective. This study used a post positivist approach with qualitative data collection methods through document studies and in depth interviews. The theory used in this study is a model of change initiated by Kotter which divides the changes into eight stages which then becomes the variable in this study. This research also uses leadership theory especially the role of leader in change. The results of this study conclude that the change management in the Attorney General rsquo s Office is not running effectively. Despite efforts to change as Kotter 39 s theory has been carried out by the Attorney General rsquo s Office, the effort has not worked optimally. Leadership becomes a factor affecting the management of reforms in the Attorney General rsquo s Office, in addition to changes that have not yet become a value in organizational culture. Keywords Change management, bureaucratic reform, leadership, Attorney General rsquo s Office"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh leader-member exchange (LMX), partisipasi, dan informasi terhadap commitment to change yang dimediasi oleh employee perceptions of justice. Penelitian ini dilakukan di Kementerian Sekretariat Negara yang mulai tahun 2005 mengalami proses perubahan organisasi melalui pelaksanaan reformasi birokrasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survei kuesioner. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 372 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode Structural Equation Model (SEM).Hasil penelitian menunjukkan bahwa leader-member exchange (LMX) tidak memiliki pengaruh positif langsung terhadap commitment to change, sedangkan partisipasi dan informasi memiliki pengaruh positif langsung terhadap commitment to change. Selain itu, leadermember exchange (LMX), partisipasi, dan informasi memiliki pengaruh positif langsung terhadap employee perceptions of justice.Penelitian ini juga membuktikan bahwa employee perceptions of justice memediasi secara penuh pengaruh leader-member exchange (LMX) terhadap commitment to change. Di sisi lain, employee perceptions of justice memediasi secara parsial pengaruh partisipasi dan informasi terhadap commitment to change.

---

This research aimed to analyze the influence of leader-member exchange (LMX), participation and information toward commitment to change mediated by employee perception of justice. This research was conducted in the Ministry of State Secretariat of the Republic of Indonesia. In addition, the Ministry of State Secretariat had bureaucratic reformation in 2005, resulting in the changes of its organization. The data were collected from questionnaires. The participants of the questionnaires were 372 people. The data were analyzed by using Structural Equation Model (SEM).

The result showed that leader-member exchange (LMX) did not has positive effect directly toward commitment to change, while participation and information have positive effect directly toward commitment to change. Moreover, leader-member exchange (LMX), participation, and information have positive effect directly toward employee perceptions of justice.

This research also proved that employee perceptions of justice fully mediate the effect leader-member exchange (LMX) toward commitment to change. On the other hand, employee perceptions of justice partially mediate the effect participation and information toward commitment to change."