Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mengkaji masalah kesiapan sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015.Metode kajiannya menganalisis dan membandingkan beberapaindikator ekonomi makro dengan negara ASEAN lainnya, terutamafokus pada tenaga kerja yang berimplikasi pengakuan kualifikasi danketerampilan, serta mobilitas tenaga kerja terampil di wilayah ASEAN.Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi pemasokterbesar tenaga kerja di ASEAN. Tingkat pendapatan berada di posisi pendapatan menengah meskipun masih rendah(lower middle incomecountry). Posisi IPM sedikit lebih baik dibandingkan dengan Vietnam,Cambodia, Laos, dan Myanmar"

"ABSTRAKSejak 31 Desember 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah secara formal didirikan. Melalui MEA, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang berlandaskan aturan hukum. Sebagai integrasi ekonomi regional, MEA didirikan dengan dukungan dari berbagai instrumen hukum yang telah disepakati oleh para negara anggota, khususnya ATIGA, AFAS dan ACIA. Mengingat keanggotaan negara anggota ASEAN dalam WTO, mereka juga memiliki komitmen pada sistem perdagangan multilateral WTO untuk memastikan relevansi dan kompatibilitas instrumen-instrumen hukum tersebut dengan aturan dalam WTO. Satu-satunya instrumen hukum pendukung MEA yang telah dinotifikasi kepada WTO adalah ATIGA, berdasarkan Enabling Clause. Penelitian ini meragukan relevansi dari notifikasi ATIGA berdasarkan Enabling Clause sekarang ini, karena terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai negara berkembang. Berdasarkan analisis kompatibilitas, aturan dalam ATIGA dan AFAS cukup sesuai dengan aturan dalam Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS. Untuk itu penelitian ini mendesak ASEAN untuk menggunakan kewenangannya untuk mengajukan notifikasi kepada WTO atas ATIGA berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994, dan atas AFAS berdasarkan Pasal V GATS. Diharapkan dengan diajukannya notifikasi tersebut, negara anggota ASEAN dapat mengambil manfaat dari MEA tanpa mengesampingkan komitmennya pada WTO, dan MEA dapat terealisasikan sebagai pelengkap dalam pencapaian tujuan sistem perdagangan multilateral WTO. Selain itu penelitian ini merekomendasikan ASEAN untuk menjadikan pendekatan yang berlandaskan aturan hukum sebagai karakteristik utama ASEAN dalam merealisasikan MEA. Bila ASEAN terus bergantung pada keinginan politik dari setiap negara anggota atau organ institusional, maka ASEAN akan kehilangan kredibilitasnya sebagai organisasi yang berlandaskan aturan hukum.

---

ABSTRACT

Since 31 December 2015, the ASEAN Economic Community (AEC) has been formally established. Through AEC, the ASEAN member states (AMS) are committed to turn ASEAN into a rules-based single market and production base. As a regional economic integration, AEC is based on legal instruments agreed by the AMS, especially ATIGA, AFAS and ACIA. Considering the position of the AMS as members of the WTO, they are also committed to the multilateral trading system of the WTO to ensure the relevance and compatibility of those legal instruments with the WTO rules. The only legal instrument related to the AEC that has been notified to the WTO is ATIGA, based on the Enabling Clause. The research argues that the relevance of the notification for ATIGA based on the Enabling Clause is questionable, due to the fact that some ASEAN member states no longer fall within the category of developing countries. Based on a compatibility analysis, the provisions in the ATIGA and AFAS are quite compatible with the Article XXIV of the GATT 1994 and Article V of the GATS. With that being said, this research urges ASEAN to utilise its authority to submit notifications to the WTO for ATIGA based on Article XXIV of the GATT 1994, and for AFAS based on Article V of the GATS. The research believes that the submission of the notifications will allow the AMS to gain benefits from the AEC without undermining their commitment to the WTO, and that the AEC will be realised as a complement in achieving the objectives of the multilateral trading system of the WTO. Moreover, ASEAN is recommended to consider the rules-based approach as a primary feature of engagement within ASEAN. If ASEAN keeps relying on the political will of its member states or institutional organs, ASEAN will lose the credibility as a rules-based organisation."

"ABSTRAKTesis ini menaklik modalitas dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Modalitas yang dimaksud merujuk pada transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan ASEAN. Transformasi kekuatan diterjemahkan dalam empat indikator: Produk Domestik Bruto, belanja militer, total populasi, dan paten teknologi. Derajat dependensi kawasan diterjemahkan dalam lima indikator: dependensi perdagangan dengan melihat prevalensi impor, hutang eksternal, hutang multilateral, Investasi Luar Negeri, dan dependensi politik keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji relasi antara variabel transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan sebagai modalitas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN terbentuk ketika tren transformasi kekuatan secara kuantitas naik dan tren derajat dependensi kawasan turun. Artinya, komunitas keamanan yang ideal dapat terwujud ketika negara-negara kawasan mampu secara maksimal meningkatkan kekuatan nasionalnya, diperkuat dengan sebuah sentralitas dan persatuan kawasan yang direalisasikan dalam sebuah pola hubungan mdash; seminimal mungkin mdash; dependen terhadap kekuatan eksternal, didukung penuh dengan hubungan interdependen yang kuat antar negara kawasan.

---

ABSTRACTThis thesis examines modality on ASEAN Security Community establishment. Modality term refers to ASEAN rsquo s national power transformation and regional dependency degrees. Power transformation is extracted into four indicators which are Gross Domestic Product, military expenditure, sum of population, and technology patent. Regional dependency degrees is extracted into five indicators which are trade dependency by exploring the import prevalence, external debt, multilateral debt, Foreign Direct Investment, and political security dependency. This research applies quantitative methods to examine the relation, between national power transformation and regional dependency degrees as a modality for ASEAN Security Community establishment. The result shows that ASEAN Security Community established when national power transformation trend goes up and regional dependency degrees rsquo trend goes down. In summary, an ideal security community could exist when regional countries are in the top of national power enhancement performance, in accordance with a regional centrality and unity, which are manifested into mdash minimally possible mdash dependent interaction pattern towards external power supported by an ideal interdependent interaction between regional countries."

"Dengan berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 tuntunan terhadap arsiparis pun ikut mengikat. Arsiparis Indonesia harus mampu bersaing dengan sumber daya kearsipan dari sesama negara ASEAN agar dapat menjadi tuan rumah di negara sendiri. salah satu cara pembuktian bahwa arsiparis mempunyai kompetensi dalam bidang kearsipan adalah dengan sertifikasi arsiparis."

"Penelitian ini berfokus pada faktor pemerintahan Jokowi-JK dalam mengoptimalkan energi dalam interaksi masyarakat ASEAN 2015. Adanya niat kuat dalam bentuk kebijakan dapat menjadi arah baru dalam melahirkan kepentingan nasional Indonesia. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan kebijakan energi Jokowi-JK dalam implementasi pemanfaatan energi nasional.Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang mengolah data primer dan sekunder dari bahan bacaan dan wawancara, Informan yang diwawancara sebanyak tiga Orang yang terdiri dari Unsur Pemerintah, Legislatif, dan Pengamat. Penelitian ini selanjutnya menunjukkan hasil bahwa adanya langkah langkah kebijakan dari pemerintahan Jokowi-JK dapat memberikan harapan dalam penempatan energi sebagai bagian dari modal Indonesia dalam interaksi masyarakat ekonomi ASEAN.

---

This research focused on leadership of Jokowi-JK factor in energy optimalized on ASEAN Economic Community. Strong willing to shape a policy could being a new direction to born indonesia national interest. That way, this research will show the policy of Jokowi-JK in implementing national energy resources.This research used qualitative analyzes that has obtain a primer and seconder of data from books and interviews. The informan has interviewed 3 persons by government, member of house representative and observer organ. The results of this research shown to us that steps of Jokowi-Jk policy has a hopes in energy position to being a Indonesia resources in ASEAN economic interaction."