Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 158493 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Riant Nugroho Dwidjowijoto
Jakarta: Gramedia, 2005
320.6 RIA k
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sonny Adji Pamungkas
"ABSTRAK
<
Skripsi ini membahas mengenai pengaruh dari pembuatan sebuah institusi atau kebijakan di masa lalu terhadap pembuatan institusi atau kebijakan di masa depan. Dengan menggunakan kasus pembuatan kebijakan pengawasan di Amerika Serikat, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari increasing returns yang timbul dari pembuatan Patriot Act pada tahun 2001 dan peristiwa pengungkapan pengawasan global oleh Snowden pada tahun 2013 sebagai exogenous shock terhadap pembuatan Freedom Act pada tahun 2013-2015. Penelitian ini menggunakan teori path-dependence, yang memosisikan Amerika Serikat ke dalam sebuah jalur pengambilan keputusan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan menggunakan teknik studi literatur dalam mengumpulkan data. Temuan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Patriot Act memengaruhi pembuatan Freedom Act melalui 6 mekanisme increasing returns dengan cara menguatkan jalur Patriot dan menghilangkan opsi atau pilihan baru yang dimunculkan oleh peristiwa Snowden sebagai exogenous shock.

ABSTRACT
This research discusses the impacts of an institution or policy-making process in the past on a future institution or policy. By using U.S counter-terrorism surveillance policy-making process as its case, the purpose of this study is to identify the impacts of increasing returns which was formed by the Patriot Act since 2001 and the role of Global Surveillance Disclosure by Edward Snowden in 2013 as an exogenous shock, on the making of Freedom Act between 2013 and 2015. This research uses the path-dependence theory which positioned the U.S on a trajectory path. The method used in this research is qualitative method, with literature study as its method of data collection. The findings of this research shown that Patriot Act affects the Freedom Act making-process through 6 differents mechanisms of increasing returns having role to reinforce the Patriot path and eliminate all the options brought by the Snowden Disclosure as an exogenous shock
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sisri Rizky
"ABSTRAK
Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diterbitkan oleh Presiden SBY pada tanggal 2 Oktober 2014 bertujuan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah dari dipilih melalui DPRD yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Perppu ini bertentangan dengan sikap politik Koalisi Merah Putih KMP yang semula mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Akan tetapi, akhirnya KMP menyetujui untuk mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-undang. Mengapa KMP mengubah sikap politiknya terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah dengan menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 2014? Teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah teori decision making yang dikemukakan oleh Giovanni Sartori. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara sebagai sumber data primer dan risalah serta media sebagai sumber data sekunder. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perubahan sikap politik KMP diakibatkan oleh adanya tekanan publik, melemahnya soliditas koalisi dan upaya menghindari kekosongan hukum yang kemudian diperkuat dengan adanya kesepakatan politik antara KMP dengan SBY dan Partai Demokrat. Kompensasi yang diterima oleh KMP dari perubahan sikap politiknya adalah berupa dukungan Partai Demokrat di DPR, yang direalisasikan dalam pembagian kursi pimpinan di DPR dan MPR serta kursi pimpinan Komisi DPR.

ABSTRACT
Perppu number 1 of 2014 on The Election of Governors, Regents, and Mayors which published by President SBY on 2nd October 2014 is an effort to restore the mechanism of local elections from elections through the DPRD as regulated in UU Number 22 of 2014 on the Election of Governor, Regent And the Mayor, becomes directly elected by the people. This Perppu is certainly contrary to the political stance of the Koalisi Merah Putih KMP which originally supported the election of regional heads through the DPRD. However, at last KMP agreed to ratify Perppu No. 1 of 2014 to become UU No. 1 of 2015 on the Election of Governors, Regents and Mayors. Why has the KMP changed their political stance on the local elections mechanism by approving the Perppu No. 1 of 2014 The decision making theory proposed by Geovani Sartori is the main theory of this research. This research uses qualitative research method, with two data collection techniques that are obtained from interviews as primary data sources and minutes and mass media as secondary data sources. The conclusion of the study is that the change over in KMP political stance is due to public pressure, weak coalition and avoiding legal gap which is then strengthened by political agreement between KMP, SBY, and Democratic Party. The compensation received by the KMP from the change of their political stance towards the electoral mechanism of the regional head by approving the Perppu No. 1 of 2014 is in the form of Democratic Party support to the KMP in the DPR, which is realized in the division of position on Head DPR and MPR and also DPR Commission positions."
2017
T47907
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mulyadi
Jakarta: Salemba Empat, 2007
658.401 2 MUL s (1)
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Simanjuntak, Eva Aderia
"[ABSTRAK
Tesis ini berjudul Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pembuat Kebijakan Di Bank Indonesia Dalam Menjalankan Fungsinya Sebagai Lender of The Last Resort. Tugas sebagai Lender of The Last Resort (LoLR) merupakan tugas yang melekat dalam sejarah keberadaan bank sentral. LoLR dalam sistem keuangan Indonesia ditujukan untuk membantu bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dan berfungsi untuk mencegah terjadinya krisis keuangan yang sistemik. Sebagai bank sentral, tugas LoLR tidak lepas dengan tugas dan kewenangan Bank Indonesia. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas LoLR ini beberapa kali pembuat kebijakan di Bank Indonesia terkait dengan kasus hukum.
Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi para pejabat pengambil kebijakan atau keputusan di Bank Indonesia sangatlah penting, apalagi kebijakan erat kaitannya dengan diskresi yang apabila menyangkut urusan pemerintahan akan lebih mengutamakan pencapaian tujuan sasarannya (doelmatigheid) daripada legalitas hukum yang berlaku (rechtsmatigheid).
Terdapat 2 (dua) permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi pembuat kebijakan di Bank Indonesia dan bagaimana ketentuan perlindungan hukum yang diberikan kepada pegawai dan pejabat pengambil keputusan dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan ketentuan serta analisis konsep hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan ketentuan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan artikel.
Bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan hukum diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor No.11/10/PDG/2009 tentang Bantuan Hukum. Perlindungan hukum ditujukan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif guna meningkatkan kinerja pelaksana tugas kedinasan Bank Indonesia dalam menghadapi permasalahan hukum yang semakin kompleks dan berkembang. Prinsip penyediaan perlindungan hukum adalah bahwa pegawai atau pejabat BI tidak dapat dihukum atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya atau karena telah mengambil keputusan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

ABSTRACT
This thesis entitled Analysis of Legal Protection for Policy Makers in Bank Indonesia on Doing of Its Function as Lender of the Last Resort. The task as Lender of Last Resort (LoLR) is embedded in the existence of the central bank's history. LoLR in Indonesia's financial system aims to help banks experiencing liquidity problems and serves to prevent a systemic financial crisis. As a central bank, LoLR cannot be separated with the duties and authority of Bank Indonesia. However, in the execution of LoLR several times policy makers in Bank Indonesia related to the legal case.
Therefore, legal protection for officials or policy makers in Bank Indonesia is very important, moreover policy is closely related to discretion regarding the affairs of government will prioritize the achievement of the target objectives (doelmatigheid) rather than the legality of applicable law (rechtsmatigheid).
There are two (2) issues examined in this research is how the legal protection arrangements for policymakers in Bank Indonesia and how the legal protection that is given to employees and decision makers with applicable regulations. The research in this thesis is a normative legal research that is descriptive analytical approach by using legislation and regulations as well as analysis of legal concepts. Legal materials consisted of primary legal materials in the form of legislation and regulations, secondary legal materials in the form of literature related to the problems, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and articles.
Form of legal regulation of the legal protection provided for in Article 45 of Law No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended several times, most recently by the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 and Regulation of Bank Indonesia Number 11/10 / PDG / 2009 on Legal Assistance. Legal protection is intended to create a working atmosphere which is conducive to improve the performance of executing official duties of Bank Indonesia in the face of increasingly complex legal problems and develop. The principle of the provision of legal protection is that BI‟s employee or official cannot be punished for the implementation of tasks and authority or for taking the necessary decisions in carrying out its duties and authorities, all done in good faith and in accordance with legislation., This thesis entitled Analysis of Legal Protection for Policy Makers in Bank Indonesia on Doing of Its Function as Lender of the Last Resort. The task as Lender of Last Resort (LoLR) is embedded in the existence of the central bank's history. LoLR in Indonesia's financial system aims to help banks experiencing liquidity problems and serves to prevent a systemic financial crisis. As a central bank, LoLR cannot be separated with the duties and authority of Bank Indonesia. However, in the execution of LoLR several times policy makers in Bank Indonesia related to the legal case.
Therefore, legal protection for officials or policy makers in Bank Indonesia is very important, moreover policy is closely related to discretion regarding the affairs of government will prioritize the achievement of the target objectives (doelmatigheid) rather than the legality of applicable law (rechtsmatigheid).
There are two (2) issues examined in this research is how the legal protection arrangements for policymakers in Bank Indonesia and how the legal protection that is given to employees and decision makers with applicable regulations. The research in this thesis is a normative legal research that is descriptive analytical approach by using legislation and regulations as well as analysis of legal concepts. Legal materials consisted of primary legal materials in the form of legislation and regulations, secondary legal materials in the form of literature related to the problems, and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and articles.
Form of legal regulation of the legal protection provided for in Article 45 of Law No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia as amended several times, most recently by the Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2009 and Regulation of Bank Indonesia Number 11/10 / PDG / 2009 on Legal Assistance. Legal protection is intended to create a working atmosphere which is conducive to improve the performance of executing official duties of Bank Indonesia in the face of increasingly complex legal problems and develop. The principle of the provision of legal protection is that BI‟s employee or official cannot be punished for the implementation of tasks and authority or for taking the necessary decisions in carrying out its duties and authorities, all done in good faith and in accordance with legislation.]"
2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Denys Alexandro
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kesehatan bank dan kondisi makroekonomi terhadap profitabilitas (yang diukur dengan ROA) bank domestik, bank campuran dan bank asing di Indonesia, perbedaan signifikan dari profitabilitas dan perbedaan signifikan dari faktor determinan. Variabel yang digunakan adalah ROA, risiko kredit, risiko operasional, GCG, BOPO, CAR, PDB dan inflasi.
Di dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa terdapat perbedaan faktor determinan profitabilitas dan perbedaan yang signifikan dari ROA antara bank domestik, bank campuran dan bank asing di Indonesia. Perbedaan faktor determinan yang signifikan terlihat pada determinan GCG, BOPO dan CAR. Meskipun demikian, terdapat kemiripan faktor determinan profitabilitas antara bank domestik dan bank campuran.
Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa risiko kredit, risiko operasional, GCG, BOPO, PDB dan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA bank domestik. Sedangkan untuk bank campuran, semua faktor determinan berpengaruh signifikan terhadap ROA. Risiko kredit, risiko operasional, GCG, BOPO, PDB dan inflasi memiliki pengaruh negatif, sedangkan CAR berpengaruh positif terhadap ROA. Untuk bank asing faktor determinan yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA adalah risiko kredit dan risiko operasional, dan yang berpengaruh positif dan signifikan adalah CAR.

This research aims to reveal the influence of bank soundness and macroeconomic conditions on the profitability (measured by ROA) of domestic, mix-owned and foreign commercial banks in Indonesia, significant different on the ROA, and significant different on the determinant factors of profitability. Determinant factors tested in this research are, credit risk, operational risk, GCG, BOPO, CAR, GDP and inflation.
In this study, there are significant different on the determinant factors of profitability and significant different on the ROA of domestic banks, mix-owned banks and foreign banks in Indonesia. Significant different of the determinant factors are appear on GCG, BOPO and CAR. Nevertheless, there are some similarities between the determinant factors of profitability of domestic banks and mix-owned banks.
Also, the results of this study explain that credit risk, operational risk, GCG, BOPO, GDP and inflation negatively significant influence the ROA of domestic banks. As for the mix-owned banks, all determinant factors have significant influence on the ROA. Credit risk, operational risk, GCG, BOPO, GDP and inflation are negatively significant influence the ROA, while the CAR positively significant influences the ROA. For the foreign banks, determinant factors that negatively significant influences the ROA are credit risk and operational risk, and the positive significant influence is only for the CAR.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S55003
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Faisal Husaini
"ABSTRAK
Karya tulis ini dilatarbelakangi terjadinya demonstrasi besar-besaran di Timur Tengah yang dijuluki Arab Spring dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang demokratis. Dengan judul ldquo;Wacana Pemerintahan Demokratis bagi Tunisia, Mesir dan Libya: Sebagai Dampak dari Arab Spring di Timur Tengah rdquo;, karya tulis ini membahas proses pasca terjadinya Arab Spring di tiga negara tersebut menuju pemerintahan demokratis yang diinginkan masyarakatnya. Penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber surat kabar, jurnal, dan media online. Teori penulisan karya tulis ini merujuk kepada teori demokrasi Sri Soemantri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah terjadinya Arab Spring, Tunisia merupakan negara yang telah berhasil menciptakan pemerintahan demokratis dengan adanya pemilu dan kondisi yang kembali kondusif serta telah diakui oleh pihak internasional. Sedangkan Mesir, meskipun telah melaksanakan pemilu, adanya kudeta menunjukkan bahwa kondisi pemerintahan Mesir belum kondusif dan hingga kini masih terus terjadi penyerangan terhadap suatu golongan tertentu. Terakhir, keterlibatan pihak asing ditambah dengan adanya saling rebut kekuasaan antargolongan membuat Libya semakin sulit menciptakan pemerintahan demokratisnya sendiri.

ABSTRACT
This paper is motivated by massive demonstration in the Middle East called the Arab Spring in order for the creation of a democratic governmence. The paper entitled ldquo Discourse of Democratic Governmence for Tunisia, Egypt, and Libya Impact of the Arab Spring in the Middle East rdquo , discusses the process of post Arab Spring in the three countries towards democratic government as was desired by the society. The author uses descriptive method literature and use newspaper, journals, theses, and online media. As sources of writing this paper refers to the theory of democracy by Sri Soemantri . The results of this research show that after The Arab Spring, Tunisia has been successfully created democratic governance with general election, created the conducive condition, and being recognized by the other country around the world. While Egypt, although has been held the election, the rebellion of the chosen government showed that the condition of Egypt was not conducive and up to now, the attacks are still happening against the certain group. The last, the involvement of foreign side and the power struggles between groups made Libya more difficult to created their own democratic governance. "
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2016
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Telaumbanua, Nolly Rodus Voviroy Carnolo
"[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh diterimanya demokrasi sebagai suatu pendekatan politik kenegaraan yang mampu mewakili kehidupan bernegara yang lebih baik. Dewasa ini, demokrasi menjadi sebuah sistem politik dimana mereka yang dirugikan memiliki insentif serta sumber daya untuk menunjukkan kekurangan dari sistem politik, memperlihatkan kebenaran tentang mereka yang disembunyikan, dan
mampu berusaha mengubah aturan umum yang menyebabkan keadaan mereka semakin memburuk. Dalam demokrasi, kompetisi atau persaingan untuk memperoleh kekuasaan semestinya menunjukkan sisi moralitas kemanusiaan yang bertindak atas dasar kebenaran dan kebajikan agar pelaksanaan demokrasi tidak masuk ke dalam
ilusi yang tidak memberikan manfaat dan kemajuan bagi kehidupan manusia politik; seperti pemikiran politik atas demokrasi yang dikemukakan oleh Jean Jacques Rousseau. Penelitian ini juga ingin mengetahui pemikiran politik yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau dalam memandang penguatan nilai-nilai demokrasi yang berlangsung dalam masyarakat politik. Sebagai landasan teoritis, dalam penilitian ini menggunakan pendekatan konseptual terhadap negara yang berpijak pada persfektif idealis; serta menggunakan pendekatan konseptual dan legitimasi terhadap demokrasi yang terdiri dari : konsepsi demokrasi klasik normatif (substantif) dan demokrasi empiris minimalis (prosedural) dalam demokratisasi untuk memperoleh legitimasi politik yang dibangun oleh dukungan penuh kedaulatan rakyat. Dalam penelitian ini terdapat landasan terhadap posisi teoritis dari pemikiran politik Jean Jacques Rousseau yang terkategori sebagai demokrasi radikal dalam memandang penerapan demokrasi dari masyarakat politik yang bertumpu pada dua hal penting; yaitu kebebasan individu dan kesetaraan. Dan terakhir, penelitian ini juga menggunakan pendekatan peran pengaruh lingkungan terhadap pemikiran politik yang digunakan menyelidiki pembentukan formasi intelektual atas pemikiran politik dalam diri Jean Jacques Rousseau;Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data
dengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utama yang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseau serta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulis
mengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dan kebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi. Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh Jean Jacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosial dapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negara demokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaan negara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepada masyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum) sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.
Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseau
menekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasan individu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai, norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negara menjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilaku
berdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melalui pembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu di dalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik).
;Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data
dengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utama
yang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseau
serta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulis
mengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dan
kebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi.
Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh Jean
Jacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosial
dapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negara
demokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaan
negara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepada
masyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum)
sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.
Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseau
menekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasan
individu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai,
norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negara
menjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilaku
berdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melalui
pembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu di
dalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik)., Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data
dengan menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
menggunakan studi kepustakaan yang terdiri dari : data primer merupakan data utama
yang berasal dari buku-buku atau diskursus yang ditulis oleh Jean Jacques Rousseau
serta data skunder yang merupakan data tambahan dari penulis ketiga yang menulis
mengenai pemikiran politik Jean Jacques Rousseau, terkhusus mengenai negara dan
kebebasan individu dalam lingkup negara demokrasi.
Dari rangkaian penelitian atas pemikiran politik yang digagas oleh Jean
Jacques Rousseau, ditemukan bahwa negara sebagai pemelihara ketertiban sosial
dapat sejalan dengan kebebasan individu, saling terikat dalam struktur faktual negara
demokrasi dan tidak saling menaklukan meskipun saling berhadapan. Keberadaan
negara demokrasi dalam pemikiran politik Jean Jacques Rousseau mengarah kepada
masyarakat hukum yang teratur dan tunduk kepada kehendak umum (aturan umum)
sebagai sebuah kewajiban politik dalam negara.
Implikasi teoritis menunjukkan pemikiran politik Jean Jacques Rousseau
menekankan kepada terbentuknya negara (republik) yang mengutamakan kebebasan
individu untuk memutuskan urusan publik terutama dalam menentukan nilai-nilai,
norma-norma, dan aturan-aturan penyelengaraan negara dan pemerintahan. Negara
menjadi sarana untuk membentuk perilaku individu dengan mengganti perilaku
berdasarkan naluri menjadi tindakan moral (moral universal/moral umum) melalui
pembentukan watak moral (karakter moral) bagi setiap tindakan-tindakan individu di
dalam masyarakat politik (masyarakat sipil/masyarakat publik).]"
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
T44626
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>