Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The book emphasizes the use of science, evaluation, and knowledge building to inspire improvements counterterrorism interventions. Focusing on three key areas, identifying and accessing relevant data, using innovative methodologies for generating new interventions, and examining various perspectives to evaluation counterterrorism. The book combines a framework for using scientific findings to inform security policy with a best-practices approach to implementing programs. Strategies such as risk terrain modeling and validity testing for security screening instruments are shown as fostering improvements in threat assessment and in anticipating and responding to future events. The editors also argue for a broader research infrastructure to encourage ongoing development. Among the topics covered, assessment and comparison of terrorism data sources, information sharing and fusion centers, various longitudinal models for assessing counterterrorism policies and terrorism trends, evidence-based evaluations and validity testing of airport security measures, public opinion and criminological research application to counterinsurgency and counterterrorism, police practices for understanding and managing terror risk, counterterrorism finance and trade regulations, legal challenges and evaluation of counterterrorism policy. "

"Salah satu penyebab ketidakberhasilan penerapan suatu kebijakan adalah adanya penelitian yang tidak akurat atau tidak lengkap. Penggunaan penelitian berbasis bukti (evidence-based) merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam proses perumusan suatu kebijakan. Program keluarga Harapan (PKH), merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia menerapkan formulasi kebijakan berbasis bukti dalam bentuk Conditional Cash Transfer. Dalam rangka mengembangkan kebijakan berbasis bukti, Pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan pentingnya sisi permintaan dan penawaran. Dari sisi permintaan pemerintah Indonesia dapat mengembangkan Program peningkatan kapasitas bagi para pembuat kebijakan (termasuk politisi dan teknorat) untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menakses dan menggunakan penelitian ilmiah dalam proses pembuatan kebijakan. Sementara dari sisi penawaran, interaksi antara peneliti dan pembuat kebijakan bisa meningkat dengan melibatkan para pembuat kebijakan dalam tahap perancangan penelitian, dengan tetap mempertahankan indepedensi penelitian yang dilaksanakan. Dalam proses formulasi dan implementasi Program Keluarga Harapan menunukan bahwa kebijakan yang diambil bukanlah murni berbasis bukti, namun lebih kepada evidence-informed or evidence-influence policy. Untuk itu diperlukan komitmen dan koordinasi yang efektif dan efisien antara politisi, BAPPENAS serta komunitas penelitian di INdonesia dalam ranka untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti di masa yang akan datang."

"Skripsi ini berupaya untuk menganalisis proses formulasi kebijakan pembatasan ganjil-genap di Provinsi DKI Jakarta dalam perspektif evidence-based policy. Peneliti menggunakan konsep evidence-based policy (Head, 2008) untuk memahami penggunaan bukti dalam tiga dimensi, yaitu political knowledge, scientific (research-based) knowledge, dan practical implementation knowledge yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Pendekatan post-positivist peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memahami kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang belum ditemukan pada teori melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan adanya pelibatan pemangku kepentingan dalam proses partisipatif sistemik yang terbatas pada NGO dan Akademisi. Sementara itu, kelompok kepentingan bisnis terlibat secara reaktif melalui dukungan media massa. Penggunaan data dan informasi telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meskipun menunjukan adanya keterbatasan data yang berakibat ketidakmampuan dalam memberikan gambaran holistik terkait kondisi lalu lintas dan pengaruh yang diberikan kebijakan ganjil-genap di Jakarta. Sementara secara praktis, formulasi kebijakan ganjil-genap telah berhasil membentuk kesiapan instrumen pelaksana dalam implementasi kebijakan ganjil-genap. Secara teoritis, penelitian ini menemukan dua faktor determinan dalam pembentukan political knowledge yang belum dikemukakan oleh Head (2008), yaitu kepastian hukum dan peran media massa.

---

This thesis describes the policy formulation of even-odd traffic restriction system in DKI Jakarta from the perspective of evidence-based policy. Researcher used the concept of evidence-based policy (Head, 2008) to understand three dimensions of evidence, namely political knowledge, scientific (research-based) knowledge, and practical implementation knowledge. Researcher used post-positivist paradigm in this study to get a holistic analysis and understand the possibility of other variables that have not been discussed in previous theory through in-depth interviews and literature studies. The result shows that there was stakeholder involvement in a systemic participatory process that was limited to NGOs and academics. Meanwhile, business interest groups are reactively involved through mass media support. Transportation Department of DKI Jakarta had used data and information in even-odd traffic restriction system policy formulation. Even though it shows the limitations of the data which results in the inability to provide a holistic picture related to traffic conditions and the effects of even-odd policies in Jakarta. While practically, even-odd policy formulations had succeeded in shaping the readiness of implementing instruments in the implementation of even-odd traffic system policy. Theoretically, this study found two determinant factors in the formation of political knowledge that have not been stated by Head (2008), namely legal certainty and the role of the mass media."

"In February 2016, the Minister of Health decided to increase the use of research findings in improving the quality of the national health policy and planning. The Ministry of Health has instructed the National Institute of Health Research and Development or NIHRD to play a stronger role of monitoring and evaluating all health programs, because their opinion and research findings should be the basis for changes in national health policies and planning. Compared to the past, the Ministry of Health has increased the research budget for evidence-based research tremendously. However, there is a gap between the information needs of program and policy makers and the information offered by researchers. A close dialogue is needed between the users (program managers, policy makers and planners) and the suppliers (researchers and evaluators) to ensure that the evidence-based supplied by research is useful for programs, planning and health policy."

"This book investigates the ways in which the evidence base is influencing complementary and alternative medicine in general and Ayurveda and allied health practices in particular. The latter have traditionally been prevalent in Asia and are now increasingly attracting interest worldwide. The book is divided into four sections, the first of which examines issues related to acquisition and evaluation of the evidence base. Evidence-based approaches to Ayurvedic diagnosis and therapy are then examined, with a special focus on management of cardiovascular and rheumatological diseases, dental care, and rejuvenating treatments. The final section explores further the challenges of applying evidence-based practice in contemporary and alternative medicine and Ayurveda with a focus upon the issues requiring urgent attention in ongoing decade. The same involves encompassing areas such as Ayurvedic pharmaceutics, practice, education and research within an evidence-based perspective."