Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"di Penghujung tahun 2013 ini, tinggal tiga bulan jangka waktu menunju perhelatan demokrasi bertaraf nasional, pemilu tahun 2014 di bulan April mendatang. Pada bulan itu, segenap warga bangsa yang telah memiliki hak pilihnya, beramai-ramai menyalurkan aspirasi politinya..."

"Hukum pidana merupakan cabang hukum yang juga dipergunakan sebagai instrumen pengawal pemilihan umum yang jujur dan adil. Dengan menggunakan hukum pidana atau menggunkan pendekatan pidana, diharapkan berbagai pelanggaran yang dilakukan dapat ditindak dalam rangka memastikan proses pemilu berjalan secara fair. Walaupun demikian dalam pengaturan dan pelaksanaannya kemanfaatan hukum pidana dalam menyelenggarakan pemilu belum terasa efektif. Hal itu disebabkan oleh hampir semua subsistem hukum yang menopang bekerja sistem hukum pemilu, yang terdiri dari aturan hukum pidana pemilu, aparat yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu dan budaya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu."

"Pemilu menjadi bagian penting di sebuah negara demokrasi seperi Indonesia, maka proses dan hasil pemilu jauh lebih penting dalam rangka membangun sebuah negara demokrasi yang mapan terstruktur, matang dan dewasa dalam kultur serta melahirkan pemimpin bangsa yang berdedikasi dan mempunyai integritas diri yang konsisten dan komit. Yang dibutuhkan dalam memapankan dan mematangkan demokrasi di negara berkembang seperti di Indonesia adalah dengan pendidikan politik. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai penyiapan generasi untuk berpikir merdeka tentang esensi kekuasaan dan pilar-pilarnya. Terdapat penekanan bahwa faktor yang sangat berpengaruh terhadap perilaku politik adalah individu yang tergabung dalam lembaga-lembaga politik dan non-politik. Keberhasilan pendidikan politik sangat menentukan keberhasilaan perilaku politik mendukung, membangun serta mengubah sikap pemilih irrational (berdasarkan kedekatan) menjadi pemilih yang rasional (berdasarkan kompetensi). "

"Penelitian ini membahas mengenai sikap pemerintah RRT terhadap Hong Kong sesudah Gerakan Payung 2014. Permasalahan ini dimulai dari National People’s Congress Standing Committee (NPCSC) mengeluarkan keputusan terkait dengan universal suffrage pada pemilihan kepala eksekutif Hong Kong tahun 2017, yang memicu terjadinya Gerakan Payung 2014. Melalui gerakan ini, para demonstran menuntut universal suffrage bagi masyarakat Hong Kong. Gerakan yang berlangsung selama 79 hari ini tidak menghasilkan apapun, bahkan pemerintah RRT juga tidak memperlihatkan sikap terbuka untuk berkompromi dengan para demonstran. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana sikap pemerintah RRT sesudah Gerakan Payung . Untuk menganalisa masalah tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur sehingga mampu menjelaskan permasalahan dengan jelas dan detil. Lebih lanjut, permasalahan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan sejarah. Penelitian ini menemukan bahwa sikap pemerintah RRT sesudah Gerakan Payung 2014 adalah menjadi lebih ketat terhadap demokrasi di Hong Kong, terutama dalam bidang bidang politik, media, dan ekonomi Hong Kong.

---

This research discusses the attitude of the PRC Governemt towards Hong Kong after the Umbrella Movement 2014. The issue begun when the National People’s Congress Standing Committee (NPCSC) issued a decision about the implementation of universal suffrage in Hong Kong’s Chief Executive election 2017, which triggered the Umbrella Movement 2014. Through this movement, the demonstrators demand universal suffrage for the people of Hong Kong. The movement that lasted for 79 days did not bring anything, and indeed the PRC Government did not show an open attitude to compromise with the demonstrators. This problem raises a question about the attitude of the PRC Government after this Umbrella Movement. To analyze this problem, this research uses qualitative method with literature studies to explain the problem clearly and in detail. Furthermore, the problem in this research is analyzed using historical approach. This study found that after the Umbrella Movement 2014 PRC Government’s attitude was become more stringent towards democracy in Hong Kong, especially in politics, media, and the economy of Hong Kong."

"Karakter negara kepulauan seperti Indonesia mengandung potensi disintegrasi yang tinggi, dengan minimal mengandung potensi fragmentasi dan atau kontraksi negara yang sangat tinggi pula. Dapat dilihat dari upaya pemekaran wilayah (administratif) yang menggebu-gebu, untuk tingkat provinsi ke bawah. Diselenggarakan pemilihan umum pada berbagai jenjang, mulai dari nasional hingga pemilihan kepala daerah (pilkada), sebagai ajang konpetisi terbuka. Secara hipotesis maupun faktual, potret seperti itu menimbulkan serangkaian pertanyaan mengenai instrumen apa yang dapat meredusir dan meredam kecenderungan fragmentasi sosial-politik, sekaligus meningkatkan ketahanan nasional yang mana salah satu cara yang dapat ditempuh melalui pemanfaatan iptek, khususnya teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Pada akhirnya, sistem sebagus apapun tidak ada yang sempurna. Semua akan kembali kepada manusia yang membangun, menerapkan, dan memanfaatkan perangkat lunak dan perangkat keras dalam kehidupan sosial, politik, budaya dan ekonomi, termasuk iptek, bagi peningkatan ketahanan nasional yang muaranya adalah kemaslahatan publik. "