Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ketahanan pangan merupakan bagian dari ketahanan ekonomi yang mendukung ketahanan nasional. Ketidakmampuan untuk mencapai ketahanan pangan disebut sebagai kerawanan pangan. Angka Rawan Pangan (ARP) tertinggi berada pada kawasan Maluku Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat kerawanan pangan rumah tangga berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Food Insecurity Experience Scale (FIES) di kawasan Maluku Papua, menganalisis model risiko atas kerawanan pangan rumah tangga tersebut, dan menyusun strategi pengendalian risiko atas kerawanan pangan rumah tangga tersebut. Data yang digunakan merupakan Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2018 yang diselenggarakan oleh BPS. Tingkat kerawanan rumah tangga di kawasan Maluku Papua menurut AKG pada kategori sangat rawan pangan sebesar 26,2 persen dan pada kategori rawan pangan sebesar 28,2 persen, sedangkan menurut FIES pada kategori rawan pangan berat sebesar 2,1 persen dan pada kategori rawan pangan sedang sebesar 10,7 persen. Risiko kerawanan rumah tangga berdasarkan AKG secara signifikan meningkat pada usia KRT yang lebih muda, jenis kelamin KRT laki-laki, jenis pekerjaan KRT pada selain sektor formal, KRT berstatus tidak bekerja, pendidikan KRT yang lebih rendah, tingkat pengeluaran rumah tangga yang lebih rendah, jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak, rumah tangga yang tidak memperoleh bantuan pangan, rumah tangga miskin, tinggal pada daerah perkotaan, dan tinggal pada daerah rawan pangan. Risiko kerawanan rumah tangga berdasarkan FIES di kawasan Maluku Papua secara signifikan meningkat pada usia KRT yang lebih muda, jenis kelamin KRT perempuan, jenis pekerjaan KRT pada selain sektor formal, KRT tidak bekerja, pendidikan KRT yang lebih rendah, tingkat pengeluaran rumah tangga yang lebih tinggi, rumah tangga yang memperoleh bantuan pangan, tinggal di daerah perkotaan, dan tinggal pada daerah rawan pangan. Upaya pengendalian risiko kerawanan pangan rumah tangga di kawasan Maluku Papua dapat dioptimalkan dengan pemberdayaan rumah tangga.

---

Food security is a part of economic security which supports national security. Food security is the inability to achieve food security. The food insecurity rate in Maluku and Papua is the highest. The purposes of this study are to measure the level of household food insecurity based on Recommended Daily Allowance (RDA) and Food Insecurity Experience Scale (FIES) in Maluku and Papua, analyze the risk model of household food insecurity, and also develop a strategy for controlling risk of household food insecurity. This study uses Sosio-Economic National Survey (Susenas) Data by Statistics Indonesia on March 2018. According to RDA, the level of household most food insecurity is 26.2 percent and the level of household food insecurity is 28.2 percent. According to FIES, the level of household severe food insecurity is 2.1 percent and the level of household moderate food insecurity is 10.7 percent. The risk of household food insecurity based on RDA in Maluku and Papua significantly increases among the younger household head, male household head, household head who is not working in the formal sector, unemployment household head, lower level of household expenditure, bigger household size, household that do not receive food assistance, poor household, live in urban area, and live in food insecure areas. The risk of household food insecurity based on FIES in Maluku and Papua significantly increases among the younger household head, male household head, household head who is not working in the formal sector, unemployment household head, lower level of household expenditure, bigger household size, household that do not receive food assistance, poor household, live in urban area, and live in food insecure areas. The efforts to control the risk of household food insecurity in Maluku Papua can be optimized by household empowerment."

"Kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara wilayah timur dengan wilayah barat, masih menjadi isu strategis yang harus ditemukan strategi dan upaya untuk meminimalisirnya. Hal ini disebabkan sebagian besar wilayah timur Indonesia merupakan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan negara, yang masih memiliki kebutuhan tinggi untuk pembangunan infrastruktur, namun kapasitas fiskal rendah. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 menganalisis pengaruh proporsi belanja modal terhadap ketersediaan infrastruktur listrik, air bersih, jalan aspal, dan akses menuju sekolah dasar dan puskesmas dengan menggunakan asumsi jarak terdekat dari permukiman; dan 2 menganalisis pengaruh ketersediaan nfrastruktur listrik, air bersih, jalan aspal, dan akses menuju sekolah dasar dan puskesmas terhadap pembangunan manusia. Penelitian dilakukan di 129 kabupaten/kota di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua dalam rentang waktu tahun 2012 ndash; 2016. Metode penelitian menggunakan analisis kuadran dan analisis regresi linier dan berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi belanja modal maka ketersediaan infrastruktur akan semakin meningkat, dan semakin tinggi ketersediaan infrastruktur akan meningkatkan capaian pembangunan manusia pada setiap komponennya. Infrastruktur yang memiliki daya ungkit paling besar terhadap mayoritas komponen pembangunan manusia yaitu jalan aspal, sehingga menunjukkan bahwa konektivitas menjadi infrastruktur penting dalam pembangunan manusia. Namun demikian, berdasarkan hasil analisis kuadran, terdapat beberapa daerah yang memiliki proporsi belanja modal tinggi tetapi ketersediaan infrastruktur dasar rendah, dan daerah yang memiliki ketersediaan infrastruktur dasar tinggi namun capaian pembangunan manusia rendah. Oleh karena itu, diperlukan skema pengalokasian anggaran dan output infrastruktur yang tepat sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan manusia.

---

Regional disparities still be a main issues of regional development that hasn rsquo t been resolved yet. This fact is due to the most of them are backwash area, which is has high demand for public infrastructure, but low fiscal capacity. This study examines 1 the effect of the local government expenditure on the availability of infrastructure electricity, clean water, asphalt road, and access to primary schools and medical health center and 2 the effect of the availability of infrastructure electricity, clean water, asphalt road, and access to primary schools and medical health center on human development index. There are 129 districts cities in Sulawesi, Maluku, and Papua in the period of 2012 ndash 2016 as an objects of this study. This study uses quadrant analysis and multiple regression analysis.We find that the higher of local government expenditure, will increase the availability of infrastructure, and the higher of infrastructure rsquo s availability will increase human development index. The infrastructure which has the greatest leverage on the human development index is the asphalt road. It is indicate that connectivity becomes an important infrastructure in human development. Based on quadrant analysis results, there some types of regions, they are high local government expenditure with lack infrastructure rsquo s availability, and high infrastructure rsquo s availability with low human development index. Therefore, there is a need to improve the quality of budget allocation and output infrastructure schemes, so that it can give a significant impact on human development."