Panggabean, Mutiara S.
"
PendahuluanDalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat antara lain disebutkan, bahwa tujuan nasional mencakup usaha untuk memajukan kesejahteraan umum. Perwujudan pembukaan UUD tersebut, yang dijabarkan di dalam pasal 33 merupakan landasan konstitusional bagi berdirinya badan usaha milik negara di Indonesia. Negara melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam bentuk perusahaan adalah dalam rangka pelaksanaan pasal 33 UUD 1945.
Pada mulanya (1945-1960), terdapat berbagai bentuk badan usaha negara, yaitu yang sebelumnya tunduk pada Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Indische Bedrijvenwet (IBW); yang didirikan oleh Badan/Lembaga tertentu berdasarkan peraturan-peraturan tertentu; yang diambil alih dari perusahaan-perusahaan swasta Belanda dalam rangka pembebasan Irian Barat dari penjajahan; dan yang didirikan berdasarkan peraturan-peraturan khusus; serta Hukum Perdata (KUHD).
Kemudian pada tahun 1960, hampir semuanya berbentuk perusahaan Negara (PN). Dan terakhir, semenjak tahun 1969, secara berangsur-angsur semua bentuk penyertaan negara harus diklasifikasikan ke dalam 3 bentuk pokok perusahaan negara, yaitu Perjan (Perusahan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan).
Pengalihan bentuk tersebut terutama bertujuan agar badan usaha yang bersangkutan dapat melaksanakan fungsinya secara efisien. Namun dalam kenyataannya, menurut laporan Bank Dunia (1983) hampir semua badan usaha milik negara (BUMN) di negara berkembang, termasuk Indonesia masih merongrong anggaran negara. Sehingga untuk menanggulanginya dalam Pelita IV akan dilakukan pula usaha-usaha sebagai berikut:
· Peningkatan sikap dan kemampuan pimpinan badan usaha milik negara dan daerah di segala tingkat.
· Penelitian dan pengembangan untuk menemukan sistem produksi dan cara-cara yang efisien dan efektif.
· Peningkatan sikap dan semangat karyawan.
· Penyusunan pola organisasi yang sesuai.
· Pemupukan modal, dan
· Penelitian kemungkinan pengembangan ke bidang-bidang usaha baru, khususnya di bidang-bidang non-minyak dan gas alam.
Usaha-usaha tersebut di atas secara tidak langsung mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perusahaan negara meliputi status hukum, sikap dan kemampuan pimpinan, teknologi, struktur sikap dan semangat karyawan, modal, dan strateginya.
Sementara itu, Justis berpendapat bahwa keberhasilan organisasi merupakan hasil dari pelaksanaan strategi yang dipilih dengan penuh pertimbangan dan dalam nada yang serupa, Glueck dan Jauch berpendapat bahwa setiap strategi akan efektif apabila dipilih tepat pada waktunya dan dilaksanakan sebagaimana mestinya."
