Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai kedudukan buruh sebagai kreditor dalam kepailitan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dalam amar putusannya mendahulukan pembayaran upah buruh atas semua jenis kreditor. Pembayaran atas hak-hak buruh lainnya juga didahulukan atas semua jenis kreditor, kecuali kreditor separatis. Putusan ini menarik untuk dibahas sebab putusan dijatuhkan atas pengujian undang-undang yang bukan merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai kepailitan sehingga perlu dilakukan suatu tinjauan terhadap aturan-aturan lain yang mengatur mengenai kepailitan khususnya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan buruh dalam proses kepailitan pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 67/PUU-XI/2013. "

"Penelitian ini menggunakan pengukuran tidak langsung yaitu dengan mengukur denyut nadi pada arteri radial di pergelangan tangan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pengukuran denyut nadi menggunakan metode 10 denyut lalu dikonversikan menjadi satuan energi dan mengklasifikasikannya dalam beban kerja. Denyut nadi yang diukur adalah Denyut Nadi Kerja (DNK) dan Denyut Nadi Istirakat (DNI). Selain itu, Peneliti menggunakan analisis dari hasil Persentase Cardiovascular Strain yang dimiliki oleh PRT, serta melakukan wawancara dengan menggunakan kuesioner untuk mengetahui karakteristik dan aktivitas dari PRT. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar energi yang dikeluarkan dan beban kerja yang dialami oleh PRT dalam melakukan aktivitas fisik dari tugas-tugas rumah tangga yang dikerjakannya sehari-hari. Hasil dari penelitian ini menunjukan sebagian besar pengeluaran energi dan beban kerja yang dialami oleh PRT berada dalam klasifikasi "Sedang", akan tetapi ditemukan 2 dari 31 PRT yang memiliki beban kerja dalam klasifikasi "Berat". Diketahui bahwa selain memiliki tugas untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga, 2 pekerja tersebut juga memiliki tugas untuk mengasuh balita.

---

The research describes energy expenditure and workload of Domestic Workers in Depok Mulya Residence, Depok, West Java. This study uses indirect measurement which is to measure the heart rate on the radial artery in the wrist of Domestic Workers. Pulse measurement using ?10 pulse method? then converted into energy units and classifies into the workload category. In addition, researchers use the analysis of the results of the Cardiovascular Strain Percentage owned by Domestic Workers. Besides, researches interviews use a questionnaire to determine the characteristics and activities of the Domestic Workers.

This purpose of research is to find out how much energy is expended and the workload experienced by domestic workers in physical activity from household in everyday activity.

The results of this study are the energy expenditure levels and workload experienced by domestic workers is classified as "Moderate". However, it was found that 2 of 31 domestic workers have a ?Heavy workload? because of not only having a task to do household, the two workers also have a duty to care for a toddler."

"The research examines the factors which influence the decisions of migrant workers to seek employment aboard. Three hundred households were chosen as samples for the study in Cirebon District, West Java. This research uses an econometric analysis with a multinomial logit model. The research concluded that: first, economic reasons, namely higher wage expectations, remain the primary reason for migration. Second, endowment, as income and family wealth, acts as an economic safety net which is a supporting factor of migration. Third, well-educated women under the age of 25 have a high probability of seeking employment aboard."

"Penelitian ini menganalisis strategi Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU ini perlu dilakukan perbaikan karena di dalamnya sangat minim aturan yang berperspektif HAM bagi TKI. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, dan kerangka pemikiran strategi gerakan sosial transnasional (Transnational Social Movement) Sidney Tarrow dan Donate Della Porta sebagai alat analisa, yang berfokus pada proses difusi, domestikasi, dan eksternalisasi. Penelitian ini menemukan bahwa SBMI merupakan aktor non negara dengan model gerakan sosial bersifat transnasional dalam upaya mendorong perubahan Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. SBMI menggunakan dua strategi utama gerakan sosial transnasional, yaitu (1) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Jaringan Buruh Migran (JBM) di level domestik, dan (2) SBMI berkoalisi dan berjejaring dengan Human Right Working Group (HRWG) dan Migran Forum in Asia (MFA). Setiap tahapan proses (difusi, domestikasi, dan eksternalisasi) mendorong terbentuknya koalisi gerakan sosial transnasional dalam merubah undang-undang nomor 39 tahun 2004. Gerakan sosial SBMI didominasi oleh gerakan-gerakan sosial yang berskala domestik. Meski demikian dalam membangun gagasan dan ide gerakan sosial SBMI dipengaruhi oleh ide dan gagasan yang berkembang di level internasional. Dalam kasus ini mengadopsi esensi Konvensi Migran 1990 dan Konvensi ILO 189 dalam gerakan medorong perubahan undang-undang nomor 39 tahun 2004.

---

The research analyses Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) strategies in encouraging the Indonesia Law number 39/2004 on Placement and Protection for Indonesian Migrant Workers Overseas. This movement happen is because of the Indonesian Law have minimum of human right essence for Indonesian migrant workers. This research used qualitative method with study case research, and used Sidney Tarrow and Donate Della Porta theoretical frame work about transnational social movement, with process of diffusion, domestication, and externalization.

The research found that SBMI is non state actor with transnational movement model in encouraging the Indonesian Law. SBMI use two main strategies are Jaringan Buruh Migran (JBM) or Migrant Workers Network is SBMI`s coalition on domestic level, and Migrant Forum in Asia (MFA) and Human Right Working Group (HRWG) is SBMI`s coalition in international level.

All process (diffusion, domestication, and externalization) encouraging to transnational social movement in revising the Indonesian Law. SBMI`s social movement is dominated by action of movement in domestic level. But it was influenced by idea and social movement that located in international level. In this case, the movement encourages to adopt the Migrant Convention 1990 and ILO Convention number 189 in SBMI social movement."

"Violence against women migrant domestic workers is not a new discourse in Indonesia. The types of violence which have always been for public consumption are matters relating physical violence, psychological, sexual, and economic. Therefore, the study seeks to uncover the abuses faced by them from another viewpoint, namely critical criminology, to see that the violence experienced by them is more due to the imbalance of power between the government with them, there is also framework of criminology and public policy, economic political crimes, and state crime. Varieties of research studies and field-explanatory types of research had been selected researcher to analyze the existing problems by using the above framework by. The result showed that the Government participated in the structural violence implicatd to them through policy making."

"Kemunculan industri retail yang pesat di Indonesia memberikan lapangan pekerjaan yang banyak bagi masyarakat. Akan tetapi, perkembangan tersebut tidak berbanding lurus dengan apa yang didapatkan oleh pekerjanya. Banyak ditemukan bahwa para pekerja dibebankan dengan kebijakan pengurangan upah. Pengurangan upah tersebut ditemukan di salah satu perusahan retail terbesar di Indonesia, yaitu Alfamart. Pengurangan upah tersebut dilalui sistem Nota Selisih Barang (NSB) dengan mengkalkulasi jumlah barang fisik dan sistem yang tertera. Namun, permasalahan sistem tersebut terlalu membebankan pekerja retail di Alfamart dengan mengurangi upah terus menerus tiap bulannya. Pada tahun 2020, kebijakan NSB tersebut berubah dengan memotong 10% dari upah per bulannya. Hal tersebut menimbulkan respon pekerja retail dalam melakukan penolakan kebijakan NSB melalui Federasi Serikat Buruh Karya Utama Retail Pergudangan dan Pertokoan (FSBKU RPP) di dalam perusahaan Alfamart. Tulisan ini akan melihat bagaimana respon  pekerja retail di Alfamart dan Strategi yang dilakukan oleh FSBKU RPP dalam melakukan penolakan kebijakan NSB tahun 2020 di gudang Cikokol. Penulisan ini menggunakan pendekatan sumber daya kekuatan, yaitu struktural, asosiasi, dan institusional dan menggunakan paradigma contingent control (Ikeler, 2018) melalui teori sistem kontrol dan tiga pasar tenaga kerja sebagai kerangka analisis. Sementara itu, tulisan ini menggunakan  metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini menemukan pekerja Alfamart terbagi  menjadi dua, gudang dan toko. Perbedaaan tersebut memberikan kondisi kerja yang berbeda. Hadirnya serikat di Gudang memberikan perlindungan kepada pekerjanya. FSBKU RPP dengan menggunakan 3 sumber dayanya berhasil melakukan negosiasi kepada perusahaan Alfamart dengan mengembalikan kembali kebijakan NSB seperti semula. Akan tetapi, keberhasilan yang diraih hanya sementara karena Alfamart mengeluarkan program cross functional development yang berdampak kepada berubahnya kekuatan yang dimiliki oleh FSBKU RPP.

---

The rapid emergence of the retail industry in Indonesia provides many job opportunities for the community. However, this development is not directly proportional to what the workers get. Many found that workers were burdened with wage reduction policies. This wage reduction was found in one of the largest retail companies in Indonesia, namely Alfamart. The wage reduction is carried out through the Goods Difference Note (NSB) system by calculating the number of physical and system goods listed. However, the problem with this system is that it burdens retail workers at Alfamart too much by continuously reducing wages every month. In 2020, NSB's policy changed by cutting 10% of monthly wages. This gave rise to a response from retail workers in rejecting the NSB policy through the Federation of Main Work Retail Warehouse and Shop Labor Unions (FSBKU RPP) within the Alfamart company. This article will look at the response of retail workers at Alfamart and the strategy carried out by the FSBKU RPP in rejecting the 2020 NSB policy at the Cikokol warehouse. This research uses a power resource approach, namely structural, associational and institutional and uses the contingent control paradigm (Ikeler, 2018) through control system theory and three labor markets as an analytical framework. Meanwhile, this paper uses qualitative methods with data collection techniques through interviews and literature studies. This research found that Alfamart workers were divided into two, warehouse and shop. These differences provide different working conditions. The presence of a union in the warehouse provides protection for its workers. FSBKU RPP, using its 3 resources, succeeded in negotiating with the Alfamart company by returning the NSB policy to its original state. However, the success achieved was only temporary because Alfamart launched a cross functional development program which had an impact on changing the power resources of the FSBKU RPP."

"Situasi ketenagakerjaan Indonesia, masih memprihatinkan, untuk itu diperluka njaminan sosial. Jaminan sosial pada prinsipnya merupakan salah satu faktor ekonomi yang berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat nserta keluarganya terhadap resiko-resiko sosial ekonomi. Salah satu bentuk jaminan sosial adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia, karena pelayanan kesehatan behubungn dengan kebutuhan dan kualitas hidup seseorang juga masyarakat secara Iuas. Dengan terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan maka terpenuhi pula kesejahteraannya. Kondisi inilah yang menggugah serikat pekerja melakukan advokasi terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan di PT Sederhana.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja terhadap program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi buruh perempuan. Dan faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja terhadap Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi buruh perempuan tersebut sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan non probability sampling sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam proses advokasi, buruh perempuan yang merasakan pelayanan jaminan kesehatan, lama bekerja minimal 5 tahun dan pihak manajemen yang berkaitan dengan pelayanan jaminan kesehatan di PT Sederhana.Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah advokasi menurut berbagai pakar terutama Ezell dan Scneider dan Lester. Sedangkan Tahapan dalam pelaksanaan advokasi yang digunakan adalah tahapan menurut Sharma. Konsep Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang digunakan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No. 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Konsep tersebut dikaitkan dcngan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Wilson, Friedlander, Wickenden, UU No. 6 tahun 74 yang diringkas oleh Adi.Hasil Penelitian dan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa proses advokasi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja, yang pertama yaitu tahapan mengidentifikasi masalah, dimana masalah yang diangkat adalah masalah pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang lingkupnya untuk semua buruh baik laki-laki maupun perempuan, kemudian tahap merumuskan solusi, solusi yang diambil adalah mengadvokasi pelaksanaan Jaminan Pemeliharan Kesehatan tersebut, tahap ketiga, mencari dukungan, termasuk didalamnya adalah faktor pendukung pelaksanaan advokasi ini. Tahap keempat tahap pelaksanaan kebijakan dan terakhir tahap evaluasi tidak menjadi analisa dan konsen dalam penelitian ini Hal ini dikarenakan pelaksanaan kebiiakan hasil advokasi baru dilaksanakan Januari 2005.Untuk itu disarankan perusahaan untuk mengadakan training terlebih dahulu bagi buruhnya yang baru bekerja dimana dalam training tersebut dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban buruh disamping skill dasar yang harus dikuasai oleh buruh sesuai dengan penempatannya. Serikat pekerja lebih tanggap Iagi terhadap kebutuhan para anggotanya sehingga kesejahteraan mereka lebih meningkat, sisi lain dengan kesadaran untuk mengetahui hak dan kewajibannya nilai tukar buruh akan meningkat di hadapan perusahaan. Sosialisasi yang dilakukan oleh serikat pekerja agar Iebih menarik, misalnya dengan menggunakan media Ieaflet atau pamflet.Terakhir untuk Dinas Tenaga Kerja, agar diadakannya reward and punishment bagi perusahaan-perusahaan yang taat dan tidak taat menjalankan peraruran perundangan yang berlaku."

"Afdeeling Mojokerto merupakan penyumbang produksi gula terbesar kedua di Keresidenan Surabaya. Persaingan perluasan lahan, percepatan hasil produksi, maupun desakan hidup dan ekonomi liberal mendorong orang untuk berpindah menjadi buruh di perkebunan dan pabrik gula. Undang-Undang Agraria 1870 berdampak pada pengalihan status hak milik atas tanah dari negara ke pengusaha swasta. Pengalihan ini berimbas pada semakin terbukanya sektor ekonomi baru yang menciptakan kebutuhan akan buruh upahan. Kajian ini bertujuan untuk mengamati migrasi masuk buruh perkebunan tebu di wilayah Mojokerto. Hasil kajian menunjukkan bahwa migrasi yang didukung oleh adanya peningkatan layanan kesehatan, lingkungan yang kondusif bagi permukiman, serta ditopang dengan perbaikan infrastruktur transportasi, nyatanya juga menghadirkan beragam permasalahan yang berasal dari perubahan struktur keruangan akibat masifnya buruh bumiputra yang datang ke wilayah tersebut. Oleh karenanya, kebaruan pada kajian ini terlihat pada posisi buruh di tingkat lokal dalam permasalahan demografi yang muncul sebagai dampak dari migrasi."