Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kedudukan dan peran organ koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian Indonesia serta dapat atau tidaknya prinsipprinsip korporasi diterapkan pada badan usaha Koperasi di Indonesia. Kedua hal tersebut akan digunakan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 1644K/PID/2013 yang secara garis besar berisikan mengenai perkara pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh organ koperasi (Pengurus). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan peran organ-organ koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 belum cukup memadai bila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran organ-organ di dalam Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007; Penerapan prinsipprinsip korporasi pada badan usaha koperasi di Indonesia belum cukup diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian, baik Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, maupun Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Tidak seperti pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; rupa-rupanya Majelis Hakim dalam perkara penggelapan Kopposindo tidak cukup mempertimbangkan dengan baik kedudukan dan peran organ-organ koperasi dan keberlakuan prinsip korporasi terhadap badan usaha koperasi dalam memutus perkara tersebut.

---

The focuses of this thesis are how the cooperative law regulates the position and role of the organs in cooperative entity and whether or not the corporate principles are implemented to the cooperative enterprises. Both of these will be used to analyze the verdict of Supreme Court number 1644K/PID/2013 that the outline is about the criminal case of embezzlement committed by the organ of the cooperative. Type of this research is qualitative normative juridical research methods. The results of this research show that the position and role of the organs regulated by the cooperative law still not sufficient when it’s compared with corporate law; implementation of corporate principles in cooperative in cooperative law (both are regulated in cooperative act 1967, cooperative act 1992, or cooperative act 2012) still not sufficient when it’s compared with corporate law; and apparently the judges did not use cooperative law, especially the part that regulates the position and role of the organs and implementation of corporate principles in cooperative, as one of their verdict considerations."

"ABSTRACTSkripsi ini ditulis dengan Latar Belakang Penerapan prinsip korporasi yang baik dalam koperasi tidak akan menimbulkan perbedaan pandangan antar sesama anggota koperasi maupun antar anggota koperasi dengan pengurus sehingga dapat menghindari adanya pemberhentian anggota maupun pengurus. Adapun yang menjadi Pokok Permasalahan adalah Bagaimana pengaturan mengenai pemberhentian anggota dan pengurus koperasi di Indonesia dan Bagaimana penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pemberhentian anggota dan pengurus koperasi dalam putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai pemberhentian anggota koperasi di Indonesia, serta penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pemberhentian anggota dan pengurus koperasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif, dengan menggunakan tipe penelitian Deskriptif. Simpulan dari skripsi ini yaitu bahwa Pengaturan mengenai pemberhentian anggota dan pengurus Koperasi di Indonesia belum dapat ditemukan dan penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam pemberhentian anggota dan pengurus koperasi dalam putusan Nomor 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn belum dilaksanakan dengan tegas. Adapun salah satu saran yang dapat diberikan yaitu agar pemerintah segera membuat undang-undang perkoperasian baru yang memuat tentang pemberhentian anggota dan pengurus koperasi.

---

ABSTRACTThis thesis is written with Background The application of good corporate principles in cooperatives will not lead to differences of opinion between fellow members of cooperatives and between members of cooperatives with administrators so that they can avoid the dismissal of members and administrators. The main issue is how to regulate the dismissal of cooperative members and administrators in Indonesia and how the application of the principles of Good Corporate Governance in dismissal of cooperative members and managers in the decision No. 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn. This study aims to determine the regulation regarding the dismissal of cooperative members in Indonesia, as well as the application of the principles of Good Corporate Governance in the dismissal of cooperative members and managers. This study uses juridical-normative research, using descriptive type of research. The conclusion of this thesis is that the regulation regarding the dismissal of members and managers of Cooperatives in Indonesia has not been found and the application of the principles of Good Corporate Governance in dismissal of cooperative members and managers in decision No. 190/Pdt.G/2014/PN.Mdn has not been firmly implemented. One of the suggestions that can be given is that the government immediately makes a new cooperative law which contains the dismissal of cooperative members and managers."

"Tesis ini membahas mengenai sejauh mana peran Pemegang Saham dalam hal ini Kementerian BUMN dalam pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada BUMN sektor asuransi yang mendorong peningkatan nilai perusahaan dan menciptakan kondisi yang memacu organ perusahaan lainnya yaitu Dewan Komisaris dan Direksi untuk lebih meningkatkan perannya dalam implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Perlu peningkatan peran Pemegang Saham melalui upaya penetapan keputusan dan kebijakan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait BUMN. Manfaat yang diharapkan dari penerapan Good Corporate Governance adalah terciptanya iklim kerja yang kondusif karena adanya kesadaran dan pemahaman mengenai fungsi dan peran, wewenang serta tanggung jawab dari masing-masing organ perusahaan. Hasil penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance tercermin dengan meningkatnya nilai dan kinerja BUMN.

---

This thesis discusses the extent to which the role of shareholders in this case the Ministry of SOEs in the implementation of the principles of good corporate governance in state-owned insurance sector is driving increased value of the company and create the conditions that spur other companies organs to further enhance its role in implementation of the principles of Good Corporate Governance. Shareholders need to increase the role of decision-making through the efforts and policies that are consistent with the legislation in force related to SOE. The benefits expected from the implementation of good corporate governance is the creation of conducive working environment because of lack of awareness and understanding of the functions and roles, powers and responsibilities of each organ of the company. The results of the application of the principles of good corporate governance is reflected in the increased value and performance of SOEs.

"

"Tesis ini membahas mengenai konsep dari pada Whistleblowing System dalam tatanan Good Corporate Governance diterapkan pada perusahaan yang berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara. Konsep Whistleblowing System ini kemudian dianalisis penerapannya pada sejumlah bank umum yang menyandang status sebagai Badan Usaha Milik Negara, dan bagaimana konsep tersebut dapat mempengaruhi berjalannya Good Corporate Governance sebagaimana diwajibkan bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat ditentukan ditentukan bahwa mekanisme penerapan konsep Whistleblowing System seperti apa yang tepat, dan memenuhi seluruh unsur yang terdapat pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah data-data kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, tinjauan-tinjauan teori para ahli, jurnal-jurnal ilmiah dan laporan tahunan dari beberapa Badan Usaha Milik Negara yang menjadi objek penelitian......This thesis discusses the concept of the Whistleblowing System in the order of Good Corporate Governance applied to companies with the status of State-Owned Enterprises. The Whistleblowing System concept is then analyzed for its application to a number of commercial banks that have the status of a State-Owned Enterprise, and how this concept can affect the implementation of Good Corporate Governance as required for State-Owned Enterprises based on laws and regulations. So that it can be determined that the mechanism for implementing the Whistleblowing System concept is appropriate, and fulfills all the elements contained in the principles of Good Corporate Governance. This research was conducted by reviewing literature data, which includes laws and regulations, expert theoretical reviews, scientific journals and annual reports from several State-Owned Enterprises that are the object of research."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis perlindungan hukum pemegang saham minoritas pada transaksi benturan kepentingan PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Putusan mayoritas dalam RUPS tidak selamanya adil bagi pemegang saham independen yang biasanya minoritas dikarenakan prinsip majority rule dan one share one vote.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Good Corporate Governance tidak sepenuhnya diterapkan baik oleh Direksi karena menyalahi prinsip fiduciary duties dan statutory duty.Hal ini dilihat dari pelanggaran terhadap hak pemegang saham minoritas yaitu tidak dilakukannya keterbukaan informasi segera setelah transaksi dan tidak dilakukan RUPS Independen.Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa transaksi pemasukan aset yang dilakukan oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan tidak memenuhi kualifikasi untuk dikecualikan dari kewajiban untuk melaksanakan RUPS Independen. Sejalan dengan hal itu, Putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pemeriksaan terhadap PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk. dipandang wajar melihat dari tidak dijalankan prinsip Good Corporate Governance dan tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh BAPEPAM-LK.

---

This thesis discusses concerning analysis law protection of minority shareholders in transaction contains conflict of interest of PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk. Majority decision in General Meeting of Shareholders (GMS) is not always fair for independent shareholders who regularly are minority shareholders because of majority rule and one share one vote principles. The result of this research concludes that Good Corporate Governance principles are not fully implemented by Board of Directors because of violation to fiduciary duty and statutory duty principles. It is seen from violation of right of minority shareholders is not doing disclosure of information immediately after the transaction and not conducting General Meeting of Independent Shareholders. In this research is also known that asset infusion transaction which is done by PT Sumalindo Lestari Jaya is the transaction that contains conflict of interest and not qualified to be excluded from obligation to conduct the General Meeting of Independent Shareholders. In the same way, The verdict of Indonesia Supreme Court that order the examination of PT. Sumalindo Lestari Jaya deemed reasonable due to not implemented of Good Corporate Governance principles and not complied of obligations that stated by BAPEPAM-LK."

"Hubungan antara induk dan anak perusahaan selalu menimbulkan risiko pelanggaran prinsip separate entity dan disparitas tujuan induk dan anak perusahaan. Hal ini kemudian menjadi pertanyaan bagaimana tata kelola yang baik dalam hubungan induk perusahaan dan anak perusahaan serta praktiknya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance agar risiko dan disparitas tersebut dapat dihindari. Bentuk penelitian dalam tulisan ini adalah sosiolegal dimana mencakup penelitian hukum kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam tata kelola pengendalian anak perusahaan perlu diperhatikan prinsip-prinsip hukum perusahaan serta prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Kesimpulannya adalah diperlukan tata kelola perusahaan dalam bentuk sistem pengendalian anak perusahaan yang tertuang padasuatu kebijakan dan diberlakukan sesuai dengan mekanisme hukum perusahaan

---

The relationship between parent and subsidiary always poses the risk of violating the principle of separate entity and disparity in the objectives of the parent and subsidiary. This then becomes a question of how good governance is in the relationship between the parent company and its subsidiaries and its practices in accordance with the principles of Good Corporate Governanceso that risks and disparities can be avoided. The form of research in this paper is sociolegal which includes library law research. The results of this study indicate that in the governance of controlling subsidiaries, it is necessary to notice the principles of corporate law and the principles of Good Corporate Governance. The conclusion is that corporate governance is needed in the form of a subsidiary control system that is formed in a policy and enforced in accordance with the company's legal mechanism."

"Pada konteks bisnis di pasar modal yang sarat dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG), dapat diketengahkan bahwa tanggung jawab perusahaan atau emiten meliputi prinsip transparansi, prinsip keadilan dan prinsip akuntabilitas. Dalam praktik pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk memberikan fakta bahwa tidak semua fakta material di-disclose dalam prospektus, sehingga tidak berhasil memenuhi kewajiban dalam melaksanakan prinsip transparansi dari serangkaian prinsip Good Corporate Governance. Sebagai akibat dari penyampaian informasi yang tidak transparan, emiten dapat dikenakan sanksi pelanggaran hukum yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Oleh karenanya diharapkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan agar meningkatkan kewenangan menjalankan fungsinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku, secara khusus dalam seleksi emiten sebelum memberikan pernyataan efektif dalam rangka penawaran umum di Pasar Modal. Lebih lanjut disarankan agar prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dilaksanakan oleh semua perusahaan, baik pada perseroan terbuka maupun perseroan tertutup yang kaidahnya di-aplikasikan kedalam suatu Code of Conduct masing-masing perseroan.

---

From the context of business in capital market which fully-applies the principles of Good Corporate Government (GCG), it can be concluded that responsibility of a company or a listed company includes the principles of transparency, fairness, and accountability. In the implementation of its practice carried out by PT Adaro Energy Tbk, it is however found that not all material facts are disclosed in the prospectus; hence, it cannot successfully fulfill the obligation of performing the principles of transparency, as one of Good Corporate Governance principles. Consequently, as the result of non-transparent information conveyance, PT Adaro Energy Tbk as a listed company may be imposed a sanction for the violence of law related to Law No. 8 Year 1995 Regarding Capital Market. Therefore Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan are expected to improve their authorities and competences to run their functions according to the prevailing laws and regulations, in particular, in the event of listed company selection, prior to giving positive statement for public offering in Capital Market. Furthermore, it is suggested that, the principles of Good Corporate Governance (GCG) shall be fully implemented by all companies, either in public-listed company or in private company whereby the norm of which is applied into a Code of Conduct of each company."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan pemegang saham minoritas dalam aksi korporasi yang dilakukan oleh Perseroan Terbuka (PT. Tbk.). Perlindungan tersebut berdasarkan pada konsep Good Corporate Governance yang diimplementasikan ke dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan PT. Tbk. Skripsi ini juga membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas, pelaksanaan dan pengawasan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

This paper discusses about minority shareholder protection in corporate action by Public Company. The protection of minority shareholder based on Good Corporate Governance (GCG) concept which has been implemented into Indonesia rule and regulation related to Public Company. This paper also discusses about the forms of legal protection to minority shareholder, implementation and control by the rules and regulations."