Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia danberbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasimengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat HakCipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Di dalam UU No. 28Tahun 2014 sebagai pengganti UU No. 19 Tahun 2002 terdapat pengaturan barumengenai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMK merupakan badan hukumnirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta untuk mengelola Hak Ekonomi dalambentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Adapun di dalam tulisan inimembahas mengenai bagaimana peran dari LMK dalam pengelolaan hak ekonomidari Pencipta di bidang Lagu/Musik juga terkait usaha Karaoke sebagai PenggunaLagu/Musik untuk tujuan komersial yang harus membayar royalti kepada Pencipta.Penelitian menggunakan metode Yuridis-Normatif dengan studi kepustakaan yangdilengkapi dengan wawancara.

---

ABSTRACTThe development of creative economy into one of Indonesia and various countriesand the rapid growth of information and communication technology requires anupdates for the Copyright Act, considering Copyright become the most importantbase of national creative economy. In Law No. 28, 2014 as the revision of LawNo. 19 In 2002 there is a new arrangement of the Collective ManagementOrganization (CMO). CMO is a nonprofit legal entity authorized by the Author tomanage the economic right in the form of to collect and distribute royalties. As inthis paper describes how the role of CMO in the management of the economicrights of the creator in the field of Songs/Music also related in Karaoke businessesas the user of Songs/Music for commercial purposes that have to pay royalties tothe Author. This research using the method of juridical-normative literature studyin addition with interview."

"Skripsi ini membahas mengenai Fiksasi yang merupakan salah satu persyaratan mutlak dalam perlindungan Hak Cipta. Doktrin Fiksasi mensyaratkan sebuah ciptaan harus berwujud nyata (tangible) dalam arti dapat dilihat, didengar, dan direproduksi kembali. Sebuah Ide tidak akan mendapatkan perlindungan Hak Cipta sehingga ide tersebut harus disalurkan kedalam suatu media. Namun ada sebuah ciptaan yang dapat didengar namun tidak dapat direproduksi kembali, yaitu ceramah atau pidato spontan. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pengaturan doktrin Fiksasi yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 dengan Perjanjian Internasional Hak Kekayaan Intelektual dalam hal perlindungan terhadap karya cipta ceramah. Setelah melakukan analisis, pengaturan doktrin Fiksasi dalam UUHC tidak melindungi suatu Ceramah yang bersifat spontan dan belum di Fiksasi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan.

---

This paper discusses Fixation is one of the absolute requirement for Copyright Protection. To be qualified as fixation Under Law no. 28 Year 2014 concerning Copyright Law, a work must be fixed in tangible medium of expression that can be seen, heard or reproduced. A mere idea, on the other side, needs to be fixed in a form of media to obtain copyright protection. However, there is a work that can be heard but can not be reproduced, namely spontaneous speech or lecture.

This study discusses the compability of fixation doctrine under Copyright Law to International Agreement of Intellectual Property Rights regarding protection of speech. The author concludes that the fixation doctrine under Copyright Law does not protect spontaneous and unfixed speeches. The method used in this thesis is the method of literature.

"

"Rencana pemerintah atas rancangan pengenaan royalti penggandaan buku perpustakaan di perguruan tinggi walau untuk keperluan studi pribadinya terlihat tidak sejalan dengan peraturan yang ada. Sedangkan Pembatasan perlindungan atas hak esklusif terhadap Penggandaan Ciptaan telah di atur pada Pasal 26 poin c UUHC yang menyebutkan bahwa Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan adalah bukan pelanggaran hak cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tentang Mekanisme Penarikan Royalti Bidang Karya Literasi dan melihat rancangan tersebut dari prespektif Hukum Hak Cipta. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan menjalankan dua tahap penelitian, yaitu penelitian kepustakaan didampingi dengan penelitian lapangan. Data primer didapatkan melalui pengumpulan bahan dari beberapa narasumber, yaitu LMK dalam bidang literasi dan Dirjen KI-Kementerian Hukum dan HAM. Data-data ini kemudian diolah dan dianalisis secara normatif kualitatif. Pada kesimpulannya, penelitian ini menemukan bahwa adanya pengecualian dan pembatasan hak cipta yang dapat digunakan oleh Perpustakaan di Perguruan Tinggi bukanlah suatu tindakan yang mencoba menghindari pembayaran royalti kepada penulis dan penerbit melainkan menyediakan pengecualian dan pembatasan hak cipta itu untuk menciptakan kondisi dimana terdapat keseimbangan dalam memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menikmati hasil kerjanya juga secara bersamaan dapat memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Bahwa dibutuhkan lisensi langsung dan yang tidak ambigu. Dan diperlukan pengembangan kontrak model antara Pencipta, penerbit, LMK dan grup pengguna.

---

The government's plan for the imposition of royalties for reproducing library books at universities even though its for the purposes of personal study seems inconsistent with the applicable law, while the limitation of protection on exclusive rights to the reproduction of works has been regulated in Article 26 point c of the UUHC which states that the reproduction of works and/or related rights products for the interest of scientific research is not copyright infringement. The purpose of this study is to analyze the draft Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia regarding the Royalty Withdrawal Mechanism for the Literacy Field and see the draft from the perspective of Copyright Law. This type of research is normative juridical, by carrying out two stages of research, namely library research accompanied by field research. Primary data was obtained through the collection of materials from several sources, namely LMK in the field of literacy and the Director General of KI-Ministry of Law and Human Rights. These data are then processed and analyzed in a qualitative normative manner. In conclusion, this study finds that the exceptions and limitations of copyright that can be used by libraries in universities is not an act that tries to avoid paying royalties to authors and publishers but provides exceptions and limitations on copyright to create conditions in which there is a balance in granting rights. exclusive rights to the creator to enjoy the results of his work can simultaneously fulfill the public's right to obtain information. That it takes a direct and unambiguous license. And it is necessary to develop a model contract between the Creator, publisher, LMK and user groups."

"[Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan perbandingannya dengan negara lain. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana pengelolaan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait di bidang musik pada Industri Kreatif, bagaimana peran dan mekanisme pembayaran royalti yang dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Hak Cipta, dan bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif berdasarkan konvensi dan kerjasama perdagangan internasional serta di beberapa negara lain. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Pengelolaan hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait di bidang musik dapat dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam hal pembayaran royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif di bidang musik ditentukan dari nilai, norma, dan kebiasaan yang terjadi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Secara internasional, pengaturan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif terdapat dalam Pasal 11 bis ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) Konvensi Bern. Indonesia, melalui Undang-Undang Hak Ciptanya yang baru telah mengatur secara tegas mengenai Lembaga Manajemen Kolektif, dimana hal ini menjadi dasar hukum yang pasti untuk Lembaga Manajemen Kolektif. Dalam hal memajukan Lembaga Manajemen Kolektif, dibutuhkan dorongan dan dukungan dari Pemerintah, sebagaimana yang terjadi di beberapa negara lainnya.;This thesis aims to determine how the role of Collective ManagementOrganization of Music based on Copyright Law No. 28 of 2014. The researchproblems in this thesis are about the exercise of economic right of The Author,Copyright Holder, and Related Rights Holder in the field of music under creativeindustries, the role of Collective Management Organization and how the royaltypayment mechanism stipulated in Copyright Law No. 28 of 2014, and theregulation regarding Collective Management Organization according tointernational convention and international trade cooperation along with itsregulation in several different countries. This thesis uses the normative legalresearch method, and the secondary data is used as its source. The exercise ofeconomic right of The Author, Copyright Holder, and Related Rights Holder inthe field of music shall be conducted by Collective Management Organization.With respect to the mechanism of royalties payment applied to the field of music isdetermined from the specified values, norms, and customs that occur, both innational and international level. Internationally, the regulation regarding TheCollective Management Organization contained in Article 11 bis (2) and Article13 Paragraph (1) Bern Convention. Indonesia, through its Copyright Law hasfirmly regulate about Collective Management Organization, thus it becomes adefinite legal basis for Collective Management Organization. With respect todevelop The Collective Management Organization, it takes The Government’sencouragement and support, as well as in several other countries., This thesis aims to determine how the role of Collective ManagementOrganization of Music based on Copyright Law No. 28 of 2014. The researchproblems in this thesis are about the exercise of economic right of The Author,Copyright Holder, and Related Rights Holder in the field of music under creativeindustries, the role of Collective Management Organization and how the royaltypayment mechanism stipulated in Copyright Law No. 28 of 2014, and theregulation regarding Collective Management Organization according tointernational convention and international trade cooperation along with itsregulation in several different countries. This thesis uses the normative legalresearch method, and the secondary data is used as its source. The exercise ofeconomic right of The Author, Copyright Holder, and Related Rights Holder inthe field of music shall be conducted by Collective Management Organization.With respect to the mechanism of royalties payment applied to the field of music isdetermined from the specified values, norms, and customs that occur, both innational and international level. Internationally, the regulation regarding TheCollective Management Organization contained in Article 11 bis (2) and Article13 Paragraph (1) Bern Convention. Indonesia, through its Copyright Law hasfirmly regulate about Collective Management Organization, thus it becomes adefinite legal basis for Collective Management Organization. With respect todevelop The Collective Management Organization, it takes The Government’sencouragement and support, as well as in several other countries.]"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan jangka waktu perlindungan hak cipta yang tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) 2014 terhadap karya-karya yang telah menjadi domain publik. Melalui UUHC 2014, terjadi peningkatan dari jangka waktu pelindungan hak cipta sebelumnya dari 50 tahun setelah kematian pencipta menjadi 70 tahun setelah kematian pencipta. Perubahan tersebut berdampak pada jenis-jenis ciptaan tertentu yang telah menjadi domain publik pada rezim UUHC 2002, tetapi kemudian dapat kembali dilindungi hak ekonominya berdasar UUHC 2014. Hal ini menimbulkan perbedaan pemahaman tentang implementasi jangka waktu perlindungan hak cipta antara masyarakat umum dan penerbit. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana public domain diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?; dan kedua, bagaimana implikasi hukum yang timbul akibat perubahan jangka waktu perlindungan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, domain publik diatur melalui ketentuan tentang jangka waktu perlindungan UUHC, yang berdampak pada perubahan status hak ekonomi dan sebagian hak moral Pencipta. Kedua, tidak ada larangan bagi siapa pun untuk memanfaatkan ciptaan yang menjadi domain publik, bahkan jika terjadi perubahan jangka waktu perlindungan sekali pun.

---

This research aims to analyze the implications of changes in the copyright protection term stipulated in the Copyright Law 2014 on works that have turned into public domain. Under Copyright Law 2014, there has been an extension of the previous copyright protection term from 50 years after the death of the creator to 70 years after the death of the creator. These changes affected certain types of works that have become public domains in the 2002 UUHC regime, but then their economic rights can again be protected under the 2014 UUHC. This has led to different understandings regarding the implementation of the copyright protection period between the general public and publishers. The research questions addressed in this study are: first, how is the public domain regulated in Copyright Law Number 28 of 2014?; and second, what are the legal implications arising from the changes in the protection term in Copyright Law Number 28 of 2014? The findings of the research conclude that, first, the public domain is regulated through provisions regarding the duration of UUHC protection, which has an impact on changing the status of economic rights and some of the moral rights of creators. Second, there is no prohibition for anyone to take advantage of works that are in the public domain, even if there is a change in the term of protection."

"Instagram merupakan media sosial yang digunakan untuk berbagi foto dan video, di mana seluruh konten yang terdapat dalam platform tersebut disediakan oleh pengguna sendiri. Platform media sosial Instagram kini tidak hanya digunakan sebagai media untuk berkomunikasi, melainkan juga untuk kepentingan komersial. Pelanggaran Hak Cipta berupa penggunaan foto dan video tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak Cipta sebagai konten untuk kepentingan komersial telah menjadi isu yang sering terjadi di platform media sosial Instagram. Adapun penelitian ini merupakan penelitian campuran antara penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris yang bertujuan untuk menganalisis masalah tersebut berdasarkan hukum tentang Hak Cipta. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Hak Cipta tersebut sering terjadi dikarenakan adanya anggapan bahwa foto dan video yang ditemukan di internet merupakan “milik publik” yang dapat digunakan sebebasnya. Sebagai penyelenggara platform, Instagram, LLC. memiliki tanggung jawab yang bersifat terbatas namun telah melaksanakan kewajibannya dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Cipta di Instagram. Melalui penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah menetapkan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan zaman serta melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran hukum terkait Hak Cipta di platform media sosial.

---

Instagram is a social media platform focused on photo and video sharing, where all contents are provided and uploaded by the users themselves. Instagram is not only used as a medium of communication, but also for commercial purposes. Copyright infringement as in the use of photograph and video without author’s and/or copyright owner’s permission as content for commercial purposes has become an issue that often occurs on Instagram. This research is a mix of legal normative research and legal empirical research which aims to analyze said problem according to the copyright law. Based on this research, it can be concluded that copyright infringement on Instagram often occurs because of the public assumption that every photo and video found on the internet are “public property” that can be used freely. As the operator of the platform, Instagram, LLC. has limited responsibility but has carried out its obligations in regards to copyright protection and enforcement in its platform. Through this research, the author suggests that the government amends the copyright law in order to establish a comprehensive regulation that is adaptable in this modern era. Furthermore, there is a need to raise copyright awareness on social media platforms amongst the public."

"Permainan video merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi. Hal ini melindungi pencipta atau pemegang hak cipta dari tindakan-tindakan pelanggaran hak cipta seperti halnya pembajakan. Pendistribusian hasil pembajakan tidak hanya terjadi secara media fisik, melainkan juga dapat secara digital seperti penyebaran melalui internet. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif karena penulis meneliti menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Dalam skripsi ini akan membahas tentang pencipta atau pemegang hak cipta permainan video yang memperoleh perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pihak yang bertanggung jawab atas pembajakan video game dan bentuk pertanggung jawabannya, dan penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal terjadinya suatu pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pembajakan yang terjadi di dalam internet terhadap permainan video.

---

Video games are a protected creation. This protects the creator or copyright holder from acts of copyright infringement such as piracy. The distribution of piracy proceeds does not only occur in physical media, but also digitally, such as distribution via the internet. The research method used in this thesis is normative juridical because the author examines using library materials or secondary data. This thesis will discuss about the creators or copyright holders of video games who obtain legal protection based on Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, the parties responsible for video game piracy and forms of responsibility, and dispute resolution that can be taken in terms of a copyright infringement occurs. The results of this study indicate that there is piracy that occurs on the internet against video games."

"Bisnis rekaman kaset video beberapa tahun belakangan ini maju de~ ngan pesat dan mendatangkan keuntungen yang cukup besar, alat pes rekam dan kaset video dapat ditemkan dengan midah den harsa yang tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang bekal dipero = leh, Keadaan ini menimbulkan keinginan pada pihak tertentu untuk melakukan pembajakan atas rekaman kaset video yang dimiliki oleh pemegang - hak ciptanya yang sah, pembajakan hak cipta rekaman ini yang dilakukan dengan sengaja dan melanggar hak subjektif orang lain adalah merupakan sua tu perbuatan melawan hukum, perbuatan mana telah menimbulkan kerugian peda pemegang hak cipta yang sah serta menimbulkan kewajiban untuk mengganti rugi, pasal 1365 KuHPerdata. Namun hal ini tidak terlepas dari pembuktian dan penilaian hakim, adapun pengertian perbuatan melawan hukum di Tadonesia adalah sesuai dengan putusan Hoge Raad tanggal 31 januari 1919 dalam kesus Cohen-Lindenbaun, yang diutamakan dalam pembajakan hak cipta rekeman ini ada’ lah perekaman kembali, penambahan maupun pengurangan sebagian atau seluruh rekaman pada pita kaset video yang diperoleh oleh pemegang hak cipta rekamen kaset video yang sah itu, tanpa menpermasalahkan pada jenis/ merek apa rekaman dilakukan. Adanya pembajakan hak cipta ini dan hak cinta pata umumhya memperlihatkan adanya suatu, kemerosotan di dalam bidang moral perdaganan, Pengundangan undang-undang hak cipta yang baru tahun 1982 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kembali moral perdagangan yang baik, Hal ini sangat diperlukan apabila kita ingin memperoleh kedudukan yang baik di dalam bisbis internasional. Saat ini perdangangan internasional lebih ditekankan pada komoditas nonmigas. Adanya jaminan hak cipta atas suatu ciptaan menimbulkan ke gairahan orang untuk mencipta lebih banyak lagi."

"Dalam penjualan cakram keras bekas yang sering dilakukan saat ini memiliki pengaruh yang luas terhadap permasalahan data yang terkandung didalamnya. Data yang dimaksudkan dapat berupa potret, arsip, dokumen perusahaan, lirik lagu, sinematografi atau bahkan yang merupakan pengalihwujudan dari bentuk tekstual menjadi informasi elektronik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Demikian dalam melakukan jual beli cakram keras hanya sebatas cakram kerasnya bukan atas hak cipta yang terkandung didalamnya.

---

In the sale of hard disk which is often used to do at this time have a broad effect on the problem of data. Data can be referred to the portrait, records, company documents, song lyrics, or even sinematografi which is a form of textual replaced into electronic information. Research using this method normative research. Likewise in the sale to buy a hard disk is a hard disk only not included on the copyright."