Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerwujudan desentralisasi ditingkat daerah menghasilkan otonomi daerah, dimana dalam proses tersebut selalu dimulai dengan pembentukan daerah. Skripsi ini membahas tentang pembentukan daerah otonom baru Kota Tangerang Selatan. Pembentukan Kota Tangerang Selatan dikarenakan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja dan pelayanan dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Hal tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk membentuk daerah otonom baru yaitu Kota Tangerang selatan. Persyaratan dan prosedur pembentukan daerah diatur dalam Pasal 5 Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 dimana terdapat syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Dalam penelitian ini digunakan metode hukum normatif, dengan titik berat kepada materi peraturan perundang – undangan yang mengatur pembentukan daerah. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk persyaratan administratif sudah dipenuhi oleh Kabupaten Tangerang, kemudian persyaratan teknis dinyatakan lulus, dan untuk persyaratan fisik calon Kota tangerang Selatan telah memenuhi persyaratannya.

---

ABSTRACTEmbodiment decentralized regional level generating regional autonomy, which in the process always begins with the formation of the area. This thesis discusses the creation of a new autonomous region of South Tangerang. Formation of South Tangerang City due to community dissatisfaction with the performance and services of the local government of Kabupaten Tangerang. It encourages some people to form new autonomous regions, namely South Tangerang City. The requirements and procedure about the local creation was arrange in Article 5 Code of Law No. 32 Year 2004, wheras administrative, technical, and physical territorial requirements. In doing this research, the method used is normative law method, with emphasis on the rule of code law material which is regulate the creation of new local government. The results of this study concluded that for the administrative requirements are fulfill by Kabupaten Tangerang, then Kota Tangerang Selatan passed the technical requirements and for physical territory requirement, Kota Tangerang Selatan has fulfill all the requirement."

"ABSTRAKKewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakansalah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi denganbersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar haltersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasipada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenanganpenyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya, permasalahantransportasi Jakarta yang kompleks dan terhubung dengan daerah sekitarnyamembutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif, sehingga pemerintahpusat membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui PerpresNo. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. BPTJmelaksanakan tugas dengan mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek(RITJ). Oleh karena kewenangan BPTJ yang lintas daerah dalam wilayahJabodetabek, maka kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidangtransportasi tidak mengalami perubahan secara substansial, melainkan hanya terdapatperubahan terkait koordinasi pelaksanaan kewenangan. Dalam hal ini, PemerintahProvinsi DKI Jakarta tetap berwenang dalam pengelolaan transportasi di lingkupwilayahnya yang didasarkan atas kewenangan atributif dari pembagian urusanpemerintahan di bidang perhubungan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan jenis eksplanatoris, sehingga akan menghasilkan suatu penelitianyang menggambarkan atau menjelaskan secara mendalam terkait suatu gejala ataupermasalahan dengan menggunakan data sekunder berupa norma hukum tertulis.Dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenanganantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPTJ, sehingga diperlukan peraturanperundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai hubungan kerja danpembagian urusan di bidang transportasi antara pemerintah daerah di wilayahJabodetabek dengan BPTJ yang mengacu pada RITJ.

---

ABSTRACTJakarta Provincial Government Authority in the field of transportation is one of theconcurrent authority obtained by attribution, referring to The Law of The Republic ofIndonesia Number 23 of 2014 concerning Local Government. On that basis, JakartaProvincial Government Authority in the field of Transport on its implementation canbe divided into the planning authority; organizing authority and the authority of theevaluation. In its development, the transportation problems in Jakarta was complexand connected with the surrounding area in need of an integrated and comprehensivetreatment, so that the central government established the Transportation ManagementAgency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ) through PresidentialRegulation Number 103 of 2015 concerning Transportation Management Agency ofJakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ). BPTJ duties referred to theTransportation Master Plan for Jabodetabek (RITJ). Therefore BPTJ authority whichcross the area in Greater Jakarta, the Jakarta Provincial Government authorities in thefield of transport did not change substantially, but there are only related to changes incoordinating the implementation of the authority. In this case, Jakarta ProvincialGovernment retains authority in the management of transport in the scope of its areaare based on the attributive authority of the division of government affairs in thesector of transportation in The Law of The Republic of Indonesia Number 23 of 2014concerning Local Government. The method used in this research is normativejuridical with the kind of explanatory, so it will produce a study that depicts ordescribes in depth related to a problem with using secondary data in the form of awritten legal norms. In practical implementation, there is still potential overlappingauthority between the Government of Jakarta with BPTJ, so that the necessarylegislation clearly regulating the relationship and the division of affairs in the field oftransport between local authorities in the Greater Jakarta area with BPTJ which refersto RITJ."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia khususnya dalam pembentukan peraturan daerah sejak era orde baru sampai dengan era reformasi serta analisis pengaturan terkait dengan pelaksanaan pembentukan peraturan daerah di Indonesia. Pelaksanaan pembentukan peraturan daerah saat ini seringkali ditemukan berbagai macam permasalahan selain banyaknya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang ada belum mendukung mekanisme pembentukan peraturan daerah yang baik serta lemahnya hubungan koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM dalam pembentukan peraturan daerah. Tujuan penelitian ini adalah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut kesatuan sistem hukum maka dalam pembentukan peraturan daerah harus sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan studi kepustakaan dalam pengumpulan data, kemudian data-data yang diperoleh dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam pembentukan peraturan daerah harus mengedepankan prinsip Negara Kesatuan yang berdasarkan pada asas-asas yang berlaku dan peraturan perundang-undangan diatasnya serta berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Simpulan dari penelitian ini adalah memperbaiki peraturan perundang-undangan yang ada khususnya terkait dengan pengaturan pembentukan peraturan daerah dan membangun hubungan koordinasi antara instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM dengan pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah.Kata kunci :Pembentukan, Peraturan Daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal politics of local governance in Indonesia, especially in the formation of regional regulations since the new order era until the era of reform and regulatory analysis related to the implementation of the formation of local regulations in Indonesia. Implementation of the current formulation of local regulations often found a variety of problems in addition to the many local regulations that contradict the higher legislation, the existing legislation has not supported the mechanism of the establishment of good local regulations and weak coordination between local government relations with vertical agencies Ministry of Justice and Human Rights in the formation of local regulations. The purpose of this study is in the Unitary State of the Republic of Indonesia which adheres to the unity of the legal system so in the formation of local regulations must be in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution. This research is normative law research by conducting library study in data collection, then the data obtained is analyzed through qualitative approach. The results of this study suggest that in the formation of local regulations should prioritize the principle of the Unitary State based on the prevailing principles and the above legislation and guided by Pancasila and the 1945 Constitution. The conclusion of this research is to improve the existing legislation especially related to the regulation of the formation of local regulation and to build coordination relationship between vertical institutions of the Ministry of Law and Human Rights with local government in the formation of local regulations.Keywords Establishment, local regulations, the unitary State of the republic of Indonesia"

"ABSTRACTNegara Indonesia adalah  Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (Unitary) berdasarkan UUD 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan keweenangan pemerintah pusat mengawasi Peraturan Daerah secara Executive Review melalui pembatalan Peraturan Daerah tersebut. Seteleah terbitnya putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan  Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, kewenangan tersebut dianggap Inkonstitusional. Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis-normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti asas-asas, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Peneltian ini membahas kedudukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, bentuk pengawasan pemerintah pusat  terhadap proses pembentukan dan jalanya peraturan daerah serta kewenangan pemerintah pusat terhadap pengawasan peraturan daerah  setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016. Kedudukan Peraturan Daerah terhadap pengaturannya di daerah yaitu peraturan yang dapat dibentuk oleh daerah yang mengatur urusan pemerintahan konkuren sebagaimana ditentukan undang-undang yang mencakup terhadap wilayah daerahnya tersebut. Kewenangan Pemerintah Pusat Untuk Mengawasi Proses Pembentukan dan Jalanya Peraturan Daerah adalah secara pengawasan preventif dan pengawasan represif. Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Setelah Adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No.56/PUU-XIV/2016 dibatasi menjadi hanya kewenangan Executive Preview dimana pemerintah hanya memiliki kewenangan pengawasan secara preventif.

---

ABSTRACTThe State of Indonesia is a State that adheres to the form of a Unitary State based on the 1945 Constitution. Law Number 23 Year 2014 concerning Regional Government gives the central government the responsibility to oversee Local Regulations in an Executive Review through the cancellation of the Local Regulation. After the issuance of the decision of the Constitutional Court No. 137 / PUU-XIII / 2015 and Court Decision No. 56 / PUU-XIV / 2016, the afore-mentioned authority is considered unconstitutional. The form of this research is juridical-normative, this research is carried out by examining the principles, both written and unwritten. This research discusses the position of local regulations in the implementation of regional government, forms of central government oversight of the process of forming and implementation of local regulations and central government authority on supervision of local regulations after the decision of the Constitutional Court No. 137 / PUU-XIII / 2015 and Constitutional Court No 56 / PUU-XIV / 2016. The position of the Local Regulation on its regulation in that specific region is a regulation that can be established by the region that regulates concurrent government affairs as stipulated by the law which covers the area of the region. The authority of the Central Government to Supervise the Process of Establishing and Spending Regional Regulations is in the form of preventive and repressive supervision. The authority of the Central Government against Regional Regulations after the decision of the Constitutional Court No. 137 / PUU-XIII / 2015 and the Decision of the Constitutional Court No.56 / PUU-XIV / 2016 was became limited to only the authority of Executive Preview where the government only has the authority to preventive supervision."