Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas hubungan antara pengawasan internal dalam Bank dengan Kredit Bermasalah yang dihadapi oleh Bank serta upaya untuk meningkatkan efektivitas pengawasan internal dalam rangka mencegah dan menyelamatkan kredit bermasalah. Pengawasan internal merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Bank sebagai perwujudan pelaksanaan dari Good Corporate Governance bagi Bank Umum dan penerapan manajemen risiko sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 dan Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009. Pengawasan internal merupakan third line of defences dalam sistem pengendalian intern yang berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan secara hukum maupun administratif yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan serta ketentuan internal bank dalam melaksanakan kegiatan operasional Bank, termasuk untuk urusan perkreditan. Pengawasan internal yang dilakukan dengan efektif dapat mencegah dan menyelamatkan kredit bermasalah. Sebaliknya pengawasan internal yang tidak efektif dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan hingga akhirnya menimbulkan kredit bermasalah itu sendiri. Maka dalam hal ini, Bank harus mengupayakan agar pengawasan internal dilakukan secara efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku bagi Bank itu sendiri.

---

The purpose of this study is to understand the relationship between internal audit and non performing loan and also how to improve the effectiveness of internal audit in order to prevent and save the non performing loan. Internal audit is a duty for Bank as an execution of Good Corporate Governance for Bank and risk management as mandated in Regulation of Bank Indonesia Number 8/4/PBI/2006 regarding Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank and Regulation of Bank Indonesia Number 5/8/PBI/2003 concerning Application of Risk Management for Commercial Bank which is changed by Regulation of Bank Indonesia Number 11/25/PBI/2009.

Internal Audit is a third line of defences in order to protect the internal control so that there will be no internal fraud happened later whether it is an infraction to regulations or other policies that enforce to the Bank. If the internal audit do their task effectively, non performing loan can be prevented and saved. In contrast, if the internal audit can not do their task effectively, it can cause the internal fraud and also non performing loan. So that, Bank should improve the effectiveness of internal audit based on the regulations and the policies that enforce to the Bank."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor makroekonomi, yaitu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), perubahan nilai tukar mata uang, perubahan tingkat inflasi dan faktor internal bank, yaitu pangsa pasar dan strategi kredit terhadap tingkat kredit bermasalah (non-performing loans) pada bank umum terbuka di Indonesia. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi data panel model fixed effects dengan total sampel sebanyak 30 bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama triwulan pertama tahun 2009 sampai dengan triwulan keempat tahun 2013. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan PDB dan pangsa pasar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kredit bermasalah, sedangkan nilai tukar mata uang dan strategi kredit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kredit bermasalah. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa perubahan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kredit bermasalah.

---

The aim of this research is to analyze the effects of macroeconomic factors, namely gross domestic product (GDP) growth, changes in exchange rates, changes in inflation rate and bank internal factors, namely market shares and credit strategies on non performing loans in Indonesian listed banking companies. Hypotesis-testing is done using fixed effects model of panel regression with a total sample of 30 banks listed at Indonesia Stock Exchange during the first quarter of 2009 to the fourth quarter of 2013. The finding reveal that growth of GDP, and market shares have a negative and significant impact on non-performing loans, while changes in exchange rates and credit strategies have a positive and significant impact on nonperforming loans. The result of this research shows that changes in inflation rates has no significant impact on non-performing loans."

"Pembiayaan murabahah merupakan model investasi yang bebas risiko (dianggap tidak memiliki risiko untuk menjadi pembiayaan bermasalah/macet), namun kenyataannya pembiayaan murabahah di Bank QTA Unit Usaha Syariah banyak yang memiliki risikc untuk menjadi pembiayaan bermasalah/macet dan jumlahnya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga semakin memperbesar potensi kerugian yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian untuk. mengetahui faktor penyebab timbulnya pembiayaan murabahah yang bermasalah/macet tersebut Berawai dari permasalahan tersebut). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh ketajaman petugas bank (SDM) dalam melakakan analisis pemberlan pembiayaan (yang dlukur dari pengalarnanlmasa keda darl petugas benk di bagian kredit, pendidikan dan peiatihan perkreditan yang diperoleh/dimiliki, serta usia), dan ketaatan petugas di bagian kredit untuk mematuhi/mengikuti kebijakan pembiayaan yang ada serta kecukupan jaminan, terhadap terciptanya pembiayaan bermasalah macet agar dapat mencapai tujuan penelitian digunakan model regresi logistik (logit) sebagai metode analisisnya.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketajaman petugas bank (SDM) dalam menganalisis pembertan pembiayaan {yang diukur dari pengalamanfmasa kerja dan pelatihan perkreditanlpembiayaan yang diperoleh/dimiliki petugas bank di bagian kreditipembiayaan), serta ketaatan petugas di bagian kredit/pembiayaan untuk mematuhi/mengikuti kebijakan pembiayaan yang ada, mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap terciptanya pembiayaan murabahah.

---

Financing through murabahah is a non risk investment model (it is assume that it is without any risk to have non performing loan). However. murabahah financing that were wedged in QTA Bank Syariah unit is increasing each year thus increase the potential loss. This event leads to a research which was conducted to find out any factors that caused the non performing loan in murabahah financing.

This research was focused on the ability of the bank officers to make analysis in order to give credit financing (the indicators that were used; working experiences in credit division, education and training that the officers have.and age), and also the ability of the officers to obey all the regulations on payments, mortgage, which leads to non performing loan. Regression logistic model was used as the analytical model.

The research results showed that the ability of the bank officers in analyzing credit payments (by using working experiences and training that the bank officers have as indicators) including the ability of the bank officers to obey all the credits financing regulations, having significant impacts that lead to murabahah that were non performing loan."

"Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai jenis usaha bank, salah satunya adalah pemberian kredit. Pada pelaksanaannya, kredit dapat tumbuh menjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Bank selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya kredit bermasalah, yang dilakukan melalui penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit.Penelitian ini membahas mengenai kriteria kredit bermasalah yang dapat direstrukturisasi serta mekanismenya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI 14/15/PBI/2012). Selain itu, dalam PBI tersebut juga diatur mengenai kewajiban bagi bank umum untuk memilikiperaturan internal mengenai restrukturisasi kredit.Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis menganalisis apakah penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X berdasarkan peraturan internal Bank X telah sesuai dengan ketentuan PBI 14/15/PBI/2012. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X sudah sejalan dengan yang digariskan dalamPBI 14/15/PBI/2012.

---

Bank serves as financial intermediary between those who have surplus of funds and those who are lack of funds through various bank’s business activities. One of the bank’s business activities is to provide loan. In practice, that loan can become non-performing loan, caused by various reasons. Banks always make efforts to minimize the number of non-performing loans by doing loan restructuring.

This thesis explains about criteria of the non-performing loans that can be restructured, and the mechanism of loan restructuring based on Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 (PBI 14/15/PBI/2012) concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. PBI 14/15/PBI/2012 also regulates that banks are required to have internal regulation concerning loan restructuring.

Based on that provision, the author analyzes whether the implementation of loan restructuring in Bank X based on its internal regulation has complied with the provisions in PBI 14/15/PBI/2012. Along with this thesis, the author concludes that the implementation of loan restructuring in Bank X has complied with PBI 14/15/PBI/2012."

"Skripsi ini membahas mengenai Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah dalam kasus pada Putusan Nomor 548/Pdt.G/2010/PN. JKT.SEL. PT. Bank BRI Tbk. memberikan restrukturisasi kredit sebagai cara untuk meminimalisasi kerugikan bank akibat kredit bermasalah terhadap dana yang telah bank keluarkan melalui kredit. Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang terjadi adalah mengenai pengaturan dan kesesuaian restrukturisasi kredit yang terjadi pada Putusan Nomor 548/Pdt.G/2010/PN. JKT.SEL dengan ketentuan yang berlaku.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian melalui bahan?bahan kepustakaan sebagai data sekunder dan wawancara dengan narasumber sebagai bahan pendukung. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa restrukturisasi kredit yang terjadi dalam kasus pada Putusan Nomor 548/Pdt.G/2010/PN. JKT.SEL sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan restrukturisasi kredit perbankan yang berlaku di Indonesia.

---

This thesis discusses about Loan Restructuring as a recovery action for non performing loan Case study Court Verdict No. 548 Pdt.G 2010 PN. JKT.SEL . PT. BRI Tbk. provides loan restructuring as a way to minimize bank losses due to non performing loans to funds that banks have incurred through credit. Issues that has arisen in relation to the foregoing are about the regulation of loan restructuring and the suitability of loan restructuring that occur in the case with the regulation.

This research uses normative juridical method that is research done through literatures as secondary data and interview with resource person as research supporting material. In this thesis the author concludes that loan restructuring that occur in the case of court verdict No. 548 Pdt.G 2010 PN. JKT.SEL has been held in accordance with the provisions of banking loan restructuring in Indonesia."

"Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usahasuatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalamdunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021,terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusanmasalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadappenyelesaian kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut olehOJK dan juga bagaimana Penyelesaian Hukum terhadap nasabah yang gagal dalampenyelesaian kredit nya pada BPR setelah perizinannya dicabut oleh OJK. Skripsiini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kajianmenyeluruh terhadap peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku untukmeninjau kasus kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat yangPerizinannya telah dicabut oleh OJK. Selain itu, skripsi ini akan menggunakankasus PT BPR X sebagai studi kasus analisis dalam mengetahui penerapanketentuan penyelesaian kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat yangperizinannya telah dicabut oleh OJK. Hasil dari Skripsi ini adalah Pemerintah telahmembuat berbagai peraturan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Bank yangperizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga Penyelesaian mengenai kreditbermasalah pada BPR yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK akan diurus olehTim likuidasi yang dibentuk oleh LPS.

---

Issues related to non-performing loans and also the revocation of the business license of a Rural Bank are one of the common phenomena found in the world of banking and finance. From 2005 to April 2021, there were 110 rural banks whose licenses were revoked and liquidated. The formulation of the problem from the thesis is How is the Law and Regulation for the settlement of Non Performing Loan at the BPR whose license have been revoked by The OJK in Indonesia and also How is the legal settlement for debtors who failed in the credit agreement of the Rural Bank after their license was revoked by the OJK. This thesis will use a normative juridical approach to analyze a thorough review of the applicable banking and credit regulations to review cases of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. In addition, this thesis will use the case of PT BPR X as an analytical case study to determine the application of the provisions for the settlement of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. The result of this thesis is that the Government has made various regulations to overcome non-performing loans in banks whose licenses have been revoked by the OJK and also the settlement of non-performing loans in rural banks whose licenses have been revoked by the OJK will be managed by the liquidation team formed by the LPS."

"Isu-isu yang berkaitan dengan kredit bermasalah dan juga pencabutan izin usaha suatu Bank BPR merupakan salah satu fenomena lazim yang ditemukan dalam dunia perbankan dan keuangan. Pada tahun 2005 sampai dengan April 2021, terdapat 110 Bank BPR yang perizinannya telah dicabut dan di likuidasi. Rumusan masalah dari skripsi adalah Bagaimana peraturan perundang-undangan terhadap penyelesaian kredit bermasalah pada BPR yang perizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga bagaimana Penyelesaian Hukum terhadap nasabah yang gagal dalam penyelesaian kredit nya pada BPR setelah perizinannya dicabut oleh OJK. Skripsi ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis kajian menyeluruh terhadap peraturan perbankan dan perkreditan yang berlaku untuk meninjau kasus kredit bermasalah pada Bank Perkreditan Rakyat yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK. Selain itu, skripsi ini akan menggunakan kasus PT BPR X sebagai studi kasus analisis dalam mengetahui penerapan ketentuan penyelesaian kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat yang perizinannya telah dicabut oleh OJK. Hasil dari Skripsi ini adalah Pemerintah telah membuat berbagai peraturan untuk mengatasi kredit bermasalah pada Bank yang perizinannya telah dicabut oleh OJK dan juga Penyelesaian mengenai kredit bermasalah pada BPR yang Perizinannya telah dicabut oleh OJK akan diurus oleh Tim likuidasi yang dibentuk oleh LPS.

---

Issues related to non-performing loans and also the revocation of the business license of a Rural Bank are one of the common phenomena found in the world of banking and finance. From 2005 to April 2021, there were 110 rural banks whose licenses were revoked and liquidated. The formulation of the problem from the thesis is How is the Law and Regulation for the settlement of Non Performing Loan at the BPR whose license have been revoked by The OJK in Indonesia and also How is the legal settlement for debtors who failed in the credit agreement of the Rural Bank after their license was revoked by the OJK. This thesis will use a normative juridical approach to analyze a thorough review of the applicable banking and credit regulations to review cases of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. In addition, this thesis will use the case of PT BPR X as an analytical case study to determine the application of the provisions for the settlement of non-performing loans at Rural Banks whose licenses have been revoked by the OJK. The result of this thesis is that the Government has made various regulations to overcome non-performing loans in banks whose licenses have been revoked by the OJK and also the settlement of non-performing loans in rural banks whose licenses have been revoked by the OJK will be managed by the liquidation team formed by the LPS."

"ABSTRAKPada prakteknya di Indonesia, kredit bermasalah pada perbankan dapat dibeli oleh berbagai pihak artinya terdapat macam-macam pembeli kredit bermasalah, misalnya perusahaan asing, Aset Manajemen Unit, Special Purpose Vehicle, dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, praktik jual beli dalam pasar sekunder bagi kredit bermasalah menemui permasalahan dalam hal menentukan kedudukan kreditur yang mendalilkan adanya utang yang berasal dari perjanjian jual beli kredit bermasalah. Skripsi ini hendak menjawab pertanyaan sederhana, bagaimanakah pengaturan terkait pihak-pihak yang dapat membeli kredit bermasalah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menuai hasil dimana ternyata regulasi tidak mengatur secara tegas bagi pembeli kredit bermasalah untuk menjalankan usahanya di bidang-bidang usaha tertentu. Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan juncto Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/3/PBI/2011 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank juncto Pasal 8 ayat (2) huruf I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum, hanya mengatur bahwa kredit bermasalah dapat dijual kepada bank ataupun pihak lain. Selain itu, juga tidak terdapat pengaturan yang secara tegas mengizinkan ataupun melarang perusahaan asing untuk membeli kredit bermasalah.

---

ABSTRACTIn practice in Indonesia, non-performing loans in banks can be purchased by various parties, means there are various types of buyers for non-performing loan, such as foreign companies, Unit Management Assets, Special Purpose Vehicles, etc. In its relation to the suspension of debt payment obligation process, the sale and purchase practice on the secondary market for non-performing loan encountered problems in terms of determining the position of creditors who postulated the existence of debt originating from non-performing loan sale and purchase agreement. This undergraduate thesis wants to answer a simple question, how is the regulation regulates who are the parties that can buy non-performing loan? The research method used in this thesis is a normative juridicial research. This research reaps results that law do not explicitly regulate the buyers of non-performing loans to run their businesses in certain business fields. Article 37 paragraph (1) Banking Law juncto Article 6 Bank Indonesia Regulation Number: 13/3/PBI/2011 concerning Determination of Status and Follow-Up of Bank Supervision juncto Article 8 paragraph (2) point I Otoritas Jasa Keuangan Regulation Number: 15/POJK.03/2017 concerning Determination of Status and Follow-Up of Commercial Bank Supervision, only regulates that non-performing loans can be sold to banks or other parties. In addition, there is also no regulation that explicitly permit or prohibit foreign companies to buy non-performing loans.

"