Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan akibat putusnya perkawinan terhadap mantan suami dan mantan istri, anak, dan harta bersama menurut hukum perkawinan di Indonesia dengan Singapura. Dalam skripsi ini, yang akan dibandingkan adalah aturan-aturan mengenai akibat putusnya perkawinan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Women’s Charter 1961 (Revised Edition 2009), untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam pengaturan terhadap akibat putusnya perkawinan terhadap hak dan kewajiban mantan suami dan mantan istri, anak, dan harta bersama.

---

In this research, the ones that will be compared are the rules regarding the marriage breakdown contained in the Act No. 1 of 1974 on Marriage with the Women's Charter 1961 (Revised Edition 2009), to find out the similarities and the differences. The legal research method applies a juridical normative research methodology which focuses on the aspects or norms of positive law. This research concluded that there are similarities and differences in rules regarding the matter of marriage breakdown on the Rights and Duties of Former Husband and Wife, Children, and Joint Assets."

"Dalam suatu perkawinan seringkali terdapat permasalahan hukum mengenai harta kekayaan. Hal ini terutama terjadi saat perkawinan tersebut putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012. Dalam kasus ini, terdapat permasalahan mengenai status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atas-namakan suami dengan cara meminjam nama, setelah bercerai. Terkait dengan hal itu, Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian Penulis, harta isteri yang diperoleh dari hibah akan kembali kepada isteri, jika tidak diadakan syirkah atau ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, meskipun atas harta tersebut meminjam nama suami.

---

In a marriage, there`s often legal issues regarding marital property. These issues can happen particularly after the divorce. Therefore, the author is interested to analyze the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2012. In this case, there`s a problem regarding the legal status of wife`s assets which is the grant for her which she puts on behalf of the husband after the divorce. The author uses descriptive analysis methods in this research. Based on the research, the wife`s assets that obtained from the grant, will be returned to the wife as long as there`s no syirkah or marriage agreement, although the assets was put on behalf of the husband."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perbandingan kedudukan pengaturan anak luar kawin menurut hukum keluarga di Indonesia dengan hukum keluarga di Singapura dan Republik Rakyat China. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan anak luar kawin dalam keluarga dikaitkan dengan hubungannya dengan orang tuanya dan tanggung jawab orang tua dengan hak-hak yang didapatkan oleh anak luar kawin dalam hukum keluarga di negara Republik Rakyat China, Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai kedudukan anak luar kawin dalam aturan hukum keluarga di Indonesia, Singapura dan Republik Rakyat China, yang mana juga berbeda pula aturan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak luar kawin tersebut.

---

Abstract

This thesis discusses on the comparison of the regulation of children born out of wedlock according to the family law in Indonesia, singapore and Peoples Republic of China. The core issues in this research that the writer raised are on the legal station of children born out of wedlock in its correlation with their kinship with their parents and the responsibility of parents toward their children born out of wedlock andthe civil rights of the children born out of wedlock according to the family law in People?s Republic of China, Indonesia and SingaporeThe legal research method applies a juridical normative research methodology which focuses on the aspects or norms of positive law. This research concluded that there are distinctions on the ruling of the legal position of children born out of wedlock and the responsibilities of their parents according to the family law in People?s Republic of China, Indonesia and Singapore."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan dispensasi perkawinan di Indonesia dan Singapura berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin dan Women’s Charter 1961 beserta dengan pelaksanaannya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan perundag-undangan. Dispensasi perkawinan merupakan pemberian izin perkawinan oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Batas usia minimal tersebut beragam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setiap negara. Indonesia menetapkan  usia 19 (sembilan belas) tahun sebagai batas usia minimal perkawinan, sedangkan Singapura menetapkan batas usia minimal perkawinan pada usia 18 (delapan belas) tahun. Selain batas usia minimal perkawinan, Indonesia dan Singapura memiliki beberapa persamaan dan perbedaan lainnya. Adapun salah satu perbedaan utama dalam pengaturan dispensasi perkawinan antara Indonesia dan Singapura adalah penerapan Bimbingan Pra-Nikah di Indonesia dan Marriage Preparation Programme di Singapura. Singapura mewajibkan pasangan yang mengajukan Special Marriage License untuk mengikuti Marriage Preparation Programme, sedangkan Bimbingan Pra-Nikah di Indonesia masih bersifat pilihan dan hanya diwajibkan oleh beberapa lembaga keagamaan. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan serta tinjauan mengenai hukum dispensasi kawin di Indonesia untuk memastikan kesiapan dan pemenuhan hak anak di bawah umur dalam pernikahan dini.

---

This thesis discusses the comparison of marriage dispensation law in Indonesia and Singapore based on Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin and Women’s Charter 1961 along with its implementations. Marriage dispensation means the granting of marriage license by the court to a bride/groom who has not reached the minimum age to enter marriage. The minimum age varies according to the statutory provisions of each country. Indonesia sets the age of 19 (nineteen) years old as the minimum age for marriage, while Singapore sets the minimum age for marriage at 18 (eighteen) years old. In addition to the minimum age to enter marriage, Indonesia and Singapore also have several other similarities and differences. One of the main differences in the regulation of marriage dispensation between Indonesia and Singapore is the application of Bimbingan Pra-Nikah in Indonesia and Marriage Preparation Programme in Singapore. Singapore requires couples applying for a Special Marriage License to take part in the Marriage Preparation Programme, while Bimbingan Pra-Nikah in Indonesia is still optional and only required by some religious institutions. Therefore, an update and review of marriage dispensation law is needed."

"Dalam suatu perkawinan seringkali terdapat permasalahan hukum mengenai harta kekayaan. Hal ini terutama terjadi saat perkawinan tersebut putus karena perceraian. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung RI No. 3149 K/PDT/2012. Dalam kasus ini, terdapat permasalahan mengenai status harta isteri yang diperoleh dari hibah dan di atasnamakan suami dengan cara meminjam nama, setelah bercerai. Terkait dengan hal itu, Penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian Penulis, harta isteri yang diperoleh dari hibah akan kembali kepada isteri, jika tidak diadakan syirkah atau ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, meskipun atas harta tersebut meminjam nama suami.

---

In a marriage, there's often legal issues regarding marital property. These issues can happen particularly after the divorce. Therefore, the author is interested to analyze the Supreme Court of the Republic of Indonesia No. 3149 K/PDT/2012. In this case, there's a problem regarding the legal status of wife's assets which is the grant for her which she puts on behalf of the husband after the divorce. The author uses descriptive analysis methods in this research. Based on the research, the wife's assets that obtained from the grant, will be returned to the wife as long as there's no syirkah or marriage agreement, although the assets was put on behalf of the husband."

"Skripsi ini membahas perceraian dengan alasan suami menuduh isteri berzina disertai penyangkalan anak dan apakah pemeriksaan perceraian Li?an dalam Putusan Nomor:xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, lalu bagaimana kedudukan anak Li?an beserta akibat hukum suami istri berdasarkan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Skripsi ini dibuat berbentuk yuridis-normatif menggunakan metode deskriptif analitis. Dapat disimpulkan bahwa Suami menuduh istrinya berzina harus melihat dengan mata kepalanya sendiri tidak bisa hanya berdasarkan prasangka dan kecemburuan semata, tetapi tidak dapat membuktikannya dengan empat orang saksi maka dilakukan sumpah li'an sesuai Al-Qur'an surat an-Nur ayat 6 sampai ayat 9. Berakibat suami istri bercerai untuk selamanya dan anak bernasab kepada istri, suami tidak wajib memberi nafkah.

---

This research discusses divorce by reason of the husband accuses his wife of adultery with the child and whether the denial of inspection Li'an divorce in Decision No. xxxx/Pdt.G/2010/PA.Slw in accordance with the provisions of Islamic law, and how the position of the child Li'an husband and wife and their legal consequences based on Islamic Law and Law No. 1 of 1974. This research paper is composed form of juridical-normative descriptive analytical method. It can be concluded that the husband accuses his wife of adultery should look eye his own head could not only based on prejudice and jealousy alone, but can not prove it by four witnesses then made oath according Li'an the Qur'an's vein an- Nur verse 6 to verse 9. Resulted divorced husband and wife and children and for nasab to the wife, the husband is not obliged to make a living."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum penyelesaian sengketa harta bersama antara Hukum Perkawinan Indonesia dengan Hukum adat Batak Kepercayaan Parmalim. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak membahas berapa besar pembagian harta bersama setelah perceraian yang harus dibagi antara kedua belah pihak, pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian didasarkan pada ketentuan hukum masing-masing. Dalam penerapannya, masing- masing hukum tersebut yaitu hukum agama, hukum adat ataupun hukum lainnya memiliki cara yang berbeda-beda dalam menyelesaikan pembagian harta bersama setelah perceraian. Penelitian ini mengangkat masyarakat adat Batak Kepercayaan Parmalim sebagai sarana perbandingan hukum dalam hal penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian, karena masyarakat adat tersebut memiliki penyelesaian sengketa yang berbeda jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa harta bersama setelah perceraian yang berdasarkan Hukum Perkawinan Indonesia.

---

This thesis discusses the legal comparison of the settlement of joint property disputes between the Indonesian Marriage Law and the Batak Belief Parmalim customary law. Article 37 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage does not discuss how much the distribution of joint property after divorce must be divided between the two parties, the article only explains that the settlement of disputes over joint property after divorce is based on the respective legal provisions. In its application, each of these laws, namely religious law, customary law or other laws, has different ways of resolving the distribution of joint property after divorce. This study raised the Batak Belief Parmalim indigenous people as a means of legal comparison in terms of resolving joint property disputes after divorce, because these indigenous peoples have a different dispute resolution when compared to the settlement of joint property disputes after divorce based on Indonesian Marriage Law."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perjanjian pengelolaan harta kekayaan suami-istri ke dalam suatu lembaga Trust yang dikenal di negara dengan tradisi hukum Anglo Saxon untuk menjaga harta kekayaan keluarga demi kelangsungan generasi penerus. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana keberlakuan perjanjian ini menurut hukum Indonesia yang pada umumnya tidak mengenal konsep trusts yang memisahkan kepemilikan antara pemilik benda secara hukum legal owner dan pemilik manfaat atas benda tersebut beneficial owner . Ketentuan dalam perjanjian tersebut juga berpotensi dapat bertentangan dengan hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata dan dalam hal bertentangan, bagaimana penetapan ahli waris dan pelaksanaan hak waris anak mengingat adanya perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa perjanjian mengenai pembentukan lembaga Trust untuk mengelola harta kekayaan suami-istri tidak dapat dibuat dan diberlakukan menurut hukum Indonesia, namun dapat saja dibuat diluar negeri yang mengakui lembaga Trust dengan tetap dibatasi oleh ketentuan memaksa hukum waris dalam KUH Perdata termasuk legitieme portie dan ketentuan Trust harus dikuatkan keberlakuannya melalui surat wasiat sebagai instrumen yang diakui untuk mengesampingkan aturan pewarisan menurut undang-undang. Tanpa surat wasiat, penetapan ahli waris dan pembagian harta peninggalan akan tunduk pada hukum waris barat dalam KUH Perdata terlepas adanya perjanjian tersebut. Pembentukan lembaga Trust di luar negeri sebenarnya lebih bermanfaat untuk harta kekayaan di luar negeri dan mengingat hal ini, hukum waris dalam KUH Perdata juga mengenal beberapa lembaga yang memiliki fungsi dan karakteristik serupa Trust yang dapat digunakan untuk menjaga bagian bebas dari harta peninggalan pewaris demi kelangsungan generasi penerusnya.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the agreement on the management of the husband wife rsquo s assets under Trusts, as acknowledged in Anglo Saxon countries, in order to protect the family assets for future generations. The issues focus on how the enforcement of such agreement based on the Indonesia rsquo s laws which, in general, do not acknowledge the trusts concept i.e., separation between legal ownership and beneficial ownership . In addition, the provisions under such agreement can potentially infringe the inheritance laws under the Indonesian Civil Code and in this case, whether the inheritance disposition will be subject to the inheritance laws or the said agreement. This thesis rsquo research methodology is legal normative. The research result has shown that the agreement on the establishment of a Trust for the purpose of managing the husband wife rsquo s assets cannot be made and enforced under the Indonesia rsquo s laws, rather it should be made and governed based on the foreign law where the Trust is established. However, such agreement shall be subject to the forced heirship laws under the Indonesian Civil Code including the heir rsquo s mandatory portion protected under the law or known as legitieme portie and must be supported by a testament, being the stipulation acknowledged under the law to waive the applicability of the inheritance provisions under the law to the extent permitted . Without a testament, the inheritance disposition will be determined by the law regardless of such agreement. Considering that setting up a Trust in other countries will be more beneficial to those assets located outside Indonesia, the Indonesian Civil Code also acknowledges several institutions having characteristics similar to Trust which may be used as mechanism for managing the inheritance estate excluding legitieme portie so as to protect those portion of estate for future generations."

"Dua bentuk perkawinan yang berlaku di masyarakat adalah monogami dan poligami Monogami adalah perkawinan yang terdiri dari seorang laki laki dan seorang perempuan Sedangkan poligami adalah perkawinan yang terdiri dari seorang lakilaki dengan beberapa perempuan atau seorang perempuan dengan beberapa laki laki Penelitian ini fokus mengkaji perkawinan poligami yang merupakan perkawinan seorang laki laki dengan beberapa perempuan secara sosiologis disebut dengan poligini Perkawinan poligini di Indonesia masih menjadi sesuatu yang tabu ada yang pro dan kontra dalam masyarakat Walaupun ada yang kontra pada kenyataannya di masyarakat masih terdapat perkawinan poligini yang mampu bertahan Untuk memahami kebertahanan perkawinan poligini penelitian ini mengkaji proses integrasi yang terjadi dalam perkawinan poligini dilihat dari relasi suami dengan istri dan relasi diantara istri istri tersebut Dalam melihat relasi relasi tersebut peneltian ini menggunakan metode kualitatif Dari temuan data yang didapatkan terlihat bahwa adanya perbedaan jenis relasi antara suami dengan istri istri dan diantara istri istri tersebut Perbedaan yang terjadi menggambarkan tingkatan atau rangking dari istriistri tersebut berdasarkan urutan perkawinan Sedangkan relasi yang terjadi diantara istri istri keluarga poligini terlihat adanya kekuasaan yang dimiliki oleh istri yang dikawini terlebih dahulu Dalam relasi tersebut dilihat adanya superordinat dan subordinat Superordinat dimiliki oleh istri istri yang dikawini lebih dulu oleh suami Dari relasi suami dengan istri istri dan diantara istri istri terlihat adanya konflik yang diakibatkan oleh penanaman nilai secara paksa sehingga dalam relasi tersebut mengakibatkan Integrasi yang bersifat koersif

---

Practically there rsquo s two types of marriage first is monogamy in which marriage rsquo s consists of a men and women the second one is polygamy in which the marriage is consists of a men and several women or a women and several men This research will be focused to analyze on polygamy marriage in which the marriage consists of a men and several women or in sociology called polygyny Polygyny marriage in Indonesia is still considered as some kind of taboo although there are cons in fact there are people in polygynous marriages were able to survive To understand this polygynous marriage this study examines the process of integration that occurs in polygynous marriage of husband and wife relationship and the relationship between the wives In looking at these relations this research using qualitative methods From the looks of differences in the data types of relationships between husbands and wives among the wives Differences occurring describe the level or rank of the wives in order of marriage relations that occur between wives in polygynous families seen the power possessed by the wife who marry first In this relation seen the superordinate and subordinate Superordinate owned by wives who marry first Relationships with husbands and wives and relations among the wives look the conflict caused by theforced assignment so that the resulting integration of such relationships that are coercive"

"[ ABSTRAK Perkawinan adalah sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabiladilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing sertadicatatkan di kantor pencatatan perkawinan. Dalam perkembangan masyarakatsekarang ini munculah istilah kawin kontrak, dimana perkawinan dilaksanakandalam jangka waktu tertentu, dan adanya imbalan materi bagi salah satu pihak,serta ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam suatu kontrak atau kesepakatantertentu. Hal tersebut menjadi permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.Utamanya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif,dengan menggunakan metode analisis kualitatif, sehingga akan menghasilkansuatu data deskriptif, yaitu data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwayang diteliti. Penelitian ini juga dilengkapi dengan studi kasus kawin kontrak yangterjadi di Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor melaluibeberapa wawancara. Kawin kontrak berakibat pada tidak diakuinya istri dalamkawin kontrak sebagai istri yang sah, serta anak yang dilahirkan akibatperkawinan kontrak digolongkan sebagai anak luar kawin. Diperlukan upayahukum untuk mencegah kawin kontrak, seperti upaya pemerintah memasukkanRancangan UndangUndang (RUU) Hukum Materiil Peradilan Agama tentangPerkawinan ke dalam program legislasi nasional 2010-2014 yang melarangpraktek kawin kontrak, atau diperlukan upaya hukum lainnya seperti membuatpara pihak dalam perjanjian kawin kontrak tersebut mempunyai kedudukan yangseimbang.

---

ABSTRACT

Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is

performed according to the religion of the two parties and were listed in the

marriages registry office. In society development of today's came the term of

temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any

material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in

particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In

this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative

analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of

the object or event under study. This study also equipped with case study of

Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,

Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition

of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary

marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to

prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law

about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation

Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary

marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary

marriage have the balance position;Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is

performed according to the religion of the two parties and were listed in the

marriages registry office. In society development of today's came the term of

temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any

material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in

particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In

this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative

analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of

the object or event under study. This study also equipped with case study of

Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,

Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition

of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary

marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to

prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law

about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation

Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary

marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary

marriage have the balance position;Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is

performed according to the religion of the two parties and were listed in the

marriages registry office. In society development of today's came the term of

temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any

material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in

particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In

this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative

analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of

the object or event under study. This study also equipped with case study of

Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,

Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition

of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary

marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to

prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law

about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation

Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary

marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary

marriage have the balance position;Marriage is legally recognize according to Indonesia?s 1974 Marriage Law if it is

performed according to the religion of the two parties and were listed in the

marriages registry office. In society development of today's came the term of

temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any

material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in

particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In

this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative

analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of

the object or event under study. This study also equipped with case study of

Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,

Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition

of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary

marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to

prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law

about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation

Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary

marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary

marriage have the balance position, Marriage is legally recognize according to Indonesia’s 1974 Marriage Law if it is

performed according to the religion of the two parties and were listed in the

marriages registry office. In society development of today's came the term of

temporary marriage, where the marriage performed in a certain period, and any

material rewards for one of the parties, and other provisions that was arranged in

particular contract or agreement.. This becomes the issue raised in this study. In

this study, the method used is empirical juridical, using methods of qualitative

analysis, so it will generate some descriptive data, data that describes the state of

the object or event under study. This study also equipped with case study of

Temporary Marriage in Kampung Warung Kaleng, Desa Tugu Selatan, Cisarua,

Bogor by doing some interviews. Temporary Marriage resulting in derecognition

of wife in that marriage as a legitimate wife and the children born in temporary

marriage are classified as child born out of wedlock. Legal action is required to

prevent the temporary marriage. Such as government efforts to enter the draft Law

about Materil Law in Religious Court about Marriage into National Legislation

Program (Prolegnas) 2010-2014 that prohibiting the practice of temporary

marriage. Also needed the other legal action to make the parties in that temporary

marriage have the balance position]"