Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis efisiensi alokasi anggaran pendidikan pada 162 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2003 dan 2012. Pemilihan tahun tersebut dikarenakan adanya perbedaan variansi anggaran pendidikan, di mana tahun 2012 memiliki variansi yang lebih besar. Hal tersebut membuat pengeluaran pendidikan beberapa kabupaten/kota secara riil meningkat. Untuk itu, perlu dilihat efisiensi masing-masing kabupaten/kota di Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata tingkat efisiensi penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan tahun 2003. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan efisiensi pada daerah yang sangat tidak efisien, sementara jumlah daerah yang efisien cenderung tidak mengalami peningkatan.

---

This study analyzes the efficiency of budget allocation for education in 162 districts/cities in Indonesia in 2003 and 2012. Selection of those years is due to the difference in variance of education expenditure, which in 2012 had a greater variance. This makes education expenditure in some districts/cities in real term increased. Hence, it is important to know the efficiency of each district/city in education. This study found that the level of efficiency in 2012 was higher than 2003. This increase is mostly caused by increase of efficiency in areas those are very inefficient, while the number of areas those are efficient tends not to increase."

"Penelitian ini menganalisis faktor - faktor yang menjadi determinan efisiensi pendidikan pada tingkat SMP dan SMA per kabupaten/kota di Indonesia tahun 2003 dan 2012. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa nilai efisiensi pendidikan masih banyak berada dibawah 1 yang menggambarkan mayoritas kabupaten/kota belum efisien dalam pendidikan. Model tobit digunakan untuk mencari determinan efisiensinya. Hasil penelitian ini menemukan lebih banyak variabel yang mempengaruhi efisiensi pendidikan pada tingkat SMP dibandingkan tingkat SMA. Perbedaan ini mungkin disebabkan adanya program wajib belajar sembilan tahun.

---

This study analyzes the determinant of system and budget efficiency for education in junior and senior high school education at district/city level in Indonesia year 2003 and 2012. Most of efficiency?s coefficients in last study are below one. it means that majority of district/city are not efficient in term of education. In order to reach an efficient condition, this study use Tobit model to analyze its determinant. The result of this analysis is that efficiency in junior high school level has more influencing factors than senior high school level and the difference probably caused by "wajib belajar sembilan tahun" program."

"Untuk memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kewajiban 20 % untuk belanja pendidikan dari APBN dan APBD serta menyikapi keterbatasan kapasitas fiscal yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi menyediakan anggaran Dana Daerah untuk pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menganalisis dampak Tata Kelola pada anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Daerah pemerintah kabupaten/kota terhadap akses pendidikan dasar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, belanja pendidikan pemerintah tidak dipisahkan menurut sumber anggaran. Sehingga penelitian ini juga mengoperasikan satu persamaan lagi yang menggabungkan sumber anggaran pendidikan pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan data panel di 455 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengamatan tahun 2017-2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dana Daerah terhadap akses pendidikan dasar mengikuti peran anggaran pendidikan pemerintah yang menggabungkan sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah. Dimana semakin baik tata kelola pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola anggaran pendidikan pada tahap perencanaan dan penganggarannya, maka semakin tinggi akses ke pendidikan dasar. Dampak positif dan signifikan ini hanya berpengaruh terhadap APM SMP, sedangkan pada APM SD tidak demikian.

---

Due to the 20% of education mandatory spending from the APBN and APBD as stipulated in the law of National Education System No. 20 of 2003 and the limited fiscal capacity sourced from the central government budget, the role of local governments is required to participate in providing the local government budget for education sourced from their Local Own Revenue. This study analyzes how governance on the local education government budget affects access to basic education in Indonesia. In practice, government education spending is not separated according to budget sources. Hence, this study also analyzes regressions combining the central and local government education budgets. Using panel data from 455 districts in Indonesia between 2017-2019, the study shows that the local government budget has the same effect as the total government budget to access basic education. The better the local government manages their education budget in the planning and budgeting process, the higher access to basic education. This positive and significant impact occurred only in NER of junior secondary school, while the same impact had not been virtually seen in NER primary school."

"Anggaran pendidikan merupakan komponen terpenting dalam mewujudkan pembangunan terutama dalam aspek sumber daya manusia, upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan alokasi anggaran hingga 20% sesuai dengan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 Pasal 49 ayat 1. Namun, peningkatan anggaran belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan mutu pendidikan khususnya di Kota Depok dan Kota Bogor. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian alokasi anggaran pendidikan dengan kualitas pendidikan yang tertuang dalam Renstra dari perspektif efisiensi alokatif, sehingga gambaran yang jelas akan menyebabkan peningkatan alokasi tidak sejalan dengan kualitas pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivism, pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam dan dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah belum terpenuhinya kesesuaian antara alokasi anggaran pendidikan dengan skala prioritas di Kota Depok dan Kota Bogor, hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu: (1) anggaran pendidikan belum dialokasikan secara optimal untuk berorientasi input. untuk peningkatan kualitas Renstra dan Renja pendidikan, (2) alokasi anggaran pendidikan lebih banyak dialokasikan pada komponen-komponen yang tidak produktif dalam peningkatan mutu pendidikan, dan (3) program peningkatan mutu pendidikan belum dilaksanakan secara masif. Solusi utama dari penelitian ini adalah meningkatkan kualitas data sekolah berdasarkan kebutuhan pokok sehingga Renstra ditetapkan sesuai dengan tingkat urgensi kota, sehingga anggaran yang dialokasikan dapat sesuai dengan Renstra berdasarkan skala prioritas.

---

The education budget is the most important component in realizing development, especially in the aspect of human resources, efforts that have been made are increasing the budget allocation by up to 20% in accordance with the mandate of the National Education System Law number 20 of 2003 Article 49 paragraph 1.However, the increase in the budget has not shown signs of improving the quality of education, especially in Depok City and Bogor City. Therefore, this study aims to analyze the suitability of education budget allocations with the quality of education contained in the Strategic Plan from the perspective of allocative efficiency, so that a clear picture will cause an increase in allocations to be inconsistent with the quality of education. The method used in this research is post-positivism, data collection by conducting in-depth interviews and documents as secondary data, and conducting qualitative analysis. The results of this study are that there has not been a match between the allocation of the education budget and the priority scale in Depok City and Bogor City, this is due to several things, namely: (1) the education budget has not been allocated optimally for input orientation. for improving the quality of the Renstra and Renja for education, (2) more education budget allocations are allocated to unproductive components in improving the quality of education, and (3) programs for improving the quality of education have not been implemented massively. The main solution of this research is to improve the quality of school data based on basic needs so that the strategic plan is determined according to the urgency level of the city, so that the allocated budget can be in accordance with the strategic plan based on a priority scale."

"

Indonesia memiliki anggaran untuk mendukung kebijakan terkait pembangunan pendidikan di Indonesia serta juga memiliki intervensi kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat ke daerah. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi analisis terhadap pengelolaan anggaran pendidikan di tingkat provinsi di Indonesia tahun 2016-2017.

 

Studi ini menggunakan metode Regresi Tobit untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan provinsi. Variabel dependen yang digunakan adalah Efisiensi Pengelolaan Anggaran Pendidikan Provinsi (Ef), sedangkan variabel independennya adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Tunjangan Sertifikasi Guru SMA/K (TSG), Tingkat Kepadatan Penduduk (DEN) dan Provinsi yang memiliki daerah tertinggal lebih dari 5 (PTT). Adapun data yang digunakan adalah data dari 32 provinsi di Indonesia dengan mengecualikan DKI Jakarta dan Kalimantan Utara sepanjang periode 2016-2017. Untuk melakukan pengukuran efisiensi, studi ini menggunakan metode DEA (data envelopment analysis).

 

Hasil perhitungan DEA menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan provinsi-provinsi cenderung fluktuatif. Sebagai contoh, di tahun 2016 efisiensi provinsi-provinsi mayoritas berada di bawah 50%. Sementara di 2017, tingkat efisiensi beberapa provinsi naik. Jika dianalisis secara spasial berdasarkan kawasan, efisiensi di kawasan Indonesia barat masih yang tertinggi dibandingkan Indonesia tengah dan timur. Lalu jika dianalisis spasial berdasarkan kepulauan, maka nilai efisiensi terbesar dimiliki oleh provinsi-provinsi yang berada di pulau Jawa. Variabel Kartu Indonesia Pintar KIP positif signifikan berpengaruh terhadap efisiensi pengelolaan anggaran pendidikan. Sedangkan variabel kepadatan penduduk dan PTT menjadi variabel yang paling mendominasi pergerakan efisiensi pendidikan SMA seluruh provinsi di Indonesia. Temuan-temuan ini diharapkan bisa menjadi masukan, khususnya bagi pemerintah dalam upaya mendorong efisiensi pengelolaan anggaran Pendidikan untuk pembangunan SDM yang berkelanjutan.

---

Indonesia has a budget to support policies related to education development in Indonesia and also has educational policy interventions from the central government to the regions. Therefore, this study aims to analyze the management of he education budget in all provinces in Indonesia within 2016 till 2017.

 

This study uses the Tobit Regression method to identify the factors that influence the efficiency of provincial education budget management. The dependent variable used is the Efficiency of Provincial Education Budget Management (Ef), while the independent variables are the Indonesia Smart Card (KIP), the High School Teacher Certification Allowance (TSG), Population Density Level (DEN) and Provinces that have more than 5 underdeveloped areas (PTT). The data used is data from 32 provinces in Indonesia, excluding DKI Jakarta and North Kalimantan throughout the 2016-2017 period. To measure efficiency, this study uses DEA (data envelopment analysis) method.

 

The DEA calculation results show the level of efficiency in the management of the education budget of the provinces tends to fluctuate. For example, in 2016 the efficiency of the majority of the provinces was under 50%. While in 2017, the efficiency level of several provinces increased. If analysed spatially by region, efficiency in western Indonesia is still the highest compared to central and eastern Indonesia. Then, if analysed spatially based on the islands, the greatest efficiency value is owned by the provinces on the island of Java. The Indonesia Smart KIP Card Variable has a significant positive effect on the efficiency of education budget management. While the population density and PTT variables are the variables that most dominate the movement of high school education efficiency in all provinces in Indonesia. These findings are expected to be input, especially for the government in an effort to encourage efficient management of the Education budget for sustainable HR development.

"

"Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat "Block Grant" yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang mengakibatkan DAU belum secara efektif mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.Secara teoritis transfer fiskal mempunyai fungsi ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, penelitian ini akan menjawab apakah kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilaksanakan selama TA 2001 sampai dengan TA- 2005-telah mampu mengurangi horizontal fiscal-imbalance-antar-kabupaten kota di Indonesia.Selama periode tahun 2001 - 2005, peranan DAU pada masing -masing kabupatenikota secara konsisten relatif tetap yaitu berkisar 70%. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi ketergantungan yang sangat besar di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhadap transfer fiskal terutama DAU.Hasil analisis koefisien variasi selama periode 2001 - 2005 menunjukkan bahwa angka koefisien variasi cenderung meningkat sampai dengan tahun 2003, namun kembali mengecil sampai dengan tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal semakin meningkat sampai dengan tahun 2003 namun kemudian mengecil. Keadaan ini berhubungan dengan perubahan porsi Alokasi Minimum (AM) yang semakin mengecil dari tahun ke tahun.Hasil analisis lndeks Williamson juga menunjukan kecenderungan yang sama dengan koefisien variasi namun cenderung konstan. Artinya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan selama tahun 2001 - 2005 belum mampu secara signifikan mempengaruhi kesenjangan fiskal kabupaten/kota di Indonesia.

---

General Allocation Fund (DAU) is the transfer of central government to local government has the character of ?Block Grant" meaning to local government given by facility in its use as according to priority and requirement of local government as a mean to balance interregional fiscal ability. But, in the execution of there were various problem resulting DAU not yet effectively lessened interregional fiscal disparities.

This research would answer how the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 up to FY 2005 had been able to lessen horizontal fiscal imbalance across districts and municipalities in Indonesia.

During period of fiscal year 2001 - 2005, role of DAU of municipaties/districts consistently is gyrating 70%. This matter prove that have happened a high depended to fiscal transfer especially DAU, in entire municipaties/districts in Indonesia

The Result of analysis of coefficient variation during period FY 2001 - 2005 indicated that coefficient variation number tend to increase up to year 2003, but again minimize up to FY 2005. This matter indicated that fiscal disparities progressively mount up to year 2003 but later then minimize. This situation relate to change of Minimum Allocation (AM) portion which progressively minimize.

The result of analysis with Index Williamson also tendency equal to coefficient variation analysis but tend to constantly. Its mean the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 - 2005 not yet can influence fiscal disparity of municipalities/districts in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang Memengaruhi Pengalokasian Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2010-2017). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah random effect model GLS. Data penelitian dikumpulkan dari data 33 Provinsi di Indonesia. Variabel terikat yang digunakan adalah Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah, sedangkan untuk variabel bebas penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita, Tingkat Inflasi, Tingkat Pengangguran, Persentase Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Persentase Anggaran Dana Perimbangan serta Persentase Jumlah Murid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB per Kapita memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Tingkat Inflasi memiliki pengaruh negatif dan insignifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Tingkat Pengangguran memiliki pengaruh negatif yang insignfikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah. Persentase Anggaran PAD memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah.Persentase Anggaran Dana Perimbangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah, dan Persentase Jumlah Murid memiliki pengaruh negatif yang insignifikan terhadap Persentase Alokasi Anggaran Pendidikan Pemerintah Daerah.

---

This study aims to analyze factors affecting the local governments level of budget allocation for education focusing on Indonesias province from 2010-2017 using fixed effect model GLS. The scope of this study is 33 Provinces in Indonesia. Dependent Variable in this study is local governments level of budget allocation. As for the Independent Variables in this study are Regional Gross Domestic Bruto per Capita, Inflation Rate, Unemployment Rate, level of budget allocation for Local Own-Source Revenue (PAD), level of budget allocation for Fiscal Balance Fund (Dana Perimbangan) and level of number of students compare to the population.

The results show that Regional Gross Domestic Bruto per Capita has significant and postitive effect on local governments level of budget allocation. Inflation Rate has an unsignificant and negative effect on local governments level of budget allocation. Unemployment Rate has an unsignificant and negative effect on local governments level of budget allocation. Level of budget allocation for Local Own-Source Revenue (PAD) has a significant and positive effect on local governments level of budget allocation. Level of budget allocation for Fiscal Balance Fund (Dana Perimbangan) has a significant and positive effect on local governments level of budget allocation. Level of number of students compare to the population has a insignificant and negative effect on local governments level of budget allocation."

"Anggaran kesehatan di Kota Bogor berasal dari usulan kepala seksi yang ada di Dinas Kesehatan dan musrenbang tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota serta reses anggota DPRD. Besarnya alokasi anggaran kesehatan Kota Bogor masih dibawah aturan UU No 36 Tahun 2009 pasal 171 yang menyebutkan anggaran kesehatan yang berasal dari APBD Provinsi, Kabupaten/Kota minimal 10%. Pada anggaran kesehatan Kota Bogor masih belum merupakan anggaran prioritas hanya sebagai faktor pendukung utama prioritas pembangunan Kota Bogor. Selain itu, anggaran kesehatan yang terdapat di Dinas Kesehatan lebih diutamakan pada pelayanan kuratif bukan pelayanan promotif dan preventif. Penelitian ini dilakukan pada instansi yang memiliki peran penting dalam proses perencanaan dan penganggaran. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menyarankan agar Dinas Kesehatan Kota Bogor dalam perencanaan anggaran lebih mengutamakan anggaran untuk pelayanan promotif dan preventif serta lebih sering melakukan konsolidasi kepada Bappeda, BPKAD dan DPRD.

---

The health budget in Bogor City comes from the section head exist in District Health Office and the community aspirations village level, district, city and member of legislative recess. The magnitude the health budget allocation of Bogor City still under the act no 37 of 2009 on health article 171 that mentions the health budget comes from APBD Province, Country/City is a minimum 10%. The health budget in Bogor City is still not a priority of the budget, but the main constituents of priority development of Bogor City. In addition, there are health budgets in health service preferred curative services rather than on promotif and preventive services. This research was conducted at establishments that have an important role in the planning and budgeting process. The design of this research is qualitative research. The results suggest that the health agency of Bogor City priorities budget for promotif and preventive services in budget planning and more often having consolidate with Bappeda, BPKAD and Legislative."

"Tingginya penerimaan pajak penerangan jalan kota Cilegon setiap tahunnya serta adanya kebijakan earmarking Pajak penerangan jalan untuk penyediaan penerangan jalan umum, seharusnya bisa mengatasi permasalahan terkait penerangan jalan umum yang terjadi di Kota Cilegon. Earmarking tax mengatur anggaran Penerangan Jalan Umum berasal dari pendapatan Pajak Penerangan Jalan untuk penerangan jalan yang bertujuan untuk menjamin tersediaanya anggaran penerangan jalan umum serta meningkatkan akuntabilitas dari pungutan pajak penerangan jalan. Penelitian ini memfokuskan pada alokasi anggaran eamarking pajak penerangan jalan untuk penyediaan penerangan jalan umum. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasilnya, Kota Cilegon dalam pengalokasi anggaran untuk penyediaan penerangan jalan umum dananya tidak bersumber dari perolehan pajak penerangan jalan melainkan dari total pendapatan yang terdapat di APBD, sehingga tidak adanya perbedaan dengan sektor lain yang tidak dilakukan earmarked.. Kendala yang ditemui dalam proses alokasi anggaran penyediaan Penerangan Jalan Umum di Kota Cilegon adalah ketidakjelasan batasan presentase alokasi earmarking Pajak Penerangan Jalan di dalam Peraturan Daerah, kurangnya pengetahuan dan perhatian perangkat pemerintah daerah mengenai earmarking tax, serta tidak selarasnya sistem penganggaran dengan kebijakan earmarking tax. Kendala tersebut menyebabkan pengalokasian anggaran earmarking Pajak Penerangan Jalan untuk Penerangan Jalan Umum tidak dikakukan sebagaimana mestinya sehingga membuat alokasi anggaran untuk Penerangan Jalan Umum tidak maksimal

---

The high income of street lighting tax Cilegon city every year and the existence of earmarking policy Street lighting tax for the provision of public street lighting, should be able to overcome problems related to street lighting that occurred in the city of Cilegon. The Earmarking Tax regulates the Street Lighting Budget from the Road Lighting Tax revenue for street lighting which aims to ensure the availability of public road lighting and to improve the accountability of street lighting taxes. This study focuses on budget allocation of street lighting tax eamarking for the provision of street lighting. This research is conducted with qualitative approach and qualitative data analysis technique. As a result, Cilegon in the budget allocation for the provision of street public lighting does not originate from street lighting tax revenue but from total revenues in APBD, so there is no difference with other sectors that are not earmarked. Constraints encountered in the budget allocation process provision Public Street Lighting in Cilegon City is the obscure limitation of percentage of earmarking allocation of street lighting tax in local regulation, lack of knowledge and attention of local government concerning earmarking tax, and not aligned with budgeting system with earmarking tax policy. These constraints cause the allocation of earmarking budget for street lighting for street lighting is not properly standardized so as to make the "

"Anggaran pendidikan di Indonesia yang mencapai 20% dari APBN nyatanya belum mampu mengangkat kualitas pendidikan di tanah air. Sejak tahun 2016 mayoritas anggaran pendidikan dialokasikan untuk transfer ke daerah-daerah sebagai bentuk representasi pelaksaan desentralisasi fiskal secara utuh. Meskipun demikian, berdasarkan data kualitas guru, capaian siswa, serta kondisi Sarana dan Prasana penunjang pendidikan belum menunjukan perbaikan yang memuaskan. Penelitian ini kemudian hadir dengan tujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan desentralisasi fiskal secara umum dan kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan secara khusus mampu meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Selain itu, penelitian ini akan mengakomodir beberapa variabel kontrol untuk memperluas pengertian akan variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia. Menggunakan data dari 496 Kabupaten/Kota di Indonesia pada rentang tahun 2017-2019 menggunakan metode 2SLS penulis menemukan bahwa DAK Bidang Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan mempengaruhi Belanja Fungsi Pendidikan Kabupaten/Kota. Kemudian, Belanja Fungsi Pendidikan terbukti secara positif dan signifikan mempengaruhi skor Peta Mutu Pendidikan jenjang SMP Kabupaten/Kota di Indonesia.

---

The education budget in Indonesia, which reaches 20% of the APBN, is considered to have not been able to raise the quality of education in the Indonesia. Since 2016 the majority of the education budget has been allocated for transfers to the regions as a form of representation for the full implementation of fiscal decentralization. However, based on data on teacher quality, student achievement, and the condition of educational support facilities and infrastructure, it has not shown a satisfactory improvement. This study aims to find empirical evidence whether the fiscal decentralization policy in general and the Special Allocation Fund policy in the education sector in particular is proven to be able to improve the quality of education in Regencies/Municipalities in Indonesia. In addition, this study will accommodate several control variables to broaden the understanding of the variables that affect the quality of education in Indonesia. Using data from 496 regencies/cities in Indonesia in the 2017-2019 range using the 2SLS method, the authors found that the DAK for the Education Sector had a positive and significant impact on the Expenditures for the Educational Function of Regencies/Municipalities. Where then the Education Function Expenditure is proven to positively and significantly affect the score of the junior high school education quality map of Districts/Cities in Indonesia."