Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas audit internal dari perspektif auditan. Data diperoleh melalui kuesioner kepada auditor internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan auditan di lingkungan Kementerian Keuangan untuk penugasan audit dan reviu laporan keuangan. Berdasarkan analisis regresi berganda diperoleh kesimpulan bahwa komunikasi antara auditor dan auditan berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal yang disebabkan karena persepsi auditan terhadap manfaat audit lebih tinggi jika auditor menanggapi feedback auditan serta dapat menjaga hubungan profesional yang baik selama proses audit berlangsung. Sementara itu, empat variabel lainnya yaitu kompetensi auditor internal, independensi auditor internal, dukungan manajemen auditan atas audit internal, dan pemanfaatan software manajemen audit CCH TeamMate tidak berpengaruh terhadap efektivitas audit internal. Tidak berpengaruhnya pemanfaatan software manajemen audit CCH TeamMate terhadap efektivitas audit internal disebabkan kurangnya pemahaman auditor mengenai manfaat dari CCH TeamMate sehingga CCH TeamMate lebih dianggap sebagai beban untuk mencapai target indikator kinerja dan belum maksimal dimanfaatkan sebagai alat bantu audit."

"Audit internal dituntut untuk mampu memberikan nilai tambah bagi organisasi melalui kegiatan yang sifatnya memberikan keyakinan secara obyektif dan konsultatif. Dengan audit internal yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerjanya dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Tesis ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas audit internal pada Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, penilaian terhadap faktor Kompetensi, Ukuran Organisasi, Dukungan Manajemen, Independensi dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh 68 orang auditor sedangkan penilaian faktor Atribut Auditee dilakukan dengan pengisian kuesioner oleh 68 auditee atau perwakilan satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan. Data hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan Partial Least Square – Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan Manajemen dan Atribut Auditee berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas audit internal. Sementara Kompetensi, Ukuran Organisasi dan Independensi tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas audit internal di Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

---

Internal audit is required to be able to give added value to the organization through activities that provide objective and consultative assurance. With effective internal audit, organizations can improve their performance and mitigate risks that can hinder the achievement of organizational goals. This thesis aims to examine the factors that influence the effectiveness of internal audit at the Inspectorate General of the Ministry of Health. The study used a quantitative approach, the assessment of the factors of Competence, Organizational Size, Management Support, Independence was carried out by filling out a questionnaire by 68 auditors while the assessment of the Auditee Attributes factor was carried out by filling out a questionnaire by 68 auditees or representatives of work units within the Ministry of Health. The research data were then analyzed using Partial Least Square - Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results showed that Management Support and Auditee Attributes had a significant effect on internal audit effectiveness. While Competence, Organization Size and Independence have no significant effect on the effectiveness of internal audits at the Inspectorate General of the Ministry of Health."

"Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi aspek tahapan audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang perlu disiapkan untuk menerapkan opini audit intern beserta usulan rancangan penerapannya yang cocok. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penyiapan aspek tahapan audit intern seperti penyempurnaan pedoman proposal pengawasan di tahap perencanaan, pembuatan pedoman penugasan lapangan di tahap pelaksanaan, dan penyiapan format eskalasi temuan dan laporan untuk tahap komunikasi. Model opini audit intern yang cocok adalah berbentuk tiga atau empat tingkatan, dengan prioritas objek berupa proses bisnis dan pengendalian intern, serta difokuskan pada level mikro pada jangka pendek. Penerapan opini level makro pada jangka panjang dapat disiapkan dengan membangun model self-assessment dan pedoman pendukungnya.

---

The purposes of this research are to determine how to improve Inspectorate General of the Ministry of Finance rsquo s audit phases in order to implement audit opinion and to determine how the design for the implementation. It is a qualitative research using a case study approach. Data are collected through the study of documents, observation, and interviews. The results show a number of required improvement such as audit proposal in planning phase, audit fieldwork guidance in performing phase, and finding escalation and report format in communication phase. The appropriate design for audit opinion is using three or four grade, with priority to business processes and internal controls, and focused on the micro level in short term. Macro level opinion implementation in long term can be prepared by designing self assessment model and other supporting guidance."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan internal audit dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektifitas sistem pengendalian intern. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah mendorong, mensosialisasikan satuan kerja menerapkan akuntabilitas dengan pemantauan dan pendampingan agar para pegawai melaporkan semua bentuk kegiatan, melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, transparansi akan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website berisi laporan keuangan, RKAKL dan info pemenang lelang yang menjadi rekanan dalam menjalankan program, dan juga nomor telpon, email pengaduan. Tetapi permasalahan disebabkan karena masih lemahnya sistem pengendalian intern dan penerapan PP 60/2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang belum efektif yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Dalam lingkungan pengendalian penerapan kode etik yang masih belum maksimal masih adanya pelanggaran yang terjadi, penilaian kerja pegawai yang kurang transparan, peran APIP yang efektif masih terkendala atau masih belum maksimal, pada penilaian risiko yaitu sistem penilaian risiko masih belum ada, informasi atau data dari satuan kerja kurang dikomunikasikan dengan baik, pada pemantauan telah memiliki prosedur kegiatan pemantauan yang bersifat rutin maupun bersifat khusus.

---

This study aims to determine the role of internal audit in improving accountability, transparency and effectiveness of the internal control system. The Research method used is a qualitative method of data collection techniques field and library research.

The results show that the General Inspectorate has been encouraging, disseminating the work units implementing accountability by monitoring and assistance for employees to report all forms of activities, provide guidance to the preparation of financial statements in accordance with standards government accounting, transparency of information which can be accessed by the public through the website contains financial statements, RKAKL and the info up to the winner to become a partner in running the program, and also telephone number, e-mail complaints. But the problem is caused due to weak internal control systems and the application of Regulation 60/2008 on the SPIP ineffective control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring of internal control. In the control environment the application of the code of ethics that is still not up to the persistence of the violations that occurred, the assessment of employees working less transparent, the role of APIP effective still constrained or is not maximized, the risk assessment of the system of risk assessment is still not there, information or data from unit work less well communicated, on the monitoring procedures of monitoring activities that are routine and special character."

"Peran auditor internal untuk menghasilkan pengawasan yang berkualitas sangat dibutuhkan dalam menghadapi lingkungan yang semakin dinamis. Untuk itu, diperlukan peningkatan mutu kapabilitas yang diukur menggunakan enam elemen Internal Audit-Capability Model (IA-CM). Di sektor pemerintah, tugas pengawasan intern dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kapabilitas internal audit beserta tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dalam mencapai kapabilitas APIP level 4. Kapabilitas APIP level 4 adalah APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) yang secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner, telaah dokumen, dan wawancara yang dianalisis melalui pendekatan kualitatif. Data dianalisis berdasarkan aspek penilaian kapabilitas APIP level 4 yang terdapat pada Peraturan BPKP No. 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada K/L/D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan perbaikan dalam mencapai kapabilitas APIP level 4 terkait Elemen Pengelolaan SDM, Elemen Praktik Profesional, dan Elemen Peran dan Layanan. Hasil penelitian juga memberikan saran bagi Inspektorat Jenderal dalam menghadapi tantangan dan hambatan untuk mencapai kapabilitas APIP level 4.

---

The role of internal auditors in producing quality supervision is needed in the face of an increasingly dynamic environment. For this reason, it is necessary to improve the quality of capabilities as measured using the six elements of the Internal Audit- Capability Model (IA-CM). In the government sector, Internal supervision is carried out by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). This study aims to evaluate internal audit capability along with the challenges and obstacles faced by the Inspectorate General of Ministry of Law and Human Rights in achieving APIP capability level 4. APIP capability level 4 is defined as APIP has become a strategic partner of the organization and the results of APIP supervision related to governance, risk management, and control (GRC) sustainably support the achievement of organizational goals. Research data collection using questionnaires, document reviews, and interviews were analyzed through a qualitative approach. The data were analyzed based on the aspects of the APIP capability level 4 assessment in BPKP Regulation No. 8 of 2021 concerning Capability Assessment of Government Internal Supervisory Apparatus in K/L/D. The results showed that improvements were still needed in achieving APIP capability level 4 related to the People Management Element, Professional Practice Element, and Service and Role Element. The study results also provide suggestions for Inspectorate General in facing challenges and obstacles to achieving APIP capability level 4."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi Inspektorat Jenderal supaya menjadi unit internal audit yang efektif sesuai dengan redefinisi internal audit oleh IIA yang dilihat dari peran dalam proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola organisasi; serta untuk mempertahankan dan meningkatkan level Internal Audit Capability Model (IACM) dari level 3 ke 4, yang terdiri atas 6 (enam) elemen yaitu service and role; pengelolaan SDM; praktik profesional; akuntabilitas dan manajemen kinerja; hubungan dan budaya oganisasi; dan struktur tata kelola. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang merupakan laporan dan publikasi dari Inspektorat Jenderal dan BPKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal belum sepenuhnya menjalankan peran sebagai unit internal audit sebagaimana redefinisi IIA dan masih terdapat hambatan dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan level IACM. Hasil penelitian menyarankan strategi bagi Inspektorat Jenderal yaitu: meningkatkan risk awareness melalui knowledge sharing; melakukan audit manajemen risiko organisasi; mengawal pembentukan unit kontrol intern yang efektif; melakukan comprehensive fraud risk assessment organisasi; memperluas obyek sistem whistle blower; membangun sistem kepegawaian yang terintegrasi; internalisasi nilai-nilai organisasi; melakukan kajian pembentukan Badan Pengawas Independen berdasarkan best practice; dan memisahkan fungsi konsultasi dan assurance.

---

This study aims to determine how the strategy of the Inspectorate General in order to become an effective internal audit unit in accordance with the internal audit redefinition by the IIA seen from the roles in the process of risk management, control, and governance of the organization, as well as to maintain and increase the level of Internal Audit Capability Model (IACM) from level 3 to 4, which consists of 6 (six) elements of services and role of internal auditing; people management; professional practices; performance management and accountability; organization relationships and cultural, and governance structures. This research is a qualitative research with descriptive design. The data used are primary data obtained from interviews and secondary data from the reports and publications from the Inspectorate General and the BPKP.

The results showed that the Inspectorate General has not fully performed the role of internal audit units as the redefinition of the IIA and there are obstacles in the effort to maintain and improve the level of IACM. The results suggest strategies that the Inspectorate General can adopt: increasing risk awareness through knowledge sharing; audit the organization risk management; oversee the establishment of an effective internal control unit; undertake comprehensive organization’s fraud risk assessment, expand the whistle-blower system object; build an integrated personnel system; internalization of organizational values; reviewing the establishment of the Independent Monitoring Body based on best practices, and separate consulting and assurance functions."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas audit internal di lingkungan Inspektorat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan menggunakan variabel-variabel yang digunakan oleh Alzeban dan Gwilliam (2014) yang terdiri dari hubungan auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen auditan, dan independensi audit internal. Penilaian efektivitas diukur dari persepsi 29 auditor dan 104 auditan Inspektorat BPKP melalui kuesioner yang disebar. Hasil penelitian membuktikan bahwa hubungan auditor internal dan eksternal, dukungan manajemen auditan, dan independensi audit internal berpengaruh positif terhadap efektivitas audit internal. Hal ini memberikan implikasi bahwa Inspektorat BPKP perlu meningkatkan hubungan baik antara auditor internal dan eksternal, meningkatkan dukungan manajemen terhadap Inspektorat BPKP serta untuk selalu menjaga teguh independensi seorang auditor dalam pelaksanaan tugasnya.

---

The purpose of this study is to determine the factors that influence the effectiveness of the internal audit within the Inspectorate Agency for Financial Supervision and Development using the variables used by Alzeban and Gwilliam (2014) which consists of the relationships internal and external auditors, support audited management, and internal audit independence. The assessment of effectiveness is measured from the perception of 29 auditors and audited Inspectorate 104 BPKP through questionnaires distributed.

The research proves that the relationship of internal and external auditors, the audited management support, and the independence of the internal audit positive influence on the effectiveness of the internal audit. This implies that the Inspectorate BPKP need to promote good relationship between internal and external auditors, improve management support to the Inspectorate of BPKP and to always keep firmly the independence of the auditor in the performance of its duties."

"Penelitian ini membahas peran Internal Audit dalam penerapan Enterprise Risk Management yang dilaksanakan di sektor publik, yaitu di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Peran Internal Audit tersebut antara lain 1) peran assurance (memberikan keyakinan yang memadai) sebagai peran inti, 2) peran konsultasi sebagai peran tambahan yang diperbolehkan dan 3) peran-peran yang tidak diperbolehkan oleh Institute Internal Audit dalam penerapan manajemen risiko di organisasi. Penelitian ini juga membahas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan dan peranan Internal Audit dalam menghadapi tantangan penerapan manajemen risiko di sektor publik.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan metode studi pustaka, pengamatan langsung, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa peran yang dilakukan Inspektorat Jenderal telah sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh Institute Internals Audit. Kesimpulan lain dalam penelitian ini adalah tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di Inspektorat Jenderal berada pada level risk defined atau skala 3 (tiga) dan peran Inspektorat Jenderal telah dijalankan dengan baik dalam penerapan manajemen risiko di Kementerian Keuangan.

---

This study discusses the role of Internal Audit in Enterprise Risk Management implementation in the public sector, At this case Inspectorate General of the Ministry of Finance. Roles of Internal Audit include 1) the role of assurance (provide reasonable assurance) as a main role, 2) consulting role as an additional role that is allowed and 3) the roles that are not allowed by the Institute of Internal Audit in risk management in the organization. The study also discusses the level of maturity of risk management implementation at the Ministry of Finance and Internal Audit role in facing the challenges of risk management implementation in the public sector.

This research is a qualitative descriptive design. The approach taken is study of literature, direct observation, and interviews with the parties involved. The results of this study state that the role of the Inspector General conducted in accordance with the provisions issued by the Institute Internal Audits. Another conclusion of this research defined the level of maturity of risk management at the Inspector General is at the risk defined level or at scale 3 (three) and the role of the Inspector General has been done well in the implementation of risk management in the Ministry of Finance."

"Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan Risk Based Internal Audit RBIA dan perencanaan audit dengan pendekatan risiko di Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Penelitian ini menggunakan kuesioner dan checklist tingkat kematangan risiko, wawancara, serta simulasi pemeringkatan risiko sederhana. Penghambat pelaksanaan RBIA secara optimal yaitu: sumber daya manusia; waktu audit; software audit; komitmen pimpinan; prioritas risiko; penilaian risiko; peraturan, prosedur, dan kebijakan; audit; serta monitoring dan evaluasi. Penghambat perencanaan audit dengan pendekatan risiko secara optimal yaitu: faktor risiko; auditor tidak berpartisipasi dalam rapat pembahasan faktor risiko; serta auditor tidak mengevaluasi ulang faktor risiko. Kata kunci:Faktor penghambat pelaksanaan RBIA; faktor penghambat perencanaan audit dengan pendekatan risiko; faktor risiko; kementerian perindustrian; manajemen risiko; program kerja pengawasan tahunan; risk based internal audit RBIA ; sistem pengendalian internal.

---

This qualitative descriptive study aims to determine the factors that hinder the implementation of Risk Based Internal Audit RBIA and planning the audit with risk approach in the Inspectorate General of the Ministry of Industry. This study is using questionnaires, checklists of risk maturity level, interviews, and simple risk scoring simulation. The study shows that inhibiting optimal implementation of RBIA are human resources audit time audit software management commitment risk priority risk assessment regulations, procedures, and policies audit and monitoring and evaluation. Inhibiting the audit plan using risk approach run optimally are the risk factors auditor does not participate in the meeting discussion of the risk factors and the auditor are not re evaluate risk factors, etc. Keywords Annual supervision work program internal control system ministry of industry obstacles in implementing RBIA approach obstacles in implementing risk based audit planning risk factor risk management risk based internal audit RBIA."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan tahapan audit kinerja oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan objek penelitian pada Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB). Inspektorat Kementerian PANRB merupakan unit pengawas intern yang salah satu tugasnya adalah melakukan audit kinerja. Evaluasi dalam penelitian ini difokuskan pada kegiatan audit kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kementerian PANRB tahun 2022 yaitu Audit Kinerja atas Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP). Pengumpulan data dilakukan melalui telaah dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian PANRB, yang mengacu pada Panduan Praktik Audit Kinerja yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Inspektorat Kementerian PANRB sudah melakukan setiap tahapan audit kinerja mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan komunikasi hasil audit, namun beberapa kegiatan dalam tahapan audit kinerja tersebut masih memerlukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Inspektur Kementerian PANRB Nomor 5 Tahun 2021, terutama terkait pendokumentasian kertas kerja. Penyebab terjadinya kondisi ini antara lain belum dilakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, periode waktu penugasan cukup singkat, adanya tumpang tindih penugasan, jumlah dan kompetensi tim audit belum memadai, auditee tidak merespons tim audit, dan belum ada sistem penilaian kinerja yang menerapkan reward and punishment. Untuk mengoptimalkan kegiatan audit kinerja ke depannya, Inspektorat Kementerian PANRB dapat melakukan sosialisasi Pedoman secara berkala, mengevaluasi waktu penugasan, menambah jumlah auditor, menyusun rencana diklat, melakukan sharing knowledge dengan auditee, dan menerapkan sistem reward and punishment.

---

This research aims to evaluate the compliance of the implementation of the performance audit stages by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), which includes the audit planning, audit execution, and communication of audit results. The method used in this research is a qualitative research approach in the form of a case study with the object of research at the Inspectorate of the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform (PANRB Ministry). The Inspectorate of the PANRB Ministry is an internal supervisory unit, one of whose duties is to carry out performance audits. The evaluation in this research focused on the performance audit activities carried out by the Inspectorate of the PANRB Ministry in 2022, which is the performance audit on the implementation of performance monitoring and evaluation of public service delivery (PEKPPP). Data collection is conducted through document review and interviews. Data analysis is based on the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021 concerning the Guidelines for Performance Audit Implementation in the PANRB Ministry, which refers to the Guidelines for Performance Audit Practices published by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in 2018. The results of this research show that, overall, the Inspectorate of the PANRB Ministry has carried out each stage of the performance audit, starting from the audit planning, audit execution, and communication of audit results, but some activities in those performance audit stages still require improvement in accordance with the Decree of the Inspector of the PANRB Ministry Number 5 of 2021, especially the documentation of working papers. This is due to the socialization of the guidelines not yet held regularly, the assignment time period is quite short, there is overlapping of assignments, the number and competence of the audit team are not sufficient, the auditee does not respond to the audit team, and there is no system of performance assessment that applies reward and punishment. To optimize the performance audit activities in the future, the Inspectorate of the PANRB Ministry can hold the socialization of the guidelines regularly, evaluate the assignment time period, add the number of auditors, make training plans, share knowledge with auditees, and implement a reward and punishment system."