Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Hak PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk yang Belum Terpenuhi Selaku Kreditor Pasca Pembagian Boedel Pailit PT. UE ASSA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 410 k/Pdt.Sus-Pailit/2013) dilatar belakangi oleh PT. Wijaya Karya yang mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Surabaya Nomor 08/PLW.Pailit/2013/PN.Niaga Sby jo Nomor. 07/PKPU/2011/PN Sby tanggal 22 April 2013 karena PT. Wijaya Karya menganggap, bahwa putusan Pengadilan Niaga Surabaya tersebut sangat tidak adil oleh karena dalam putusan pailit PT. Wijaya Karya hanya menerima bagian 0,28% dari boedel pailit PT. UE ASSA atau sebesar Rp. 2.149.802.062,47 dari seluruh piutang sebesar Rp. 112.835.211.143,00. Yang menjadi pokok permasalahan adalah: 1. Bagaimanakah kedudukan tanggungjawab perusahaan beserta seluruh jajaran pengurus PT. UE ASSA dalam melunasi seluruh hutangnya terhadap PT. Wijaya Karya ditinjau dari UU Perseroan Terbatas dan UU Kepailitan? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Wijaya Karya dalam memperoleh seluruh hak yang belum terpenuhi pasca putusan MA Nomor. 410.K/Pdt-Sus.Pailit/2013? Dengan dinyatakan pailit, pengurusan harta kekayaan PT. UE ASSA beralih kepada kurator. Kepailitan PT. UE ASSA pada prinsipnya tidak mengakibatkan PT. UE ASSA kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya dan tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas PT. UE ASSA, oleh karena dalam kepailitan PT. UE ASSA kewenangan Direksi beralih kepada kurator yang kemudian dapat bertindak sebagai Direksi untuk mengelola PT. UE ASSA. Pertanggungjawaban PT. UE ASSA merupakan pertanggungjawaban secara timbal balik, sehingga yang dijatuhi putusan pailit adalah perseroannya dan bukan Direksi sepanjang Direksi tidak bertindak melawan hukum. Ada beberapa Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperoleh seluruh haknya, yaitu PT. Wijaya Karya dapat melakukan upaya: a. Melakukan upaya Peninjauan Kembali dan b. Melakukan upaya actio pauliana. Bentuk penelitian tesis ini adalah yuridis normatif, dengan tipologi penelitian bersifat deskriptif analitis, jenis data berupa data sekunder, alat pengumpulan data berupa studi dokumen, sedangkan pengolahan dan analisis data berdasarkan pendekatan yuridis normatif.

---

Thesis with the title of the Legal Overview of the Rights PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk As Remaining Bankruptcy Creditors Post Boedel division of PT. UE ASSA (Case Study Supreme Court Decision No. 410 k / Pdt.Sus - Bankrupt / 2013 ) against the background by PT. Wijaya Karya who has filed an appeal to the Supreme Court against the decision of Surabaya Commercial Court No. 08 / PLW.Pailit / 2013 / PN.Niaga SBY jo No. 07 / PKPU / 2011 / PN SBY April 22 of 2013 as PT. Wijaya Karya assume , that the Surabaya Commercial Court decision is very unfair because of the bankruptcy decision PT . Wijaya Karya only receive a portion of 0.28 % of boedel bankrupt PT. UE ASSA or Rp. 2149802062,47 of all receivables amounting to Rp . 112,835,211,143.00. The main issue are : 1. What is the status of the responsibilities of the company and the whole range of the board of PT.UE ASSA to repay the entire debt to PT . Wijaya Karya based on the Limited Liability Company Law and Bankruptcy Law? 2. What is the remedy which can be done by PT. Wijaya Karya in obtaining all the rights that have not been fulfilled after the Supreme Court decision number. 410.K / Pdt - Sus.Pailit / 2013 ? By declared bankrupt, the maintenance of the assets of PT. UE ASSA switch to the curator. PT. UE ASSA's bankruptcyin principle does not result in PT. UE ASSA loses its right to administer and control of its assets and did not effect in the cessation of the activity of PT. UE ASSA, since in the bankruptcy of PT. UE ASSA authority of the Board of Directors switch to the curator who can then act as the Board of Directors to manage PT. UE ASSA. Responsibility PT. UE ASSA is a reciprocal responsibility, so the company sentenced for bankruptcy, not the Directors as long as the Directors did not act unlawfully. There are several legal remedies that can be done to obtain the rights, PT Wijaya Karya can: a. Conducting a Judicial Review and b. Conducting an actio pauliana. The form of this thesis research is normative juridical, with typology analytical descriptive study, the type of data in the form of secondary data, data collection tools such as the study of documents, while the processing and analysis of data based on a normative juridical approach."

"ABSTRAKKreditur Separatis adalah kreditur Pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri dan didahulukan pembayaran haknya atas boedel pailit dibandingkan kreditur lainnya. Namun dalam kasus ini bahwa kreditur separatis tidak diberikan hak-haknya atas boedel pailit, seperti kasus PT. Perusahaan Pengelola Aset selaku Pemohon I dan PT. Bima Prima Persada selaku Pemohon II terhadap Tim Kurator PT. Texmaco Jaya selaku Termohon. Adapun Pemohon selaku Kreditor Separatis yang memegang jaminan kebendaan tidak didahulukan dan tidak mendapat penjualan pembayarannya atas pembagian boedel pailit. Disebabkan pengajuan tenggang waktu telah melampui batas berdasarkan Pasal 192 Undang-Undang Kepailitan dan mengenai daftar pembagian yang disusun oleh termohon untuk para Kreditor Preferen sudah sesuai dengan bagian masing-masing dan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan penelitian hukum kepustakaan terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku serta dituangkan dalam bentuk tulisan preskriptif analitis yang memberikan jalan keluar berdasarkan teori hukum yang berkaitan dari suatu permasalahan yang terjadi. Dengan demikian kreditor separatis tidak diberikan haknya atas pembagian boedel pailit berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 196 Ayat (4) Undang ? Undang kepailitan

---

ABSTRACTSeparation Creditors are creditors holding the property guarantee right who can act by themselves and whose payment right on the bankrupt estate has to be prioritized compared with other creditors. However, in this case, the separation creditors are not given their rights on the bankrupt estate, such as in the case of PT. Perusahaan Pengelola Aset as the Petitioner I and PT. Bima Prima Persada as the Petitioner II towards the Trustee Team of PT. Texmaco Jaya as the Petitionee. Nevertheless, the Petitioners as the Separation Creditors who hold the property guarantee are not prioritized and cannot obtain their payment sales on the bankrupt estate division.This is caused by submitting a grace period which has exceeded the limit based on Clause 192 ofthe Bankruptcy Law, and about the division list made by the petitionee for the Preferential Creditors, it is already suitable with each part and the prevailing law.This research uses the normative judicial approach method conducted by legal literature research towards the prevailing laws and regulations, and written in a form of analytical prescriptive writing which provides a solution based on the relevant legal theory towards the occuring issues. Thus Separation Creditors are not given rights on the bankrupt estate based on clause 192 and 196 paragraph (4) of the bankruptcy law"

"Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi Kreditor Buruh yang ada dalam kepailitan PT Kertas Leces Persero dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait kedudukan buruh sebagai Kreditor dalam kepailitan PT Kertas Leces Persero, serta eksekusi hak buruh tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 dengan mengacu kepada peraturan dan putusan yang berlaku di Indonesia. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, sehingga akan berfokus kepada norma-norma hukum yang berlaku dan termuat dalam peraturan-peraturan yang ada di Indonesia serta melihat penerapannya di masyarakat sebagai dasar dalam menganalisis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berlaku sebagai landasan hukum kepailitan di Indonesia tidak mengatur secara jelas mengenai kedudukan buruh dalam hal mengalami kepailitan. Namun, dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwasanya upah dan hak-hak buruh lainnya didahulukan pembayarannya. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013. Ketentuan yang sejalan juga termuat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, eksekusi hak buruh PT Kertas Leces Persero sendiri telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi belum maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yang ditemui dalam proses pemberesan harta pailit, yang mana di dalamnya juga terdapat eksekusi hak buruh. Kondisi ini sangat disayangkan mengingat proses kepailitan sejatinya berjalan sesuai dengan hukum acara kepailitan yang berasaskan cepat dan sederhana.

---

This thesis discusses the legal protection for Labor Creditors in the bankruptcy of PT Kertas Leces Persero based on the Decree of Supreme Court Number 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020. The main issues that will be discussed in this thesis are related to the position of the laborers as Creditors in the bankruptcy of PT Kertas Leces Persero, as well as the execution of the labor rights as stated in the Decree of Supreme Court Number 1 K/Pdt.Sus-Pailit/2020 by referring to the existing regulations and decree in Indonesia. Thesis that conducted is normative juridical thesis with a qualitative analysis method, which will focus on the legal norms that apply and are stated in regulations in Indonesia, and observe the implementation in society as a basis to analyze. The result of this thesis shows that basically, Law Number 37 year 2004 regarding Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations which applies as a legal basis for bankruptcy in Indonesia does not clearly regulate the position of laborers in terms of bankruptcy. However, Article 95 paragraph (4) of Law Number 13 year 2003 regarding Manpower explains that wages and other labor rights take precedence in payment. This is emphasized by the issuance of the Decree of Constitutional Court Number 67/PUU-XI/2013. Similar regulation is also contained in Law Number 6 year 2023 regarding the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 year 2022 regarding Job Creation into Law. Furthermore, the execution of labor rights of PT Kertas Leces Persero itself has been running properly in accordance with prevailing regulations but has not been maximized due to several obstacles encountered in the process of bankruptcy assets settlement, including the execution of labor rights. This condition is very unfornate considering that the bankruptcy process supposedly runs in accordance with the bankruptcy procedural law which is based on speed and simplicity."

"Kepailitan berakibat pada pemenuhan piutang para kreditor. Pemenuhan piutang para kreditor tergantung dari preferensi kreditor itu sendiri, serta pelaksana eksekusi dalam proses kepailitan. Kreditor pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditor separatis merupakan kreditor yang memiliki hak untuk melakukan eksekusi sendiri dalam proses kepailitan. Namun demikian tidak semua kreditor separatis menggunakan haknya untuk melakukan eksekusi sendiri. Dengan demikian kurator lah yang melakukan eksekusi serta pembagian boedel pailit.Eksekusi yang dilakukan sendiri oleh pemegang Hak Tanggungan sebagai kreditor separatis, dan eksekusi yang dilakukan oleh kurator membawa akibat hukum yang berbeda bagi pemegang Hak Tanggungan. Meskipun telah diatur di dalam Undang-Undang namun masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya. Permasalahan yang muncul adalah terkait dengan besarnya pelunasan piutang, serta kedudukan kreditor separatis jika pelunasan piutangnya tidak terpenuhi.Dalam tulisan ini, permasalahan tersebut diteliti dengan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji serta menganalisis putusan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan dan Hak Tanggungan. Dengan menggunakan metode tersebut didapat kesimpulan bahwa, pemenuhan piutang kreditor pemegang Hak Tanggungan tergantung pada pelaksana eksekusi dalam proses kepailitan. Pelaksanaan eksekusi oleh kurator menyebabkan berkurangnya pelunasan piutang kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan oleh biaya kepailitan, imbalan jasa kurator, dan beban pajak. Selain itu dengan dilaksanakannya eksekusi oleh kurator, jika pelunasan piutang kreditor separatis tidak terpenuhi maka dengan sendirinya kreditor separatis akan berkedudukan sebagai kreditor konkuren.

---

Bankruptcy has an effect on creditors? receivables fulfillment. The fulfillment of creditors receivables is depends on the preferences of the creditor, and the executor in bankruptcy process. The secured creditor of Security Rights as separate creditor is a creditor who has rights to perform the execution on their own in bankruptcy process. However not all separate creditor using their rights to perform its own execution. Therefore the execution and the split of bankruptcy assets performed by the curator.

The execution that performed by the secured creditor of Security Rights as separate creditor, and the execution that performed by the curator is bringing a different legal consequences. Although it has been set out in the law and regulation, it still causes an issue in implementation. The issue is related to the amount of the fulfillment of receivables, and the position of separate creditor if the receivables are not fulfilled.

In this thesis, the said issue will be examined by literature study, by analyze the court decision based on law and regulation which related to the bankruptcy and the Security Rights. Using the literature study method, concluded that the receivable fulfillment of Security Rights is depends on the executor in bankruptcy process. Execution by the curator leads to reduce the receivable fulfillment of separate creditor by bankruptcy fee, curator fee, and taxes. If the receivables of separate creditor are not fulfilled, for the deficiency of its receivables, the separate creditor is become a concurrent creditor."

"Perjanjian utang pada dasarnya dilakukan berdasarkan kepercayaan bahwa Debitor akan mengembalikan pinjaman tepat pada waktunya kepada Kreditor. Namun, dewasa ini perjanjian utang membutuhkan jaminan untuk melindungi Kreditor, sehingga dapat memberikan kepastian pelunasan utang oleh Debitor. Salah satu jaminan yang sering digunakan dalam perjanjian kredit adalah perjanjian jaminan perorangan atau biasa dikenal dengan penanggungan (borgtocht), dimana terdapat pihak ketiga untuk kepentingan Kreditor, mengikatkan diri untuk membayar utang apabila Debitor tidak memenuhinya. Pada praktiknya, dalam kasus kepailitan sering ditemukan Penanggung yang langsung dimohonkan pailit tanpa terlebih dahulu memohon Debitor untuk pailit, hal ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang kedudukan hukum dan tanggung jawab Penanggung dalam kepailitan. Hal inilah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini.Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yang menghasilkan penelitian berbentuk deskriptif analitis. Kedudukan hukum Penanggung beralih menjadi Debitor setelah ia memiliki kewajiban untuk membayar utang Debitor kepada Kreditor dan tanggung jawabnya dalam kepailitan tidak boleh lebih dari kewajiban Debitor. Seorang Penanggung dapat langsung dimohonkan pailit tanpa terlebih dahulu memohon Debitor untuk pailit apabila Penanggung telah melepaskan hak-hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang dan harus dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian penanggungan. Saat ini masih ada ketidaksesuaian pengaturan mengenai kepailitan Penanggung dalam KUH Perdata dengan syarat kepailitan dalam UUKPKPU, hal ini sangat merugikan Penanggung. Pemerintah sebaiknya melakukan revisi terhadap undang-undang kepailitan Indonesia khususnya tentang syaratsyarat kepailitan, agar terdapat kepastian hukum yang mengatur terkait kedudukan hukum dan tanggung jawab Penanggung dalam kepailitan.

---

Debt agreement basically done based on the belief that the Debtor will repay the loans on time to the Creditor. However, currently the debt agreement requires a guarantee to protect Creditors, so as can giving the certainty of repayment the debt by the Debtor. One of the guarantee that are often used in the debt agreement is personal guarantee agreement or commonly known as "penanggungan" (borgtocht), where there is a third party for the benefit of Creditors, undertaking to pay the debt if the Debtor does not comply. In practice, in bankruptcy case, Guarantor are often found immediately petitioned for bankruptcy without first appeal the Debtor for bankruptcy, it certainly raises questions about the legal position and responsibility of the Guarantor in bankruptcy. This is the problems of this research.

This research was conducted with normative juridical research method, which produces a descriptive analytical research. Guarantor are turning to the legal position of the Debtor after he has an obligation to pay the Debtor's debt to Creditors and responsibilities in bankruptcy should not be more than the Debtor obligation. A Guarantor can be directly applied for bankruptcy without first appeal the Debtor for bankruptcy, if the Guarantor have waived its privileges granted by law and must be explicitly stated in the personal guarantee agreement. Currently there is mismatch arrangements regarding bankruptcy Guarantors in the Civil Code with the terms of bankruptcy in UUK-PKPU, it is extremely detrimental to the Guarantor. The government should revise the bankruptcy laws of Indonesia especially about the terms of bankruptcy, so that there is certainty of law that regulates the legal position and responsibility of the Guarantor in bankruptcy."

"Praktek jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan yang dilegalisasi menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa peralihan ha katas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah. Salah satu kasus terjadi pada P yang membeli sebidang tanah dari PT G yang dibuktikan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris X. Hal ini menyebabkan P kehilangan haknya. Oleh sebab itu, bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang masuk ke dalam boedel pailit. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan peralihan ha katas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang masuk ke dalam boedel pailit. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum promer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu jual beli yang dilakukan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi adalah tidak sah. Notaris juga memiliki tanggung jawab jabatan untuk menjaga kestabilan hukum dan menjamin terciptanya kepastian hukum dengan melakukan penyuluhan hukum.

---

It is common in Indonesia where sell-purchase activity is done under the privately made deeds signed before and attested by notary. This shows a violation which subsequently regulated in the Government Regulation Number 24 of 1997, regarding Land Registration, which stipulates that the sale of land must be proven by a deed made by and in front of the Land Drafting Officer (PPAT), as based on Article 37 paragraph (1) PP No. 24/1997. For example,  P who bought some property from PT. G has a privately made deed signed before and attested by notary X, will cause her to lose her right as an owner. Therefore, it is needed to understand the application as well as the implementation of the land use right transfer under the private deed signed by notary who gets involve with the boedel pailit. This research contains of the normative legal research which uses the law as foundation of norm, the author describes the case, seek, and process a variety of data from the document study to generate a report of research findings. The specifications of this study are descriptive analysts, because this study is expected to obtain data that clearly illustrate what is discussed in this research. While the data obtained from this research will be analyzed using qualitative methods, namely analysis of data without using statistical formulas because the data used are not in the form of numbers. Thus, what is used is only by logical explanation of the sentence based on the rules and opinions of experts. The results showed that the sell-purchase activity which privately made deed signed before and attested by notary is illegal. Furthermore, the notary has responsibilities to maintain and to ensure the concept of legal certainty by conducting legal counseling."

"Tesis ini bertujuan untuk meneliti aktivitas komunikasi internal dalam membangun identitas perusahaan di kalangan karyawan pada perusahaan BUMN Konstruksi, dengan kasus pada PT Wijaya Karya Persero Tbk dan PT Waskita Karya Persero Tbk. Teori yang mendasari penelitian adalah teori komunikasi korporat, teori komunikasi internal dan teori identitas perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus eskploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada narasumber dari kedua perusahaan. Hasil penelitian yang didapatkan memperlihatkan bahwa fungsi komunikasi korporat pada kedua perusahaan dijalankan oleh Sekper atau Sekertariat Perusahaan. Sekper kedua perusahaan telah melaksanakan dua dari empat aktivitas komunikasi internal dalam membangun serta mempertahankan identitas perusahaan kepada karyawan yaitu melalui struktur dan isi pesan, sedangkan untuk aliran dan iklim komunikasi belum ada inisiasi langsung dari Sekper. Dan juga memanfaatkan fungsi manajemen dalam menguatkan identitas perusahaan di kalangan karyawan.

---

This thesis aims to examine the internal communication activities in establishing corporate identity among employees at state owned construction company PT Wijaya Karya Persero Tbk and PT Waskita Karya Persero Tbk. The underlying theory is the theory of corporate communication, internal communication theory and corporate identity theory. This research is a qualitative research with eskplorative case study. Data collection was done by in depth interviews to resource persons from both companies.

The result of the research shows the function of corporate communication in both companies is run by Sekper or Sekertariat Perusahaan. Sekper of both companies have implemented two of the four internal communication activities in establishing and maintaining corporate identity to employees through the structure and content of the message, while for the flow and communication climate there has been no direct initiation from Sekper. And also take advantage of management functions in strengthening corporate identity among employees. "

"Skripsi ini membahas tentang upaya hukum yang dapat diterapkan terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan putusan lain yang berkaitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang diatur dalam bab 3 undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menggunakan putusan nomor 421 K/Pdt-Sus-Pailit/2013 sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya disediakan suatu mekanisme dalam PKPU Sementara agar debitor tidak terpaksa wajib membuat rencana perdamaian sesuai dengan selera kreditor untuk terhindar dari pailit karena debitor masih memiliki hak untuk bernegosiasi, dimana jika dalam proses PKPU Sementara itu gagal maka menurut ketentuan yang berlaku saat ini tidak memungkinkan upaya hukum bagi debitor dan ia akan otomatis Pailit.

---

The focus of this study is about legal opportunity in suspension of payments. The purposes of this study is to understand how legal opportunity works against suspension of payment as stated in Indonesian Insolvency and Suspension of Payment Act. This research is descriptive evaluative. Court decision number 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 is used as analysis object of this research. The conclusion of the research is a suggestion to include a mechanism so that debtor won’t be forced to construct an akkord that must be favorable to creditor just for avoiding insolvency in the process of short term suspension of payment, because there wasn’t any legal opportunity for debtor in said process."

"ABSTRAKPraktek jual beli yang dilakukan dengan menggunakan akta di bawah tangan yang dilegalisasi menyebabkan dilanggarnya ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang mengatur bahwa peralihan ha katas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Akta Tanah. Salah satu kasus terjadi pada P yang membeli sebidang tanah dari PT G yang dibuktikan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris X. Hal ini menyebabkan P kehilangan haknya. Oleh sebab itu, bagaimana pelaksanaan peralihan hak atas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang masuk ke dalam boedel pailit. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan peralihan ha katas tanah dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris yang masuk ke dalam boedel pailit. Penelitian ini  menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif, dengan jenis data sekunder, berupa bahan hukum promer, sekunder, dan tersier, serta alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, dengan metode analisa data kualitatif dan hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian, yaitu jual beli yang dilakukan dengan akta di bawah tangan yang dilegalisasi adalah tidak sah. Notaris juga memiliki tanggung jawab jabatan untuk menjaga kestabilan hukum dan menjamin terciptanya kepastian hukum dengan melakukan penyuluhan hukum.

---

ABSTRACTIt is common in Indonesia where sell-purchase activity is done under the privately made deeds signed before and attested by notary. This shows a violation which subsequently regulated in the Government Regulation Number 24 of 1997, regarding Land Registration, which stipulates that the sale of land must be proven by a deed made by and in front of the Land Drafting Officer (PPAT), as based on Article 37 paragraph (1) PP No. 24/1997. For example,  P who bought some property from PT. G has a privately made deed signed before and attested by notary X, will cause her to lose her right as an owner. Therefore, it is needed to understand the application as well as the implementation of the land use right transfer under the private deed signed by notary who gets involve with the boedel pailit. This research contains of the normative legal research which uses the law as foundation of norm, the author describes the case, seek, and process a variety of data from the document study to generate a report of research findings. The specifications of this study are descriptive analysts, because this study is expected to obtain data that clearly illustrate what is discussed in this research. While the data obtained from this research will be analyzed using qualitative methods, namely analysis of data without using statistical formulas because the data used are not in the form of numbers. Thus, what is used is only by logical explanation of the sentence based on the rules and opinions of experts. The results showed that the sell-purchase activity which privately made deed signed before and attested by notary is illegal. Furthermore, the notary has responsibilities to maintain and to ensure the concept of legal certainty by conducting legal counseling."