Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 141814 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Indria Dwintasari
"Pesatnya perkembangan situasi global hampir pasti mengakibatkan tantangan pertumbuhan ekonomi khususnya dalam industri pasar modal. Perusahaan efek sebagai salah satu pelaku pasar modal mempunyai peranan penting dalam perkembangan pasar modal, termasuk di Indonesia. Dalam pelaksanaannya untuk mengatur perusahan efek di Indonesia Bapepam dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau sekarang peranannya digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-334/BL/2007, Peraturan Nomor V.A.1 tentang Perizinan Perusahaan Efek.
Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia, membuat direksi suatu perusahaan efek melakukan langkahlangkah strategis dalam mendapatkan keuntungan. Meskipun demikian, segala tindakan direksi tidak boleh melanggar kewenangan yang diberikan kepadanya sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Tesis ini akan membahas tentang direksi perusahaan efek yang melakukan tindakan diluar kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya izin usaha perusahaan efek (analisa pencabutan izin usaha PT Reliance Asset Management) dan peranan OJK untuk melindungi perusahaan efek terhadap penyalahgunaan kewenangan direksi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan wawancara untuk mendukung data primer.
Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa perusahaan efek yang izin usahanya dicabut oleh OJK karena direksi perseroan yang melakukan penyalahgunaan kewenangan yang diberikan kepadanya, dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan keberatan kepada Bapepam-LK/OJK dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, kedua upaya hukum tersebut tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam hal perlindungan terhadap perusahaan efek, peranan OJK tersebut ditunjukkan dengan cara mewajibkan semua transaksi yang terjadi dalam pasar modal harus dilaporkan kepada OJK dan OJK juga memberikan sanksi atas keterlambatan pelaporan tersebut.

Global condition rapid development causes challenge to economic growth, particularly in capital market industries. As one of main component of capital market, securities companies play significant roles in the development of capital market, including Indonesian. In performing its supervisory duty over Indonesian securities companies, BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) or currently replaced by Otoritas Jasa Keuangan (OJK) has issued the Decision of Head of Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Number Kep-334/BL/2007, Regulation Number V.A.1 on License for Securities Companies.
Due to fast growing of Indonesian capital market, board of director of securities companies is urged to take strategic measures to obtain profit. Although, in doing so, the board of director is prohibited to exceed their authority granted toward them, as stipulated in Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.
This thesis is prepared to elaborate action conducted by board of director beyond their authority, that caused revocation of business license of securities company (analysis on the business license revocation of PT. Reliance Asset Management) and role of OJK in protecting securities company from misuse of authority of its board of director. The method used in this research is yurudis normative with perspective approach by using secondary data based on literature and interview in order to complement the primary.
From the analysis, it is understood that securities company whose business license is revoked by OJK due to its board of director's misuse of authority may take legal action by submitting file objection to Bapepam - LK/OJK and file lawsuit to Administration Court (Pengadilan Tata Usaha Negara). However, the mentioned legal actions may not be conducted at the same time. In term of protection to the securities company, the role of OJK is shown by obligating any securities company to report all of its capital market transactions to OJK and OJK may impose any necessary penalties toward late submission of such report.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43057
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naura Alifa
"Berkembangnya pasar modal menjadikan pasar modal mengemban peran yang cukup signifikan bagi pertumbuhan perekonomian pada masa modern saat ini. Salah satu kegiatan di dalam pasar modal sendiri adalah kegiatan perdagangan instrumen keuangan jangka panjang salah satunya adalah Pinjam-Meminjam Efek. Pinjam-Meminjam Efek hadir sebagai fasilitas yang dimanfaatkan bagi pemberi pinjaman yang ingin meminjamkan kepemilikan Efeknya dan pelaku Transaksi Short-Selling agar dapat melakukan Transaksi Short-Selling. Meskipun Transaksi Short-Selling sendiri memiliki kedua sisi pro dan kontra, Pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling merupakan hal yang kerap dilakukan pada pasar modal di Indonesia dan perlu untuk diketahui lebih lanjut bagaimanakah implementasi mengenai pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling di Indonesia. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis-normatif yang akan diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum pasar modal yakni terkait dengan Pinjam-Meminjam Efek dan Transaksi Short-Selling yang berlaku di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis memberikan hasil bahwa masih terdapat beberapa regulasi terkait dengan Pinjam-Meminjam Efek dan Transaksi Short-Selling yang berlaku di Indonesia yang belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang terkait di dalam transaksi tersebut. Lebih lanjut, belum terdapat regulasi khusus mengenai risiko dan upaya penyelesaian risiko atas pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling di Indonesia. Atas hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa harus diatur lebih khusus lagi khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi pihak-pihak terkait dan upaya penyelesaian risiko atas pemanfaatan fasilitas Pinjam-Meminjam Efek dalam Transaksi Short-Selling di Indonesia.

The development of the capital market has made capital market plays a significant role for economic growth in modern times. One of the activities in the capital market itself is trading activities in long-term financial instruments, one of which is Securities Lending and Borrowing. Securities Borrowing and Lending is a facility that is used by lenders who want to lend their Securities ownership and those who do Short-Selling Transactions to be able to do Short-Selling Transactions. Although the Short-Selling Transaction itself has both pros and cons, the use of the Securities Borrowing and Lending Facility in a Short-Selling Transaction is something that is often done in the capital market in Indonesia and it is necessary to know more about how to implement the use of the Securities Borrowing and Lending facility in Short-Selling Transactions in Indonesia. In this study, the research method used by the author is juridical-normative which will be examined based on the laws and regulations related to capital market law, namely those related to Securities Borrowing and Lending and Short-Selling Transactions that apply in Indonesia. Research conducted by the author shows that there are still several regulations related to Securities Lending and Borrowing and Short-Selling Transactions that apply in Indonesia that have not provided adequate legal protection for the parties involved in the transaction. Furthermore, there are no specific regulations regarding risks and risk settlement efforts on the use of Securities Borrowing and Lending in Short-Selling Transactions in Indonesia. For this reason, the authors conclude that it must be regulated more specifically with regard to legal protection for related parties and efforts to resolve the risk of utilizing Securities Borrowing and Lending facilities in Short-Selling Transactions in Indonesia."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizki Kartika Maharani
"Berdasarkan data PT KSEI, sampai dengan 30 April 2021, masih terdapat 2.724.008.172.889 saham dalam bentuk warkat. Dalam rangka mendorong likuiditas perdagangan, PT KSEI berupaya untuk memenuhi rekomendasi CPSS-IOSCO untuk melakukan dematerialisasi secara menyeluruh bagi efek bersifat ekuitas di pasar modal Indonesia. Penerapan dematerialisasi efek akan mengubah bentuk efek menjadi tidak berwujud dan dialihkan ke dalam sistem pemindahbukuan. Saat ini, bukti kepemilikan saham dalam bentuk warkat masih dimungkinkan dalam Undang-Undang Pasar Modal karena tidak mewajibkan Emiten dan/atau Perusahaan Publik untuk mencatatkan Efeknya di Bursa Efek dan masih memungkinkan penyelesaian transaksi dengan serah terima fisik efek. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal terdapat kewajiban melakukan pencatatan efek bersifat ekuitas di Bursa Efek dan pendaftaran di penitipan kolektif oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), sehingga Efek tidak lagi diterbitkan dalam bentuk warkat. Sedangkan bagi efek warkat yang telah terbit dilakukan dengan melakukan konversi atas Efek warkat ke pencatatan elektronik. Dalam proses pengalihan saham kepada bentuk pencatatan elektronik, Efek warkat yang dititipkan di Kustodian (Perusahaan Efek dan Bank Kustodian) dengan status unclaimed assets merupakan tantangan dalam penerapan dematerialisasi efek secara penuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analisis, sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Konsep dematerialisasi efek belum dapat diselenggarakan secara menyeluruh, sehingga perlu dilakukan harmonisasi pada tingkat Undang-Undang. Penanganan dan pengelolaan unclaimed assets yang menjadi hambatan penerapan dematerialisasi membutuhkan penguatan peran Balai Harta Peninggalan yang secara Undang-Undang diberikan kewenangan untuk mengurus dan menyelesaikan aset yang tidak diketahui pemiliknya serta peran Otoritas Jasa Keuangan yang berdasarkan kewenangannya dapat mengatur penanganan dan pengelolaan unclaimed assets.

Based on data from PT KSEI, as of April 30, 2021, the scrip form of shares was 2,724,008,172,889 shares. In order to encourage trading liquidity, PT KSEI strives to comply with the CPSS-IOSCO recommendation to carry out a complete dematerialization of equity securities in the Indonesian capital market. Principles of Financial Market Institution principle 11 stated that the Central Securities Depository (CSD) must maintain securities in an immobilised or dematerialised form for their transfer by book entry. The implementation of securities dematerialization will change the form of securities to become intangible and be transferred to the book-entry system. Currently, the scrip form is still possible under the Capital Market Law because it does not require registration on the Stock Exchange and allows securities settlement with physical handover. In the Regulation of the Financial Services Authority (POJK) regarding the Implementation of Activities in the Capital Market Sector, there is an obligation to register equity securities on the Stock Exchange and on the collective registration by the Central Securities Depository (LPP), so that securities are no longer issued in scrip form. Meanwhile, for scrip securities that have been issued, it is done by converting the scrip form into electronic records. In the implementation, the scrip form deposited in Custodians (Securities Companies and Custodian Banks) with unclaimed assets status is a challenge to fully implement the securities dematerialization. This study uses normative juridical research methods and descriptive analysis. The data source used is secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The concept of dematerialization has not been fully implemented, so it is deemed necessary to regulate at the level of the law. The handling and management of unclaimed assets require strengthening the role of the Balai Harta Peninggalan which is authorized to manage unclaimmed assets and strengthening the role of the Otoritas Jasa Keuangan that authorized to regulate the handling and management of unclaimed assets."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Wirayudha Nugraha
"Perlindungan hukum terhadap investor diperlukan agar perkembangan dalam pasar modal menjadi signifikan dikarenakan kepercayaan invetor . Namun, investor sering mengalami kerugian akibat kejahatan pasar modal. Berdasarkan hal itulah maka OJK berinisiasi untuk membentuk Peraturan OJK No. 65 /POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal. Pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor ini terinspirasi dari Securities and Exchange Commision (SEC) di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Bahan pustaka atau data sekunder yang dimaksud diantaranya adalah peraturan perundang-undangan, asas-asas, penggunaan pendekatan yuridis dan perbandingan hukum. Pengembalian keuntungan tidak sah di Amerika Serikat pernah mengalami perdebatan apakah pengembalian keuntungan tidak sa merupakan equitable remedy atau penalty. Namun, sejatinya pengembalian keuntungan tidak sah memberikan perlindungan hukum kepada investor di Amerika Serikat dengan serangkaian pengaturannya. Begitupun juga POJK mengenai Pengembalian Keuntungan Tidak Sah dan Dana Kompensasi Kerugian Investor di Bidang Pasar Modal ini yang menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap investor atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di pasar modal, karena bentuk perintah dalam POJK ini dinilai efektif, proporsional, dan dapat bersifat preventif. Penulis memberikan saran kepada tesis ini yaitu harus lebih memperhatikan kerangka teoritis terhadap POJK ini dan juga Peraturan pelaksana dari penetapan POJK ini lebih memperinci mengenai kriteria Pihak yang melakukan pelanggaran pasar modal agar tidak menjadi multitafsir dikemudian hari.

Legal protection for investors is needed so that developments in the capital market become significant due to investor confidence. However, investors often experience losses due to capital market crimes. Based on this, OJK took the initiative to form OJK Regulation No. 65 /POJK.04/2020 concerning Returns of Unauthorized Profits and Compensation Funds for Investors' Losses in the Capital Market Sector. This invalid return on profits and an investor's compensation fund was inspired by the Securities and Exchange Commission (SEC) in the United States. This study uses a normative juridical method, which is a type of research that uses library materials or secondary data. Library materials or secondary data that are meant include laws and regulations, principles, use of a juridical approach and comparative law. Disgorgement in the United States has experienced debates whether disgorgement is an equitable remedy or penalty. However, disgorgement actually provides legal protection to investors in the United States with a series of arrangements. Likewise, the POJK regarding Unauthorized Returns of Profits and Compensation Fund for Investor Losses in the Capital Market Sector is a form of legal protection for investors for losses arising from violations of laws and regulations in the capital market, because the form of orders in the POJK is considered effective, proportional, and can be preventive. The author provides suggestions for this thesis, namely that it must pay more attention to the theoretical framework of this POJK and also the implementing regulations of the determination of this POJK in more detail regarding the criteria for parties who commit capital market violations so that they do not become multiple interpretations in the future."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sofha Salsabila
"Tesis ini membahas permasalahan hukum yang timbul dari Initial Public Offering (IPO) startup company di pasar modal Indonesia, dengan membandingkan praktik dan regulasi di Amerika Serikat dan China. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh startup company Indonesia dalam melakukan IPO, serta memberikan rekomendasi hukum untuk meningkatkan daya saing dan perlindungan bagi pemodal dan investor. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum doktrinal dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang- undangan, dokumen resmi, literatur, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan IPO startup company di Indonesia, antara lain: ketidaksesuaian kriteria emiten, ketidaksiapan infrastruktur pasar modal, ketidakjelasan status hukum dan kepemilikan saham, serta potensi konflik kepentingan dan manipulasi pasar. Penelitian ini juga menemukan bahwa Amerika Serikat dan China memiliki praktik dan regulasi yang berbeda dalam mengatur IPO startup company, yang dapat memberikan inspirasi bagi Indonesia untuk melakukan reformasi hukum pasar modal. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah, otoritas pasar modal, bursa efek, dan startup company Indonesia untuk memfasilitasi IPO startup company di Indonesia, seperti: merevisi kriteria emiten, memperkuat infrastruktur pasar modal, memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pemodal dan investor, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum pasar modal.

This thesis discusses the legal issues arising from the Initial Public Offering (IPO) of start-up companies in the Indonesian capital market, by comparing the practices and regulations in the United States and China. The purpose of this research is to identify the challenges and opportunities faced by Indonesian start-up companies in conducting IPOs, as well as to provide legal recommendations to improve the competitiveness and protection of capital providers and investors. The research method used is doctrinal law using secondary data such as legislation, official documents, literature, and case studies. The research results show that there are several legal issues related to the IPO of start- up companies in Indonesia, such as: inconsistency of issuer criteria, unpreparedness of capital market infrastructure, ambiguity of legal status and share ownership, and potential conflicts of interest and market manipulation. This research also finds that the United States and China have different practices and regulations in regulating the IPO of start-up companies, which can provide inspiration for Indonesia to carry out capital market law reform. This research recommends some legal steps that can be taken by the government, capital market authorities, stock exchanges, and Indonesian start-up companies to facilitate the IPO of start-up companies in Indonesia, such as: revising issuer criteria, strengthening capital market infrastructure, providing legal certainty and protection for capital providers and investors, as well as improving supervision and enforcement of capital market law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Miftahul Jannah
"Penelitian ini bertujuan untuk melihat reaksi pasar modal Indonesia terhadap penerbitan Indeks SRI-KEHATI pada tahun 2009 sampai tahun 2016 enam belas periode. Reaksi pasar dilihat dari variabel abnormal return, trading volume activity, dan proportional bid-ask spread. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat reaksi yang positif dan signifikan dari pasar modal Indonesia terhadap penerbitan Indeks SRI-KEHATI jika diukur dengan variabel trading volume activity dan proportional bid-ask spread. Akan tetapi, reaksi yang terjadi tidak konsisten untuk setiap periode pengamatan. Sedangkan variabel abnormal return menunjukkan reaksi yang tidak signifikan.

This study aims to examine the reaction of Indonesian capital market to the issuance of SRI KEHATI Index in 2009 until 2016 sixteen periods. The market reaction is seen from abnormal return, trading volume activity, and proportional bid ask spread. The results show that there is positive and significant reaction of Indonesian capital market to the issuance of the SRI KEHATI Index if measured by variables trading volume activity, and proportional bid ask spread. However, the reaction is inconsistent for each observation period. Variable abnormal return shows insignificant reaction towards the announcement of the index.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhanny Auryan
"Tesis ini membahas mengenai mengenai pengaruh sengketa hukum emiten atau calon emiten yang akan melakukan penawaran umum serta membahas mengenai upaya-upaya Bapepam terkait dengan upaya preventif atau pencegahan agar tidak terjadi kerugian bagi pihak manapun termasuk investor publik dan juga upaya represif atau penyelesaian terhadap akibat yang ditimbulkan dari pengaruh padanya sengketa hukum yang awalnya diprediksikan tidak akan mempengaruhi kelangsungan perusahaan emiten dalam menjalankan usahanya tetapi setelah pernyataan pendaftaran sudah efektif dan penawaran umum telah dilaksanakan terjadi dampak terhadap kelansungan bisnis perusahaan emiten tersebut.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk menemukan masalah (problem finding) untuk kemudian menuju pada suatu penelitian untuk mengatasi masalah (problem solution). Permasalahan timbul apabila setelah melakukan penawaran umum, sengketa hukum emiten tersebut berdampak terhadap perseroan sehingga investor yang melakukan investasi secara tidak langsung mengalami kerugian, sehingga dalam hal ini perseroan dapat dimintakan pertanggungjawabannya. namun untuk itu Bapepam harus terlebih dahulu melakukan upaya-upaya yakni pemeriksaan dan penyelidikan terhadap permasalahan tersebut apakah ada indikasi pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dalam proses penawaran umum. Penelitian ini dibahas mengenai penyelesaian jika terjadi dampak yang disebabkan oleh sengketa hukum emiten tersebut yang terjadi setelah penawaran umum dilakukan.

This tesis discusses concerning effect from lawsuit of emiten or emiten candidate which will do the initial public offering and discusses about efforts of BAPEPAM are concern of preventive effort or determend in order to not occur loss for anyone included public investor dan other represive effort or completion with effect that caused from influence going concern emiten in operate their business, but then after declare registration already effective dan initial public offrering have done with effect to going concern emiten.
Method of research that used in this research is method of research literature aims to solve the problem. Afterwards going to the research to get the solution. The problems appear if after doing intial public offering, lawsuit emiten will effect with company with the result in this case company could demanded responsibility, however for that BAPEPAM must do the effort for the first, that is inspection dan investigation with that problem whether there is indication of infraction with opening principle in initial public offering. This research will discuss about solving if effect occured because of lawsuit emiten that happen after initial public offering have done.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T26270
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Diah Maretha Rizkie Sitta Devi
"Skripsi ini membahas mengenai pola pemilihan pendanaan perusahaan yang dikaitkan dengan pertumbuhan perusahaan berdasarkan Pecking Order Theory pada perusahaan sektor nonkeuangan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2002 s.d. tahun 2013.
Sampel penelitian diambil dengan menggunakan metode purposive sampling dan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang diperoleh dari Thomson Reuters Eikon dan situs resmi Bursa Efek Indonesia dengan teknik estimasi berdasarkan Ordinary Least Squares (OLS).
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan sektor nonkeuangan lebih memilih menggunakan pendanaan eksternal berupa penerbitan saham dan utang dalam pemenuhan kebutuhan investasi daripada pendanaan internal. Oleh karena itu, pola pemilihan pendanaan perusahaan sektor nonkeuangan di Indonesia tidak sesuai dengan Pecking Order Theory.

This undergraduate thesis discusses about the pattern of firm’s financial choices associated with firm growth based on the Pecking Order Theory in non-financial firms that have been listed in Indonesia Stock Exchange from year 2002 to 2013.
The sample in this study was obtained by the use of purposive sampling method and used secondary datas from financial statements and annual reports obtained from Thomson Reuters Eikon and the official website of the Indonesia Stock Exchange. The estimation techniques used in this study was based on Ordinary Least Squares (OLS).
The results of this study showed that most of non-financial
firms prefer to use external financing (by issuing stock and debt) to internal financing in terms of financing their businesses. Therefore, the pattern of firm’s financial choices of non-financial firms in Indonesia isn’t in accordance with the Pecking Order Theory.;;"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S58206
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fransisca Noviyanthy
"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan¬larangan, dan teknis pada aktivitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjadinya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities dapat dimintai tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya karena Eurocapital tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai Manajer Investasi.

This mini thesis is the legal research with a normative juridical approach method that is descriptive and perspective analytical. In this mini thesis, a writer discussed about Authority of the Capital Market Supervisory Board and the Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam) of the Fund Managers Business License Revocation. In conducting its work, the Fund Managers is supervised by the Capital Market Supervisory Board. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) is the institution with the highest authority in the supervision of capital markets and development of capital markets. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) to monitor the implementation of the Fund Manager through the instrument of legislation to give the limits of authority and responsibilities, restrictions, and technical management in the funds raised from their investors. By the issuance of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital market should be an important development of the rule of law in all the activities in the capital markets, in order to create legal certainty for the capital market. In this mini thesis concludes that PT Eurocapital Peregrine Securities may be held liable for any loss as a result of his actions, because Eurocapital does not properly fulfill its obligations as Fund Manager."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S64
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Herman Noer Rahman
"ABSTRAK
Pokok masalah thesis ini adalah pengujian efisiensi pasar modal dalam bentuk lemah (weak form) dan pengujian relevansi dividend di Bursa Efek Jakarta (BEJ).
Pasar modal efisien dalam bentuk lemah adalah pasar modal dimana harga-harga efek telah mencerminkan semua informasi historic, sehingga tidak satupun pemodal dapat memperoleh kelebihan return (pengembalian) akibat mempergunakan informasi harga historis. Model pengujian efisiensi dipergunakan Random Walk Model (Copeland dan Weston, 1979 dan Fama, 1976).
Pengujian relevansi kebijaksanaan dividend dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh penentuan proporsi earning yang akan di bagi kan kepada pemegang saham terhadap kekayaan mereka. Ada tiga model yang diaplikasikan untuk
pengujian tersebut : i. model harga E P = f ( D, R) ]; ii. model return Er = f (risi ko, DIE) ]; Generalized Functional Form (GFF). Masing-masing selanjutnya diidentifikasikan sebagai model I, model II dan model III. Model I dan II berasal dari Lee dan Forbes (1980), sedang model III dari Lee {1976).
Random walk model terdiri dari 2 tahap pengujian, yaitu pengujian distribusi return dan pengujian serial autokorelasi. Pengujian distribusi return memberikan kesimpulan bahwa bentuk distribusi tidak mengikuti distribusi normal (studentized range test). Melalui uji kurtosis bentuk kurva distribusi return adalah leptokurtik (runcing). Dan melalui uji simetri, kurva distribusi tersebut disimpulkan cendrung condong kekanan (607. dari total sampel). Distribusi return tidak mengikuti distribusi normal jugs didukung oleh hasil uji distribusi frekwensi dengan metoda chi-square. Secara keseluruhan sampel, distribusi frekwensi terbesar jatuh pada kelas minus 0,02 sampai dengan 0,00; dengan nilai frekwensi sebesar 68,40 7. Pengujian serial autokorelasi dan uji runtun (run test) secara dominan dapat disimpulkan bahwa 68 dari 70 perusahaan yang diuji tidak mengikuti random walk model. Dengan demikian disimpulkan BEJ tidak efisien dalam bentuk lemah sekalipun.
Pengujian relevansi dividend melalui model I dan II dilakukan terhadap data yang dikelompokkan atas dasar status perusahaan, jenis usaha serta gabungan (total n). Model I dan II pada dasarnya adalah untuk menentukan siknifikansi hubungan antara peubah bebas dengan peubah terikat. Sedangkan model III digunakan untuk menguji asumsi linieritas antara P dengan D dan R pada model I.
Dari aplikasi semua model di atas diperoleh hasil sebagai berikut (untuk data tahun 190E dan 1909) :
Divident relevan dalam meningkatkan kekayaan pemegang saham.
Dividend lebih disukai dari capital gain.
Risiko berhubungan dengan return (kecuali data tahun 1989).
Dividend pay-out berhubungan dengan return.
Keputusan dividend belum optimal.
Dari model III didapat pula kesimpulan bahwa hubungan atara P dengan D dan R tidaklah liniery tetapi bersifat logaritmis.
Dengan diketahuinya relevansi dividend maka pengelola keuangan akan lebih yakin atas dampak kebijaksanaan tersebut terhadap maksimasi kekayaan pemegang saham yang berpreferensi lebih menyukai dividend daripada capital gain. Dan pada akhirnya akan berpengaruh pula kepada perkembangan pasar modal. "
1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>