Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, disamping melarang berbagai bentuk perjanjian, maupun kegiatan yang dapat mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga melarang bentuk-bentuk persekongkolan yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Adapun yang menjadi pembahasan dalam Tesis ini yaitu kasus mengenai persekongkolan tender, untuk mengetahui apakah suatu tindakan persekongkolan tender merupakan tindakan yang meghambat persaingan usaha atau tidak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha menggunakan dua model pendekatan yaitu pendekatan rule of reason dan per se illegal. Pendekatan rule of reason adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Pendekatan per se illegal adalah suatu pendekatan yang menyatakan setiap perjanjian usaha atau kegiatan usaha tertentu sebagai illegal, tanpa perlu pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Rule of reason lebih memfokuskan kepada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan atau kegiatan tertentu menghambat persaingan usaha atau tidak.Pengertian persekongkolan tender pada Pasal 22 yaitu ?pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat?. Adapun persekongkolan tender dibedakan atas 3 (tiga) jenis persekongkolan, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan persekongkolan horizontal dan vertikal. Untuk mengetahui persekongkolan tender mengakibatkan atau tidak mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat perlu dibuktikan terlebih dahulu dengan menggunakan rule of reason.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada pengkajian terhadap kaidah-kaidah atau norma hukum yang terdapat dalam hukum positif maupun peraturan perundang-undangan. Larangan persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengatur pasal tersebut dalam Pedoman Pasal 22 tentang Persekongkolan Tender. Dalam penelitian ini akan dianalisa Putusan KPPU No. 06/KPPU-L/2010, No. 11/KPPU-L/2011, No. 02/KPPU-L/2012, dan No. 12/KPPU-L/2013.

---

In accordance with Law No. 5 tahun 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, defining not only prohibit some illegal agreement but also some activities, which are monopoly and unfair trade practices, and also bidding forms that resulting unfair business competition, therefore, the main focus of research is limited to bid rigging case. KPPU applies two models approach in order to know whether or not the practice against business competition law. These models are rule of reason and per se illegal approach. Rule of reason is a legal approach used by competition authorities where an attempt is made to evaluate the agreement's results or to jugde the practice in which it support or hamper the competition. Per se illegal is an illegal approach that declare certain business practice is illegal without any further evidence from the impact of business practice occured. As conclusion, Rule of reason approach is more focusing on the impact of the business practice in order to decide whether or not the practice hamper the competition business.Bid rigging definition under Article 22 Law describes that ?a business actor shall be prohibited to conspire with other parties in order to arrange and/or determine the winner of tenders, which could result in the occurence of unhealthy business competition?. Furthermore, there are three separate bid rigging which is prohibited in this Article 22. These types are horizontal collusion, vertical collusion and horizonalt-vertical collusion. This Article (Article 22) is implemented as Rule of Reason approach in order to know more about bid rigging that might result equitable or unfair business competition and this case is necessary tested before.The method used in this research is based on the judicial-normative method. This method refers to the legal norm, which can be found in both positive law and law rules. Prohibition of bid rigging is regulated in Article 22 of Law Number 5 year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business competition. KPPU also has already made a guidance in the implementation of that article, that is, Article 22 bid rigging regulation. This research analyses the judgement of KPPU No. 06/KPPU-L/2010, No. 11/KPPU-L/2011, No. 02/KPPU-L/2012, dan No. 12/KPPU-L/2013."

"Penelitian ini dilakukan untuk memahami hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha jasa freight forwarding benih bening lobster dalam memasuki pasar serta kaitannya dengan penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 menjadi acuan dalam penelitian ini karena putusan tersebut membahas kasus terkait pelanggaran persaingan usaha oleh salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang pengadaan dan pemasaran benih lobster. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hambatan masuk mempengahuhi penerapan prinsip rule of reason oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam pelaksanaan unsur pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999. Mengacu pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, Peneliti akan membatasi ruang lingkup pembahasan yang akan dianalisis lebih lanjut di dalam skripsi ini ke dalam beberapa pokok permasalahan, yaitu: (1) Bentuk hambatan masuk yang dialami oleh para pelaku usaha benih bening lobster lain dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021; (2) Pengaruh hambatan masuk dalam pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster terhadap penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999; dan (3) Evaluasi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 dalam menerapkan prinsip rule of reason pada kasus pelanggaran persaingan usaha di bidang pengadaan pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode yuridis-normatif, tipe penelitian deskriptif, pendekatan kualitatif, dan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka. Hambatan masuk yang dialami oleh para pelaku usaha nyata maupun potensial adalah hambatan masuk yang berhubungan dengan regulasi. Dalam kasus ini, terdapat regulasi untuk perizinan usaha pengeluaran benih bening lobster yang berbentuk SPWP atau SKWP. Hambatan masuk dalam pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster terhadap penerapan prinsip rule of reason dalam memenuhi unsur Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 telah secara menyeluruh memiliki dampak terhadap pemenuhan unsur Pasal 17 secara simultan. Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 telah tepat dalam menerapkan prinsip rule of reason pada kasus pelanggaran persaingan usaha di bidang pengadaan pengadaan jasa freight forwarding benih bening lobster. KPPU melakukan analisis yang komprehensif terhadap pasar dan dampak tindakan PT Aero Citra Kargo terhadap persaingan usaha.

---

This research was conducted to understand the barriers faced by puerulus freight forwarding service providers in entering the market and its relationship with the application of the rule of reason principle in fulfilling the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition. The decision of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Number 04/KPPU-I/2021 serves as a reference in this study as it discusses a case related to a violation of business competition by one of the companies engaged in the procurement and marketing of lobster seeds. Therefore, this study aims to explore how entry barriers affect the application of the rule of reason principle by the Business Competition Supervisory Commission in implementing the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999. Referring to the aforementioned background, the researcher will narrow down the scope of discussion to several key issues to be further analyzed in this thesis, namely: (1) Forms of entry barriers experienced by puerulus business entities in the Decision of the KPPU Number 04/KPPU-I/2021; (2) The influence of entry barriers in the procurement of freight forwarding service on the application of the rule of reason principle in fulfilling the provisions of Article 17 of Law No. 5 of 1999; and (3) Evaluation of the KPPU Decision Number 04/KPPU-I/2021 in applying the rule of reason principle to the case of business competition violation in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services. The research conducted by the researcher utilizes the juridical-normative method, descriptive research type, qualitative approach, and primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection tool used is literature study. The entry barriers experienced by actual and potential business entities are regulatory barriers. In this case, there are regulations for the licensing of transparent lobster seed production in the form of SPWP or SKWP. The entry barriers in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services have had an overall impact on the simultaneous fulfillment of the provisions of Article 17. The KPPU Decision Number 04/KPPU-I/2021 was appropriate in applying the rule of reason principle to the case of business competition violation in the procurement of transparent lobster seed freight forwarding services. The KPPU conducted a comprehensive analysis of the market and the impact of PT Aero Citra Kargo's actions on business competition."

"Penyelenggaraan tender merupakan salah satu kegiatan yang di dalamnya wajib menjunjung tinggi nilai persaingan sehat. Dalam praktek, salah satunya dalam tender pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu ditemukan dugaan kegiatan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) untuk menindak setiap dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat memegang peranan penting dalam kasus ini. Akan tetapi, dalam melakukan analisis terhadap temuan dan fakta dalam kasus ini KPPU terkesan tidak konsisten dan mengabaikan metode analisa yang telah diamanatkan dalam UU No. 5/1999 yaitu metode rule of reason dan mengacu kepada Pedoman KPPU tentang Pasal 22 UU Np. 5/1999 sebagai acuan minimal KPPU dalam membedah setiap dugaan kasus persekongkolan.

---

Organizing a tender is one of the activities that must contain the value of fair competition. In the practice, there was one case where the tender for the project in the Ogan Komering Ulu District Public Works Department was suspected for conspiracy activities in order to regulate and determine the winning bidder. Commission for the supervision of business competition, as an institution that is authorized by Act No. 5 of 1999 to take action against any alleged unfair business practices, play an important role in this case. However analyzing the facts in this case, the Commission seemed to be inconsistent and ignored the methods of analysis that has been mandated in the Act No. 5 / 1999. The methods ignored are rule of reason and refer to the Commission Guidelines on Article 22 of Act No. 5 / 1999 as a minimum reference of the Commission in analyze every alleged case of conspiracy."

"Kartel penetapan harga merupakan praktik yang merugikan konsumen dan mengganggu mekanisme pasar yang sehat. Dalam penelitian ini diuraikan mengenai penerapan pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap kasus kartel penetapan harga minyak goreng yang dijelaskan dalam Putusan KPPU Nomor 15/KPPUI/2022. Di Indonesia, cara untuk menentukan pengguna-an pendekatan atau analisis tersebut biasanya dilihat dari ketentuan atau bunyi pasal-pasal dimaksud. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kepastian hukum penerapan pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan analisis penerapan kedua pendekatan tersebut terhadap kasus penetapan harga minyak goreng. Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis berdasarkan bahan kepustakaan yang bersifat doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPPU menggunakan pendekatan Rule of Reason dalam menilai kasus ini, di mana penetapan harga oleh pelaku dianggap merugikan persaingan dan konsumen. Pendekatan ini mempertimbangkan konteks dan dampak dari praktik kartel terhadap pasar. Di sisi lain, pendekatan Per Se Illegal menganggap kartel penetapan harga sebagai praktik yang secara otomatis dilarang tanpa mempertimbangkan dampak atau alasan di balik praktik tersebut. Namun, dalam putusannya, KPPU lebih condong menggunakan pendekatan Rule of Reason karena kompleksitas dan konteks pasar minyak goreng yang dinilai. Hal tersebut secara konsep disebut Truncated Rule of Reason yang dipopulerkan pertama kali pada tahun 1894 di Amerika Serikat. Singkatnya, konsep pendekatan ini dapat dianalogikan sebagai suatu konsep “pencangkokan” di antara pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason. Oleh karenanya dalam kasus kartel penetapan harga, diperlukan pembuktian lebih lanjut mengenai dampak mana yang lebih besar untuk melihat efisiensi dan kesejahteraan konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Rule of Reason oleh KPPU dalam Putusan Nomor 15/KPPU-I/2022 sesuai dengan kebutuhan untuk menilai praktik kartel secara holistik, mempertimbangkan dampak dan konteks pasar. Meskipun demikian, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedua pendekatan ini agar dapat diterapkan dengan tepat dan efektif dalam kasus-kasus kartel di masa depan.

---

Price-fixing cartels are practices that harm consumers and disrupt healthy market mechanisms. This study describes the application of the Rule of Reason and Per Se Illegal approaches by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) to the cooking oil price fixing cartel case described in KPPU Decision Number 15/KPPUI/2022. In Indonesia, the way to determine the use of these approaches or analyses is usually seen from the provisions or wording of the articles in question. The problem formulations raised in this study are: How is the legal certainty of the application of Per Se Illegal and Rule of Reason approaches based on Law No. 5 Year 1999 and the analysis of the application of the two approaches to the case of cooking oil price fixing. The research method to be used in this research is normative legal research method, which involves analysis based on doctrinal literature materials. The results showed that KPPU used the Rule of Reason approach in assessing this case, where price fixing by the perpetrators was considered detrimental to competition and consumers. This approach considers the context and impact of cartel practices on the market. On the other hand, the Per Se Illegal approach considers a price-fixing cartel as a practice that is automatically prohibited without considering the impact or reasons behind the practice. However, in its decision, KPPU is more inclined to use the Rule of Reason approach due to the complexity and context of the cooking oil market being assessed. This is conceptually called the Truncated Rule of Reason which was first popularized in 1894 in the United States. In short, the concept of this approach can be analogized as a concept of "grafting" between the Per Se Illegal and Rule of Reason approaches. Therefore, in the case of a price fixing cartel, further substantiation is required as to which impact is greater in terms of efficiency and consumer welfare. The conclusion of this study shows that the application of the Rule of Reason approach by the KPPU in Decision No. 15/KPPU-I/2022 is in accordance with the need to assess cartel practices holistically, considering market impact and context. Nonetheless, there is a need for a deeper understanding of these two approaches so that they can be applied appropriately and effectively in future cartel cases."

"Pembatasan peredaran merupakan salah satu tindakan yang diatur di dalam Pasal 19 huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Untuk membuktikan apakah pelaku usaha melanggar pasal tersebut dapat digunakan pendekatan Rule of Reason untuk menganalisis tindakan dan dampak yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tulisan hukum ini menganalisis terkait penggunaan Rule of Reason oleh KPPU terhadap perkara minyak goreng kemasan pada tahun 2022. PT Salim Ivomas Pratama, Tbk merupakan salah satu dari banyak pelaku usaha yang dinyatakan membatasi peredaran dengan tidak merealisasikan jumlah volume produksi minyak goreng kemasan premium yang sama dengan volume pembelian Crude Palm Oil (CPO). KPPU menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT Salim Ivomas Pratama, Tbk bersama dengan pelaku usaha lain melanggar Pasal 19 huruf c dan mengakibatkan dampak negatif pada masyarakat serta terhadap persaingan usaha. Tulisan hukum ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dan menggunakan Teori Penguasaan Pasar. Menurut hasil penelitan dalam tulisan hukum ini, penggunaan Rule of Reason dan Bukti Ekonomi oleh KPPU telah tepat untuk menentukan kualifikasi pelanggaran, namun diperlukan kehati-hatian dan pendalaman ilmu mengingat ambiguitas ataupun ketidakpastian dari Bukti Ekonomi. Kemudian diketahui bahwa Peraturan Kementerian Perdagangan yang kerap berganti dalam waktu singkat mengakibatkan ketidakpastian dan kerugian kepada berbagai pihak dalam perkara minyak goreng.

---

Distribution restriction is one of the actions regulated in Article 19 letter c of Law Number 5 of 1999. To prove whether a business actor has violated this article, the Rule of Reason approach can be used to analyze the actions and impacts carried out by the business actor. This thesis analyzes the use of the Rule of Reason by the KPPU (Commission for the Supervision of Business Competition) regarding the case of packaged cooking oil in 2022. PT Salim Ivomas Pratama, Tbk is one of many business actors who have been found to restrict the distribution by not realizing the same volume of production of premium packaged cooking oil as the volume of Crude Palm Oil (CPO) purchases. The KPPU stated that the actions taken by PT Salim Ivomas Pratama, Tbk together with other business actors violated Article 19 letter c and had a negative impact on society and on business competition. This thesis is written using the doctrinal research method and uses the Market Power Theory. According to the results in this thesis, the use of the Rule of Reason and Economic Evidence by the KPPU has been accurate to determine the qualification of the violation, but thorough analyzes and deepening of knowledge are needed considering the ambiguity or uncertainty of Economic Evidence. Then it was known that the Regulation of the Ministry of Trade which often changed in a brief time resulted in uncertainty and losses for various parties in the cooking oil case."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan pendekatan rule of reason dan state action doctrine dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dengan menggunakan studi kasus Putusan KPPU No. 09/KPPU-L/2016 mengenai praktek monopoli yang dilakukan oleh Perusahaan Gas Negara dan Putusan KPPU No. 09/KPPU-I/2018 mengenai dugaan kartel garam industri yang dilakukan oleh 7 perusahaan importir garam pada tahun 2015. Adapun metode penelitian yang diguanakan adalah pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan studi kasus serta menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) PGN hanya dapat melaksanakan kegiatan monopoli atau pemusatan kegaitan yang menguasai hajat hidup orang banyak apabila diatur oleh UU; 2) Rule of reason dalam kasus kartel garam sudah diterapkan dengan baik, karena KPPU telah melakukan analisis terhadap dampak terjadinya kartel kepada pasar dan konsumen. Namun dalam kasus monopoli oleh PGN, penerapan rule of reason tidak diterapkan secara maksimal. Karena penenentuan harga jual yang dilakukan PGN merugikan konsumen serta tidak mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen; dan 3) Penerapan state action doctrine dalam kasus monopoli oleh PGN belum diterapkan secara maksimal, karena PGN tidak memiliki cukup dasar hukum untuk dapat dikecualikan dari UU No. 5 Tahun 1999.

---

This thesis discusses the implementation of the rule of reason approach and the state action doctrine in Competition Law in Indonesia, by using case studies of KPPU Decision No. 09/KPPU-L/2016 concerning monopoly practices which held by the State Gas Company (PT. PGN) and KPPU Decision No. 09/KPPU-I/2018 regarding the alleged industrial salt cartel conducted by seven salt importing companies in 2015. The applied research method for this thesis was a juridical-normative approach using case studies, theories, concepts, the principles of law, and the applicable laws and its regulations. The conclusions obtained are: 1.) PGN can only carry out monopolistic activities or concentration of activities controlling the lives of many people if regulated by the law; 2.) KPPU has implemented Rule of Reason in the salt cartel cases, by analyzing the impact of the cartel on the market and consumers. However, in the case of monopoly by PGN, the application of the rule of reason was not well-implemented, since the determination of the selling price conducted by PGN is detrimental to consumers and did not take into account the purchasing power of consumers; and 3.) The application of the state action doctrine in the monopoly case by PGN has not been well-implemented as well, as PGN does not have a sufficient legal basis to be exempted from Law No. 5 of 1999."

"Rule of Reason adalah suatu pendekatan untuk mengevaluasi akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu guna menentukan apakah bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Terkait dengan pembuktian kartel, kelebihan pendekatan ini adalah menggunakan analisis ekonomi dalam membuktikan eksistensi dari perjanjian kartel antar pelaku usaha. Namun di sisi lain, penggunaan analisis ekonomi (yang merupakan bukti tidak langsung) masih merupakan kontrovensi, tidak hanya karena sifatnya yang memiliki ambiguitas, namun karena metode-nya yang belum diatur secara tegas dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode yang digunakan oleh KPPU dalam membuktikan kartel dengan mengacu pada Peraturan KPPU mengenai Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 UU No.5/99 sebagai acuan minimum bagi KPPU dalam pembuktian kartel. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisa validitas penggunaan analisa ekonomi berdasarkan hukum di Indonesia.

---

Rule of reason is a legal approach by competition authorities or the courts where an attempt is made to evaluate the pro-competitive features of a restrictive business practices against its anti-competitive effects in order to decide whether or not the practices should be prohibited. In term of cartel detection, one of many advantages of rule of reason approach is the use of an economic analysis to prove the existence of a gentlemen's agreement among the alleged cartel members. However, on the other hand, the use of economic analysis (which is an indirect evidence), still remains controversy, not only because its ambiguity, but also its method has not yet clearly been regulated under Indonesian Law. This research is to analyze the method employed by Commission (KPPU) in proving alleged case of cartels according to Commission Guidelines on Article 11 of Act No. 5 / 1999 as minimum reference of the Commission in proving cartels. This research is also to examine the validity of economic analysis according to national law system."

"Tesis ini membahas penerapan pendekatan rule of reason dalam hukum persaingan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan desain preskriptif dan menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya Yang menjadi permasalahan adalah mengapa pendekatan rule of reason perlu dilakukan dalam penyelesaian perkara persaingan usaha, bagaimana pendekatan rule of reason tersebut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan KPPU dalam memutuskan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara rule of reason. Pendekatan rule of reason pada prinsipnya adalah pendekatan yang mengetengahkan analisis atas dampak terhadap persaingan dari suatu perilaku atau tindakan pelaku usaha, setidaknya untuk melihat manfaat ekonomi dan kebaikannya bagi persaingan itu sendiri. Pendekatan rule of reason diperlukan dalam rangka menguji manfaat ekonomis dan kebaikan dari suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka pencapaian efisiensi ekonomi secara makro. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak mengatur secara eksplisit mengenai pendekatan rule of reason tersebut, namun penerapan rule of reason dapat ditelusuri dari 3 (tiga) hal yaitu: dari tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dari rumusan masing-masing pasal larangan, dan dari tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Rule of reason dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lebih luas dibanding praktek di negara lain, tidak hanya mencakup analisis dampak, tetapi juga mencakup cara bersaing. Putusan Nomor 06/KPPU- L/2004, Putusan Nomor 02/KPPU-L/2005, dan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 telah menyuguhkan bukti-bukti analisis atas dampak terhadap persaingan dan juga potensi dampak atas suatu perilaku atau tindakan Terlapor. Putusan Nomor 06/KPPU- L/2004 dan Putusan Nomor 07/KPPU-L/2007 telah menyajikan bukti analisis ekonomi berupa penurunan penjualan dan terjadinya harga serta keuntungan yang eksesif sebagai penguat telah terjadinya dampak negatif terhadap persaingan.

---

This thesis discussed the implementation of rule of reason approach on the competition law, particularly of the Law Number 5 Year 1999 Conceming Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study use normative juridical research method with prescriptive design and use secondary data as data resources. The problem are why rule of reason approach need to be done in the business competition case settlement, how is the rule of reason approach in the Law Number 5 Year 1999, and what other matters that become the KPPU’s judgments to resolve the Law Number 5 Year 1999 violation according to rule of reason. Basically rule of reason approach is an approach that set forth deeper analysis to determine if the competition law violation occurred or not. That analysis intended to find out the impact that happens on the competition, at least to observe the economic benefit and its advantages to the competition itself. Rule of reason approach needed to examine the economic advantage and the goodness of a behavior or act whom done by business subject to achieve macro economic efficiency. The Law Number 5 Year 1999 not explicitly rules the rule of reason approach, but the rule of reason approach can be traced from 3 (three) matters, which are: from the Law Number 5 Year 1999 establishment goals, the formulation of each prohibition articles, and the KPPU duties. The Number 06/KPPU-L/2004 verdict, Number 02/KPPU-L/2005 verdict, and the Number 07/KPPU-L/2007 verdict have confirmed the analysis of the impact which happen already or might happen as the effect from the behavior or the act of its Reportee. In particular, the Number 06/KPPU-L/2004 Verdict and the Number 07/KPPU-I/2007 Verdict present economic analysis in the form of sales declines and the excessive price and profit as the reinforcement that the negative impact on competition has occurred."

"Barrier to entry merupakan suatu hal yang tidak melanggar hukum karena terbentuk secara alamiah dan juga umumnya diatur Pemerintah untuk membuat suasana yang kondusif dalam persaingan usaha serta mensejahterakan rakyat. Akan tetapi, terdapat bentuk-bentuk diskriminasi yang juga merupakan barrier to entry, dalam hal ini dapat juga sebagai suatu hal yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999, khususnya pasal 19 terkait dengan konsep Rule of Reason. Tesis ini membahas permasalahan mengenai bentuk-bentuk barrier to entry yang bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan konsep Rule of Reason. Tesis ini juga membahas mengenai barrier to entry terhadap suatu pasar ditinjau dari pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait perkara jasa pelayanan taksi Bandara Hasanuddin Makassar dan taksi Bandara Juanda Surabaya. Penelitian Tesis ini menggunakan metode deskriptifanalisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat bentuk-bentuk barrier to entry yang bertentangan dengan pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan konsep Rule of Reason, yakni hambatan yang terkait dengan sunk cost (biaya tertanam) dan investasi awal yang besar, tindakan-tindakan yang diciptakan oleh perilaku perusahaan lama, keputusan/regulasi suatu perusahaan, pembatasan akses terhadap Konsumen dan regulasi oleh Pemerintah. Sebagian hambatan tersebut juga terdapat pada putusan KPPU terkait perkara jasa pelayanan taksi Bandara Hasanuddin Makassar dan taksi Bandara Juanda Surabaya.

---

Barrier to entry is a matter that does not violate the law because it occurs naturally and generally set by the Government to create a conducive atmosphere in the competition and the welfare of the people. However, there are other forms of discrimination that are also barrier to entry. In this case, it violates the Law No. 5 of 1999, specifically article 19 related to the concept of the Rule of Reason. This thesis discusses the issues concerning the forms of barrier to entry that violate article 19 of Law No. 5 of 1999 relating to the concept of the Rule of Reason . This thesis also discusses the barrier to entry to the market in terms of article 19 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition matters related to services taxi cab in Hasanuddin Airport Makassar and in Surabaya Juanda Airport. This thesis research uses descriptive - analytical method. The results of this study concluded that there are other forms of barrier to entry that violate article 19 of Law No. 5 of 1999 relating to the concept of the Rule of Reason, the barriers associated with sunk costs (embedded costs) and a large initial investment, action that created by the behavior of the incumbent company, the decision/regulation of an company enterprise, restrictions on access to consumers and regulation by the Government. Most of these barrier to entry are also present in the case related to the Commission's decision of taxi services Hasanuddin Airport Makassar and Surabaya Juanda Airport taxi."