Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisa putusan badan peradilan mengenai perlindungan hukum bagi pihak ketiga beritikad baik dalam hal terjadi pengalihan piutang (cessie). Permasalahan yang dibahas adalah mengenai sah tidaknya pengalihan piutang yang dimiliki oleh BPPN terhadap PT TPN dengan cara cessie kepada PT VBP dan oleh PT VBP kemudian dialihkan kepada AFL, serta perlindungan hukum yang diberikan oleh KUHPerdata dan Hakim terhadap AFL selaku pihak ketiga beritikad baik. Mulai dari tingkat Pengadilan Negeri hingga Peninjauan Kembali, AFL dinyatakan sebagai pembeli beritikad baik dan patut mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya kekonsistenan hakim dalam memutus perkara ini, telah tercipta adanya kepastian hukum bagi seorang pembeli beritikad baik yang wajib dilindungi oleh hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan para hakim di Indonesia agar terus memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga beritikad baik sehingga tercipta kepastian hukum di Indonesia.

---

The focus of this thesis is to analyze the courts' decision on legal protection of third parties in good faith in terms of receivables transfer (cessie). The main issues that would be discussed are in regards to validity of receivables transfer of Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) to PT TPN by way of cessie to PT VBP, and from PT VBP further transferred to AFL, as well as the legal protection provided by Indonesian Civil Code and the Judge to AFL as a third party acting in good faith. Starting from District Court to Reconsideration level, AFL is declared as purchaser with good faith and therefore it deserves legal protection. The consistency of Judges in deciding this case has created legal certainty for a purchaser with good faith that must be protected by law. The method used in this research is normative juridical research. The conclusion of this study suggests the judges in Indonesia continues to provide legal protection to third parties acting in good faith so as to create legal certainty in Indonesia."

"Tesis ini berisi dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana peran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai sarana restrukturisasi utang bagi PT Kertas Leces (Persero) terhadap para kreditornya?dan bagaimana perlindungan kepentingan para Kreditor dan Debitor pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Kertas Leces (Persero)? Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif, tujuan dari penelitian ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan gambaran mengenai peran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai sarana restrukturisasi utang. Di samping itu, diharapkan dapat berguna ketika suatu perusahaan dipailitkan. PT Kertas Leces merupakan salah satu BUMN di bidang industri kertas yang berlokasi di Jawa Timur dan dibangun pada tahun 1939 dengan kapasitas produksi cukup baik, namun pada kurun beberapa tahun belakangan ini perusahaan selalu mengalami kerugian yang disebabkan oleh permasalahan struktural yaitu masalah operasional dan masalah finansial. Perusahaan mengalami akumulasi kerugian sejumlah Rp 1,7 triliun yang berlangsung sejak tahun 1991 sampai dengan Desember 2013. Di samping itu, PT Kertas Leces (Persero) menanggung utang sebesar Rp 2,1 triliun, sehingga PT Kertas Leces (Persero) mengalami kesulitan dalam membayar utangnya, hingga oleh dua kreditornya perusahaan digugat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta sesuai dengan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 05/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/2014/PN.Niaga.Sby diputus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Meskipun demikian, PT Kertas Leces (Persero) masih memiliki prospek dengan adanya aset, SDM dan pasar untuk kedepannya. Dengan adanya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dilakukan langkah-langkah restrukturisasi utang bagi kreditor PT Kertas Leces (Persero). Bahwa peran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai sarana restrukturisasi utang adalah sangat besar peranannya, karena dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka perusahaan yang secara fundamental masih dalam keadaan baik seperti PT Kertas Leces (Persero) tidak perlu dinyatakan pailit namun diresrtrukturisasi utangnya. PT Kertas Leces (Persero) agar melakukan langkah restrukturisasi secara maksimal guna membayar utangnya kepada Kreditor dan terhindar dari kepailitan.

---

This thesis mainly discusses about two issues. Firstly, how does PKPU function as debt restructurisation institution for the debtor of PT Kertas Leces (Persero)?. Secondly, how does the law protections of the debtor and creditors while PKPU period?. This research is conducted on a juridis normative method, the purpose of this research is to give an overview of PKPU's function as a debt restructurisation institution. Besides, could give explanation of PKPU's as the way to resist liquidation and bankrupt PKPU's has important function, because if there a company fundamentanly feasible in case of PT Kertas Leces (Persero) does not necessary being bankrupt. Otherwise, the company makes debt restructurisation. Restructisation of PT Kertas Leces (Persero) would be restricted a bankrupt. PT Kertas Leces (Persero) is State Owned Enterprises which field in paper production located at East Java in 1939, the production of paper was excelent, unfortunately the company have been through capital lost which caused by both operation and financial problems. The company has negatif equity in 1999 until on Desember 2013. Besides, PT Kertas Leces (Persero) has debt Rp 2,1 triliun therefore PT Kertas Leces (Persero) difficulty for pay the debt, then the creditors sending suspension of payment lawsuit. Based on Court of Trading Ruling Number 05/ Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/2014/PN.Niaga.Sby decided suspension of payment. However, PT Kertas Leces (Persero) still has prospect with their asset, human resources and market further. Suspension of payment could restrict a bankrupcty and debt resctructurisation for creditors and it has important function, because of if there is a company which still good fundamentaly as PT Kertas Leces (Persero) does not have to bankrupcty but restructuring the debt. PT Kertas Leces (Persero) should give the best way for restructuring their debt so rectrict the bankrupcty."

"Dalam kehidupan bermasyarakat terutama di bidang ekonomi sering ditemukan para pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perikatan. Mengenai perikatan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian umum yang terangkum dalam bab I-IV yang berisi asas-asas umum perikatan dan bagian khusus yang terangkum dalam bab V-XVIII yang berisi aturan yang mengatur tentang perjanjian. Perjanjian adalah sebab yang menimbulkan perikatan. Dalam kehidupan sehari-hari banyak ditemukan perselisihan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut yaitu tidak ditaatinya ketentuan dari pasal 1320 KUHPer yang mengatur mengenai syarat sah dari suatu perjanjian. Jika ketentuan dari pasal tersebut tidak dipenuhi maka akan akibat yang ditimbulkan adalah batalnya perjanjian atau perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalannya. Perjanjian kredit yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang belum berbadan hukum sangat mengandung resiko bagi pihak kreditur. Karena dalam hal ini perseroan tidak dapat diminta pertangung-jawabannya, melainkan Direksi dan Komisarislah yang harus bertangung jawab penuh terhadap perjanjian yang dibuatnya. Begitu pula dalam hal perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank sebagai institusi perbankan. Dalam hal melakukan perjanjian kredit bank seharusnya mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan juga undang undang lainnya. Dalam Hal ini para pihak haruslah sudah mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Apabila perjanjian yang dibuat antara para pihak batal demi hukum. Maka kreditur dalam hal ini pihak yang dirugikan harus mengetahui apa yang menjadi hak mereka bila kerugian tersebut menimpa, sehingga tidak menimbulkan berbagai penafsiran yang dengan sendirinya tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersangkutan."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan pengalihan piutang cessie berdasarkan peraturan perundang undangan dan akibat hukum pengalihan piutang cessie terkait syarat pemberitahuan kepada debitur berdasarkan Putusan Gugatan Wanprestasi No 2176 K Pdt 2012 Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai syarat pemberitahuan kepada debitur berdasarkan Putusan Gugatan Wanprestasi No.2176/K/PDT/2012 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian hukum yuridis normatif Hasil penelitian ini adalah mengenai akibat hukum jika syarat pemberitahuan pengalihan piutang cessie tidak dilakukan adalah si berutang tidak terikat dengan penyerahan pengalihan piutang cessie tersebut Jika si berpiutang telah melakukan pemberitahuan sedangkan si berutang membantah maka si berutang dapat dinyatakan wanprestasi Oleh karena itu dibutuhkan adanya perlindungan bagi si berpiutang ketika si berutang tidak bisa dan tidak mampu membayar hutang sesuai jangka waktu yang diperjanjikan melalui retro cessie.

---

This thesis discusses the rules concerning the transfer of receivables cessie based legislation and legal effect the transfer of receivables cessie notification requirements related to the debtor pursuant based on Decision No Default Lawsuit 2176/K/Pdt/2012. The purpose of this study is to provide an understanding of the requisite notice to the debtor pursuant to Decision No Default Lawsuit 2176/K/Pdt/2012. This research is a qualitative form of juridical normative legal research Results of this study was the legal consequences if the notification requirement receivables cessie were not performed the debtor are not tied to the delivery of transfer of receivables cessie If the indebted has made an notification but the debtor denied then the debtor can be declared as a default. Therefore it is necessary for the protection of the indebted when the debtor can not be and is not able to pay the debt according to the agreed period through retro cessie "

"Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, cessie sebagai jaminan mulai ditinggalkan dalam praktek pemberian jaminan, kreditor mulai beralih ke lembaga jaminan fidusia walaupun begitu tidak ada larangan untuk tetap menggunakan cessie sebagai jaminan. Berdasarkan hal tersebut, muncul permasalahan apakah ada perbedaan antara fidusia piutang atas nama dengan cessie sebagai jaminan? Apa kelemahan dan kelebihan fidusia piutang atas nama dibandingkan dengan cessie sebagai jaminan? Permasalahan apa yang dihadapi kreditor saat melakukan eksekusi fidusia piutang atas nama dan cessie sebagai jaminan. Penelitian yang digunakan adalah normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan didukung dengan data yang diperoleh dengan wawancara dari berbagai kalangan yang terkait. Fidusia piutang atas nama dan cessie sebagai jaminan menampakkan kesamaan sebagai jaminan tambahan dimana kreditor harus proaktif melakukan up date terhadap tagihan yang dijaminkan sedangkan perbedaannya adalah dalam cessie sebagai jaminan tidak dikenal penyerahan secara constitutum possesorium sebagaimana halnya dalam fidusia sementara kelebihan fidusia piutang atas nama adalah adanya hak preferen dan adanya asas droit de suite. Kelemahan fidusia piutang atas nama adalah biaya penjaminan yang tinggi dan tidak perlu adanya pemberitahuan kepada kreditor sehingga sulit dilakukan penagihan langsung serta bukti kepemilikan hanya berupa list tagihan dan tidak ada kepastian keberadaan dan keadaan obyek jaminan saat eksekusi walaupun begitu fidusia tetap menjadi pilihan para kreditor. Melihat kebutuhan dalam praktek, disarankan untuk membuat suatu peraturan pelaksana tersendiri untuk penjaminan dan eksekusi terhadap barang-barang bergerak tidak berwujud seperti piutang atas nama, melakukan pengawasan terhadap pegawai dalam kantor pendaftaran fidusia karena biaya tidak resmi menyebabkan pendaftaran fidusia menjadi mahal, data mengenai benda yang dijaminkan lebih balk terbuka untuk umum untuk memudahkan pihak ketiga mengetahui mengenai penjaminan fidusia tersebut.

---

With the adoption of Law Number 42/1999 regarding Fiduciary Security, cessie as collateral started to be abandoned in the practice of awarding collateral, the creditor has shifted to fiduciary security institution nevertheless there is no prohibition to remain using cessie as collateral. Based on the said matter, there is a problem whether any difference between registered receivable fiduciary and cessie as collateral? What is the weakness and advantage of registered receivable fiduciary compared to cessie as collateral? what problem is encountered by the creditors when they executed registered receivable fiduciary and cessie as collateral? The research applied is normative with data collection tool is in the form of document study and supported by data obtained through interviews with various relevant parties. Registered receivable fiduciary and cessie as a collateral show the equality as additional collateral in which creditors must be proactive to conduct update the claim being collateralized while its difference is in cessie a collateral shall not be recognized delivery in constitutum possesorium manner as in fiduciary while the advantage of registered receivable fiduciary is there is a preference right and droit de suite principle. The weakness of registered receivable fiduciary is higher guaranteeing cost and unnecessary notification to creditors so that it is difficult to make direct collection and certificate of ownership is only in the form of list claim and there is no certainty on the existence and condition of object of collateral at the time of execution when fiduciary keeps becoming a choice of the creditors. Observing the requirement in practice, it is recommended to draft a separate implementing regulation for guaranteeing and execution against intangible movable goods such as registered receivable, control the employees in Fiduciary Registration Office since unofficial cost resulting in fiduciary registration becoming expensive, data concerning object being collateralized is better open for public to facilitate the third party know about the said fiduciary guaranteeing."

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditor (bank) atas batalnya hak atas tanah yang dijadikan obyek hak tanggungan. Fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perlindungan hukum bagi kreditor (bank) diperlukan karena bank sebagai lembaga keuangan mengelola dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Berbagai macam jasa dan kemudahan layanan yang ditawarkan oleh lembaga perbankan menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi masyarakat pengguna jasa perbankan. Bank sebagai salah satu badan usaha yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit mensyaratkan adanya penyerahan jaminan kredit oleh pemohon kredit. Hak Tanggungan merupakan jaminan kebendaan atas benda tidak bergerak (tanah) muncul setelah diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 1996 tanggal 9 April 1996. Obyek Hak Tanggungan suatu ketika dapat menjadi obyek perkara di pengadilan yang dalam keputusannya nanti dapat merugikan pihak kreditor (bank). Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis akan meneliti bagaimanakah perlindungan hukum bagi kreditor (bank) terhadap obyek hak tanggungan yang dibatalkan sertipikatnya. Kemudian apa yang dapat dilakukan bank untuk memenuhi prinsip collateral dalam sistem perbankan setelah sertipikat tanah atas obyek hak tanggungan dibatalkan oleh pengadilan. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian bersifat deskripsi analisis, dengan pendekatan melalui penelitian kepustakaan dan wawancara kepada pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian yang didapat adalah meskipun didalam UU Nomor 7 Tahun 1992 maupun UU Nomor 10 Tahun 1998 tidak mengatur perlindungan hukum bagi kreditor (bank) terhadap obyek hak tanggungan yang dibatalkan sertipikatnya, namun karena bukan lagi sebagai kreditor preferen maka dilindungi oleh Pasal 1131 KUH Perdata kedudukannya sebagai kreditor konkuren dan perlindungan tidak hapusnya utang yang dijamin (Pasal 18 Ayat (4) UU Hak Tanggungan). Kemudian upaya yang dapat dilakukan Bank untuk memenuhi prinsip collateral dalam sistem perbankan setelah sertipikat tanah atas obyek Hak Tanggungan dibatalkan oleh pengadilan yaitu: (a) meminta kepada debitor agar memberikan jaminan pengganti sampai utangnya lunas; atau (b) meminta kepada debitor agar memberikan jaminan fidusia sebagaimana diatur menurut UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; atau (c) meminta kepada debitor agar memberikan jaminan gadai sebagaimana diatur dalam Bab XX Buku II KUH Perdata Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160.

---

This thesis discusses the legal protection for creditor (bank) for the cancellation of the land rights which made security right on land object. The main function of the bank is as collector and distributor of public funds. Legal protection for creditor (bank) necessary because the bank as a financial institution managing public funds in the form of deposits in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, savings, and/or other equivalent forms of it. A wide range of services and amenities offered by banking institutions to be one of the main attraction for the public users of banking services. Bank as one of the business entity that provides lending money to the community in credit requires the submission of credit guarantees by the loan applicant. Security right on land is a guarantee of the object is not moving material (soil) emerged after the enactment of Law Nu. 4 of 1996 dated 9 April 1996. One time security right on land object can be an object of the court case in which the decision later can be detrimental to the creditor (bank). From this background, the author will examine how legal protection for creditor (bank) to the object of security right on land certificate canceled. Then what can be done by bank to satisfy the principle of collateral in the banking system after a land certificate of security right on land object overturned by the court. This thesis is a research method of description analysis, through literature research and interview to interested parties.

The result obtained are even in the Law Nu. 7 of 1992 and Law Nu. 10 of 1998 does not regulate legal protection for creditor (bank) on the object that was canceled encumbrance certificate, but, because it is no longer a priority creditor so it is protected by Civil Code Section 1131which equated his position as a creditor and the abolishment of protection not secured debt (Article 18 Paragraph (4) Security Right On Land Act). Then attempt to do the bank to meet the principles of collateral in the banking system after the land certificate of security right on land is overturned by the court, namely: (a) ask the debtor to provide substitute collateral untill the debt is paid off; or (b) require the debtor to provide fiduciary assurance as stipulated by Law Nu. 42 Year 1999 on Fiduciary; or (c) ask the borrowers to provide collateral lien as provided in Chapter XX Book II Civil Code Article 1150 to Article 1160."

"Perjanjian Kredit kepada Bank merupakan praktek yang umum dilakukan oleh debitur untuk memperoleh kredit yang dibutuhkannya. Dalam prakteknya, perjanjian ini menggunakan jaminan hak tanggungan dimana format dan bentuknya telah ditentukan dalam perjanjian kredit tersebut. Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) diberlakukan dalam hal debitur tidak bisa datang langsung dan sebagai syarat agar dapat segera ditindak lanjuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). SKMHT pada prinsipnya diberikan untuk jangka waktu tertentu. Tujuan ini diberlakukan dalam rangka mencegah berlarut-larutnya waktu pelaksanaan SKMHT. Namun dalam praktek kadangkala penggunaan SKMHT menemui berbagai permasalahan yang mengakibatkan posisi kreditur sebagai pemegang hak tanggungan dirugikan. Permasalahan yang timbul terutama akibat adanya pembatasan jangka waktu SKMHT dibahas dalam penelitian ini terutama dalam hal resiko yang dihadapi kreditur bank bilamana terjadi cidera janji (wanprestasi) debitur dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk dapat melindungi kreditur bank dalam penggunaan SKMHT.

---

Bank credit agreement are common practice by debitor to receive the credit they need. In practice, this agreement are using securities right insurance where the form and contents had been determined in those credit agreement. The impose attorney mortgage are used in situation where the giver mortgages unable to attend and as a condition to make the Deed of Encumbrance. The impose attorney mortgage is given for some amount of time. The reason for this time limitation is to prevent the longer time more than needed to make this attorney imposing mortgage runs. However, sometimes the practice of this attorney imposing mortgage had met some problems that make the position of creditor not good. The discussion focused on problems that occur because of the time limitation especially the risk that creditor need to face when the delinquent payment occur with the alternate solution that can be chosen to protect the creditor."

"Putusan pernyataan pailit terhadap debitor membawa dampak besar bagi para kreditor. Hal mana, yang menjadi persoalan berikutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta pailit. Pada saat ini salah satu sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung peran aktif dari kreditor dalam proses kepailitan adalah melalui suatu format yang disebut sebagai rapat kreditor. Dasar hukum dari penyelenggaraan rapat kreditor ini adalah pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan. Rapat kreditor terdiri atas hakim pengawas sebagai ketua, dan kurator serta para kreditor sebagai anggota rapat dimana pelaksanaan rapat di tujukan antara lain untuk memberhentikan atau mengangkut kurator, mengganti panitia kreditor sernentara, membentuk panitia kreditor tetap, mengambil keputusan tentang perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor pailit, menunda pembicaraan usulan perdamaian sampai adanya rapat verifikasi, memutuskan verifikasi piutang-piutang dengan syarat menangguhkan nilai /harga pada saat dinyatakan pailit. Kreditor yang diakui dan mempunyai hak suara dalam penyelenggaraan rapat kreditor adalah kreditor yang diakui, kreditor yang diterima dengan syarat, dan pembawa suatu piutang atas tunjuk yang telah dicocokkan. Perihal tentang waktu penyelenggaraan rapat kreditor ditentukan oleh hakim pengawas sebagai pimpinan rapat."

"Terjalinnya suatu kerjasama di antara kedua belah pihak disebabkan oleh keinginan untuk mencari keuntungan, sehingga para pihak bersama-sama mengikatkan diri dengan hak dan kewajibannya. Hal inilah yang membentuk suatu kesepakatan dalam perjanjian kerjasama patungan. Perjanjian selayaknya dilakukan dengan itikad baik, apabila adanya wanprestasi yang menyebabkan kerugian salah satu pihak, maka perjanjian tersebut tidak dilakukan dengan dasar itikad baik. Tujuan penelitian ini menganalisis wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak terhadap perjanjian kerjasama patungan dibawah tangan yang di waarmerking dan tanggung jawab kepada pihak yang telah dirugikan. Untuk menjawab permasalahan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan penelitian eksplanatoris dengan menjelaskan dan menganalisis peristiwa yang terjadi. Pembatalan perjanjian kerjasama patungan merupakan penyelesaian konflik terakhir untuk meminimalisir bertambahnya kerugian yang terjadi akibat wanprestasi yang berujung pada perbuatan melawan hukum.

---

Therefore, cooperation is created and established between the two parties is because of the desire to seek profit This is what forms an agreement in the joint venture agreement. The agreement should be made in good faith, if there is a default that causes loss to one of the parties, then the agreement is not made on the basis of good faith. The purpose of this study is to analyze the default by one of the parties to the joint venture agreement under the hand which is waarmerken by notary and the responsibility to the party who has been harmed. To answer these problems the research method used is normative juridical, using explanatory research by explaining and analyzing the events that occurred. The cancellation of the joint venture agreement is the final conflict resolution to minimize the increase in losses that occur due to default which leads tort law."