Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Notaris Pengganti yang memiliki rangkap jabatan sebagai direktur suatu perseroan terbatas. Pasal 17 jo Pasal 33 ayat 2 Undangundang Jabatan Notaris telah melarang mengenai rangkap jabatan ini baik bagi Notaris, Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris. Jabatan rangkap ini dilarang oleh undang-undang untuk menghindari benturan kepentingan antara diri Notaris dengan kliennya terkait akta yang dibuatnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu kepada peraturan peraturan tertulis atau hukum positif serta bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. Akta yang dibuat atas suatu pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris ini menjadi tergradasi sebagai akta yang memiliki kekuatan di bawah tangan karena Notaris Pengganti yang bersangkutan telah membuat akta tanpa kewenangan dengan melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Majelis Pengawas Notaris sebagai garda terdepan dalam menegakkan Undang-Undang Jabatan Notaris memiliki peranan besar dalam menangani kasus rangkap jabatan ini terutama dalam pemberian sanksi tegas terhadap Notaris Pengganti yang bersangkutan serta memperbaiki sistem dalam mengambil keputusan mengenai pengangkatan seorang Notaris Pengganti. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu diberikan sanksi tegas kepada Notaris dan Notaris Pengganti yang bersangkutan dan memperketat mengenai aturan mengenai pengangkatan Notaris Pengganti.

---

This thesis will discuss about substitute notary with double professions as a director of a limited company. Paragraph 17 in conjuction with paragraph 33 clause 2 of the law of the role of the notary forbide double professions for a notary, for a substitute notary and for an ad-interim notary. Double professions is prohibited by law to avoid conflict of interest between a notary and her or his client in regard to notarial deed or act is about to be made. Normative juridical approach is a research metode that refers to written laws or positive laws, and other legal materials relating to case in concern. A notarial deed or act made in violation of the law of the role of the notary is degraded into private agreement deed because the substitute notary produces this deed beyond his authority and acts against the interest of law. Notary supervisory board as the guard of laws of the role of notary, has important roles to handle cases of double profession, especially in relation to sanction imposed on a substitute notary involved, and to improve the system of appointment of a substitute notary. This thesis recommends the necessity of strong sanction to a notary or a substitute notary involved in double professions, and the tightening of laws related to appointment of substitute notary."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Sebagai suatu jabatan mempunyai arti bahwa terdapat batas waktu sehingga terdapat saat dimana Notaris tersebut tidak lagi menjabat sebagai notaris. Dalam UUJN Notaris dituntut untuk dapat bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris tersebut telah diserahkan kepada notaris lain sebagai notaris penyimpan protokol notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris telah dimuat dalam UUJN pasal 66 namun perlindungan hukum yang dimaksud tidak berlaku bagi notaris yang tidak lagi menjabat sebagai notaris, sehingga dalam hal ini masih terdapat kekosongan hukum yang kita lihat bahwa dalam pasal 65 UUJN menyatakan bahwa notaris masih bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya tersebut, disini juga terdapat kekosongan hukum yang mana batas waktu sampai kapan notaris itu bertanggung jawab. Dan mengkaji mengenai fungsi Ikatan Notaris Indonesia yang menjadi satu-satunya organisasi Notaris dalam memberikan perlindungan hukum kepada Notaris yang purna bakti tersebut. Maka dari itu penulis membuat penulisan terkait dengan permasalahan tersebut, dengan melakukan penelitian yuridis normatif untuk menjawab permasalahan mengenai mengapa notaris yang purna bakti masih tetap harus bertanggung jawab dan batas pertanggung jawabannya sampai dengan perlindungan hukum terhadap notaris purna bakti tersebut. Dengan itu penulis juga menambahkan tidak hanya dari sisi UUJN tetapi penulis juga mengkaji penelitian ini dengan teori tanggung jawab dan teori perlindungan hukum. Dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tanggung jawab Notaris berhubungan dengan teori tanggung jawab jabatan dan Notaris yang telah purna bakti masih mendapat perlindungan yang sesuai dengan pasal 65 dan pasal 66 UUJN dan juga dari organisasi yang Notaris itu sendiri.

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deed that referred to Law of Notary. As an office (position) means that there is a time limit, there are times when the Notary no longer served as a notary. In Notary act, Notaries are required to be responsible for the deed that he made even though the notary protocol has been submitted to another notary as a public notary that keep the protocol. Legal protection of the Notary has been published in Notary Act Article 66, but the protection of the law that referred to does not apply to notaries who are no longer served as a notary, so that in this case there is still a legal blankness that we see that in the article 65 of Notary Act stated that the notary is responsible for the deed he made it, here too there is a legal blankness in which until when the notary was responsible. And assess the function of the Indonesian Notary Association is the sole organization Notary in providing legal protection to the Notary the full devotion. Thus the authors make the writing related to the problem, by conducting a normative juridical research to address issues about why the notary after-service still have to be responsible and accountable to the limit of legal protection against the notary full devotion. By the author also adds not only from the Notary Act but the authors in this study also examines the theory of liability and legal protection theory. In this research show that retired notary responsibility relates to the liability theory and notaries who have retired still receive protection in accordance with article 65 and article 66 UUJN and also from the Notary organization itself."

"Notaris adalah pejabat umum pembuat akta yang berwenang mengeluarkan akta otentik. Otentisitas akta bergantung pada pemenuhan pasal 1868 KUHPerdata dan tidak melanggar ketentuan lain mengenai Jabatan Notaris. Tesis ini membahas tentang bagaimana penerapan sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran Undangundang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 khususnya Pasal 16 Ayat 1 huruf a dan Pasal 17 huruf f. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi yang bersifat eksplanatoris dengan jenis data yang digunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Hasil penelitian dari tesis pada kasus yang diangkat ini adalah tidak berwenangnya seorang Notaris dalam membuat suatu akta membuat akta tersebut menjadi tidak memiliki otentisitas dan harus segera dimintakan pembatalannya di pengadilan. Adanya kepastian hukum mengenai penerapan sanksi dalam setiap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya akan menciptakan keseragaman pendapat mengenai penerapan sanksi sehingga diharapkan bersifat tegas dan menimbulkan efek jera bagi Notaris di Indonesia.

---

Notary is the public official which is has competent authorities to make an authentic deed. Authenticity is depend on the fulfilment of article 1868 of Civil Law Book and also not breaches the other provisions of the rule of law about Notary Position. This thesis is discussing about how the implementation of sanction which is sentenced for the violation of The Law of Notary Position Number 30 Year 2004 especially Article 16 section 1 letter a and Article 17 section f. This research is a normative juridical research with explanatory typology and the type of the data is secondary data which is collected with the documentary study.

The result of the research related to the case is about nonauthorize of a Notary in creating a deed which is made the deed become not authentic and have to be asked for the cancellation to the court. The existence of legal certainty for the application of sanction in every violation which is done by Notary in running his position will create the same opinion about the application of the sanction in order to expected firmed and create chary effect for Notary in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang pelanggaran sumpah jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat umum. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dokumentasi, sedangkan metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif yang bersifat eksplanatoris analitis. Hasil dari Penelitian, menyimpulkan Notaris yang melakukan perbuatan yang melanggar sumpah jabatannya sebagai seorang Notaris akan dikenakan pertanggungjawaban berupa perdata, pidana, administrasi, dan agar supaya terhindar dari masalah pelanggaran sumpah jabatan, dalam melakukan tugasnya, Notaris harus memiliki moral dan integritas yang mantab dan selalu berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris.

---

This thesis discusses the oath of office violations committed by Notary Public Notary in performing his duties as a public official. The type of data used in this research is secondary data is data obtained directly through a search of the literature or documentation, while the data analysis method used in this research is using qualitative data analysis method that is explanatory analytical.

The results of the study, concluded notaries who perform acts that violated his oath of office as a Notary will incur liability in the form of civil, criminal, administration, and in order to avoid the violation of the oath of office, in performing its duties, a notary must have morals and integrity mantab and always referring to the Notary Act."

"Tesis ini membahas Notaris Pengganti yang melakukan rangkap jabatan. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif; dengan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Berdasarkan kasus yang diangkat dalam tesis ini, di dalam tesis ini akan diuraikan pengaturan mengenai pengangkatan Notaris Pengganti, Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti yang rangkap jabatan serta tanggung jawab Notaris yang digantikan terhadap Notaris Pengganti yang rangkap jabatan. Pengganturan penggangkatan Notaris Pengganti diatur dalam pasal 33 UUJN dan pasal 22-23 Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia No 25 Tahun 2014. Notaris Pengganti yang rangkap jabatan tetap mempunyai kewenangan membuat akta. Akta yang dihasilkan oleh Notaris Pengganti yang rangkap jabatan adalah akta otentik selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Notaris yang digantikan bertanggung jawab seara moril terhadap Notaris Pengganti yang rangkap jabatan.

---

This thesis discusses Substitute Notary doing dual position. To answer these problems, this research using normative juridical research method the data collection tool to the study of literature. Based on the cases raised in this thesis, in this thesis will be detailed arrangements regarding the appoinhnent of Substitute Notary the Notary Deed which made by Subtitute Notary who have dual position and responsibilities of notaries who replaced to substitute Notary who have dual position. Arrangements regarding the appointrnent of Substitute Notary is regulated in article 33 and artisle UUJN 22-23 Rule of Law and Human Rights No. 25 of 2014. Notary substitute who have dual position still have the authority to make the deed. Deed which made by Notary who have dual position is an authentic deed in accordance with the legislation. Notary who replaced by Notary substitute dual position has morale responsible of appointment of Substitute Notary."

"Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menciptakan suatu lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. Kewenangan tersebut sebelumnya merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris. Keberadaan Majelis Kehormatan Notaris masih belum aman dan masih berpotensi dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris sebagai suatu lembaga yang menggantikan sebagian kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah Notaris masih sesuai dengan konstitusi, akan tetapi keberadaannya masih berpotensi dihilangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

---

Law No. 2 of 2014 on the Amendment of Law No. 30 of 2004 concerning Notary has created a new institution named Assemblies Honor Notary who has the authority that for the purposes of the judicial process investigator, prosecutor, or judge with the approval of the Assemblies Honor Notary authorities take a photocopy of the deed minuta and or letters attached to the deed minuta or in the notary rsquo s protocol in notary rsquo s storage and call the notary to be present in the examination relating to a deed that notary rsquo s made or notary rsquo s protocols in notary rsquo s storage. The authority is an authority previously held by Assembly Supervisor Notary Area. The existence of a Assemblies Honor Notary is still not safe and still potentially be eliminated by the Constitutional Court. The Author used normative legal research methods, with descriptive research type. The Author used qualitative data analytical method which analyzed deductively. Authority Assemblies Honor Notary as an institution that replaces part of the authority of Assembly Supervisor Notary Area still in accordance with the constitution, but its whereabouts are still potentially be eliminated by the Constitutional Court."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan larangan-larangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris tersebut. Namun demikian tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaranpelanggaran terhadap pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris. Jika terjadi kesalahan dalam pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris, hal tersebut dapat berindikasi pidana, yaitu tindak pidana pemalsuan akta autentik yang diatur dalam Pasal 264 KUHP. Akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris berkaitan dengan pertanggung-jawaban dari Notaris dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Metode penelitian yang digunakan adalan metode penelitian yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah penelitian preskriptif dan eksplanatoris, sehingga bentuk penelitian ini menjadi preskriptif-eksplanatorisanalitis. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data sekunder, yang berupa studi kepustakaan. Penelitian ini juga dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap para pihak sudah terjamin apabila akta yang dibuat oleh Notaris telah sesuai dengan Undangundang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris (I.N.I). Bentuk pertanggung-jawaban Notaris yang melakukan pemalsuan akta autentik dapat dikenai sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif. Pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Akta yang telah dipalsukan itu juga menjadi batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada dan akta tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian apapun.

---

Notary is a public official who is authorized to make an authentic act and other authorities referred to in Law No. 2 Year 2014 concerning Amendment to Law Number 30 Year 2004 concerning Notary. A notary is required to be professional in carrying out their position with regard to the prohibitions contained in the regulations concerning the Notary. However, there is possibility of the occurrence of violations of the deed committed by a notary. If an error occurs in a deed executed by notary, it may indicate a criminal, that criminal counterfeiting authentic act under Article 264 of the Criminal Code. As a result of criminal offenses committed by the notary in connection with the responsibility of notary and legal protection of the parties.

The method used is a normative juridical research method. Typology of research is prescriptive and ekspalanatoris, so this form of research into the prescriptive-ekplanatoris-analytical. The data used in this research is secondary data, in the form of literature. The study also analyzed qualitatively.

From the analysis it can be concluded that the protection of the parties is guaranteed when the deed made by the notary in compliance with the laws of the jurisdiction of the Notary and the Notary Code (INI). Forms of accountability that have forged the authentic act may be subject to criminal penalties, civil penalties, and administrative sanctions. The aggrieved party can demand reimbursement of expenses, damages and interest to a notary. The Act has forged it also becomes null and void so that there is never considered and that the act does not have the power to prove anything."

"Notaris adalah pejabat umum yang diberi kewenangan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagian kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Aktaotentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Karenanya Notaris dalam melaksanakan jabatannya harus berlandaskan pada sumpah jabatan serta Peraturan Jabatan dan Kode Etik Profesinya. Namun pada kenyataannya, adapula notaris yang melanggar sumpah jabatan serta Peraturan Jabatan dan Kode Etik Profesinya sehingga menimbulkan problematika hukum. Problematika ini dapat muncul pada saat notaris memangku jabatannya atau ketika notaris memasuki masa purnabakti.Tujuan penelitian yakni untuk mengetahui tanggung jawab notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir masa jabatannya serta bentuk-bentuk gugatan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga dan perlindungan hukum bagi notaris terhadap gugatan pihak ketiga setelah berakhir masa jabatannya.Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan jabatan notaris serta peraturan- peraturan lain yang mendasarinya.Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris. Ini berarti bahwa tanggung jawab notaris terus melekat pada pribadi purnabakti notaris. Berakhirnya masa jabatan notaris tidak mengakhiri tanggung jawab purnabakti notaris atas perbuatan hukum yang dilakukan semasa jabatannya.

---

Notary is a public officials who was given authority by the law and trust from public for function most of the state authority to produce an authentic written evidence in the field of civil law. Authentic deed which made by Notary have the strength of authentication that was perfect as well as give the certainty of law. Therefore, Notary in implementing the position must be build upon the fundamental commitment, regulations and also Profession Ethic?s Code. But in fact, there are also notary who was against the regulation, fundamental commitment and Code of Ethics, giving rise to the problem of the legal profession. Those problems could emerge during the notary in charge or even when they were enter a retired period.

The purposes of this research are to determine the responsibilities of a notary to the third-party lawsuit after the end of his tenure and other forms of action to be performed by third parties and legal protection for the notary to the third party lawsuit after the end of his tenure.

The method of this research is using a library analysis reference method with juridicial normative approach.

Based on Article 65 of Law Number 30 Year 2004 about the Position of Notary that the Notary is responsible for the deed he made even though the notary protocol has been submitted or transferred to the depositary notary protocol. This was significant, that the notary responsibilities attached in the personal retired notary. Thus, expiration of notary?s office term does not end the responsibility for the actions who performed by notary during his tenure."

"Tesis ini membahas tentang Covernote yang diterbitkan oleh Notaris. Covernote adalah berupa surat keterangan yang berisi kesanggupan dari Notaris untuk menuntaskan pekerjaannya yang berkaitan dengan tugas kewenangannya dalam menerbitkan akta otentik. Dalam praktik kenotariatan, Covernote lebih dikenal dengan istilah surat keterangan, surat ini digunakan untuk menerangkan atau menyatakan bahwa suatu akta sedang dalam proses pengurusan di kantor notaris yang bersangkutan. Tidak ada pengaturan mengenai Covernote dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, padahal surat keterangan merupakan salah satu produk dari notaris sehingga dapat dikatakan produk Covernote ini bukan wewenang notaris namun tidak dilarang untuk dibuat oleh notaris. Alasan kepercayaan dan ikatan moral dari masyarakat kepada Notaris/PPAT dalam menuntaskan pekerjaan dalam membuat akta adalah alasan utama diterbitkannya Covernote. Pembuatan Covernote harus diiringi dengan sikap cermat, hati-hati dan penuh tanggung jawab dari Notaris/PPAT sendiri agar dapat memberikan kepastian hukum dalam menjalan tugas jabatannya di masyarakat. Notaris/PPAT harus bertindak jujur dalam menyelesaikan tugasnya sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Apabila di kemudian hari terdapat suatu akibat hukum dari diterbitkannya Covernote dan menyebabkan para pihak merasa dirugikan, maka Notaris juga dapat dikenakan tuntutan untuk memberikan ganti rugi, biaya dan bunga atas kerugian yang timbul.

---

This thesis discusses the Covernote that is issued by the Notary. Covernote is a certificate of assurance that the notary will be able to issue original and authentic notarized documents. In practice, Covernote is better known as a reference letter/certificate, this letter is used as an explanation/statement that a deed still undergoes the legal process. There is no regulation that explicity regulates Covernote in the Notary Act 30 of 2004, despite the fact that a Covernote is considered as one of notarial products. Therefore, it can be stated that Notary has no authority to produce Covernote, yet such letter is not prohibited to be produced by Notary. The most significant reason for the issuance of Covernote is the beliefs and moral commitment of society to the Notary/Land Deed Official, in completion of a deed. Notary/Land Deed Official should underscore the importance of a carefully drafted Covernote. It is the ultimate responsibility of the Notary/Land Deed Official to function as an interpreter of the law thus ensuring the community of their legitimacy. Notary/Land Deed Official must proceed in an ethical and honest manner throughout the duration of work so as to avoid any controversies. In the future there is a legal consequence of the issuance of the Covernote and cause the parties to feel aggrieved, the Notary also could be charged to provide compensation, cost and interest for losses incurred."

"Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas bagaimanakah penerapan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam hal Notaris telah mengembalikan jaminan Sertipikat kepada debitur tanpa sepengetahuan dan ijin kreditur, padahal hutang debitur kepada kreditur belum lunas dan telah lewatnya waktu pengembalian sebagaimana yang tercantum dalam Surat Pengakuan Hutang. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pihak kreditur dalam akta dalam kasus tersebut yang merasa dirugikan oleh Notaris X yang melakukan wanprestasi atau cidera janji, karena akibat perbuatan yang dilakukan Notaris tersebut pihak kreditur mengalami kerugian immateril karena kreditur tidak dapat menggunakan Kuasa Jual yang telah diberikan kepadanya apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, sedangkan pihak debitur dan Notaris tidak dijatuhi hukuman apapun oleh pengadilan akibat perbuatannya. Dalam kasus ini, Notaris telah menunjuk dirinya untuk menyimpan barang jaminan berupa Sertipikat tersebut, namun pada kenyataannya Notaris dirasa tidak bertanggung jawab karena telah mengembalikan jaminan Sertipikat tersebut kepada debitur tanpa sepengetahuan dan ijin kreditur padahal hutang debitur belum lunas kepada kreditur. Bentuk penelitian yang digunakan Penulis adalah metode penelitian kepustakaan atau penelitian hukum normatif, yakni menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur serta pelaksanaan peraturan dalam prakteknya. Dari hasil penelitian ini, perbuatan yang dilanggar Notaris diantaranya tidak bertindak amanah, tidak jujur, telah memihak dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam kasus ini Notaris tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, padahal telah menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa penerapan hukum terhadap penyalahgunaan kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajiban dan perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan serta perilaku Notaris yang menunjuk dirinya untuk menyimpan barang jaminan berupa Sertipikat tanah dalam kasus ini belum sesuai dengan peraturan yang berlaku (UUJN, Kode Etik Notaris, KUHPerdata).

---

Basically, this research conducted to clearly understand how the application of laws against abuse authority notary in implementing their duties and obligations. In terms of notary has returned the security certificates to debtor without permission and the knowledge of a creditors, even though debt of the debtors to the creditors has not paid off and the passing time of return as specified in Statement Letter of Indebtness. This research was also conducted to determine how the legal protection against creditors in the deed in such cases who feel aggrieved by The Notary X who performs event of defaults, as a result of acts committed Notary of the lenders suffered losses immaterial because creditors can not use Power Selling the has been given to him when debtors are not can pay off her debt, while The Debtors and The Notary not been sentenced by a court due to his actions.

In this case, The Notary has appointed himself to keep the collateral in the form of the Certificate, but in reality the Notary deemed not responsible for bringing back The Certificate of Guarantee to The Debtors without consent and the knowledge of creditors when a debtor has not paid off debts to creditors. Regarding the writing in this research using a form of normative legal research, which focuses on regulations, and literature references as well as the implementation of the regulations in practice.

The results of this research, what violated notary are not act mandate, dishonest, had followed and did not keep the interests of a party involved in legal action. In this case, notary cannot be responsible for what he had done, which had been causing loss for other people. Therefore it can be concluded, that the implementation of the law against abuse of authority Notaries in performing its duties and obligations related legal protection for the injured party and the behavior of notaries who refers to himself to keep the collateral in the form of Certificate of land in this case was not in accordance with applicable regulations (UUJN, Notary Code of Conduct, Civil code)."