Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lahirnya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan amanat yang ditugaskan oleh UUD 1945 yang menyatakan bahwa ?Setiap orang berhak atas Jaminan Sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat? serta pasal 34 ayat 2 yang menyatakan ?Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan?. Pelaksanaan program JKN juga didasarkan pada UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) serta UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional yang menunjuk PT. Askes (Persero) yang kemudian disebut dengan BPJS Kesehatan sebagai satu-satunya badan penyelenggara SJSN untuk JKN. Sebagai pedoman penyelenggaraan JKN, kemudian diterbitkan Perpres No. 12 tahun 2013 dan Perpres No. 111 tahun 2013 yang telah mengamanatkan bahwa seluruh warga negara Indonesia harus sudah tergabung dalam program JKN selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2019. Untuk membantu mensukseskan program JKN, penelitian ini menguji tentang probabilitas seorang pekerja sektor informal perkotaan untuk menjadi peserta JKN berdasarkan sepuluh variabel bebas yaitu stimulus harga, stimulus diskon, stimulus periode pembayaran, precautionary motive, access motive dalam membeli asuransi, pengetahuan tentang financial planning yang meliputi manajemen risiko, manajemen menabung, perencanaan hari tua, perencanaan waris, dan manajemen cash flow rumah tangga. Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung di wilayah Jabodetabek terhadap 150 pekerja sektor informal yang meliputi pekerja penerima upah tetap, pekerja penerima upah tidak tetap, dan pekerja non penerima upah. Pelaksanaan lapangan penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober-November 2014. Berdasarkan analisis regresi probit, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diantara variabel bebas tersebut, empat variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap probabilitas seseorang menjadi peserta JKN yaitu stimulus diskon, access motive, cash flow dan perencanaan harta waris (heirs). Dengan demikian, intervensi terhadap faktor-faktor tersebut dapat membantu meningkatkan minat seseorang terhadap program JKN.

---

National Health Insurance (JKN) was born as a mandate assigned by the 1945 Constitution which states that "everyone has the right to social security that allows the development of his or herself as a useful human being" as well as article 34, paragraph 2 which states "the state shall develop a system of social security for all people and empower the incapable and poor citizen in accordance to human dignity". JKN program implementation is also based on Law No. 40 of 2004 on National Social Security System (SJSN) and the Law No. 24 of 2011 on National Social Security Agency which appointed PT. Askes (Persero), which is then referred to BPJS Kesehatan as the sole agency of the Social Security Agency (JKN) and followed up by Presidential Decree No. 12 of 2013 and Presidential Decree No. 111 of 2013 which has mandated that all Indonesian citizens must be incorporated in JKN program no later than January 1st, 2019.

In order to make JKN program is successful, this study examine about the probability of urban informal workers to participate in JKN program based on ten independent variables that are price stimulus, discount stimulus, payment period stimulus, precautionary motive, access motive in buying insurance, knowledge on financial planning which includes risk management, saving management, retirement planning, heirs planning, and cash flow management.

The study was conducted through direct interviews in Greater Jakarta to 150 informal workers which includes fixed wage earners and non-fixed wage earners, and non-wage earners or self-employed. The fieldwork was conducted in October-November 2014.

By using probit regression analysis, the results of this study indicate that four independent variables have significant impact to the probability of a person becomes a participant of JKN. They are stimulus discount, access motive, cash flow and heirs planning. Thus, the interventions against these factors can help to improve person's interest to the JKN program."

"Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pedagang kaki lima. Rancangan penelitian adalah analitik kunatitatif dengan pendekatan potong lintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, 43 responden telah membeli JKN. Hasil uji Chi-square menunjukan bahwa ada hubungan yang signifikan antara usia, pendapatan, risiko riwayat penyakit kronis keluarga, risiko finansial keluarga,harga/iuran JKN, tempat/lokasi BPJS Kesehatan, tempat/lokasi rumah sakit, bukti fisik BPJS Kesehatan; dan SDM (Sumber Daya Manusia) BPJS Kesehatan dengan keputusan pembelian Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja sektor informal (pedagang kaki lima) di Kota Bogor Tahun 2017.

---

This study analyzed the factors affecting the decision for purchasing National Health Insurance (JKN Program) among street vendors. The study design was analytical quantitative with cross sectional approach. The result of research showed that from 100 respondents who had been interviewed, 43 respondents had bought National Health Insurance. Chi-square test showed that there were significant results between age, income, family history of chronic disease, family financial risk, premium of JKN Program, the location of BPJS Kesehatan, the location of hospital, proof of BPJS Kesehatan, and human resources of BPJS Kesehatan with decision for purchasing national health insurance among street vendors in Bogor 2017."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pekerja informal berpendapatan rendah terhadap jaminan hari tua di DKI Jakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan mix method yaitu analisis kualitatif deskriptif dan estimasi probability regresi probit. Berdasarkan output regresi probit ditemukan bahwa variabel yang siginifikan mempengaruhi preferensi pekerja informal berpendapatan rendah adalah jenis pekerja bukan penerima upah, pendapatan dibawah ump, stimulus harga, motif siklus hidup dan tabungan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mengembangkan kebijakan yang responsive terhadap karakteristik pekerja sektor informal melalui perlindungan usaha, skema premi menjadi tabungan, memfasilitasi pendidikan perencanaan keuangan bagi pekerja informal berpendapatan rendah di DKI Jakarta. "

"Peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu telah mendorong munculnya dominasi peran warganya untuk bekerja di sektor informal. Pekerja informal di Indonesia mampu menyerap lebih banyak angkatan kerja sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, program perlindungan terhadap pekerja informal khususnya jaminan kesehatan belum optimal dan berkesinambungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan kepesertaan jaminan kesehatan pada pekerja informal. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah status ekonomi, karakteristik sosial demografi, akses media, akses fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan fasilitas kesehatan. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan inferensial (Regresi Multinomial Logistik) dengan sumber data Susenas 2016 dan Podes 2014.Hasil penelitian menunjukkan masih banyak pekerja informal yang tidak memiliki jaminan kesehatan yaitu sekitar 43,96% dari total responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara status ekonomi, sosial demografi, akses media, akses terhadap fasilitas kesehatan dan pemanfaatan fasilitas kesehatan dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada pekerja informal. Secara statistik, variabel status ekonomi memiliki korelasi yang paling tinggi dengan kepesertaan jaminan kesehatan. Hasil penelitian menujukkan bahwa karakteristik JKN PBI sudah sesuai dengan justifikasi kriteria penerima iuran jaminan kesehatan walaupun masih terdapat adanya inclusion error yang terlihat dari hasil deskriptif antara status ekonomi dan kepesertaan JKN PBI.Kecenderungan kepesertaan jaminan kesehatan non subsidi lebih rendah pada laki-laki, status ekonomi rendah, berpendidikan rendah, berstatus cerai, berkerja di sektor perdagangan, hotel dan rumah makan, tinggal di daerah perdesaan, tidak memiliki akses media. Aspek moral hazard yang dilihat dari faktor akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan yang relatif mudah, namun kecenderungan pekerja informal untuk menjadi peserta jaminan kesehatan justru lebih rendah. Sosialiasi melalui akses media perlu dilakukan untuk menambah informasi terkait program jaminan kesehatan nasional terutama pada karakteristik pekerja informal yang cenderung belum terproteksi.

---

Increasing in population over time has led to the dominance of the role of citizens to work in the informal sector. Informal workers in Indonesia are able to absorb more labor force so as to support economic growth. However, the program of protection against informal workers, especially health insurance is not optimal and sustainable. The aims of this study are to analyze the determinants of health insurance participation in informal workers. The independent variables in this study are economic status, social demographic characteristics, media access, access to health facilities, and utilization of health facilities. The method of analysis in this study is descriptive and inferential analysis (Multinomial Logistic Regression) with data source Susenas 2016 and Podes 2014.

The results showed there are still many informal workers who do not have health insurance that is about 43.96% of the total respondents. The results of this study indicate that there is a correlation between economic status, social demography, media access, access to health facilities and utilization of health facilities with the participation of National Health Insurance on informal workers. Statistically, economic status variables have the highest correlation with health insurance membership. The results showed that the characteristics of JKN PBI are in accordance with the justification of the criteria of recipients of health insurance contributions, although there is inclusion error that described in descriptive of economic status and national health insurance membership.

Most of the respondent who not participated in non-subsidized health insurance are men, low economic status, low education, divorced status, work in trade, hotels, and restaurants, living in rural areas, lacking media access. The moral hazard can be seen in the access and utilization of first-rate health facilities and advanced health facilities are relatively easy, but participation in health insurance is lower. Socialization through media access needs to add information related to the national health insurance program, especially on the characteristics of informal workers who tend to be uninsured."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Indonesia selalu mengalami defisit dari tahun ke tahun. Tingginya angka defisit yang dialami salah satunya disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran iuran, terlebih pada masyarakat pekerja Informal, yang termasuk ke dalam PBPU/BP yang tidak termasuk PBI namun tidak sedikit yang menunggak dalam membayar iuran. Dimana ini merupakan tantangan yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia dengan tingginya jumlah penduduk yang tidak termasuk ke dalam kelompok miskin dan bekerja di sektor perekonomian informal. Acap kali PBPU/PB tidak ingin mendaftar dan tidak ingin membayar iuran JKN sedangkan manfaat yang diterima sangat bagus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Willingness to Pay (WTP) iuran JKN pada pekerja informal di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah literature review, yang berfokus pada sebuah topik yang menjadi minat dalam sebuah penulisan ini yakni WTP iuran JKN masyarakat Indonesia pada pekerja sektor Informal dengan pencarian sumber informasi dilakukan menggunakan database online yang dapat diakses secara bebas maupun berlangganan, yaitu Remote.lib.ui, Proquest, dan Google Scholar. Penelitian ini membahas mengenai faktor yang memengaruhi kemauan membayar pada pekerja informal untuk iuran JKN, antara lain mengenai gambaran WTP di Indonesia, faktor rata-rata pendapatan yang diterima, faktor sosial demografi, tingkat pendidikan, akses terhadap pelayanan kesehatan juga pemanfaatan akan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor WTP iuran JKN pada masyarakat informal di Indonesia beragam, yakni dari karakteristik daerah dari distrik fiskal terendah hingga tertinggi dimana daerah dengan pajak yang rendah merupakan hambatan terhadap tingkat WTP iuran JKN, lalu rerata pemasukan yang diterima dimana upah lebih besar dari Rp 3,5 juta per bulan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi, sosial demografi dengan variabel jenis kelamin perempuan memiliki tingkat WTP yang lebih tinggi daripada lelaki, pendapatan perkapita dan konsumsri rumah tangga yang diterima setiap daerah, hubungan dari peran kader dan variabel kondisi kesehatan di masyarakat, faktor akses yang sulit merupakan salah satu hambatan dalam meningkatkan WTP, pun dalam pemanfaatan fasilitas kesehatan dimana masyarakat yang pernah memanfaatkan dan menggunakan fasilitas seperti rawat jalan dan rawat inap memiliki hubungan untuk meningkatkan tingkat WTP iuran JKN pada pekerja informal.

---

Indonesia's National Health Insurance (JKN) always experiences a deficit from year to year. One of the reasons for the high deficit rate is the low level of compliance with payment of contributions, especially among informal workers, who are included in PBPU/BP which are not included in PBI but are not a few in arrears in paying contributions. Where this is a challenge faced by developing countries like Indonesia with a high number of people who are not included in the poor group and work in the informal economy sector. Often PBPU/PB don't want to enroll and having a low rate of Willingness to Pay (WTP) moreover don’t want to pay anymore the JKN contributions even though the benefits they will receive are very good. The purpose of this study was to determine the factors that influence the WTP of JKN contributions for informal workers in Indonesia. The research used is a literature review, which focuses on a topic that is of interest in this paper, WTP of the Indonesian people's JKN contributions to Informal sector workers by finding for sources of information using an online database that can be accessed freely or subscribed to, namely Remote.lib.ui, Proquest, and Google Scholar. This study discusses the factors that influence the willingness to pay informal workers for JKN contributions, including the description of the unqualified in Indonesia, the average income received, social demographic factors, education level, access to health services and utilization of health service facilities. The results of the study shows that the WTP factors for JKN contributions in the informal community in Indonesia vary, namely from the characteristics of the regions from the lowest to the highest fiscal districts where regions with low taxes are an obstacle to the WTP level of JKN contributions, then the average income received where wages more than IDR 3.5 million per month has a higher WTP rate, socio-demographic variables with female gender have a higher WTP rate than men, per capita income and household consumption received by each region, the relationship between the role of cadres and variables health conditions in the community, the factor of difficult access to healthcare is one of the obstacles in increasing WTP, even in the use of health facilities where people who have used and used facilities such as outpatient and inpatient care have a relationship to increasing the WTP rate of JKN contributions to informal workers"

"Dalam rangka pencapaian universal health coverage, mekanisme asuransi kesehatan wajib merupakan satu langkah yang dapat ditempuh untuk mencapai hal tersebut. Namun, ditemukan permasalahan yang terjadi di berbagai negara, yaitu sulitnya mengintegrasikan sektor informal dalam program yang akhirnya menghambat negara dalam pencapaian UHC. Selain itu, tidak adanya lembaga yang menaungi sektor informal serta tidak adanya mekanisme efektif yang “memaksa” sektor informal untuk bergabung dalam program merupakan kondisi yang memprihatinkan karena sektor informal rentan terhadap bahaya kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaannya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan status kepesertaan aktif dalam program asuransi kesehatan wajib pada kalangan sektor informal serta untuk menelaah inovasi yang dilakukan diberbagai negara ketika mengintegrasikan sektor informal dalam kepesertaan program. Literature review merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari 5 online database yaitu, PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, dan WileyOnline Library. Terdapat 12 studi yang terinklusi dalam penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas studi menggunakan asuransi kesehatan sosial dalam menerapkan program asuransi kesehatan wajib. Fungsi financial protection pada seluruh negara temuan kurang adekuat karena tingkat out-of-pocket masih diatas ambang batas WHO. Ditemukan 5 determinan yang berhubungan dengan enrollment dan 7 determinan terkait kepesertaan aktif. Terdapat 4 determinan yang dapat diberikan intervensi, yaitu pengetahuan, tingkat pendidikan, sosialisasi oleh pihak penyelenggara serta metode pembayaran. Ditemukan inovasi seperti menerapkan kajian wajib untuk program, pemberian insentif dan mengembangkan strategi komunikasi efektif.

---

In the context of achieving universal health coverage, the mandatory health insurance mechanism is one step that can be taken to achieve this. However, problems were found in various countries, namely the difficulty of integrating the informal sector into programs which ultimately hindered countries from achieving UHC. In addition, the absence of institutions that oversee the informal sector and the absence of effective mechanisms that "force" the informal sector to join the program is a worrying condition because the informal sector is vulnerable to health hazards caused by its work. This study aims to examine the determinants of active participation status in compulsory health insurance programs among the informal sector and to examine innovations made in various countries when integrating the informal sector into program participation. Literature review is the method used in this study. Data sources were obtained from 5 online databases, namely, PubMed, ProQuest, ScienceDirect, Scopus, and WileyOnline Library. There are 12 studies included in this study. The results show that the majority of studies use social health insurance in implementing a mandatory health insurance program. The financial protection function in all the countries found is inadequate because the out-of-pocket level is still above the WHO threshold. There are 5 determinants related to enrollment and 7 determinants related to active participation. There are 4 determinants that can be intervened namely knowledge, level of education, counselling by the organizers and method of payment. Innovations were found such as implementing mandatory reviews for programs, providing incentives and developing effective communication strategies."

"Berdasarkan Praturan Presiden No 111 Tahun 2013 tentang pasal 6 yang menyebutkan bahwa kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib dan mencakup seluruh penduduk Indonesia. Dalam upaya pencaian Universal Health Coverage pada tahun 2019, baik badan usaha besar dan menengah paling lambat mendaftar 1 Januari 2015 sedangkan badan usaha mikro paling lambat mendaftar 1 Januari 2016. BPJS Kesehatan terus meningkatkan kepesertaannya, jumlah badan usaha di BPJS Kabupaten Bogor tercatat 1.470 kelompok badan usaha yang sudah terdaftar dan jumlah badan usaha yang belum mendatar tercatat 245.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempegaruhi keikutsertaan badan usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah kerja BPJS Kesehatan Kabupaten Bogor tahun 2017.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik wawancara mendalam kepada salah satu perwakilan badan usaha yang menangani jaminan kesehatan karyawan. Variabel yang diteliti mengunakan teori perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yaitu modifikasi model teori Kolter dan Amstrong 2009, Kolter dan Keller 2009.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Badan Usaha menjadi peserta BPJS Kesehatan karena adanya peraturan wajib untuk mendaftar, premi lebih murah dan pelayanan yang diberikan komprehensif. Bagi badan usaha yang belum mendaftar merasa kurang puas dengan produk dan askes pelayanan kesehatan yang diberikan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

---

Based on Peraturan Presiden No 111 Tahun 2013 Pasal 6 article 6 explain that membership of health insurence is a must for indonesian citizen. In order to achieve universal health coverage, large and middle scale company must register their membership in national health insurance by January 1 39 st, 2015 at the latest, while small company on January 1 39 st, 2016. BPJS Kesehatan has been increasing their membership, the companies which already become member of BPJS Kesehatan in Bogor Regency were recorded 1.470. But there are still 245 companies which are not become member yet.

The purpose of this research to know the factors influencing companies to become member of National Health Insurance programme in Bogor Regency in 2017.

This research using qualitative method by depth interview to each company representative who handle employee health insurance. As the variable of this research using the theory of consumer behaviour in making buying decision by Kotler and Amstrong 2009, Kotler and Keller 2009 modification theory.

The result of this research show that the company like to join BPJS Kesehatan because of the regulation state that membership is obligatory. Beside that, BPJS Kesehatan offering cheaper insurance premium and comprehensive services. But some companies which are not joining BPJS Kesehatan feel not satisfied with the product and health service access in BPJS Kesehatan health facilities. "

"Jaminan sosial berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya resiko sosial ekonomi yang akan muncul di masa depan. Salah satu jaminan sosial yang digunakan sebagai perlindungan dari resiko yang mungkin dihadapi masyarakat di masa depan yaitu jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah mendorong upaya untuk semakin besarnya masyarakat yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat determinan (penentu) faktor-faktor yang mempengaruhi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan secara khusus pada sektor formal. Dengan menggunakan metode random effect model dan data panel yang terdiri dari lima faktor sebagai variabel bebas dari 123 kantor cabang, peneliti akan meneliti faktor-faktor apa saja yang memepengaruhi kepesertaan jaminan sosial sektor formal yang terbagi menjadi dua model persamaan. Dilakukan juga penelitian secara lebih spesifik berdasarkan kategori kelas kantor cabang yang terbagi menjadi tiga yaitu kelas kantor cabang utama, kelas kantor cabang madya, dan kelas kantor cabang pratama.

---

Social security is functioned as a basic protection system for the community against the possibility of socio-economic risks that will arise in the future. One of the social security that is used as protection from the risks that society may face in the future is employment social security. The government encourages to increase the number of people who are protected by employment social security. This study aims to look at the determinants of the factors that affect employment social security participation specifically in the formal sector. By using the random effects model method and panel data consisting of five factors as independent variables from 123 branch offices, the researcher will examine what factors influence the participation of formal sector social security which is divided into two equations. More specific research was also conducted based on the branch office class category which was divided into three namely the main branch office class, the middle branch office class, and the pratama branch office class."

"ABSTRAKHipertensi merupakan penyakit yang memiliki angka kesakitan dan kematian yang tinggi baik di Indonesia maupun di dunia. Hipertensi juga merupakan faktor risiko utama salah satu penyakit katastropik yaitu penyakit jantung koroner yang memerlukan biaya pengobatan yang tinggi. Adanya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan pembiayaan tersebut. Hingga tahun 2018, sekitar 26% masyarakat Indonesia belum terdaftar sebagai peserta JKN. Keikutsertaan dalam program JKN dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pengetahuan, ketersediaan waktu, rasa berat dalam pembayaran, dan tidak mau mendaftar. Perilaku masyarakat terkait dengan keyakinan kesehatan yang mereka miliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keyakinan kesehatan dengan partisipasi program JKN pada klien hipertensi di Puskesmas Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Desain penelitian yang digunakan adalah cross sectional dengan jumlah sampel 109 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data kepercayaan kesehatan berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 78. Uji chi square menunjukkan nilai p sebesar 0,240 (α = 0,1). Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara keyakinan kesehatan dengan partisipasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional pada klien hipertensi di Puskesmas Kecamatan Matraman Jakarta Timur. Skrining masyarakat di Kecamatan Matraman, Jakarta Timur perlu dilakukan untuk lebih mengidentifikasi individu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan diberikan edukasi tentang pentingnya memiliki jaminan kesehatan dengan hipertensi.ABSTRACTHypertension is a disease that has a high morbidity and mortality rate both in Indonesia and in the world. Hypertension is also a major risk factor for one of the catastrophic diseases, namely coronary heart disease which requires high treatment costs. The existence of the National Health Insurance (JKN) is a solution to overcome these financing problems. As of 2018, around 26% of Indonesians have not been registered as JKN participants. Participation in the JKN program is influenced by various factors, including knowledge, availability of time, difficulty in paying, and refusal to register. People's behavior is related to the health beliefs they have. This study aims to determine the relationship between health beliefs and participation in the JKN program for hypertension clients at the Matraman District Health Center, East Jakarta. The research design used was cross sectional with a sample size of 109 respondents. The results showed that the health confidence data was normally distributed with an average value of 78. The chi square test showed a p value of 0.240 (α = 0.1). This shows that there is no significant relationship between health beliefs and participation in the National Health Insurance program for hypertensive clients at the Matraman District Health Center, East Jakarta. Community screening in Matraman District, East Jakarta needs to be done to better identify individuals who do not have health insurance and be given education about the importance of having health insurance with hypertension."

"Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada sektor informal di tukang kayu pada industri pengolahan kayu adalah pekerjaan dengan karakteristik yang sering mengalami keluhan kesehatan yang sangat tinggi. Penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) pekerja sektor informal pada industri kusen sepanjang jalan raya Jatibening, Bekasi 2012. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pekerja dalam menggunakan APD. Informan dalam penelitian ini sebanyak sembilan orang yang berasal dari lima toko yang berbeda dengan jumlah toko keseluruhan ada tujuh. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan desain penelitian case study. Metode penelitian ini dengan menggunakan wawancara mendalam dan observasi langsung. Untuk hasil penelitian berdasarkan variabel yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemakaian APD dapat disimpulkan bahwa pengetahuan, ketersediaan fasilitas, dan juga pengawasan mempengaruhi pekerja dalam menggunakan APD Sedangkan untuk tema penelitian mengenai sikap, informan sudah memiliki kesadaran dalam penggunaan APD tetapi tetap tidak menggunakan APD untuk itu sikap tidak berpengaruh terhadap perilaku penggunaan APD. Peningkatan dan perbaikan dari pengetahuan, fasilitas, dan pengawasan pekerja dalam memakai APD perlu dilakukan agar perilaku penggunaan APD dapat sepenuhnya berjalan dengan baik.

---

Based on research conducted in the informal sector in the carpenter's wood processing industry is a job with characteristics that often have very high health complaints. This study discusses the factors that influence the behavior of the use of Personal Protective Equipment (PPE) informal sector workers in the industry sills along the highway Jatibening, Bekasi 2012. The purpose of this research is to look at the factors that influence the behavior of workers in the use of PPE. Informants in this study were nine people from five different stores to shop overall number seven. This research is a qualitative case study research design. This research method by using in-depth interviews and direct observation.

For results based on variables associated with factors that influence behavior and the use of PPE can be concluded that the knowledge, availability of facilities, and also affects workers' control in the use of PPE As for the theme of research on attitudes, informant already have awareness in the use of PPE but still no use APD for that attitude does not affect the behavior of the use of PPE. Enhancement and improvement of knowledge, facilities, and supervision of the workers wear PPE needs to be done so that the behavior of the use of PPE can be completely worked well."