Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis persepsi wajib pajak perorangan di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga terhadap kualitas pelayanan e-filing dalam pelaporan perpajakannya. Metode analisis dengan membandingkan antara harapan dengan kualitas kinerja pelayanan yang diterima wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum wajib pajak perorangan di lokasi penelitian belum merasa puas dengan kualitas pelayanan e-filing baik itu dilihat dari dimensi responsiveness, assurance, empathy, reliability, dan tangibles. Dengan tingkat kesenjangan terbesar berada di pada dimensi Assurance.

---

The purpose of this study was to analyze the perceptions of individual taxpayers in Menteng Tiga Jakarta Small Taxpayers Office to service quality of e-filing of tax reporting. Methods of analysis by comparing the expectations of the quality of service performance that was received taxpayer.

The results showed that in general the individual taxpayers in the study area have not been satisfied with the quality of the e-filing service whether it be of the dimensions of responsiveness, assurance, empathy, reliability, and tangibles. With the level of the biggest gaps are in the dimension Assurance."

"Sunset Policy merupakan fasilitas dari Pemerintah berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi atau Badan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Sunset Policy diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Mengenai Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dengan adanya ketentuan Sunset Policy diharapkan pajak tidak lagi merupakan momok bagi masyarakat, dan masyarakat diharapkan mau lebih terbuka dan transparan dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Kebijakan Sunset Policy bertujuan untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari sektor pajak dan jumlah Wajib Pajak, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi maupun badan serta guna memperoleh basis data Wajib Pajak. Oleh karena itu, penulis ingin membahas mengenai sejauh mana Peranan Sunset Policy dalam rangka peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi, Khususnya pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Jakarta Pademangan dan kaitannya dengan penegakan Hukum Pajak. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan teknik pengumpulan data yang bersifat analisis kualitatif guna menghasilkan data deskriptif. yang analisa datanya dibantu dengan data kualitatif yang berbentuk tabel dan grafik guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Meskipun di dalam pelaksanaan program Sunset Policy masih terdapat beberapa kelemahan, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa Program telah membuahkan hasil yang baik dalam rangka peningkatan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. kedepannya hasil dari program ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan reformasi perpajakan dan penegakan hukum pajak Indonesia.

---

Sunset Policy is a government policy as an instrument to facilite for Tax Payer o omit administrative penalty such as tax interest in the lack of the Personal Tax ayer and Company Tax Payer in their Payment of Tax Income. The Sunset olicy Regulation is enacted in article 37A of Act Number 28 Year 2007 such as eneral Regulation of Taxation (UU KUP). The implication of Sunset Policy is xpected that Taxation is longer will not hurrify the Tax Payer, and they will be xpected to become more open and transparent in reporting of their Taxation bligation. The goals of implementation of the Sunset Policy are to increase the um of state income from Tax revenue. and also to increase the sum of Personal nd Company Tax Payer, those expected to improve database.

Therefore this research is emphasizing in the Implication of Sunset Policy for increasing the um of the Personal Tax Payer, particularly in Kantor Pelayanan Pajak Pratama akarta Pademangan and its relation to Tax Law enforcement.

This research conduct by juridicial normatives method, which is using qualitative analysis in atabase collecting which is will conclude descriptive data. which the data nalysing is using qualitative data such as table and chart to conclude the esearch question. Eventough in this Sunset Policy there are still several iminishion, but this program could impact the increasing sum of Personal Tax Payer. Furthermore this program is expected to the foundament for the government to create and enact Tax Policies such as Tax Reform and The Enforcement of Taxation in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penggunaan e-SPT dan e-Filing dalam melaporkan SPT. Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dengan pendekatan studi kasus menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama tahun 2014 – 2017 wajib pajak yang menggunakan aplikasi e-SPT dan e-Filing terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak semakin menerima penggunaan teknologi dalam melaporkan SPT. Berdasarkan wawancara dengan responden, mereka bersedia melaporkan SPT dengan e-SPT dan e-Filing karena melaporkan dengan aplikasi tersebut lebih mudah dan cepat. Namun demikian, KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga tetap perlu terus meningkatkan kualitas teknologi pelaporan SPT dengan pembaharuan aplikasi untuk menyempurnakan aplikasi yang sudah ada.

---

The main purpose of this research is to evaluate the use of e-SPT & e-Filing in SPT reporting. This research was conducted at the KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga with a case study approach using qualitative descriptive methods. The result of the research shows that during 2014 – 2017, taxpayers using e-SPT and e-Filing continues to increase. It shows that taxpayers accept the new technology in their tax reporting. Respondents in this study found that e-SPT and e-Filing offer an easy and a time efficient tax reporting. However, the KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga is required to improve the quality of the system to enhance an existing application."

"Perbedaan pendapat antara PT BBB dengan fiskus telah menimbulkan sengketa pajak terkait dengan kebijakan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar. PT BBB berpendapat terkait lebih bayar yang terjadi harus dikembalikan dengan dilakukan restitusi sebab utang pajak yang dimaksud fiskus masih dalam proses hukum di pengadilan pajak yang belum berkekuatan hukum tetap. Sehingga, dalam hal ini PT BBB belum memiliki utang pajak yang dapat dikompensasikan dengan lebih bayar. Sementara, fiskus berpendapat bahwa bahwa utang pajak dalam proses hukum tersebut telah menjadi utang pajak sehingga tindakan penagihannya telah dapat dilakukan. Berdasarkan hal itu, melalui pendekatan kualitatif, peneliti ingin mengetahui dan menganalisis penerapan ketentuan kompensasi utang pajak dalam sengketa dengan lebih bayar yang dialami oleh PT BBB. Berdasarkan penerapan ketentuan kebijakan kompensasi utang pajak masih dalam sengketa menemui hambatan karena terdapatnya dualisme kebijakan mengenai penagihan pajak, dengan mengacu pada UU KUP tindakan kompensasi tidak dapat untuk dilakukan. Hal tersebut telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian pada faktor ruang lingkup dan pendefinisian dalam kepastian hukum. Oleh sebab itu, dengan adanya dualisme kebijakan telah menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan ketentuannya. Dalam mengatasi masalah tersebut, dilakukan penerapan asas lex posterior derogat legi priori. Sehingga dualisme kebijakan tersebut dapat dihilangkan dan ketentuan yang berlaku yaitu UU KUP.

---

Differences of opinion between PT BBB and the tax authorities have led to a tax dispute related to the tax payable compensation policy in dispute with overpayment. PT BBB is of the opinion that the overpayment that occurred must be returned with a restitution because the tax payable referred to by the tax authorities is still in the legal process in the tax court which has not yet had permanent legal force. Thus, in this case, PT BBB does not yet have a tax payable that can be compensated by overpayment. Meanwhile, the tax authorities are of the opinion that the tax payable in the legal process has become tax payable so that the collection action can be carried out. Based on this, through a qualitative approach, the researcher wants to know and analyze the application of the provisions for compensation for tax payables in disputes with overpayments experienced by PT BBB. Based on the implementation of the provisions of the tax payable compensation policy, the dispute is still facing obstacles due to the dualism of policies regarding tax collection, with reference to the KUP Law, compensation measures cannot be carried out. This has caused uncertainty in the scope and definition factors in legal certainty. Therefore, the existence of policy dualism has created uncertainty regarding the implementation of its provisions. In overcoming this problem, the principle of lex posterior derogat legi priori is applied. So that the dualism of the policy can be eliminated and the applicable provisions are the KUP Law."

"Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi belum mencapai kondisi yang ideal. Pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Orang Pribadi perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan agar kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terjadi peningkatan secara terus-menerus. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, Wajib Pajak dapat melaporkan SPT secara online melalui e-filling. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dan tantangan yang dihadapi oleh fiskus dalam melaksanakan proses pengawasan dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa fiskus di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga sudah melakukan upaya pengawasan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dengan berpedoman pada SE-05/PJ/2022 serta Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Adapun inovasi yang dilakukan oleh fiskus di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak melalui aplikasi META. Selanjutnya, pada proses pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi juga telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait pemeriksaan, yakni SE-65/PJ/2013 dan ketentuan lain yang mendukung. Namun, nyatanya dalam proses pengawasan dan pemeriksaan terdapat tantangan yang dihadapi oleh fiskus di KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga yakni kesulitan dalam berkomunikasi secara langsung dengan Wajib Pajak Orang Pribadi, data pribadi yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi tidak valid, keterbatasan data yang dimiliki fiskus terkait dengan harta yang dimiliki Wajib Pajak Orang Pribadi.

---

Compliance of Individual Taxpayers has not reached an ideal condition. Supervision and audit are essential for ensuring continuous improvement in the compliance of Individual Taxpayers. In fulfilling tax obligations, taxpayers can submit their Annual Tax Returns (SPT) online through e-filing. This research aims to analyze the supervision and examination conducted at KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga and the challenges faced by the tax authorities in carrying out the supervision and examination processes for Individual Taxpayers at KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga. The approach used is qualitative with a descriptive research design, employing data collection techniques such as in-depth interviews and literature review. The findings of this research indicate that the tax authorities at KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga have made efforts to supervise Individual Taxpayers based on SE-05/PJ/2022 and the General Taxation Provisions (KUP). An innovation introduced by the tax authorities in KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga in overseeing Individual Taxpayers is the use of the META application. Furthermore, the examination process for Individual Taxpayers has been conducted in accordance with applicable regulations related to audits, namely SE-65/PJ/2013 and other supporting provisions. However, in the supervision and examination processes, challenges are faced by the tax authorities at KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga, including difficulties in direct communication with Individual Taxpayers, invalid personal data held by Individual Taxpayers, and limitations in the tax authorities' data related to the assets owned by Individual Taxpayers."

"Bertambahnya jumlah wajib pajak dari tahun ketahun namun pertambahan jumlah wajib pajak tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Masalah kepatuhan menjadi kendala dalam pemaksimalan penerimaan pajak. Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakanya dengan menggunakan beberapa variabel bebas seperti persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode survei dengan menggunakan media kuesioner dan studi pustaka. Analisa dilakukan dengan menggunakan teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa persepsi wajib pajak pada kualitas pelayanan fiskus dan sanksi denda memeiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

The number of tax payers is increase for years. But, it is not balanched with the level of tax compliance. The compliance problem bepmes on obstacle in optimizing the tax revenue. This study examines the level of compliance of individual tax payers of using several independent variabbles such a the perception of tax payers on quality service tax authorities and tax penalties. The purpose of this study was to determine the influence of the quality service tax authorities and tax penalities against individual taxpayer compliance.

The method used in this study is quanttative. The data collection techniques are survey method with quetionnaires and literature. Data analysis techniques used in this study is the technique of multiple regression analysis.

Based on the results of the analysis undertaken concluded that perception of tax payer on quality servisce tax authorities and tax penalties have a positive adn significant impact on tax payers comliance."

"Laporan magang ini menyajikan evaluasi menyeluruh atas prosedur yang dilakukan Perusahaan ABC terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa ekspor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019. Sebagai perusahaan multinasional yang berspesialisasi dalam layanan konsultasi dan broker asuransi, praktik perpajakan Perusahaan ABC sangat menarik. Laporan tersebut menggali informasi rinci dan analisis dokumen pendukung yang diserahkan selama proses. Dengan mempelajari prosedur dan dokumen tersebut, laporan ini menyoroti upaya kepatuhan perusahaan dan memberikan wawasan berharga tentang penanganan PPN jasa ekspor di dalam organisasi. Metode dalam laporan ini menggunakan pengalaman pribadi penulis dalam menangani kasus pajak. Berdasarkan evaluasi tersebut, kompilasi bukti dan proses yang dialami oleh perusahaan yang bersangkutan telah dilakukan dengan baik dan telah teruji dalam kerangka evaluasi yang telah dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.

---

This internship report presents a comprehensive evaluation of the procedures undertaken by Company ABC regarding the export services value-added tax (VAT) that was regulated in Minister of Finance Regulation Number 32/PMK.010/2019. As a multinational company specializing in consulting and broker insurance services, Company ABC's tax practices are of significant interest. The report delves into the detailed information and analysis of the supporting documents submitted during the process. By examining these procedures and documents, this report sheds light on the company's compliance efforts and provides valuable insights into the handling of export services VAT within the organization.The method in this report uses the author's personal experience in handling tax cases. Based on this evaluation, the compilation of evidence and the process experienced by the company concerned has been carried out properly and has been tested within the evaluation framework, which has been compared with applicable regulations."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sifat inovasi relative advantage, compatibility, complexity, trialability, dan observability terhadap keputusan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekalongan dalam menggunakan e-filing. Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner secara manual dan online, dan berhasil mendapatkan 219 responden. Metode pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dan cross section analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relative advantage, trialability, dan observability, berpengaruh positif terhadap keputusan penggunaan e-filing. Sementara itu, compatibility dan complexity tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan penggunaan e-filing.

---

The purpose of this research is to analyze the influence of the attributes of innovation relative advantage, compatibility, complexity, trialability, and observability on the decision of individual taxpayers registered in KPP Pratama Pekalongan in using e filing. This study was conducted by distributing questionnaires in manual and online forms, and managed to get 219 respondents. Hypothesis testing method is done by using multiple regression and cross section analysis. The results showed that relative advantage, trialability, and observability, significantly influence the decision of e filing usage. Meanwhile, compatibility and complexity have no influence on the decision of e filing usage."

"Skripsi ini menganalisis efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER- 32/PJ/2010 mengenai angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang mencakup efektivitas bagi Kantor Pelayanan Pajak yang diukur dari pencapaian ekstensifikasi dan intensifikasi dan Bagi Wajib Pajak yang diukur dari pencapaian asas keadilan dan kemudahan. Hasil yang ditemukan adalah sudah tercapainya pelaksanaan ekstensifikasi karena pengaruh perluasan definisi WP OPPT, tetapi peraturan ini tidak berhasil untuk meningkatkan jumlah WP OPPT baru secara rill dan signifikan, karena penambahan rill WP OPPT baru lebih dipengaruhi oleh kegiatan penyisiran, bukan karena adanya peraturan baru. Selain itu, didapatkan hasil bahwa peraturan ini akan menaikan total penerimaan pajak dari WP OPPT, walaupun penerimaan angsuran bulannya akan mengalami penurunan karena adanya penurunan tarif dari 2% menjadi 0.75%. Sedangkan pencapaian asas keadilan dan kemudahan bagi Wajib Pajak sudah tercapai dari adanya perluasan definisi, akan tetapi, perubahan besar tarif akan menyebabkan kurang bayar yang sangat tinggi yang akan memberatkan Wajib Pajak di akhir tahun yang mencerminkan ketidakadillan bagi wajib pajak dan perubahan sifat tarif tidak mengambarkan kemudahan administrasi pajak karena Wajib Pajak harus melakukan perhitungan kembali diakhir tahun. Disisi lain, ketidakwajaran besar angsuran PPh Pasal 25 dengan SPT terutang dikarenakan penetapan tarif yang bersifat flat terhadap seluruh tingkat pendapatan Wajib Pajak. Ketidakadilan ini akan meningkatkan ketidakpatuhan Wajib Pajak.

---

This paper analyzes the effectiveness of the application of regulation regarding installment PER-32/PJ/2010 208/PMK.03/2009 about PPh Article 25 Employers individual taxpayer in KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading that comprises the effectiveness for the tax office measured from the achievement of extensification and intensification and for taxpayers who measured by achievement of fairness and easiness. The results found are already achieving the implementation of the extension due to influence of the expanded definition of WP OPPT, but its inefective in increasing the number of WP OPPT, because the increasing figures of WP OPPT more affected by combing activities, not because of the new regulations. In addition, the results showed that this regulation would raise the total tax revenue from WP OPPT, although monthly installment receipts will decline due to lower rates from 2% to 0.75%. While the achievement of pronciples of fairness and easiness for taxpayers have been achieved from the extension of definition, however, major changes in tarrifs will raise number of underpayment rate which will burden the taxpayer at the end of the year, thus also reflects unfairness for the taxpayer. The changing nature of the tariff does not reflects easiness of tax administration because the taxpayer must do re-calculate their tax at the end of the year. On the other hand, there is a primness difference between PPh Article 25 installments with SPT payable amount due to flat tariffs on all levels of income taxpayers. This unfairness will increase taxpayer noncompliance."

"ABSTRAKPada Konsultan X diketahui bahwa tidak ada expatriate yangmenggunakan e-Filing dalam pelaporan SPT PPh WPOP. Tujuan penelitian iniadalah menganalisis evaluasi kebijakan e-Filing dalam pelaporan SPT TahunanPPh WPOP Asing pada Konsultan X dan menganalisis upaya Direktorat JenderalPajak dalam peningkatan penggunanaan e-Filing untuk WPOP Asing. Penelitianini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakanteknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkanbahwa e-Filing untuk SPT PPh WPOP Asing tidak efektif pemanfaatannya padaKonsultan X karena kurangnya sosialisasi dan kebijakan dari Konsultan X untuktidak menerapkan e-Filing pada klien Asing sebab terkendala oleh sistem e-Filingyang tidak mendukung kebutuhan WPOP Asing. Untuk itu pihak DJP melakukanupaya-upaya peningkatan penggunaan e-Filing melalui peraturan, sosialisasi danlayanan kemudahan secara teknis.

---

ABSTRACTAt X Consultant no foreign or expatriate clients who use e-Filing ofAnnual Income Tax returns reporting. The purpose of this study is to analyze theevaluation of e-Filing policy in Annual Income Tax Return Reporting onForeigner or expatriate at Consultant X and analyze the efforts of the DirectorateGeneral of Taxation to increase the usage of e-Filing for Foreigner. This researchis a descriptive qualitative approach research using in-depth interview. The resultsshowed that the e-Filing of Annual Income Tax Returns for Expatriate Tax Payerineffective utilization because the lack of socialization and policy from ConsultantX to not use the e-Filing system for expatriate client. That’s why, the DirectorateGeneral of Taxation makes efforts to increase the using of e-Filing throughregulation, socialization and easy service technically."