Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini membahas tentang salah satu peristiwa sejarah Cina yaitu Pembantaian Shanghai yang terjadi pada tahun 1927. Peristiwa sejarah ini dipenuhi dengan intrik politik dan perebutan kekuasaan pasca wafatnya Sun Yat Sen pada tahun 1925. Tubuh Guomindang terpecah menjadi dua yaitu sayap kiri yang dipimpin Wang Jingwei serta fraksi komunisnya dan sayap kanan yang dipimpin oleh Chiang Kaishek. Shanghai yang merupakan kota industri dan salah satu penggerak roda perekonomian Cina pada saat itu diyakini Chiang Kaishek sebagai jalan keluar atas kebutuhan finansial Chiang untuk mendirikan pemerintahannya di Nanjing dan menandingi pemerintahan Wang Jingwei di Wuhan. Peristiwa yang direncanakan oleh Chiang Kaishek ini terjadi dini hari tanggal 12 April, menyebabkan ribuan nyawa kaum komunis tewas dan kejadian ini menandakan berakhirnya koalisi antara Guomindang dan Gongchandang.

---

This paper discusses about one of the past events in China‟s history called The Shanghai Massacre which occurred in 1927. This event is filled with politic conspiracy and power struggle between the two wings of Guomindang which split into left wing led by Wang Jingwei and his communist fraction and right wing led by Chiang Kaishek. This dissension happened right after the death of Sun Yat Sen in 1925. Shanghai, which is an industrial city and also play an important role of economic growth in China, believed by Chiang can help him build his own government in Nanjing in order to compete against Wang Jingwei‟s government in Wuhan. The massacre itself was planned by Chiang Kaishek, it occurred dawn on April 12th causing thousands of communist lives in Shanghai killed. The effect of Shanghai Massacre was destroyed the alliance between Guomindang and Gongchandang."

"ABSTRAKProduksi dan kebijakan ekspor kopra di Makassar merupakan jawaban dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor dunia, baik pada masa Kolonial Hindia Belanda maupun pasca awal pembentukan ekonomi nasional Negara Indonesia. Harapan ini dimungkinkan setelah adanya kebijakan Makassar pada tahun 1927 sebagai satu-satunya pengekspor kopra untuk Wilayah Timur Besar.Karena itu lahirnya kebijakan tersebut membawa transformasi bagi terbentuknya kekuatan ekonomi kolonial. Transformasi ini membuat eksportir masuk Makassar. Pada waktu itu kesadaran petani untuk berproduksi semakin meningkat, bahkan melahirkan enterpreneurship lokal dalam membentuk sistem ekonomi Kolonial. Dalam pandangan ini paradigma teori Clifford Geertz dan J.H. Boeke kiranya kurang relevan untuk diterapkan di Makassar karena masyarakat Pribumi (tradisional) telah mampu berakumulasi pada perubahan dinamis dalam kehidupan ekonomi tanpa dikotomi dualisme ekonomi antara Barat dan Timur.Pada awal kemerdekaan proses perkopraan terus berlangsung, kepentingan lokal maupun pusat mulai melibatkan diri dalam tata-niaga perkopraan. Eksportir dan produsen yang terbentuk sebelum perang dielakkan. Pemerintah mulai mengambil alih secara langsung dalam politik perkopraan. Di ujung sistem kebijakanaan itu Militer dan para Veteran mulai mengatur tata-niaga perkopraan. Akibatnya berbagai wilayah produsen kopra mengeluh bahkan terhimpit hutang, karena militer dan veteran pelaku ekonomi itu mengutamakan kekuasaan (keamanan) tanpa modal. Kopra yang telah diambil banyak yang tidak terbayar, akibatnya melahirkan keresahan bahkan sebuah pemberontakan. Landasan teoretis ini memberikan gambaran bahwa pada pasca awal kemerdekaan betapa dominannya pemerintah mengatur prekonomian dan itulah sebabnya perekonomian kita hingga kini masih merupakan sebuah masalah yang belum terselesaikan.

---

ABSTRACT

Production and the policy of copra ex/port in Makassar were the answer to fulfill the needs of world export, in Dutch Colonial era and early formation of National Economy of Indonesia. This hope was possible after Makassar policy in 1927 as the one of copra export for Region Timur Besar.

The birth of policy brought transformation for economy development of the Dutch Colonial. At that time, the peasants consciousness to make the production more increased, even gave birth of lokal entrepreneurial in Dutch economy. In this point Clifford Geertz and J.H. Boeke theory are not relevant to implement in Makassar, because the natives have ability to adopt changes in economy without dualism-dichotomy between West and East World.

In the early of Indonesia independence (1945) the importance of local and center government began involved in copra trade. Exporter and producer which formatted before the war, was avoided. Government began to take over directly copra trade. Finally some regions of copra production were complaint, even wedged in debt, because both, Military and Veterans gave priority to power and security without capital . Copra which had been taken a lot were not paid, and it caused chaos and revolt. This paradigme, gives the answer that in the early of independence government had power to arrange economy structure."

"This book constitutes the thoroughly refereed post-conference proceedings of the Second International Conference on Game Theory for Networks (GameNets 2011) held in Shanghai, China, April 16-18, 2011. The 45 revised full papers presented were carefully selected from numerous submissions and focus topics such as mechanism design, physical layer games, network mechanisms, stochastic and dynamic games, game-theoretic network models, cooperative games in networks, security games, spectrum sharing games, P2P and social networks and economics of network QoS."

"Out of numerous submissions the Program Committee finally selected 26 full papers and 2 invited papers. They focus on topics as future Internet testbeds, future wireless testbeds, federated and large scale testbeds, network and resource virtualization, overlay network testbeds, management provisioning and tools for networking research, and experimentally driven research and user experience evaluation."

"Skripsi ini membahas hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing (1927-1933). Bagaimana hubungan keduanya dapat dilihat melalui kebijakan Pemerintah Nanjing terhadap pengusaha Shanghai. Kebijakan ini tercermin melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kuomintang terhadap Asosiasi Pengusaha Shanghai. Kebijakan Chiang Kai-shek sebagai presiden dan T.V Soong sebagai mentri keuangan pemerintah Nanjing juga berpengaruh terhadap hubungan keduanya. Selain itu, skripsi ini juga membahas bagaimana hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing yang tercermin dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tahun 1927-1933. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pengusaha Shanghai tidak memiliki peran politik yang signifikan pada masa pemerintah Nanjing. Selain itu, pengusaha Shanghai juga tidak dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Nanjing.

---

The Focus of this study is the relation between Shanghai Businessmen and Nanjing government (1927-1933). The relation between them can be seen through the Nanjing Governments policy toward Shanghai Businessmen. This policy was reflected by the regulations issued by Nanjing government toward the Shanghai Businessmen Association. The policy of Chiang Kai-shek as the President and the policy of T.V Soong as the Financial Minister toward Shanghai Businessmen will represent the relation between them. Besides, this thesis also analyzes how Shanghai Businessmens relation with Nanjing Government, which describe on the events happened between 1927 and 1933. As a conclusion, Shanghai businessmen didn't have a significant political role during Nanjing government era. They were also not able to exercise considerable political influence on government decision-making."

"Penelitian mengenai Perhimpoenan Beambte Spoor dan Tram (PBST) di Bandung pada tahun 1927 ? 1934 ini ditujukan untuk melengkapi penulisan tentang sejarah pergerakan nasional dan sejarah tentang perburuhan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam penelitian penulis hanya menggunakan sumber-sumber tertulis, karena penggunaan sumber lisan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergerakan serikat pekerja setelah tahun 1927 tidak berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pergerakan serikat pekerja pada awalnya berjalan secara radikal dan revolusioner dengan diwarnai oleh pemogokan-pemogokan yang dilakukan oleh para buruh. Aksi inilah yang digunakan untuk menolak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dirasa tidak adil oleh para pekerja. Aksi ini turut didukung oleh gerakan-gerakan politik yang kontra terhadap pemerintah kolonial di Hindia Belanda. Kondisi ini kemudian berubah setelah tahun 1927 dengan adanya pembatasan ruang gerak untuk pergerakan kaum pribumi di Hindia Belanda. Pergerakan serikat pekerja pun kemudian berubah menuju ke arah yang lebih lunak dengan jalan kooperatif dengan pemerintah, terutama untuk mereka yang bekerja di perusahaan negara. Kondisi yang seperti inilah yang kemudian menyulitkan para pekerja untuk memperjuangkan perbaikan hidupnya, ditambah lagi dengan situasi ekonomi malaise yang melanda di Hindia Belanda. Perhimpoenan Beambte Spoor dan Tram (PBST), serikat pekerja untuk kaum beambten --pekerja kelas II-- di dalam Staatsspoorwegen (SS), merupakan salah satunya yang melewati periode tersebut."