Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPartai Komunis Jepang merupakan salah satu partai tua di Jepang yang didirikan pada tahun 1922 dan diresmikan oleh pemerintah Jepang pada tahun 1945. Pada awal didirikannya, partai ini lebih cenderung bersifat anarkis dan radikal, tetapi partai ini mulai berubah menjadi partai yang menyenangkan dan melakukan aksi secara damai. Meskipun partai ini berhaluan kiri, Partai Komunis Jepang tetap memiliki pendukung dari berbagai kalangan. Dukungan yang diberikan untuk Partai Komunis Jepang mengalami peningkatan dan juga penurunan, sehingga hal tersebut berakibat pada elektabilitas dan eksistensinya dalam parlemen Jepang. Banyak pro dan kontra terhadap eksistensi partai ini di Jepang. Eksistensi Partai Komunis Jepang sejak tahun 1945 hingga tahun 1955 diliputi oleh aksi-aksinya dalam menentang kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang menurut partai ini tidak memihak kepada rakyat Jepang. Partai Komunis Jepang tetap konsisten menjadi salah satu partai oposisi yang menyuarakan kritik dan aspirasinya demi kepentingan rakyat Jepang.

---

ABSTRACTJapanese Communist Party is one of the old party in Japan which was established in 1922 and inaugurated by the Japanese government in 1945. At the beginning of establishment, this party is more likely to be an anarchist and radical party, but this party started to turn into a lovable party. Although this is the left-wing party, the Japanese Communist Party still has the support from various circles. The support that given to the Japanese Communist Party has increased and also decreased, so that it results in electabilty and its existence in the Japanese parliament. There is a lot of pros and cons of the existence of this party in Japan. The existence of the Japanese Communist Party from 1945 to 1955 covered by its actions in opposing the policies and actions taken by the government which, according to this party was not in favor of the people of Japan. Japanese Communist Party consistently be one of the opposition parties who voiced criticism and aspirations for the sake of the Japanese people.;Japanese Communist Party is one of the old party in Japan which was established in 1922 and inaugurated by the Japanese government in 1945. At the beginning of establishment, this party is more likely to be an anarchist and radical party, but this party started to turn into a lovable party. Although this is the left-wing party, the Japanese Communist Party still has the support from various circles. The support that given to the Japanese Communist Party has increased and also decreased, so that it results in electabilty and its existence in the Japanese parliament. There is a lot of pros and cons of the existence of this party in Japan. The existence of the Japanese Communist Party from 1945 to 1955 covered by its actions in opposing the policies and actions taken by the government which, according to this party was not in favor of the people of Japan. Japanese Communist Party consistently be one of the opposition parties who voiced criticism and aspirations for the sake of the Japanese people., Japanese Communist Party is one of the old party in Japan which was established in 1922 and inaugurated by the Japanese government in 1945. At the beginning of establishment, this party is more likely to be an anarchist and radical party, but this party started to turn into a lovable party. Although this is the left-wing party, the Japanese Communist Party still has the support from various circles. The support that given to the Japanese Communist Party has increased and also decreased, so that it results in electabilty and its existence in the Japanese parliament. There is a lot of pros and cons of the existence of this party in Japan. The existence of the Japanese Communist Party from 1945 to 1955 covered by its actions in opposing the policies and actions taken by the government which, according to this party was not in favor of the people of Japan. Japanese Communist Party consistently be one of the opposition parties who voiced criticism and aspirations for the sake of the Japanese people.]"

"ABSTRAKSetelah menganalisis lirik-lirik lagu di tahun 1945-1955, maka didapat kesimpulan sebagai berikut : Lagu-lagu di zaman perjuangan kebanyakan diciptakan oleh mereka yang turut berjuang untuk mengobarkan semangat. Walaupun kalimatnya sederhana dan pendek-pendek, namun para komponis mencoba menampilkan keserasian antara lirik dan nadanya. Hal ini berarti bahwa hubungan kata-kata dan nada-nadanya saling menguntungkan. Lagu-lagu tersebut sekaligus merupakan rekaman perjuangan pada waktu itu. Pemilihan kata, pemakaian me_tafor-metafor, gaya Bahasa, dan citra-citra mengisahken kejadian yang berlaku pada saat itu. Lagu-lagu mars yang diciptakan kebanyakan mengandung optimisme, dan me_mang itulah yang dibutuhkan.Keadaan tersebut sangat berlainan dengan penciptaan lagu masa kini. Pencipta lagu sekarang tidak dituntut untuk membuat lagu-lagu semangat. Lagu-lagu mars kurang mendapat perhatian lagi. Mereka kebanyakan mencipta...

---

"

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh Kepemimpinan Partai Golkar era transisi mampu mempertahankan Partai Golkar ditengah desakan pembubaran pasca jatuhnya orde baru. Tidak hanya bertahan, Golkar mampu meraih suara yang signifikan pada pemilu tahun 1999 dengan peringkat kedua setelah PDIP. Pada pemilu 2004 Partai Golkar mampu memenangkan pemilihan umum mengalahkan partai-partai lainnya. Oleh karena itu, penellitian ini dilakukan untuk mencari jawaban bagaimana model kepemimpinan yang dijalankan Partai Golkar pada masa transisi menuju demokrasi. Penelitian ini menggunakan teori Kepemimpinan, Kepemimpinan Transformasional, perilaku Kepemimpinan Transformasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian dilapangan memperlihatkan bahwa kepemimpinan Partai Golkar era transisi mampu bertahan ditengah desakan pembubaran disebabkan sosok pemimpin Partai Golkar di bawah kepemimpinan Akbar Tandjung memiliki kharisma dimana kharisma ini membuat para kader dan simpatisan bersedia melakukan sesuatu sesuai dengan visi pemimpinnya. Sosok pemimpin memberikan perhatian yang personal kepada para kader dan simpatisan yang membuat kader dan simpatisan merasa diakui keberadaannya di Partai serta merasa dekat dengan pemimpinnya. Kemudian kepemimpinan Partai Golkar era transisi dengan kebijakan dan program yang dijalankannya memberikan stimulasi kepada para kader sehingga mendapatkan ruang yang lebih besar untuk berkontribusi di partai dalam upaya membangun kemandirian Partai Golkar. Yang terakhir adalah, sosok pemimpin yang dalam menjalankan roda organisasi pantang menyerah dan terus bekerja sehingga para kader Partai Golkar menjadi termotivasi untuk melakukan lebih baik lagi.

---

This thesis is motivated by the Golkar Party leadership in transition era which is able to maintain the Golkar Party dissolution amid insistence after the fall of the New Order. Even after facing dissolution notion, Golkar also able to achieve a significant vote in the 1999 election, only behind PDIP. During 2004 election, Golkar Party was able to win the general election. Therefore, this research was conduct to find the model of Golkar Party leadership during democracy transition period. The study uses the theory of leadership, transformational leadership, transformational leadership behaviors. The method used in this study is qualitative method.

The results of field studies showed that the survival of Golkar Party during transition era came from leadership figure of the Golkar Party, Akbar Tandjung. The Golkar Party leader had certain quality of charisma which makes the cadres and sympathizers willing to obey in accordance with Akbar Tandjung visions. In Golkar Party case, a leader gives personal attention to cadres and sympathizers which made the cadres and sympathizers felt acknowledged within the party and felt close, strong bonded to the leaders. The Golkar Party leadership in transition era stimulated the cadres with policies and programs that provide a more space to build independence of Golkar Party. Lastly, Akbar Tandjung who was running the organization never gave up the party and continued to work.With this model of leader, Golkar Party cadres were motivated to contribute more toward party."

"ABSTRAKIkhtisar sbb. perkembangan Partai Komunis Jepang sejak tahun 1922-1945 banyak ditandai dengan penekanan dari pemerintah Jepang. Kebijakan Partai Komunis Jepang yang menginginkan dibubarnya sistim pemerintahan kekaisaran pada saat itu, menimbulkan pertentangan baik dari masyarakat Jepang maupun dari pemerintah. Selama perkembangan Partai Komunis Jepang banyak mengalami masa jatuh bangun. Hal ini disebabkan karena anggota-anggotanya banyak yang ditangkap oleh puhak kepolisian, sehingga sangat sulit untuk membangun satu partai yang mempunyai struktur partai yang kuat. Lagi pula, struktur masyarakat Jepang yang berlandaskan sistim kelas yang kuat, menyulitkan perkembangan Partai Komunis Jepang yang menginginkan penghapusan sistim kelas dalam masyarakat Jepang. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan Partai Komunis Jepang terhambat dikarenakan kuatnya ikatan masyarakat Jepang yang masih menerima adanya sistim kelas dan keberadaan Kaisar dalam masyarakat Jepang.

---

"

"Sebagai organisasi politik, tidak dapat dihindari akan adanya perselisihan internal dalam tubuh partai politik dimana partai politik dalam penyelesaian sengketa internal anggotanya memiliki lembaga penyelesaian internal yaitu Mahkamah Partai. Mahkamah Partai merupakan suatu organ di dalam partai politik yang harus dibuat oleh tiap partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Meskipun definisi Mahkamah Partai tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada Mahkamah Partai untuk menyelesaikan permasalahan dalam tubuh partai politik itu sendiri. Penyelesaiannya terdapat dalam Pasal 32 ayat (1) yang mengarah pada ketetapan yang diatur dalam AD/ART partai politik terkait. Tujuan dari dibentuknya Mahkamah Partai itu sendiri agar penyelesaian sengketa perselisihan internal partai menjadi efektif bagi tiap anggota partai yang sedang bersengketa. Tetapi, putusan yang di hasilkan oleh Mahkamah Partai belum mampu secara efektif membantu partai politik untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Independensi merupakan suatu permasalahan yang jadi sangat penting dalam menjamin efektivitas dari mahkamah partai. Mahkamah Partai seharusnya menjamin independensinya dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan tidak diintervensi oleh pihak lain, agar mahkamah partai menjadi lembaga yang efektif dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan juga pihak yang bersengketa di mahkamah partai politik juga dapat mencari keadilan didalam mahkamah partai politik. Peneliti berinisiatif menyusun penelitian ini dengan maksud untuk menjawab pertanyaan hukum mengenai bagaimana kekuatan hukum mengikat putusan mahkamah partai politik terhadap upaya hukum yang dilakukan apabila terjadi sengketa internal partai politik dan bagaimana independensi mahkamah partai politik terhadap penyelesaian sengketa internal partai politik. Selanjutnya dalam dimensi normatif tersebut peneliti akan bentukan dalam konteks hukum yang terjadi di lapangan terutama dalam praktek penyelesaian perselisihan internal partai politik di Indonesia untuk dapat dinilai apakah proses hukum perselisihan internal tersebut telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang dan melihat independensitas mahkamah partai dalam menyelesaikan perselisihan internal partai politik.

---

As a political organization, internal disputes within a political party are inevitable. Political parties establish internal dispute resolution bodies known as Party Courts to address conflicts among their members. The Party Court is an organ within a political party mandated by the Law Number 2 of 2011 concerning Political Parties. While the law does not explicitly define the Party Court, it grants authority to the Party Court to resolve issues within the party, as specified in Article 32 paragraph (1), which refers to provisions in the party's constitution and bylaws. The purpose of establishing the Party Court is to ensure effective resolution of internal party disputes for the members involved. However, the decisions rendered by the Party Court have not effectively aided political parties in resolving disputes. Independence is a crucial issue in guaranteeing the effectiveness of the Party Court. The Party Court should ensure its independence in resolving internal political party disputes and should not be influenced by external parties. This independence is crucial for the Party Court to be an effective institution in resolving internal party conflicts, allowing the disputing parties to seek justice within the Party Court. The researcher undertakes this study to address legal questions concerning the legal binding force of Party Court decisions and the legal remedies available in cases of internal political party disputes. The research also investigates the independence of the Party Court in resolving internal political party disputes. In the normative dimension, the researcher will analyze the legal context of dispute resolution practices within the field, particularly in the resolution of internal political party disputes in Indonesia. The aim is to assess whether the legal process for internal disputes aligns with the procedures outlined in the law and to evaluate the independence of the Party Court in resolving internal political party conflicts."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai implementasi Grassroot Democracy sebagai upaya dalam mempertahankan legitimasi rezim komunis satu partai di Vietnam. Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan triangulasi terhadap data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan berangkat mengunakan teori Hegemoni, Mobilizational Coorporatism, dan Democratic Centralism peneliti mencoba megaitkan hubungan antara penerapan Grassroot Democracy dengan maksud upaya dari pemerintah Vietnam dalam melanggengkan legitimasi negaranya. Sebagaimana asumsi peneliti yang mengklaim bahwa terdapat keberkaitan implementasi Grassroot Democracy terhadap penguatan legitimasi rezim komunis satu partai, hasil temuan dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Grassroot Democracy berimplikasi terhadap meningkatnya stabilitas dan kepercayaan masyarakat Vietnam terhadap pemerintahnya. Hal ini secara tidak sadar menjadi sebuah motif pemerintah Vietnam guna mempertahankan eksistensi legitimasi rezim komunis satu partai di Vietnam dengan menggunakan Grassroot Democracy sebagai alat untuk meredam gejolak masyarakat serta mewadahi aktivitas masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of Grassroot Democracy as an effort to defend the legitimacy of the one party communist regime in Vietnam. This research uses qualitative research method by doing triangulation to secondary data obtained through literature study. With the Hegemony, Mobilizational Coorporatism, and Democratic Centralism approach, researchers attempted to link the relationship between the application of Grassroot Democracy to the efforts of the Vietnamese government to perpetuate the legitimacy of the country. As the researcher assumes that there is a relationship between Grassroot Democracy implementation and the strengthening of legitimacy of one party 39 s communist regime, the findings of this study also show that the successful implementation of Grassroot Democracy has implications for the stability and confidence of the Vietnamese community towards their government. This unconsciously became a motive for the Vietnamese government to maintain the legitimacy of the one party communist regime in Vietnam by using Grassroot Democracy as a tool to curb public upheaval and to accommodate community activities."