Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang Analisis Kelayakan Pengenaan Pajak Hiburan atas Pusat Kebugaran bertujuan untuk menganalisis apakah pusat kebugaran layak atau tidak layak dikenakan pajak hiburan. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa pusat kebugaran (Fitness Center) tidak layak dikenakan pajak hiburan karena aktivitas di pusat kebugaran tidak termasuk ke lingkup hiburan, melainkan lebih condong ke olahraga dengan tujuan untuk menyehatkan badan, menurunkan berat badan, menjaga berat badan ideal, ataupun membentuk otot tubuh.

---

Research on Feasibility Analysis of Entertainment Tax on Fitness aims to analyze whether fitness center is suitable or not suitable to be the object of entertainment tax. By using quantitative research approach, this study shows that fitness center is not suitable to be the object of entertainment tax because the activites in the fitness center do not appertain into the scope of entertainment, but more inclined to nourish body, lose weight, maintain ideal weight, or build body muscle."

"Skripsi ini membahas tentang Analisis Administrasi Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Bekasi. Pembahasan berdasarkan pada latar belakang perencanaan penetapan target penerimaan pajak hiburan, mekanisme administrasi pemungutan pajak hiburan, dan hambatan dalam administrasi pemungutan pegak hiburan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyebutkan bahwa perencanaan penetapan target penerimaan pajak hiburan di Kota Bekasi masih menggunakan metode incremental dan belum berdasarkan pada potensi sesungguhnya, adanya tiga tahapan dalam adrninistrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi, serta terdapat kendala dalam administrasi pemungutan pajak hiburan di Kota Bekasi yaitu terkait peraturan perpajakan, aparatur pajak, Wajib pajak, serta kendala lainnya.This thesis discusses about Analysis Administration Tax Collection Entertainment in Bekasi. The discussion Was based on background planning tax revenue target-setting entertainment, entertainment tax collection administration mechanism, and barriers in tax collection administration. This research is qualitative research with descriptive design.

Research results suggest that the determination of tax revenue planning target entertainment in Bekasi still using incremental method and not based on the real potential, the existence of three phases in the administration of tax collection in entertainment, as well as Bekasi constraints in the administration of tax collection constraint related taxation, tax agencies, tax payers, as well as other barriers."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Sistem online atas data transaksi pembayaran Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak Daerah. Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan evaluasi penerapan sistem online Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan di Provinsi DKI Jakarta dengan Analisis Biaya Manfaat (cost and benefit analysis) untuk memberikan gambaran apakah manfaat dari penerapan sistem online pajak dari segi pengawasan kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Sistem Online pajak telah memberikan manfaat yang lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

---

Jakarta administration to implement an online system for payment transaction data Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in Regional Tax Payments Supervision order. This study aimed to evaluate the implementation of online systems Restaurant Tax, Hotel Tax and Entertainment Tax in DKI Jakarta Province with benefit cost analysis to give an idea whether the benefits of implementing online systems in term of taxpayer compliance monitoring of doing tax payment is greater than the cost incurred. This study concludes that the implementation of online tax system has provided grater benefits than costs."

"Laporan ini menguraikan analisis koreksi Pemeriksa Pajak atas SPT Tahun 2014 PT PIA. Pemeriksa Pajak mengoreksi nilai peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usaha, penyesuaian fiskal negatif, dan kredit pajak PT PIA. Hasil analisis menunjukkan beberapa koreksi Pemeriksa Pajak tidak sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia. Hasil analisis juga menunjukkan beberapa koreksi Pemeriksa Pajak yang memiliki dasar hukum yang lemah namun dapat dipertahankan karena PT PIA tidak dapat memberikan dokumen bukti transaksi dalam jangka waktu yang diberikan.

---

This report explains the analysis on Tax Auditor rsquo s correction on PT PIA Annual Tax Return for fiscal year of 2014. Tax Auditor made correction on the amount of sales, cost of goods sold, other operating expenses, non operating income, non operating expenses, negative income adjustment, and tax credit. Analysis shows that a couple corrections by Tax Auditor is not in accordance with Indonesia tax regulations. Analysis also shows that few corrections have weak legal basis but they can be justified because PT PIA can not give the supporting documents within the given time limit. "

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai adanya beberapa jenis Pajak Daerah yang duplikasi dengan objek Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan oleh Pemerintah Pusat. Adanya ketidak konsistenan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dalam mengecualikan barang dan jasa yang telah dikenakan Pajak Daerah, 7 (tujuh) jenis Pajak Daerah telah dikecualikan, namun 9 (sembilan) jenis Pajak Dearah lainnya masih dikenakan PPN juga ditingkat Pemerintah Pusat. Kegiatan intrepretasi dan sistematisasi hukum dilakukan disini untuk menemukan makna dari pengenaan Pajak Daerah tersebut. Metode sistematisasi hukum yang digunakan penulis adalah sistematisasi teleologikal, yakni menggunakan nilai dan kaidah yang melandasi teks undang-undang, yakni nilai dan kaidah Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dalam teori kemanfaatan (utility), diperoleh kesimpulan bahwa Pajak Daerah ditujukan untuk kemandirian Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah. Walaupun tidak semua daerah membutuhkan desentralisasi fiskal karena masih mengandalkan Dana Bagi Hasil sumber daya alam yang mesih sangat besar di daerah tersebut.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the situation where the objects of some local taxes duplicate the objects of Value Added Taxes (VAT) administered by central government. There is inconsistency in VAT Law in excluding the objects of local taxes from VAT. There are 7 objects of local taxes excluded from VAT, whereas 9 objects of local taxes remain taxed in central government level. The law interpretation and systematization is used to find the objective of the enactment of local taxes. The teleological systematization is utilized as the law systematization using the values and doctrines that build the text of the Law which is social justice for the whole people of Indonesia. Under utility theory it is concluded that local taxes is directed toward the local government self funding under local autonomy regime, although there are some local government that do not need fiscal decentralization and still rely on Revenue-Sharing Fund from rich natural resources under their jurisdiction."

"Skripsi ini membahas bagaimana proses pemungutan pemeriksaan dan penagihan pajak hotel di Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat beserta permasalahannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Dari hasil penelitian ditemukan permasalahan dalam hal pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan sistem yang masih kurang praktis baik dalam sistem online maupun sistem SP2D sanksi keterlambatan pembayaran akibat kliring pemeriksaan yang prosesnya lama serta banyaknya permohonan penghapusan STPD dari Wajib Pajak. Penulis menyarankan Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat mengadakan sosialisasi pajak daerah kepada para wajib pajak Perbaikan dalam sistem online SP2D dan kliring antar bank juga disarankan demi meningkatkan pelayanan pajak daerah Dalam pemeriksaan pemeriksa harus lebih aktif dan lebih terjadwal Penagihan pajak daerah juga harus lebih dioptimalkan agar dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

---

This paper discusses how the process of witholding collation and collection of hotel tax in Tax Services Unit in Central Jakarta Administrative City and its problems. This study is a qualitative research with descriptive design From the research found problems in terms of taxation. Taxpayers knowledge practical systems are still lacking in both the online system and the system SP2D penalties for late payments due to clearing inspection process is long and many STPD deletion request from the taxpayer.

The authors suggest Tax Services Unit in Central Jakarta Administrative City held a socialization of local taxes to taxpayers Improvements in the online system SP2D and inter bank clearing is also recommended in order to increase local tax services In the examination the examiner should be more active and more scheduled Local tax collection must also be optimized in order to increase local tax revenue."

"ABSTRAKPerkembangan Kota Palembang yang merupakan Ibukota Propinsi Sumatera Selatan sangat didukung oleh sektor sektor komersil yang sangat membantu perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang. Seiring dengan perkembangan arah yang diinginkan maka diperlukan kebijakan kebijakan pemerintah kota dalam mendukung proses tersebut.Untuk itu, sebagai upaya mengantisipasi permasalahan perkembangan pajak daerah khususnya pajak hiburan dan pajak reklame maka diperlukan arahan yang baik, sehingga dapat mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palembang. Sementara perkembangannya, baik itu pajak hiburan ataupun pajak reklame sangat dipengaruhi oleh beberapa factor, salah satunya faktor pendapatan per kapita penduduk Kota Palembang.Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tujuan penelitian dalam tesis ini adalah mendiskripsikan kebijakan pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dengan cara rnenelaah faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan dan pajak reklame sebagai sumber penerimaan pernerintah daerah Kota Palembang.Penelitian ini menggunakan alat analisa kuantitatip dan kualitatip dengan mencoba memberikan suatu gambaran secara garis besarnya. Alat analisa regresi dalam upaya melihat arah kebijakan dari pajak tontonan, dan pajak atas papan nama, dan juga dihubungkan dengan perkembangan Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan data relevan yang dikaitkan dengan teori dan alat analisa yang sudah baku yang digunakan dalam penelitian ekonomi.Dari hasil antara pajak hiburan dan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang dari tahun 1998 sampai tahun 2001. Hasil analisanya dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang sebesar 17,96 persen, Pajak Hiburan sebesar 5,52 persen, dan Pajak Reklame sebesar 17,14 persen. Pajak Hiburan menunjukkan kontribusinya yang terus menurun terutama pada tahun 1997 menunjukkan tingkat pertumbuhannya sebesar - 40,14 persen dan tahun 1998 sebesar -11,53 persen. Maka kontribusi pajak hiburan terhadap Pendapatan Asti Daerah Kota Palembang menunjukkan hubungan yang tidak signifikan sementara pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah menunjukkan hubungan yang signifikan. Dengan menggunakan data time series selama 14 tahun dengan tingkat keyakinan 95 persen diperoleh tingkat perkiraan model koefisien R2 sebesar 79,86 persen,dan model secara keseluruhan dengan menggunakan Uji F dengan nilai F Statistik sebesar 21,809dan F Label sebesar 3,48 dengan level of confidence sebesar 5 persen maka secara keseluruhan model itu signifikan dapat menjelaskan variabel pajak hiburan, pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.Dari hasil analisis ini tentang pajak tontonan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan pertama, dengan menggunakan metode persamaan regresi berganda dengan pengamatan 40 (empat puluh) responden dengan level of confidence sebesar 95 persen dengan menggunakan faktor-faktor yang mernpengaruhi penerimaan pajak tontonan secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model melalui Uji F dan nilai F statistik sebesar 3,052 persen, sementara F label sebesar 2,49 berarti modelnya cukup signifikan. Sementara struktur pajak tontonan bersifat regresip yang ditunjukkan nilai elastisitas sebesar 0,4136 dan melihat korelasi beberapa faktor yang mempengaruhi pengeluaran tontonan sebagai berikut : pendapaan perkapita, usia, pendidikan, status dan pekerjaan. Kedua, berdasarkan elastisitasnya dapat disimpuikan bahwa variabel yang berpengaruh positip terhadap pengeluaran tontonan yaitu variabel pendapatan perkapita, pekerjaan sementara variabel yang berpengaruh negatip terhadap pengeluaran tontonan yaitu variabel usia, pendidikan dan status.Analisa tentang pajak reklame yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : pertama, dengan menggunakan metode persamaan regresi berganda dengan data time series dengan pengamatan selama 13 tahun dan tingkat keyakinan sebesar 95 persen dan ditinjau secara makro faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame secara signifikan dengan tingkat ketepatan perkiraan model ditinjau Koefisien detenninasi (R2) sebesar 0,949 dan pengujian secara keseluruhan diperoleh F statistik sebesar 37,656 dan F Label sebesar 3,49 berarti model tersebut signifikan dalam pengujian pajak reklame yang dihubungkan dengan beberapa variabel yaitu variabel pendapatan perkapita, tingkat pertumbuhan, penduduk dan lain-lain.Analisa tentang pajak atas papan nama tersebut menunjukkan korelasi positip terhadap beberapa faktor yang mernpengaruhinya yaitu pendapatan perusahaan, ukuran papan nama dan lokasi. Struktur pajak atas papan nama bersifat regresip, ditinjau dari angkat elastisitasnya sebesar 0,246. Berarti kebijakan penetapan pajak papan nama di Kota Palembang bersifat regresip.

---

"

"Geotagging merupakan suatu aplikasi berbasis web yang diciptakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu dalam pengadministrasian Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aplikasi geotagging kegiatan pengadministrasian Wajib Pajak di lingkungan kantor wilayah DJP Jakarta Pusat termasuk faktor pendukung dan penghambatnya. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur efektifitas dari penerapan aplikasi geotagging dengan menggunakan masing-masing dimensi teori sistem informasi manajemen dan asas ease of administration. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam kepada petugas pajak yang berada di lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Hasil penelitian ini menunjukan efektifitas dari penerapan aplikasi geotagging dalam kegiatan pengadministrasian Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat berdasarkan teori sistem informasi manajemen dan asas ease of administration dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan aplikasi tersebut.

---

Geotagging is a web based application created by Directorate General of Taxation to assist in the admnistration of the taxpayers. This study aimed to analyze the implementation of geotagging appliacations administrating the activities of the taxpayers in Central Jakarta Regional Tax Office area including supporting and inhibiting factors. In addition, this study alson aimed to measure the effectiveness of the implementation of geotagging applications using each dimension of management information systems theory and principles of ease of administration.

The approach in this study using the positivist approach to data obtained through in-depth interview to tax officers who were in Central Jakarta Regional Tax Office area. These results indicate the effectiveness of the implementation of geotagging applications in the activities of the administration of the taxpayer in Central Jakarta Regional Tax Office area based on management information systems theoru and ease of administration principles and analyzes factors that affect the implementation of the application."

"Keberhasilan pemungutan pajak pada dasarnya tergantung atas tiga pilar utama yaitu undang-undang, aparat dan Wajib Pajak. Unsur pertama, undangundang harus jelas, pasti dan mudah dimengerti. Unsur kedua, aparatnya. Aparat harus profesional dan memberikan contoh yang baik dan tidak sewenang-wenang. Unsur yang ketiga adalah Wajib Pajak. Wajib Pajak harus patuh dan taat terhadap ketentuan perpajakan. Kepatuhan dan ketaatan Wajib Pajak dapat terjadi bila Wajib Pajak merasa diperlakukan adil dari segi peraturan dan memperoleh pelayanan serta penghargaan dari fiskus. Yang perlu digaris bawahi adalah besarnya tarif pajak tidak boleh mematikan objek pajak dalam menjalankan usahanya. Pajak usaha jasa penyiaran dilakukan menggunakan system withholding tax dimana pemotongan pajak terhadap rumah produksi dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal ini stasiun televisi. Tingginya biaya produksi akibat rebutan pemain pemeran dikalangan rumah produksi terutama artis-artis populer yang punya kemampuan mengangkat rating program acara menyebabkan melambungnya honor artis yang sangat berpengaruh terhadap biaya produksi. Sedangkan harga jual produksi sulit untuk ditingkatkan akibat perolehan iklan yang terbatas dengan makin banyaknya stasiun televisi yang beroperasi. Tarip pajak penyiaran sebesar 15 % sesuai PPh 23 sangat mengganggu cashfow rumah produksi. Kenyataan dilapangan seringkali rumah produksi menolak pemotongan pajak tersebut. Hal ini seringkali mengharuskan stasiun televisi mengambil jalan tengah dengan melakukan gross up yang sesungguhnya merupakan penyimpangan dari ketentuan yang berlaku serta bila fiskus melakukan crosscheck dan terdapat perbedaan angka maka pihak stasiun televisi diharuskan membayar kekurangan beserta denda sebesar 2 % setiap bulan dengan ketentuan maksimum 24 bulan. Dampak dari kondisi diatas terlihat dilapangan, selain banyak rumah produksi yang meminta perlakuan gross up terlihat pula bergugurannya rumah produksi serta banyak keseragaman acara antar stasiun TV. Dengan demikian kreativitas rumah produksi menjadi mandeg dan pemirsa dirugikan dengan disuguhi program acara dengan kualitas rendah.Deregulasi kebijakan tarif withholding tax dapat menghidupkan usaha jasa penyiaran tanpa mengurangi pemasukan negara karena dapat dialihkan ke SPT PPh badan rumah produksi yang dampaknya sangat berarti bagi pemirsa serta perolehan pajak pemerintah dimasa yang akan datang.

---

The successful of the tax holding is basically depended on three main elements there are constitutions/law, Tax officer/tax collector and taxpayer. First element, the constitutions/law have to be clearly, surely and easy to understand. Second element, the tax officer. The officer have to be professional and give a good sample and not arbitrary . The Third element is taxpayer. Taxpayer have to be obedient and meekly to the taxation rules. The Obedient and taxpayer adherence can be happened when taxpayer feel fair treated in regulation facet and get the good service and appreciation from fiscus. What requires to be underlined is the level of tax rate may not stop the tax object in running its effort. Taxation of broadcasting service is using withholding tax system where the assessment withholding tax to production house is conducted by third-hand in this case is television station. The height of production cost of effect of capture of characterization player among production house especially popular artists which have ability to lift-up the program rating cause the raise-up of artists payment is reflected to the production cost. While selling price of the production is difficult to improve by an effect of finite acquirement advertisement with the more number of television station operating. The rate of taxation broadcasting of 15 % according to PPh-23 is very bothering the production house cashfow. In field fact, the production house often to refuse the assessment withholding tax. This matter oftentimes oblige the television station take a middle way by doing a gross up that truthfully represent the deviation from the standard rule and when tax officer do the crosscheck and found a difference number, so the television station is obliged to pay for the minus with fine equal to 2 % every month (maximum 24 months). The affect of that condition is seen in field, besides a lot of production house asking for a gross-up treatment, is also have been seen the fall-off the production house and also a lot of similarity program television among the television stations. Thereby, the creativities of the production house become to desist and the audience is harmed by given with the low quality of program television. Regulation of Withholding Tax Rate policy can animate the effort broadcasting service without reduce the state income because it can be transferred to SPT PPh of production house institution which its meaningful impact for the audiences and the state acquirement of tax in a future."