Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi informasi (TI) saat ini telah menjadi penentu tingkat kinerja suatu organisasi. Dengan bantuan TI, proses kerja atau proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi baik swasta maupun pemerintah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Dengan perencanaan tata kelola TI yang matang diharapkan pelaksanaan layanan TI dapat dilakukan dengan baik. Untuk menentukan apakah TI dalam organisasi telah dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan suatu pengukuran terhadap proses TI tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Pusdatin Kesos Kementerian Sosial. Kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur proses TI adalah kerangka kerja COBIT 5.Hasil pengukuran berupa tingkat kapabilitas TI saat ini dan target yang ingin dicapai. Kemudian ditentukan rekomendasi perbaikan serta ditentukan ukuran keberhasilan setiap proses. Tingkat kapabilitas untuk kondisi saat ini berada pada level 1 (performed) dengan nilai rata-rata kapabilitas semua proses adalah 1.7 dan tingkap kapabilitas yang diharapkan adalah level 3 (established) dengan nilai rata-rata tingkat kapabilitas proses adalah 3.6.

---

The development of information technology (IT) has now become a determinant of the level of performance of an organization. With the help of IT, work processes or business processes that occur in both private and government organizations can be done quickly and efficiently. By planning a mature IT governance, a good IT services implementation is expected. To determine whether IT in organizations has been well managed, it is necessary to measure the IT process.

This study aims to measure the capability level of IT governance in the Data and Information Center of Social Welfare Indonesian Ministry of Social Affairs. The framework that use to measure the IT process is COBIT 5.

The results of the measurement are the capabilities level of current IT and targets to be achieved. Then determined the recommendations for improvements and determined the success matrics of each process. Capabilities level for current conditions is level 1 (performed) with the average value of all process capability is 1.7 and the expected capability is level 3 (established) with the average value of the process capability level is 3.6"

"Kemajuan TI merupakan solusi bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memenuhi aspek transparansi akuntabilitas dan partisipasi masyarakat Penyelenggaraan layanan publik berbasis TI perlu terus dikembangkan terutama dalam penyelenggaraan pelayanan sehingga memungkinkan tersedianya data dan informasi pada Instansi Pemerintah yang dapat dianalisis dan dimanfaatkan secara cepat akurat dan aman Badan Kepegawaian Negara BKN merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang telah menerapkan TI dalam memberikan pelayanan kepada publik Untuk menghadirkan layanan TI yang mendukung tujuan penyelenggaraan pemerintahan diperlukan pemanfaatan TI yang tepat sehingga keberadaan TI menjadi faktor penentu keberhasilan BKN dalam memberikan pelayanan kepegawaian kepada publikTujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI pada Badan Kepegawaian Negara Pengukuran dilakukan dengan menggunakan metode Process Assesment Model PAM pada COBIT 5 Pendekatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yang didapat dari wawancara serta data sekunder melalui observasi lapangan dan dokumenDari hasil pengukuran dapat diketahui bahwa sebagian besar tingkat kapabilitas proses proses tata kelola TI di BKN masih berada pada kapabilitas level 0 incompleteRekomendasi terhadap perbaikan proses proses tersebut dibuat dengan mengacu terhadap best practise yang disarankan oleh COBIT 5 Rekomendasi utama meliputi pembuatan kebijakan terkait TI pembuatan Standar Operating Procedure SOP untuk aktivitas operasional TI melakukan monitoring dan pelaporan berkala serta mendokumentasikan seluruh aktivitas terkait TI ke dalam bentuk dokumen tertulis

---

IT progress is a solution for public service providers in meeting the aspects of transparency accountability and community participation Implementation of IT based public services need to be developed especially in the provision of services thus enabling the availability of data and information on Government Agencies which can be analyzed and used quickly accurately and safely Badan Kepegawaian Negara BKN is a government organization that has been implementing IT in providing services to the public To deliver IT services that support the objectives required the use of IT governance right so where IT becomes a critical success factor BKN in providing services to the public employment

The purpose of this research is to evaluate the management of information technology within BKN Measurements were made by using the Process Assessment Model PAM on COBIT 5 Approach to data collection in this research using primary data obtained from interviews and secondary data through observation documents and field observation From the measurement results it can be seen that most of the processes capability levels of IT governance in BKN still at the capability level 0 incomplete

Recommendations for the improvement of these processes was made with reference to the best practices recommended by COBIT 5 The main recommendations include making plans for all IT activities creation of Standard Operating Procedure SOP for IT operational activities making performance measurement monitoring periodically reporting and documenting all activities related to IT in the form of a written document."

"Suatu organisasi sangat bergantung pada teknologi informasi (TI) untuk membentuk strategi bisnis, menunjang kegiatan operasional, serta meningkatkan nilai bisnis dan mencapai tata kelola yang baik. Semakin pentingnya peranan teknologi informasi bagi organisasi, maka dibutuhkan  suatu tata kelola teknologi  informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kerangka kerja (framework) untuk mengukur bahwa teknologi informasi telah dikelola secara tepat dan sumber daya teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab. Salah satu kerangka kerja yang dapat digunakan adalah Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5). Penulis melakukan penelitian di PT. Pertamina Geothermal Energy menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk menilai pencapaian kapabilitas proses tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Data produksi yang tidak terintegrasi antar aplikasi menyebabkan permasalahan pada operasional bisnis perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif serta rujukan pada pemetaan pain point yang disediakan pada COBIT 5: Implementation untuk selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat kapabilitasnya. Proses yang relevan dengan permasalahan yang diangkat adalah EDM02, APO05, BAI01, BAI02, BAI04, dan BAI07. Hasil pengukuran proses terpilih menghasilkan nilai rata-rata 0,3 dari skala 5. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu manajemen PT. Pertamina Geothermal Energy untuk mengetahui dimana posisi tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi serta mendapatkan masukan perbaikan prosedur dan kebijakan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi.

---

An organization relies heavily on information technology (IT) to form business strategies, support operational activities, and increase business value and achieve good governance. The more important role of information technology for organizations, the information technology governance is needed. Therefore, a framework is needed to measure that information technology has been managed appropriately and that information technology resources are used responsibly. One framework that can be used is Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5). The author conducted research at PT. Pertamina Geothermal Energy uses the COBIT 5 framework to assess the achievement of the capabilities of the information technology governance process in the company. Production data that is not integrated between applications causes problems in the company's business operations. This study uses qualitative data analysis and a reference to the pain point mapping provided in COBIT 5: Implementation to further measure the capability level. Processes that are relevant to the issues raised are EDM02, APO05, BAI01, BAI02, BAI04, and BAI07. The measurement results of the selected process produce an average value of 0.3 from a scale of 5. The results of this study are expected to help the management of PT. Pertamina Geothermal Energy to find out where the position of the capabilities of information technology governance and get input improvements procedures and policies to improve information technology governance. 

"

"Tata Kelola Teknologi Informasi (TIK) memainkan peran penting dalam mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan peradilan. Proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel, dimana TIK berperan dalam pendokumentasian elektronik, sistem informasi peradilan, penyediaan informasi yang mudah diakses masyarakat, penggunaan bukti elektronik dan aksesibiltas informasi peradilan untuk masyarakat. Penelitian ini memfokuskan pada akar masalah dalam domain pengelolaan data, penetapan strategi dan tujuan bisnis, perencanaan dan pengorganisasian sumber daya yang dibutuhkan, pengembangan dan implementasi teknologi, pemantauan kinerja dan penilaian terhadap implementasi COBIT 2019, penyediaan layanan teknologi informasi yang berkualitas untuk dukungan administrasi peradilan dan belum adanya evaluasi besaran kapabilitas atau tingkat kematangan tata kelola TI. Berdasarkan temuan ini dipilih fokus masalah penyusunan enterprise architecture, pengelolaan portofolio proyek yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, pengelolaan proyek, pengelolaan program TI yang dikembangkan, pengelolaan manajemen perubahan. Penelitian ini diantisipasi dapat menyajikan data mengenai tingkat kematangan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Mahkamah Agung, sebagai bahan evaluasi terhadap tata kelola TIK di Mahkamah Agung, serta dapat memberikan rekomendasi yang positif dan berguna dalam meningkatkan tata kelola TI di Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan mixed methods dengan kerangka kerja COBIT 2019. Dari delapan objektif terpilih, ditemukan 4 objektif, yaitu APO03, APO05, APO08 dan BAI05 berada pada level 2. Kemudian 3 objektif, yaitu BAI02, BAI03, BAI11 berada di level 1, dan satu objektif BAI01 di level 0. Beberapa rekomendasi dihasilkan dalam upaya peningkatan tata kelola TIK di Mahkamah Agung mencakup pengelolaan dan dokumentasi, pengembangan kebijakan dan prosedur, pelatihan untuk pengembangan keterampilan, peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan.

---

Information Technology (ICT) Governance plays an important role in achieving transparency and accountability in the administration of justice. A sure, transparent and accountable judicial process, where ICT plays a role in electronic documentation, judicial information systems, providing information that is easily accessible to the public, use of electronic evidence and accessibility of judicial information for the public. This research focuses on the root of the problem in the domain of data management, determining business strategies and objectives, planning and organizing required resources, developing and implementing technology, monitoring performance and assessing the implementation of COBIT 2019, providing quality information technology services to support justice administration and There has been no evaluation of the scale of capability or maturity level of IT governance. Based on these findings, the focus was chosen to focus on the preparation of enterprise architecture, management of project portfolios carried out by the Supreme Court, project management, management of developed IT programs, management of change management. It is anticipated that this research will provide data regarding the maturity level of Information and Communication Technology management at the Supreme Court of the Republic of Indonesia, as material for evaluating ICT governance at the Supreme Court, and can provide positive and useful recommendations in improving IT governance at the Supreme Court of the Republic of Indonesia. This research uses mixed methods with the COBIT 2019 framework. Of the eight selected objectives, it was found that 4 objectives, namely APO03, APO05, APO08 and BAI05 were at level 2. Then 3 objectives, namely BAI02, BAI03, BAI11 were at level 1, and one BAI01 objective at level 0. Several recommendations were produced in an effort to improve ICT governance at the Supreme Court including management and documentation, development of policies and procedures, training for skills development, increasing stakeholder involvement."

"Teknologi informasi TI memiliki peran penting dalam mendukung operasional tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kemenkumham RI untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik. Grand design TI Kemenkumham RI mengidentifikasi manajemen pengelolaan TI sebagai salah satu kendala implementasi pemerintahan berbasis elektronik. Karya akhir ini menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI Kemenkumham RI saat ini dan menyusun rekomendasi untuk memperbaiki tingkat kapabilitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Process Assesment Model PAM dimana hasil pengukuran tingkat kapabilitas Kemenkumham RI saat ini adalah tingkat 1 Performed Process, yang berarti telah ada proses-proses COBIT 5 yang diterapkan untuk mencapai tujuan proses tersebut. Terdapat tujuh proses COBIT 5 yang menjadi prioritas perbaikan yang ditentukan dengan memetakan permasalahan pain point dan proses COBIT 5 dengan rencana pengembangan TI Kemenkumham RI tahun 2018.

---

Information technology IT has an important role in supporting the operational tasks and functions of The Indonesian Ministry of Law and Human Rights Kemenkumham RI to implement e-government. IT grand design of Kemenkumham RI identified IT governance as one of the obstacles to implement e-government. This research uses COBIT 5 framework to measure the current capability level of IT Governance in Kemenkumham RI and develop recommendations to improve the capability level. Measurement is done by using Process Assessment Model PAM where the result of Kemenkumham RI capability level assessment is level 1 Performed Process , which means there have been COBIT 5 processes implemented to achieve the objectives of the process. There are seven COBIT 5 processes which are the priority of improvement determined by mapping points pain points and COBIT 5 process with IT development plan of Kemenkumham RI in 2018."

"Teknologi digital telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, memungkinkan banyak inovasi baru dalam berbagai sektor, termasuk di bidang pendidikan. Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) merupakan institusi pendidikan yang setingkat dengan perguruan tinggi di bawah naungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). STMKG merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 yaitu mewujudkan perguruan tinggi otonom dan juga mampu bersaing sebagai perguruan tinggi berkelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perbaikan tata kelola di STMKG yang berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola STMKG. Maka dari itu perbaikan tata kelola STMKG khususnya bidang Teknologi Informasi (TI) di tengah era disrupsi teknologi menjadi tantangan bagi STMKG untuk mewujudkan perguruan tinggi berkelas dunia, sehingga diperlukan pengukuran tingkat kapabilitas Tata Kelola TI di STMKG. Untuk mengetahui pencapaian tingkat kapabilitias Tata Kelola TI di STMKG, peneliti akan mengukur tingkat kapabilitas Tata Kelola TI menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Penelitian ini dilakukan menggunakan Mixed Methods dengan metode wawancara dan kuesioner. Data primer penelitian bersumber dari 9 responden terpilih di STMKG. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 7 process area dari total 10 process area terpilih telah mencapai target stakeholder yaitu tingkat kapabilitas TI level 3 (Established) artinya tata kelola TI yang dijalankan sudah optimal. Sedangkan 3 process area lainnya perlu perbaikan yaitu APO02 managed strategy di level 2 (Managed) serta APO09 managed service agreements dan BAI06 managed IT changes di level 1 (Performed). Manfaat penelitian ini adalah rekomendasi perbaikan mengacu pada best practice yang dirumuskan oleh COBIT 2019 sehingga tata kelola TI STMKG menjadi optimal.

---

Digital technology has developed rapidly in recent years, enabling many new innovations in various sectors, including education. The State College of Meteorology, Climatology, and Geophysics (STMKG) is an educational institution equivalent to a higher education institution under The Indonesian Agency for Meteorology, Climatology, and Geophysics (BMKG). STMKG has formulated the 2020-2024 Strategic Plan (RENSTRA) to become an autonomous university and also to be able to compete as a world-class university. To achieve this, improvements in governance at STMKG are needed to increase the efficiency and effectiveness of STMKG's governance. Therefore, improving STMKG's governance, particularly in the field of Information Technology (IT), in the midst of the technological disruption era, becomes a challenge for STMKG to realize a world-class university. Thus, it is necessary to measure the capability level of IT Governance at STMKG. To determine the achievement of IT Governance capability levels at STMKG, researchers will measure the capability level of IT Governance using the COBIT 2019 framework. This research is conducted using Mixed Methods with interview and questionnaire methods. The primary research data comes from 9 selected respondents at STMKG. The research results show that 7 process areas out of a total of 10 selected process areas have reached stakeholder targets, which is IT capability level 3 (Established), meaning that the IT governance being implemented is already optimal. Meanwhile, the other 3 process areas need improvement, namely APO02 managed strategy at level 2 (Managed) and APO09 managed service agreements and BAI06 managed IT changes at level 1 (Performed). The benefit of this research is the improvement recommendations referring to best practices formulated by COBIT 2019, so that STMKG's IT governance becomes optimal. "

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."

"Menjaga kinerja layanan adalah kewajiban dari organisasi yang bergerak di bidang pelayanan. Penurunan kinerja layanan dapat berdampak pada penurunan tingkat kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Banyaknya gangguan yang terjadi serta lamanya waktu penanganan gangguan mengakibatkan penurunan tingkat ketersediaan layanan (availability) dan pencapaian target waktu penanganan gangguan (MTTR achievement). Sebagai organisasi penyedia layanan jaringan, kinerja layanan kepada pelanggan dipengaruhi oleh pengelolaan proses-proses TI yang ada di organisasi.Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengelolaan proses-proses TI di organisasi diperlukan pengukuran tingkat kapabilitas. COBIT 5 adalah kerangka kerja yang digunakan sebagai kerangka acuan untuk mengukur tingkat kapabilitas proses-proses TI dan dikombinasikan dengan kerangka kerja ITIL V3 2011 untuk membantu pemilihan proses-proses yang akan diukur tingkat kapabilitasnya.Metodologi dalam penelitian ini dimulai dari identifikasi permasalahan di organisasi, kemudian menentukan service lifecycle ITIL V3 2011 yang terkait dengan permasalahan dan melakukan pemetaan proses-proses pada service lifecycle ITIL V3 2011 tersebut dengan proses-proses pada COBIT 5.Dari hasil pemetaan diperoleh proses-proses COBIT 5 yang kemudian diseleksi kembali berdasarkan relevansi dengan permasalahan sehingga didapatkan proses-proses TI yang akan diukur tingkat kapabilitasnya. Dengan menetapkan target tingkat kapabilitas, kemudian dilakukan gap analysis dan prioritisasi perbaikan proses. Selanjutnya menentukan KPI (Key Performace Indicator) dan rekomendasi aktivitas setiap proses TI.Berdasarkan pengukuran tingkat kapabilitas proses menggunakan PAM (Process Assessment Model) didapatkan hasil bahwa tingkat kapabilitas proses-proses TI berada pada level 1 (performed) dan level 2 (managed). Untuk memperbaiki tingkat kapabilitas proses-proses TI tersebut, COBIT 5 telah memberikan panduan berupa rekomendasi aktivitas untuk setiap proses TI.

---

Maintaining the service performance is one of the obligation of the service company. Decreasing of service performance can impact on customer satisfaction and trust. Number and duration of problems cause decreasing levels of service availability and MTTR achievement. As a network service provider, the service performance to customers was affected by IT governance in the organization.

To determine the extent of the IT governance in the organization, assessment of capability level is required. COBIT 5 is a framework that used for assessing IT processes capability level and combined with the ITIL V3 2011 framework.

The methodology of this research is begin from the identification of problems in the organization, determine the ITIL V3 2011 service lifecycle related to the problems and mapping of processes in ITIL V3 2011 service lifecycle with processes in COBIT 5.

The result of mapping obtained IT processes of COBIT 5 and then these processes were selected based on relevance to the organization problems and assessed its process capability level. By define a target of process capability level, then gap analysis and prioritizing of processes improvement was performed. Furthermore determine KPI (Key Performace Indicators) and recommendation of activities of each IT process.

Based on assessment of process capability using PAM (Process Assessment Model) showed that the capability level of IT processes in the organization is level 1 (performed) and level 2 (managed). To improve it, COBIT 5 has provided guidance of recommendations for each IT process activities."

"Perkembangan dan implementasi Teknologi Informasi (TI) saat ini berkembang pesat seiring dengan kebutuhan yang turut berkembang. Hal ini mendukung inovasi organisasi untuk mendukung proses bisnis menjadi efektif dan efisien. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 menerbitkan ketentuan untuk instansi pusat dan daerah mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government. SPBE atau e-government adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada penggunanya. Dalam penerapan SPBE terdapat komponen tata kelola TI yang berperan untuk memastikan investasi TI yang dilakukan mendukung tujuan utama organisasi. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Kabinet (Setkab) dengan capaian indeks SPBE yang masih dapat dioptimalkan, khususnya pada domain tata kelola yang memiliki capaian sebesar 2,90. Selain hal tersebut, Setkab belum memiliki dokumen tata kelola TI dalam pengelolaan TIK internal organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas dan memberikan rekomendasi rancangan tata kelola TI yang sesuai dengan arah strategis Setkab menggunakan COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatif dan pengukuran tingkat maturitas tata kelola TI dilakukan dengan metode kuantitatif dari data yang diperoleh menggunakan COBIT 2019 Performance Management (CPM). Penilaian tingkat kapabilitas dilakukan pada 15 objektif COBIT 2019 terpilih sesuai dengan tujuan Setkab. Berdasarkan penilaian terdapat dua objektif di level 3 dengan tingkat kematangan Defined (BAI01 dan BAI05), satu objektif di level 2 dengan Tingkat kematangan Managed (APO07), tiga objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Initial (APO01, APO02, dan APO08), dan sembilan objektif di level 1 dengan tingkat kematangan Incomplete (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, dan BAI11). Analisis kesenjangan antara tingkat kematangan saat ini pada 13 objektif dengan yang ditargetkan oleh organisasi atau yang berada di bawah level 3 (Defined) dilakukan untuk merumuskan rekomendasi rancangan tata kelola TI. Hasil yang diharapkan adalah perbaikan layanan TIK sesuai dengan kebutuhan dan arah strategis Setkab, serta mendukung peningkatan indeks capaian SPBE.

---

The rapid advancement of Information Technology (IT) development and implementation is in line with evolving needs and demands. This fosters organizational innovation, enabling effective and efficient business processes. In response, the Indonesian government issued Presidential Regulation No. 95 of 2018, mandating central and regional agencies to adopt Electronic-Based Government Systems (SPBE) or e-government. SPBE or e-government is the implementation of government utilizing information and communication technology (ICT) to deliver services to its users. SPBE implementation encompasses an IT governance component that ensures IT investments align with the organization's primary objectives. This research was conducted at the Cabinet Secretariat (Setkab), where the SPBE index achievement can be further optimized, particularly in the governance domain, currently at 2.90. Additionally, Setkab lacks an IT governance document for managing internal organizational ICT. This study aims to measure the capability level and provide recommendations for an IT governance framework aligned with Setkab's strategic direction using COBIT 2019. Data collection employed qualitative methods, while IT governance maturity level assessment utilized quantitative methods from data obtained using COBIT 2019 Performance Management (CPM). Capability level assessment was conducted on 15 selected COBIT 2019 objectives aligned with Setkab's goals. The assessment revealed two objectives at level 3 with Defined maturity (BAI01 and BAI05), one objective at level 2 with Managed maturity (APO07), three objectives at level 1 with Initial maturity (APO01, APO02, and APO08), and nine objectives at level 1 with Incomplete maturity (EDM02, EDM04, APO03, APO04, APO05, BAI02, BAI03, BAI08, and BAI11). A gap analysis between the current maturity level of 13 objectives and the organization's target or those below level 3 (Defined) was conducted to formulate IT governance design recommendations. The expected outcomes are improved ICT services aligned with Setkab's needs and strategic direction, and enhanced SPBE achievement index."