Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang persiapan para pengusaha gula, khususnya pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dikarenakan iklim persaingan usaha pada industri gula di Inonesia masih condong monopolistik dan oligopolistik, mengakibatkan pengusaha kecil, khususnya petani gula mengalami kesulitan dalam bersaing. Meskipun pemerintah telah menunjuk KPPU melalui Hukum Persaingan Usaha telah melakukan berbagai cara untuk membantu pengusaha kecil melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, namun ternyata hal tersebut dinilai tidak mampu menjawab permasalahan yang ada. Peraturan yang masih memiliki lubang-lubang dan kurangnya aparat penegak hukum, menjadi celah bagi pengusaha besar untuk melakukan perjanjian dan kegiatan yang dilarang dalam persaingan usaha. Sedangkan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membawa banyak pengusaha-pengusaha asing untuk ikut bermain dalam industri gula nasional. Apabila kondisi saat ini tidak mampu diperbaiki, nasib para pengusaha lokal, khususnya petani dan pengusaha kecil, akan semakin tertekan dan tidak dapat berkompetisi dalam industri gula nasional. Dalam hal ini peran Hukum Persaingan Usaha melalui Undang-Udang No.5 tahun 1999 harus mampu melindungi pengusaha kecil dan petani gula dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

---

This thesis discussed about preparation of sugar entrepreneurs, particularly small businesses and sugar farmer in facing ASEAN Economic Community 2015. Business competition in the sugar industry in Indonesia was tend to monopolistic and oligopolistic that caused small businesses especially sugar farmers had to struggle to compete. Although the government has appointed KPPU through the Competition Law to perform a variety of ways to help those small businesses, in fact it was judged to be unable to address existing problems. Unfulfilled regulations and the lack of law enforcement officials provided opportunities for larger businesses to make agreements and activities that are prohibited in business competition. This condition coupled with the entry of the ASEAN Economic Community that bring a lot of foreign entrepreneurs in the national sugar industry competition would make the fate of local sugar entrepreneurs, especially the small ones, more depressed and unable to compete in the national sugar industry. In this case, the Competition Law by Law No. 5 Year 1999 should be able to protect small sugar entrepreneurs and also sugar farmers in facing ASEAN Economic Community 2015."

"Program pendidikan merupakan salah satu wujud dari diplomasi Soft Power Amerika yang menargetkan kelompok minoritas di negara lain untuk memberikan pemahaman tentang Amerika serta mempererat hubungan kedua negara. Community College Initiative merupakan salah satu program yang dipromosikan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Pengelolaan program Community College Initiative di Indonesia merupakan hasil kemitraan antara AMINEF dan PT Freeport Indonesia yang berbentuk Public Private-Partnership dengan fokus pada peserta domisili Papua dan Papua Barat. Program Community College Initiative bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM daerah melalui enam pilarnya seperti: akademik (academic), magang (internships), layanan pembelajaran (service learning), pertukaran budaya (cultural exchange), kepemimpinan (leadership), dan perencanaan aksi (action planning). Output diplomasi soft power dari implementasi program Community College Initiative pada peserta domisili Papua dan Papua Barat, memiliki hasil beragam tergantung masing-masing individu. Penelitian ini menggunakan teori Soft Power Joseph Nye dan Reception Theory Stuart Hall. Hasil temuan pada penelitian ini antara lain, pertama: terdapat kesamaan antara visi dan misi PT Freeport Indonesia dan AMINEF yang mengedepankan social investment melalui program pendidikan untuk masyarakat daerah. Kedua: adanya pergeseran perspektif, ekspektasi, serta rencana masa depan peserta domisili Papua dan Papua Barat setelah mengikuti program di Amerika Serikat. Ketiga: terdapat kesesuaian awal output peserta dengan diplomasi soft power penyelenggara melalui visi dan misi dalam bidang peningkatan bidang karir serta soft skills. Keempat: adanya strategi diplomasi soft power Amerika menggunakan instrumen program beasiswa pendidikan meliputi intervensi melalui social investment dan nation branding Amerika pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

---

An education program is a form of America's Soft Power diplomacy that targets minority groups in other countries to understand America and strengthen relations between the two countries. Community College Initiative is one of the programs, which is promoted by the US Department of State. The management of the Community College Initiative program in Indonesia is a result of a partnership between AMINEF and PT Freeport Indonesia in the form of a Public-Private-Partnership with a focus on participants domiciled in Papua and West Papua.

The Community College Initiative program aims to improve the quality of human resources through six pillars, such as academic, internships, service learning, cultural exchange, leadership, and action planning. The output of soft power diplomacy from the Community College Initiative program's implementation for participants domiciled in Papua and West Papua has various results depending on each individual. This study uses Joseph Nye's Soft Power theory and Stuart Hall's Reception Theory.

The findings of this research include, first: there is a similarity between the vision and mission of PT Freeport Indonesia and AMINEF, which prioritizes social investment through education programs for local communities. Second: there is a shift in perspectives, expectations, and plans for participants who domiciled in Papua and West Papua after joining the program to the United States. Third: there is a match between the initial output of the participants and the organizers' soft power diplomacy through the vision and mission in career advancement and soft skills. Fourth: There are some soft power diplomacy strategies by America using educational scholarship programs as instruments, including intervention through social investment and American nation branding in developing countries such as Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini menaklik modalitas dalam pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Modalitas yang dimaksud merujuk pada transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan ASEAN. Transformasi kekuatan diterjemahkan dalam empat indikator: Produk Domestik Bruto, belanja militer, total populasi, dan paten teknologi. Derajat dependensi kawasan diterjemahkan dalam lima indikator: dependensi perdagangan dengan melihat prevalensi impor, hutang eksternal, hutang multilateral, Investasi Luar Negeri, dan dependensi politik keamanan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk menguji relasi antara variabel transformasi kekuatan nasional dan derajat dependensi kawasan sebagai modalitas pembentukan Komunitas Keamanan ASEAN. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Komunitas Keamanan ASEAN terbentuk ketika tren transformasi kekuatan secara kuantitas naik dan tren derajat dependensi kawasan turun. Artinya, komunitas keamanan yang ideal dapat terwujud ketika negara-negara kawasan mampu secara maksimal meningkatkan kekuatan nasionalnya, diperkuat dengan sebuah sentralitas dan persatuan kawasan yang direalisasikan dalam sebuah pola hubungan mdash; seminimal mungkin mdash; dependen terhadap kekuatan eksternal, didukung penuh dengan hubungan interdependen yang kuat antar negara kawasan.

---

ABSTRACTThis thesis examines modality on ASEAN Security Community establishment. Modality term refers to ASEAN rsquo s national power transformation and regional dependency degrees. Power transformation is extracted into four indicators which are Gross Domestic Product, military expenditure, sum of population, and technology patent. Regional dependency degrees is extracted into five indicators which are trade dependency by exploring the import prevalence, external debt, multilateral debt, Foreign Direct Investment, and political security dependency. This research applies quantitative methods to examine the relation, between national power transformation and regional dependency degrees as a modality for ASEAN Security Community establishment. The result shows that ASEAN Security Community established when national power transformation trend goes up and regional dependency degrees rsquo trend goes down. In summary, an ideal security community could exist when regional countries are in the top of national power enhancement performance, in accordance with a regional centrality and unity, which are manifested into mdash minimally possible mdash dependent interaction pattern towards external power supported by an ideal interdependent interaction between regional countries."

"Sejak 31 Desember 2015, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah secara formal didirikan. Melalui MEA, negara anggota ASEAN berkomitmen untuk menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang berlandaskan aturan hukum. Sebagai integrasi ekonomi regional, MEA didirikan dengan dukungan dari berbagai instrumen hukum yang telah disepakati oleh para negara anggota, khususnya ATIGA, AFAS dan ACIA. Mengingat keanggotaan negara anggota ASEAN dalam WTO, mereka juga memiliki komitmen pada sistem perdagangan multilateral WTO untuk memastikan relevansi dan kompatibilitas instrumen-instrumen hukum tersebut dengan aturan dalam WTO. Satu-satunya instrumen hukum pendukung MEA yang telah dinotifikasi kepada WTO adalah ATIGA, berdasarkan Enabling Clause. Penelitian ini meragukan relevansi dari notifikasi ATIGA berdasarkan Enabling Clause sekarang ini, karena terdapat beberapa negara anggota ASEAN yang tidak lagi dapat dikategorikan sebagai negara berkembang. Berdasarkan analisis kompatibilitas, aturan dalam ATIGA dan AFAS cukup sesuai dengan aturan dalam Pasal XXIV GATT 1994 dan Pasal V GATS. Untuk itu penelitian ini mendesak ASEAN untuk menggunakan kewenangannya untuk mengajukan notifikasi kepada WTO atas ATIGA berdasarkan Pasal XXIV GATT 1994, dan atas AFAS berdasarkan Pasal V GATS. Diharapkan dengan diajukannya notifikasi tersebut, negara anggota ASEAN dapat mengambil manfaat dari MEA tanpa mengesampingkan komitmennya pada WTO, dan MEA dapat terealisasikan sebagai pelengkap dalam pencapaian tujuan sistem perdagangan multilateral WTO. Selain itu penelitian ini merekomendasikan ASEAN untuk menjadikan pendekatan yang berlandaskan aturan hukum sebagai karakteristik utama ASEAN dalam merealisasikan MEA. Bila ASEAN terus bergantung pada keinginan politik dari setiap negara anggota atau organ institusional, maka ASEAN akan kehilangan kredibilitasnya sebagai organisasi yang berlandaskan aturan hukum.

---

Since 31 December 2015, the ASEAN Economic Community (AEC) has been formally established. Through AEC, the ASEAN member states (AMS) are committed to turn ASEAN into a rules-based single market and production base. As a regional economic integration, AEC is based on legal instruments agreed by the AMS, especially ATIGA, AFAS and ACIA. Considering the position of the AMS as members of the WTO, they are also committed to the multilateral trading system of the WTO to ensure the relevance and compatibility of those legal instruments with the WTO rules. The only legal instrument related to the AEC that has been notified to the WTO is ATIGA, based on the Enabling Clause. The research argues that the relevance of the notification for ATIGA based on the Enabling Clause is questionable, due to the fact that some ASEAN member states no longer fall within the category of developing countries. Based on a compatibility analysis, the provisions in the ATIGA and AFAS are quite compatible with the Article XXIV of the GATT 1994 and Article V of the GATS. With that being said, this research urges ASEAN to utilise its authority to submit notifications to the WTO for ATIGA based on Article XXIV of the GATT 1994, and for AFAS based on Article V of the GATS. The research believes that the submission of the notifications will allow the AMS to gain benefits from the AEC without undermining their commitment to the WTO, and that the AEC will be realised as a complement in achieving the objectives of the multilateral trading system of the WTO. Moreover, ASEAN is recommended to consider the rules-based approach as a primary feature of engagement within ASEAN. If ASEAN keeps relying on the political will of its member states or institutional organs, ASEAN will lose the credibility as a rules-based organisation."

"Regional Comprehensive Economic Partnership (“RCEP”) baru-baru ini telah mulai berlaku pada Januari 2022 setelah melewati masa perundingan selama 9 tahun, dengan ditanda-tanganinya perjanjian tersebut oleh lima belas dari keenam belas negara awal yang terlibat dalam penyusunannya. Lingkup geografis, perwakilan jumlah GDP serta populasi yang besar menegakkan status RCEP sebagai salah satu blok ekonomi terbesar di luar World Trade Organization (“WTO”). Salah satu inisiatif yang diprakarsai oleh RCEP adalah peraturan mengenai Rules of Origin (“ROOs”), sebuah fitur pokok dari Free Trade Agrement (“FTAs”) yang menjabarkan kriteria barang-barang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan yang ditawarkan oleh RCEP. RCEP menawarkan ROO-nya sebagai alternatif yang lebih fleksibel dan selaras dari sekian jumlah ROO yang sudah berlaku di kawasan ASEAN dan berbagai FTA di bawah naungannya. Tesis ini bertujuan untuk membahas hal tersebut menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif. Tesis ini akan membandingkan ROO RCEP dengan ROO milik FTA kunci lain, yakni ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (“AJCEP”), dan dampak hukumnya pada Usaha Kecil dan Menengah (“UKM”) Indonesia. Dari pendekatan tersebut, tesis ini menemukan bahwa ROO RCEP dibandingkan dengan AJCEP menawarkan lebih banyak fleksibilitas dari segi metode perhitungan alternatif, aturan akumulasi, toleransi de minimis, serta bukti asal barang. Selain itu, tesis ini juga menemukan bahwa UKM Indonesia dapat menuai keuntungan dari persyaratan bukti asal barang RCEP yang telah disederhanakan.

---

The Regional Comprehensive Economic Partnership ("RCEP") entered into force on January 2022 after multiple negotiations spanning over nine years, with fifteen out of the original sixteen negotiating countries signing its ratification. The agreement's enormous geographical scope and substantial representation of GDP and population have cemented its status as one of the largest trade blocs outside the World Trade Organization ("WTO"). Among many of the initiatives heralded by the RCEP is the agreement's provisions on Rules of Origin ("ROOs"), a staple feature in Free Trade Agreements ("FTAs") which detail the criteria of goods eligible to receive the benefits offered by the agreement. The RCEP proposes its ROOs to be a more flexible and harmonized alternative to existing ROOs within the ASEAN region and the many FTAs it has entered into. This thesis intends to examine using the juridical-normative research method with a comparative approach. This thesis shall compare the RCEP's ROOs with that of another essential FTA, namely the ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership ("AJCEP"), and evaluate the legal effects of the RCEP's ROOs on Indonesian SMEs. Through the aforementioned approach, this thesis finds that the RCEP's ROOs, compared to the AJCEP, offer more flexibility due to the RCEP's alternate origin calculation methods, cumulation rules, de minimis derogations, and proofs of origin. Additionally, this thesis finds that Indonesian SMEs may benefit from the RCEP's streamlined proof of origin requirements."