Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Practice of democracy in the Indonesian general election"

"Sejak Pemilu 1955 sampai dengan Pemilu 2009, perdebatan tentang keikutsertaan partai politik sebagai bagian dari penyelenggara pemilu sudah menjadi perdebatan dikalangan partai politik di DPR. Dalam pembahasan Revisi Undang-Undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, persoalan independensi penyelenggara pemilu inipun muncul. Fraksi PAN, fraksi PD dan Pemerintah pada awalnya menolak usulan fraksi-fraksi lain di DPR untuk memasukkan unsur partai politik sebagai bagian komisioner Penyelenggara Pemilu. Trauma atas fenomena kasus Pansus DPT pemilu 2009 dan Panja Mafia Pemilu di DPR memberikan indikasi bahwa kredibilitas dan integritas Penyelenggara Pemilu periode 2009 belum optimal. Akhirnya, didalam proses pengambil keputusan akhir di DPR terkait independesi KPU, fraksi PAN, fraksi PD dan Pemerintah mengubah sikap politiknya untuk mengikuti keinginan fraksi-fraksi lain di DPR. Mengapa fraksi PAN, fraksi PD dan Pemerintah akhirnya merubah sikap politiknya? Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori demokrasi dan pemilu Juan Linz, Larry Diamond, dan Seymour Martin Lipset, teori kebijakan partai politik Hans Deiter Klingeman, teori elit Getano Mosca dan Robert Putnam, dan teori konsensus dan konflik Maswadi Rauf dan Maurice Duverger. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni data yang diperoleh dari wawancara yang digunakan sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan (literature review) yang digunakan sebagai sumber data sekunder. Kesimpulan penelitian bahwa sebagai sebuah proses politik, maka keputusan yang diambil berdasarkan kompromi merupakan keputusan yang paling moderat yang dapat diambil diantara banyaknya perbedaan di antara fraksi-fraksi termasuk Pemerintah. Oleh karena itu keputusan yang diambil merupakan keputusan yang demokratis sebagaimana tesis Hans Deiter Klingeman bahwa prosedur yang demokratis semestinya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kehendak rakyat luas. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan konsensus politik, kebijakan partai politik didalam prosedur negara demokratis dan pendekatan elit telah memberikan implikasi positif terhadap proses pengambilan keputusan pembahasan Revisi UU No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

---

Since general election 1955 to 2009, the discussion of involvement of political parties as part of Electoral Commission Bodies have appeared among policy makers. In Discussion Revision Act No 22 Year 2007 about Electoral Commission, one of crussial debate among parliament members is wheter or not the Electoral Commission must be independent. Political stance of the fraction of National Mandate Party, the fraction of Democrat Party, and the goverment rejected other fractions idea to involve political party members as part of Electoral Commission members. Finally, case of “DPT 2009 and Panja Mafia Pemilu 2009” realized the credibility and integrity of Electoral Commission wasn’t good. Therefore, the final decision of the fraction of National Mandate Party, the fraction of Democrat Party, and the government have changed to deal with other parties. Why did they change their political stance?

The research theories are general election and democracy by Juan Linz, Larry Diamond and Seymour Martin Lipset, political party decision by Hans Deiter Klingeman, elite by Getano Mosca and Robert Putnam, consensus and conflict by Maswadi Rauf and Maurice Duverger. This research used qualitative method and two kind of collecting data methodology, such as interview that will used as primary data and literature review as secondary data.

The conclusion of this research, the policy decision making process was decided by compromise among political fraction and government that finally become a moderate solution. Therefore, the decision that has been made is democratic decision stated by Hans Deiter Klingeman thesis, that democratic procedure will result decision which are relevant with general will. Empirical theory implied political consensus, model of political party of decision making process and elite theory influenced within policy making process of revision Act No 22 Year 2007 About Electoral Commission."

"Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dan dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diselenggarakan secara demokratis, transparan, jujur, dan adil dengan mengadakan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, babas, dan rahasia. Keikutsertaan rakyat dalam pemberian suara dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Pemberian suara terbentuk oleh suatu proses sosialisasi politik dan keikutsertaan dalam Pemilihan pemilu merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Dalam setiap pemilihan Umum perolehan suara setiap partai politik selalu mengalami perubahan dan ini merupakan cerminan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Di kelurahan Mampang Prapatan, selama lima kali Pemilihan Umum tahun (1982-1999) perolehan suara partai politik selalu mengalami perubahan, baik peroleban suara yang diraih PPP, PDI maupun perolehan suara Golkar. Berfluktuasinya perolehan suara partai politik tersebut menunjukkan adanya pergeseran pemberian suara yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini ingin mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian suara dalam Pemilihan Umum tahun 1999 di Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah mengapa terjadi perubahan pemberian suara dalam Pemilihan Umum tahun 1999 di Kelurahan Mampang Prapatan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perubahan pemberian suara dalam Pemilihan Umum tahun 1999 di Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Variable penelitian yang digunakan adalah: identifikasi kepartaian, faktor isu, peranan pemimpin informal dan pengaruh calon. Pertanyaan penelitian di atas dijawab dengan melakukan wawancara dengan responden sebanyak 50 orang. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan yang dianggap mengetahui banyak tentang pemberian suara di Kelurahan Mampang Prapatan. Tehnik sampling yang digunakan adalah penarikan sampel sistimatis (systematic random sampling). Temuan lapangan menunjukkan bahwa faktor identifikasi kepartaian atas dasar ikatan idiologi dan agama mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap pemberian suara responden terutama terhadap partai-partai yang berazaskan agama. Sedangkan untuk partai politik yang berazaskan Pancasila, identifikasi kepartaian atas dasar ikatan agama dan idiologi mempunyai pengaruh yang kecil. Faktor isu atau program yang ditawarkan partai politik seperti isu,perubaban politik, isu pembangunan ekonomi dan isu hukum dan hak azasi manusia merupakan faktor yang berpengaruh besar terhadap pemberian suara responden pads Pemilihan-Umum tahun 1999. Sedangkan faktor pemimpin informal, faktor calon, ikatan tradisi, dan faktor gender mempunyai pengaruh yang kecil terhadap pemberian suara dan tidak signifikan untuk melihat terjadinya perubahan pemberian suara di Kelurahan Mampang Prapatan. "

"Kajian tentang pengaruh lingkungan eksternal atau dunia internasional sengaja penulis munculkan untuk melihat dan kalau mungkin membuktikan bahwa demokratisasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti yang dikalakan oleh Huntington dan Richard Falk. Upaya-upaya untuk mendemokratisasikan sebuah negara tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor-aktor internal, seperti yang selama ini diasumsikan tetapi mungkin juga dilakukan oleh aktor-aktor internasional seperti negara-negara liberal-kapitalis maupun oleh aktor-aktor organisasi internasional seperti UNDP.Hal ini, juga berhubungan dengan kecenderungan dewasa ini, bahwa penyebaran demokrasi pada periode belakangan ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan tekonologi informasi dan komunikasi global atau meminjam istilah Giddens, sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi. Kecenderungan global lainnya di zaman pasta perang dingin adalah meningkatnya jumlah rezim demokratis atau yang semakin demokratis. Hal ini ditandai oleh semakin meningkatnya tingkat kebebasan di negara-negara di dunia, yakni kebebasan bagi hak-hak sipil dan partisipasi politik Kecenderungan ini terutama terasa di negara-negara berkembang.Ketika di Indonesia terjadi reformasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden, dan digantikan B.J. Habibie, maka transisi demokrasi atau demokratisasi di Indonesia pun dimulai. Demokratisasi di Indonesia sangat menarik perhatian dunia internasional. Dunia internasional memberikan dukungan yang besar dalam demokratisasi di Indonesia, melalui pemberian bantuan dalam pemilu 1999, sekitar US$ 90 juta.Penelitian ini bermula dari keinginan peneliti untuk melihat keterkaitan antara faktor-faktor eksternal atau dunia internasional dalam proses demokratisasi di suatu negara, Cara-cara atau strategi apa yang digunakan oleh pihak eksternal dalam upayanya memberikan bantuan untuk demokratisasi dan bagaimana hasilnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebuah kasus keterlibatan atau peran dari dunia internasional melalui UNDP dalam pemilu 1999 di Indonesia.Penelitian ini dimulai dengan sebuah permasalahan atau research question. ?Bagaimana peran United Nations Development Programme (UNDP) dalam Pemilu 1999 di Indonesia ?" Tujuan Penelitian adalah untuk mengkaji peran dan dukungan dari lembaga internasional yaitu UNDP dalam Pemilu 1999 di Indonesia; untuk menjelaskan dan menganalisa bentuk-bentuk keterlibatan faktor eksternal yaitu UNDP yang mempengaruhi demokratisasi, khususnya dalam pemilu 1999 di Indonesia serta hasil-hasil yang dicapai dalam mendapatkan pemilu yang jujur dan adil pada pemilu 1999 di Indonesia.Untuk menjelaskan peran UNDP dalam demokratisasi di Indonesia (pemilu 1999), digunakan kerangka teori tentang Demokrasi dan Demokratisasi serta strategi apa yang digunakan oleh dunia internasional dalam upayanya membantu proses demokrasi apakah melalui den1co t za6brr by reforming state, mobilizing grassroots dan mediating between state and grassroots.Pendekatan penelitian yang digunakan untuk melihat peran UNDP dalam demokratisasi di Indonesia adalah Pendekatan Kualitatif. Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, wawancara mendalam (depth interview).Dalam rangka bantuan UNDP dalam Pemilu 1999 di Indonesia, UNDP memberikan bantuan dana dan teknis kepada KPU termasuk bantuan kepada Tim 11, LSM-LSM dan Organisasi-organisasi civil society yang memberikan program pendidikan pemilih dan organisasi pemantau pemilu (KIPP, UNFREL, FORUM REKTOR, JAMPPI, SBSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNDP mempunyai peran dalam pemilu 1999 di Indonesia. Ini bisa dilihat dari penyelenggaran pemilu 1999 yang relatif, damai, jujur dan adil. Strategi dan pecan yang digunakan UNDP dalam rangka Program Bantuan Teknis untuk pemilu 1999 di Indonesia adalah sebagai state reformer, melalui pemberian bantuan kepada KPU; grassroots mobilizer, dengan memberikan bantuan kepada LSM dan organisasi civil society dalam rangka pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara melalui pendidikan politik dan pemantauan pemilu; mediator, dengan cara mengakomodasikan berbagai kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam kerangka membangun negara secara bersama-sama.Hasil penelitian di lapangan yang dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam, membuktikan bahwa UNDP mempunyai peran yang signifikan dalam membantu penyelenggaraan pemilu [999 di Indonesia, sehingga pemilu itu dianggap sebagai pemilu yang jujur dan adil. Dalam proses pemilu 1999, UNDP telah membantu menciptakan dan memantapkan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen, kredibel serta dipercaya oleh masyarakat. UNDP juga membantu melalui program pendidikan politik dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran rakyat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu dan proses pengambilan keputusan yang lain oleh negara. Sebagai hasil akhir dari berbagai bantuan teknis dan data yang diberikan oleh UNDP adalah terselenggaranya sebuah pemilu yang demokratis, jujur dan adil dalam kerangka demokratisasi."

"Dalam penelitian ini terdapat tiga pokok permasalahan: Pertama, terkait dengan hak konstitusional dalam pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, Kedua, mengenai perkembangan pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dari zaman orde baru sampai dengan sekarang, dan Ketiga, mengenai penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2014 dihubungkan dengan keikutsertaan dalam pemilu. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertumpu pada data sekunder dan disajikan secara deskriptif analitis.Hasil penelitian ini menunjukkan pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum dijamin oleh UUD Tahun 1945 setelah perubahan. Pengaturan mengenai pendirian partai dan keikutsertaan dalam pemilu di zaman orde baru sangat dibatasi oleh penguasa. Menuju pemilu tahun 2014 pengaturan mengenai pendirian partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum menunjukkan arah ke penyederhanaan partai politik terlihat dengan persyaratan yang harus dipenuhi. Penyelesaian sengketa pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu di Bawaslu dan PTTUN telah menjamin hak konstitusional partai politik untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

---

This research will focus on three main problems. First, constitutional right to established political parties and participation in election. Secondly, the development of regulation on establishment political parties and participation in election from orde baru era until now. Thirdly, the settlement of verification dispute of political parties participants in election 2014 associated with the right to participation in election. The method used in this research is judicial-normative which has its bearing on secondary data, this research will also be presented in the form of descriptive-analytical.

The result of this research shows that established of political parties and participation in election was guarantee in UUD 1945 after change. The regulation of establishment political parties and participation in election was limited by the authorities in orde baru. Towards 2014 election, regulation of establishment political parties and participation in election shows the direction to simplification political parties based on requirement that must be fulfilled. The settlement of verification dispute in Bawaslu and PTTUN shows guaranteed of constitutional right to participate in election."