Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Parmalim merupakan sebuah agama asli Batak yang berasal dari Sumatera Utara. Parmalim cabang Tangerang sudah berdiri sejak tahun 2001. Salah satu hal yang penting dimiliki dalam Parmalim untuk mencapai suatu tujuannya adalah terciptanya kohesi sosial melalui interaksi dan aktivitas sosial. Kohesi sosial merupakan karakteristik masyarakat yang menunjukkan ketergantungan antar- individu. Penelitian ini membahas tentang ikatan sosial yang terjadi pada anggota Parmalim Tangerang dikaitkan dengan ruang terjadinya interaksi dan aktivitas sosial. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa studi literatur, observasi, dan wawancara mendalam. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan keruangan. Hasil tipologi kohesi sosial yang terbentuk yaitu bonding social untuk hubungan internal anggota Parmalim atas dasar kepentingan kekerabatan & ibadah, bridging social untuk hubungan eksternal Parmalim Tangerang dengan dasar kepentingan organisasi Parmalim dan kehidupan bermasyarakat, serta linking social dengan dasar kepentingan kehidupan bermasyarakat. Pola spasial kohesivitas sosial yang dihasilkan oleh ketua cabang (Ulu Punguan) Parmalim Tangerang berbeda dengan anggota Parmalim (orangtua dan anak muda/naposo). Perbedaan tersebut terlihat pada ruang sosial didasarkan pada aktivitas sosial yang terjadi.

---

Parmalim is a native Batak religion originating from North Sumatra. The Tangerang branch of Parmalim has been established since 2001. One of the important things in Parmalim to achieve its goals is the creation of social cohesion through social interactions and activities. Social cohesion is a characteristic of society that shows inter-individual dependence. This study discusses the social ties that occur in members of Parmalim Tangerang associated with the space for interaction and social activities. The data used in this research are qualitative data in the form of literature studies, observations, and in-depth interviews. The method used is a qualitative descriptive method using a spatial approach. The results of the typology of social cohesion that are formed are social bonding for internal relations of Parmalim members on the basis of kinship & worship interests, social bridging for external relations of Parmalim Tangerang on the basis of Parmalim organizational interests and community life, and social linking on the basis of the interests of social life. The spatial pattern of social cohesiveness produced by the branch chairman (Ulu Punguan) of Parmalim Tangerang is different from that of Parmalim members (parents and youth /naposo). This difference can be seen in the social space based on the social activities that occur."

"Definisi tempat ketiga membedakan penggunaan suatu tempat dengan melihat tujuan domain yang terletak di luar domain pertama, rumah, dan domain kedua, tempat kerja. Tempat ketiga digunakan sebagai tempat di mana orang dapat menikmati waktu luang mereka di area terbuka di mana mereka bertemu banyak orang, baik orang yang sudah mereka kenal maupun orang belum mereka kenal dan baru pertama kali bertemu. Pada era dimana terjadi penurunan partisipasi masyarakat dalam penggunaan tempat ketiga yang menyebabkan rendahnya kohesi sosial di masyarakat, terdapat pengaruh yang berbeda dari keberadaan tempat ketiga pada kohesi sosial yang terjadi antara perkotaan dan pedesaan. Meskipun tempat komersial atau ritel dan tempat hiburan sama-sama memiliki karakteristik yang bersifat menarik orang luar, dampak keduanya saling berkebalikan terhadap kedekatan sosial di masyarakat. Keberadaan tempat komersial memiliki dampak yang negatif terhadap sebagian besar bentuk modal sosial sedangkan keberadaan tempat hiburan memberikan dampak yang positif terhadap sebagian besar modal sosial. Namun, perubahan perilaku menghabiskan waktu luang untuk hiburan di mana hampir tempat-tempat hiburan tersebut berbentuk modern terlihat dapat memperlebar kesenjangan antara warga sekitar dengan orang luar karena tempat ini dibangun dengan kurang mengadaptasi karakteristik lingkungan asalnya. Dengan demikian, keberadaan tempat hiburan dapat menurunkan kepercayaan antara penduduk lokal dan orang luar pada penduduk pedesaan.

---

The definition of third place differ the usage of a place by the purpose of a domain which out from the first domain, home, and the second domain, workplace. A third place purposely used as a place where people can enjoy their free time in open area where they meet many people, whether someone they used to know or even someone new. In this era where there is shown a declining public participation on third place usage which causing lower social cohesion in community, there is exists different effect of the existence of third place on social cohesion occurred between urban and rural area. Although both commercials and recreational spaces attract outsiders, the impact of commercials on most of social capital form is negative while recreational space mostly gives positive impact. However, a changing behavior on spending leisure time on recreational where almost places are modern also could widen the gap between its residents with outsiders because this space built with lack of adapting the neighborhood characteristic. Thus, recreational space could lower the trust between locals and outsiders in rural residents."

"Kondisi kehidupan pada masyarakat majemuk sering menimbulkan suatu problematika berupa ketidaksetaraan, diskriminasi kebudayaan dan asimilasi. Munculnya problematika tersebut biasanya didasari atas perbedaan identitas etnis, ras, gender dan agama. Menurut Michael Walzer problematika yang timbul pada masyarakat mejemuk pada dasarnya karena atas usaha suatu kelompok ataupun komunitas tertentu yang menerapkan suatu prinsip keadilan secara universal tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan yang partikular. Michael Walzer mengatakan bahwa keadilan merupakan hasil dari konstruksi manusia yang hidup dalam suatu komunitas dengan nilai-nilai yang dianutnya. Oleh karena itu konsekuensinya adalah, tidak akan ada suatu prinsip keadilan yang dapat diterapkan secara universal ditengah-tengah masyarakat majemuk.

---

The condition of life on the plural society often causes problems such as unequality, cultural discrimination and assimilation. The existence of those problems usually based on the etnic differential identity, race, gender, and religion. According to Michael Walzer, the problems that exist on the certain community which applies justice principle universally without considering justice principle particularly. Michael Walzer mentioned that justice is a result of human constructions which lives in a community with values followed by them. The consequence is there will never be justice principle which can be applied universally in the middle of a plural society."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap strategi Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) sebagai gerakan kesetaraan gender berbasis agama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa gerakan kesetaraan gender secara umum berada di posisi yang berseberangan dengan agama dikarenakan aktor di dalam institusi agama yang menganut dan mempraktikan nilai patriarki. Strategi yang digunakan KUPI dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender meliputi pendekatan komunikasi, pendidikan, advokasi kebijakan, dan kemitraan dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki visi yang sama dengan KUPI. Penelitian ini menggunakan konsep gerakan sosial menurut Anthony Giddens dan pendekatan mobilisasi sumber daya dalam gerakan sosial oleh J. Craig Jenkins untuk menganalisis strategi yang digunakan KUPI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUPI menggunakan strategi-strategi yang dialogis dan diplomatis dalam menghadapi kelompok-kelompok yang tidak mendukung kesetaraan gender. KUPI tidak menggunakan pendekatan yang konfrontatif, melainkan berupaya memberikan pengetahuan, pemahaman, serta berargumentasi secara logis dengan mengacu pada fakta dan data yang relevan. KUPI juga berhasil membangun jaringan yang kuat dengan berbagai organisasi untuk memperkuat gerakan kesetaraan gender yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus terhadap KUPI. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh kunci KUPI, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber.

---

This research aims to explore the strategies of the Congress of Indonesian Women Ulama (KUPI) in facing groups that don’t support gender equality. Previous studies indicate that the gender equality movement is generally at odds with religion due to actors within religious institutions who adhere to and practice patriarchal values. The strategies employed by KUPI in facing groups that don’t support gender equality include communication approaches, education, policy advocacy, and partnerships with other groups that share the same vision as KUPI. This research utilizesُAnthonyُGiddens’ُconceptُofُsocialُmovementُandُJ.ُCraigُJenkins’ُresource mobilization theory in social movement to analyze the strategies used by KUPI. This research reveals that KUPI employs dialogic and diplomatic strategies in facing groups that don't support gender equality. KUPI avoids confrontational approaches and instead aims to provide knowledge, understanding, and logical arguments based on facts and data. KUPI has also successfully built strong networks with various organizations to strengthen the gender equality movement. This study utilizes a qualitative approach through a case study of KUPI. Primary data is obtained through in-depth interviews with key figures in KUPI, while secondary data is collected from various sources."

"Daerah propinsi Lampung terletak di ujung Selatan Pulau Sumatera dengan luas wilayah 35.376,50 Km2. Propinsi ini memiliki penduduk sebanyak 6.178.092 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 1991/Km2 (hasil sensus 1990). Dari jumlah penduduk tersebut diperkirakan penduduk asli suku bangsa Lampung (etnik Lampung) sekitar 30 %, sedangkan lainnya adalah penduduk pendatang yang sebahagian besar menetap di Lampung melalui program transmigrasi umum maupun transmigrasi swakarsa dari Pulau Jawa dan Bali. Disamping itu penduduk pendatang juga berasal dari migrasi lokal dari Sumatera Selatan, Sumateera Barat dan Sumatera Utara, serta migran dari daerah-daerah lainnya. Penduduk asli daerah Lampung terbagi dalam dua golongan adat budaya dan dialek bahasa (sub-etnik Lampung), yaitu masyarakat adat "pepadun" dan masyarakat adat "pesisir atau peminggir_". Selain perbedaan bahasa, kedua golongan masyarakat adat ini memiliki sistem dan struktur kekerabatan yang berbeda satu sama lain (Hilman Hadikusuma, 1989: 117-118). Terbaginya penduduk asli Lampung dalam dua golongan adat dan penduduk pendatang yang berasal dari berbagai daerah terutama Jawa, Bali dan bahagian lain Sumatera sendiri, menunjukkan bahwa daerah Lampung memiliki masyarakat yang majemuk (plural society). masyarakat majemuk sebagaimana dikemukakan oleh Furnivall (1940) dalam Usman Pelly, yaitu : "Kehidupan masyarakat berkelompok-kelompok yang berdampingan secara fisik, tetapi mereka terpisah-pisah karena perbedaan sosial dan tidak tergabung dalam sebuah unit politik".(Pelly Usman, 1993: 187). Kemajemukan masyarakat terutama dilihat dari keanekaragaman suku bangsa (kelompok etnik) melahirkan keanekaragaman kebudayaan (cultural pluralism). Hal ini tergambar secara jelas sebagaimana dinyatakan oleh Fredrik Barth dalam membahas mengenai etnik sebagai berikut : "Definisi yang ideal memang tidak berbeda jauh dengan yang umum kita kenal, yaitu bahwa suku bangsa = budaya = bahasa; sedangkan masyarakat = suatu unit hidup terpisah dari unit lain." (Barth, 1988: 11). Definisi tersebut dikritik sendiri oleh Barth, karena menurutnya kurang dapat mengamati fenomena-fenomena kelompok etnik secara keseluruhan serta posisi mereka dalam kehidupan masyarakat dan budaya. "

"Korea Selatan pada tahun 1968 di bawah kepemimpinan Jenderal Park Chung-hee masih berada dalam bayang-bayang pemerintahan militer yang diktator. Penyair Korea Selatan bernama Shin Dong-yup menuliskan puisi prosais berjudul Sanmunsi 1 sebagai media  tidak langsung untuk mengkritisi pemerintahan. Ia menuliskannya dengan menggambarkan situasi sosial-politik yang berkebalikan dari situasi di Korea Selatan pada masa itu. Penelitian ini menganalisis puisi prosais berjudul Samunsi 1 karya Shin Dong-yup dengan menggunakan teori egalitarianisme dan kritik sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis. Prosedur penelitian yang digunakan untuk menganalisis karya puisi prosais ini adalah pendekatan sosiologi sastra dengan teori strukturalisme genetik. Metode dan prosedur ini diikuti dengan data-data referensi untuk mengelaborasi kritik sosial yang terwujud melalui hadirnya paham egalitarianisme dalam puisi prosais yang memiliki keterkaitan sosial-histori Korea Selatan pada tahun 1968. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa puisi prosais Sanmunsi 1 adalah sebuah bentuk kritik terhadap Park Chung-hee dengan menggunakan penggambaran egalitarianisme yang hadir sebagai ironi atas realitas sosial Korea Selatan pada masa itu. 

---

In 1968, South Korean under Park Chunghee regime still live under dictatorship and military government. Shin Dong-yup, one of South Korean writer who is contrived a prose poetry entitled Sanmunsi 1 as a criticism platform by describing an ideal social-politic condition which contradictive with South Korea’s condition at that time. This research aim to analyzed prose poetry by require take of egalitarianism theory and social criticism theory. Methode that applied in this research is descriptive analysis. Procedure that applied for analyzing Shin Dong-yup’s Sanmunsi 1 prose poetry is sociology of literature with theeory of genetic structuralism. This methode and procedure are followed by data and variant reference to elaborate the emerge of egalitarianism which related to South Korea’s social-historical aspect in 1968 to prove the form of social criticism in it. Through this research it found that Sanmunsi 1 prose poetry is a form of social criticism to Park Chung-hee regime by emerging egalitarianism as an irony of South Korea reality."

"Kamala Harris merupakan wanita kulit hitam pertama yang menempati posisi tertinggi kedua di pemerintahan Amerika Serikat. Terpilih sebagai Wakil Presiden menjadikan Harris sebagai bentuk dari harapan perempuan dan kulit berwarna di Amerika, meskipun masih terdapat beberapa kasus ketidakadilan berdasarkan ras dan gender. Maka dari itu, Kamala Harris sepanjang karirnya selalu menyoroti isu-isu keadilan sosial dalam pidato-pidato yang disampaikannya. Penelitian ini bertujuan untuk memperlihatkan strategi Kamala Harris yang berbeda dari para pendahulunya dalam mengangkat isu keadilan sosial berdasarkan latar belakang identitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik analisis data yang mengevaluasi kerangka pemikiran dan konteks teori dengan hasil penelitian terhadap isu-isu keadilan sosial yang terdapat dalam kelima pidato Kamala Harris. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa ada beberapa gagasan ide pokok Kamala Harris yang dipengaruhi dan berkembang dari warisan Gerakan Hak-hak Sipil.

---

Kamala Harris made history as the first woman of color to hold the second highest position in the Unites States of America. Elected as vice president, making Harris as a form of hope for women and people of color in America, although there are still several cases of injustice based on race and gender. Therefore, Kamala Harris always addresses issues of social justice in her speeches. This study aims to reveal Kamala Harris strategy that is different from her former in raising social justice issues based on her identity background. This study uses qualitative research methods, with data analysis techniques that evaluate the framework and theoretical context with the results of research on social justice issues contained in Kamala Harris' five speeches. The results obtained show that there are several main ideas of Kamala Harris which are influenced and developed from the legacies of the Civil Rights Movement."