Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTPendidikan tidak dapat terlepas dari kepentingan politik dan kekuasaan. Paulo Freire melihat pendidikan dalam dua wajah yang berlawanan. Pertama, pendidikan sebagai bentuk penindasan. Kedua, pendidikan sebagai bentuk pembebasan. Pendidikan yang menindas terjadi lantaran peserta didik diarahkan hanya untuk memiliki kesadaran naif. Kesadaran naif pada peserta didik mempermudah mekanisme hegemoni. Sedangkan pendidikan yang membebaskan mengarahkan peserta didik untuk memiliki kesadaran kritis. Kesadaran kritis pada peserta didik mampu memicu terjadinya kontra hegemoni. Kesadaran naif pada peserta didik terjadi melalui suatu sistem pendidikan gaya-bank dengan prinsip antidialog. Sedangkan kesadaran kritis pada peserta didik tumbuh melalui suatu sistem pendidikan hadap-masalah dengan prinsip dialog. Dialog menekankan relasi pendidik-peserta didik sebagai subjek yang setara. Sedangkan antidialog menekankan relasi pendidik-peserta didik sebagai subjek-objek. Paulo Freire percaya bahwa humanisasi adalah permasalahan sentral bagi manusia. Sebuah rezim berkuasa yang hendak mempertahankan kekuasaannya melakukan dehumanisasi pada masyarakat melalui mekanisme hegemoni. Filsafat pendidikan yang dikonsepkan oleh Paulo Freire merupakan upaya humanisasi. Humanisasi dalam pendidikan ditandai dengan relasi yang setara antara pendidik-peserta didik sebagai subjek. Sehingga, pendidikan hadap-masalah merupakan pendidikan yang membebaskan serta mendukung proses humanisasi dan kontra hegemoni.

---

ABSTRACTEducation can not be separated from political interests and power. Paulo Freire sees education in two opposite faces. First, education as a form of oppression. Second, education as a form of liberation. The oppressive education occurs because learners are directed only to have a naive consciousness. Naive consciousness in learners facilitates hegemony mechanism. While liberating education leads learners to have critical consciousness. Critical consciousness in learners can trigger the occurrence of counter hegemony. Naive conscousness of the learners occurs through a banking concept of education with the principle of antidialogue. While critical awareness in learners grows through a problem-posing education with the principle of dialogue. Dialogue emphasizes the relation of educator-learners as an equivalent subject. While antidialog emphasizes the relationship of educators-learners as subject-objects. Paulo Freire believes that humanization is a central issue for humans. A ruling regime that wants to defend its power to dehumanize the society through the mechanism of hegemony. The philosophy of education conceptualized by Paulo Freire is a humanization effort. Humanization in education is characterized by an equal relationship between educators and learners. Thus, problem-posing educiation is education that liberates and supports the process of humanization and counter hegemony."

"Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dipandang sebagai pewarisan nilai-nilai budaya luhur kepada generasi banga Indonesia guna mempertahankan Negaxa Kesatuan Republik Indonesia dari gangguan yang datang dari dalam maupun dari luar karena diyakini dengan Pancasila sebagaj falsafah dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat dipertahankan.Dalam dunia pendidikan, substansi yang terkandung pada pasal 30 ayat (1) UUD 1945 tersebut dibagi kepada jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, dan setiap pembagian dalam jenjang tersebut masih dijabarkan lagi kepada beberapa segmen namun tetap berorientasi kepada tujuan yang same. yakni dalam pembelaan negara. Salah satu bentuk konkrlt dari keterlibatan masyarakat dalam pembelaan negara adalah terciptanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat.Sebab dengan adanya suasana yang kondusif tersebut memungkinkan pembangunan dapat dilaksanakan dengan baik disegala aspek kehidupan sehingga tercapai tujuan nasional yang berarti pula dapat tercipta Ketahanan Nasional. Namun kenyataan menunjukkan bahwa rnasih banyak tindakan masyarakat Indonesia yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Untuk itu penulis memilih judul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam rangka Penegakkan Hukum ( Studi kasus di SMUN 22 dan 30 Jakarta dalam Perspelctif Ketahanan Nasional ) Penulis ingin mengetahui sejauh mana pelajaran tersebut membentuk perilaku siswa, meskipun disadari bahwa perilaku siswa tidaklah berdiri sendiri melainkan sangat terpengaruh dengan suasana dan perilaku masyarakat disekitarnya baik secara langsung maupun tidak langsung.Dari aspek proses pembelajaran PPK11 kesan yang ditangkap dari para siswa lcurang menguntungkan, hal ini disebabkan beberapa faktor antara ]ain :a. Materi pelajaran masih teljadi tumpang tindih antara satu jenjang dengan jenjang lairmya, padahal pesan yang diterima dari kedua jenjang tersebut tidak jauh berbeda.b. Media pengajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran PPKn masih bersifat konvensional.c. Siswa seringkali merasa bosan dengan pembelajaran PPKn.Meskipun demildan tingkat pengetahuan mereka terhadap substansi PPKn sangat baik, hal ini dapat dilihat dari dua aspek :a. Nilai atau hasil ujian mata pelajaran PPKn yang dituangkan dalam buku rapor rata-rata 7.b. Pengetahuan terhadap politik dan ketatanegaraan cukup baik.

---

The studies of Pancasila and Civilization is to be viewed as inheritance values of culture the New Age of Indonesian generation, in preserving the Unity of Indonesia Republic against internal and external intimidation, since it is believed that Pancasila as the basic foundation and ideology to keep the national unity.In an education system, the substantial line which lies in the Chapter 30 Verse (1) UUD 1945, dividing the level from the Elementary to Further Education, and the each section of the group will be then separated into several segments, nevertheless the orientation of the overall goal is resting in the favor of national interest. A concrete model of community involvements in building national awareness is the establishment of moderate social security. The creation of encouraging situation would enhance a better future development in all aspects of life achieving national aims and promptly create National Safety.However, the reality shows that there are many community actions which against national legitimate regulation. Therefore, the writer chooses a title of ?The Study of Pancasila and Civilization for Law Enforcement" (case study at the SMUN 22 and 30 Jakarta, National Safety Perspective). The starting point is writer wishes to obtain such idea to what extent it reflects student behavior, as though they were aware of their conducts is not merely depends on their own, instead it develops through social interaction with the community.The standing point of learning process of PPKn implicitly drives a negative output, which due to several factors as follows:a. Study material considered irrelevant with other related subjects, although the main concern of such studies are not so far in different.b. Teaching media used as guidelines in the learning process of PPKn is exceedingly conventional.c. Most of the times students are reluctant in learning PPKn.However, the level of student knowledge towards the substantial of PPKn is consider advanced, and can be viewed within two measure aspects such as;a. Result of evaluation each subject of PPKn in Student Report Book shows score at point 7 (seven)-b. Political and States knowledge proves to an optimal level."

"ABSTRAKPendidikan merupakan media penciptaan dan pengolahan pengalaman yangterawasi, terencana, dan sistematis. Titik tolak dan tujuan dari pendidikan adalahpengembangan pengalaman secara berkelanjutan. Pengalaman adalah segalasituasi dan kondisi yang tercakup dalam sebuah tindakan dan mengarahkanindividu pada upaya kritis refleksif. Metode pencapaian pengetahuan lalu tidakdidasarkan pada satu pendasaran epistemologi tertentu yang dianggap valid,namun mengacu pada pengalaman tiap individu yang secara alamiah bersifatkontingen. Ini merupakan konsepsi pendidikan Demokratis. Penyelenggaraan UNtidak membuka ruang bagi pengalaman yang menjadi titik tolak dan tujuan dalamkonsepsi pendidikan demokratis karena membakukan epistemologi positivistiksebagai satu-satunya metode pencapaian pengetahuan yang dianggap valid.

---

AbstractEducation is a media creation and experience cultivation that observed, planned,and sistematic. The basic and purpose of education are developing experience incontinuity. Experience is a condition which is embraced in action and to directindividu on critical reflecton efforts. Then, the method of attaining knowledgeisn?t based on one certain valid basic epistemologic, but reference on individualexperience which is naturally contingent. This is a conception of Democraticeducation. The implementation of Ujian Nasional (UN) didn?t open a space forexperience that stands for the basic and purpose on conception of democraticeducation, because it?s blocked the positivistic?s epistemology as the only methodto attain a valid knowledge."

"ABSTRAKManusia yang mempunyai harapan tidak takut menghadapi kenyataan. Mengakhiri suatu uraian dengan harapan-harapan merupakan suatu kebiasaan. Tidak semua harapan menjadi kenyataan. Mungkin sama sekali jauh dari kenyataan. Karena itu harapan-harapan dan saran-saran adalah lagu lama yang tetap aktual dengan keterbukaan dan kesadaran bahwa setiap karya tulis adalah karya bersama...

---

"

"Penerbitan buku Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara tulisan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto' pada tahun 1981 telah menimbulkan perdebatan mengenai kapan hari lahir dan siapa penggali Pancasila. Buku setebal 74 halaman yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tersebut juga berisi tulisan Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo yang berjudul Sekitar Pancasila dengan kata pengantar Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen P & K (saat itu) Prof. Dardji Darmodihardjo, S.H.Tanggapan-tanggapan yang muncul terhadap penerbitan buku tersebut pada intinya berfokus pada dua h6l. Pertama, tanggapan yang berasal dari para ilmuwan yang menganggap bahwa secara metodologis tulisan Prof. Nugroho Notosusanto tersebut lemah. Kedua, yang lebih keras, datang dari kalangan yang selama i.ni menganggap bahwa tanggal 1 Juni 1945 merupakan hari lahir.Pada saat itu ia sedang menjabat sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI dengan pangkat Brigadir Jenderal Tituler. Kemudian ia menjadi Rektor Universitas Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia?"