Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Margin murabahah sangat penting dalam perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah tidak luput dari perkembangan produk-produk perbankan syariah itu sendiri. Dalam megembangkan produknya perbankan syariah dituntut untuk selalu mengacu pada Al-Qur'an dan Hadist. Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan dalam perbankan syariah yang paling dominan.Dalam pelaksanaannya, pembiayaan murabahah banyak mengalami penyimpangan. Penentuan margin murabahah dianggap salah satu satu penyebab penyimpangan ajaran Rosulullah. Dalam penentuan margin murabahah banyak perbankan yang memasukkan unsur bagi hasil DPK.Dalam penelitian ini penulis mencoba melihat faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap penentuan besarnya margin murabahah. Metode analisis yang digunakan adalah analisis statistik model regresi berganda dengan faktor yang diteliti adalah biaya overhead, volume pembiayaan murabahah, profit target dan bagi hasil dana pihak ketiga (DPK).Dari hasil analisis statistik berdasarkan studi kasus PT. Bank Muamalat Indonesia periode Januari 2001 sampai dengan Desember 2004, diperoleh kesimpulan bahwa faktor biaya overhead, dan bagi hasil Dana Pihak Ketiga (DPK) secara signifikan mempengaruhi margin murabahah, sedangkan volume pembiayaan murabahah dan profit target tidak berpengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah walaupun terdapat korelasi.

---

Murabahah margin is very importance in Syariah Bank. Syariah bank growth do not miss from the growth of syariah bank product. In developing product, syariah bank claimed to always to relate Al-Qur'An and Hadist. Murabahah financing is dominant product in syariah bank.

In its execution, murabahah financing experiencing of many deviation. Determination of murabahah margin assumed as source of Rosulullah teaching deviation. In determination of murabahah margin many banking including DPK.

In this research writer try to see factors that effect determination of murabahah margin. Analysis method is statistical analysis of doubled regression model with] factor research is the expense of overhead, murabahah volume financing, profit goals and sharing portion of customer fund (DPK).

From result of statistical analysis pursuant to case study PT. Bank Muamalat Indonesia January 2001 up to December 2004, obtained conclusion that factor of overhead cost and sharing portion of customer fund (DPK) significantly influence to margin murabahah,, but the murabahah volume financing and profit target is not influence the margin murabahah eventhough there is a correlation."

"Sebagai lembaga keuangan, dalam melakukan usahanya selalu dihadapkan pada berbagai resiko, yang diantaranya adalah resiko tingkat bunga yang berfluktuasi. Profitabilitas bank selain dipengaruhi oleh mahalnya sumber dana pada saat ini, juga dipengaruhi oleh faktor tingkat bunga yang semakin berfluktuasi. Tingkat bunga bagi dunia perbankan merupakan cerminan biaya untuk mendapatkan dana bank dan harga yang akan diterima dari penggunaan dananya, sehingga perludilakukan pengelolaan dana yang cermat dan hati-hati dalam menghadapi situasi sekarang ini.Fluktuasi tingkat bunga yang cepat dan tidak dapat diperkirakan pergerakannya sudah merupakankonsekuensi resiko yang harus ditanggung bank dalam melaksanakan usahanya. Tingkat bunga yang berfluktuasi tersebut dapat mempengaruhi biaya banks liabilities dan pendapatan banks assets. Beberapa tehnik manajemen dalam menghadapi resiko tingkat bunga yang berfluktuasi dapat diterapkan oleh bank dalam rangka usahanya memperkecil resiko tingkat bunga. Dan salah satu tehnik pengelolaan tersebut adalah melalui penerapanf unds gap management yaitu penerapanfunds gap management yang disesuaikan dengan arah tingkat bunga yang terjadi. Walaupun untuk menerapkan besarnya funds gap yang sesuai untuk setiap fase dalam sikius tingkat bunga adalah tidak mungkir, akan tetapi pengelolaan secara garis besamya adalah penerapan funds gap yang disesuai dengan perkiraan tingkat bunga di masa depan, dimana akan mengurangi resiko kerugianakibat tingkat bunga yang berfluktuasi."

"Laporan magang ini membahas mengenai proses audit penyisihan penghapusan aktiva produktif atas pembiayaan pada PT USU sebagai nasabah PT BSB yang bergerak dalam industri perbankan syariah. Laporan magang ini juga menjelaskan mengenai analisis audit penyisihan penghapusan aktiva produktif dan temuan dari hasil audit tersebut. Kesimpulan pada laporan magang ini adalah pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dilakukan oleh PT BSB atas pembiayaan pada nasabahnya, PT USU, tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan. Untuk itu, perlu dilakukan perbaikan atas proses persetujuan dan pemeliharaan pembiayaan, serta proses perhitungan penyisihan penghapusan aktiva produktif agar sesuai dengan peraturan Bank Indonesia.

---

The focus of this study explained about a specific audit process of provision of earning assets write-off in PT USU financing as a client of PT BSB, a company specialized in syaria banking. Moreover, this study also explained about the audit analysis and its findings. The audit resulted that the provision PT BSB made upon financing on its client, PT USU, was not in accordance with regulations established by banking authorities, Bank Indonesia. Improvements had to be made upon financing approval and maintenance process, also upon the process of establishing provision of earning assets write-off in order to conform to the regulations of Bank Indonesia."

"Skripsi ini bertujuan untuk membahas dan menjelaskan tentang akad musyarakah dalam lingkup bank umum syariah di Indonesia. Analisis difokuskan pada kalusul jaminan pengembalian modal dalam akad musyarakah di Bank ABC dan Bank XYZ. Bentuk yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, yang mana penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank ABC dan Bank XYZ dalam praktiknya mencantumkan jaminan pengembalian modal di dalam akad musyarakah kepada para nasabahnya. Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Standar Internasional The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) tentang Musyarakah, dimana ketentuan tersebut berpotensi merugikan nasabah. Penelitian ini menyarankan agar Bank ABC dan Bank XYZ dalam melakukan pembiayaan musyarakah harus memastikan kepatuhan terhadap hukum positif. Lebih lanjut, klausul jaminan pengembalian modal pada akad musyarakah di Bank ABC dan Bank XYZ tersebut mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum karena melanggar syarat sah objektif sebuah perjanjian.

---

This thesis aims to discuss and explain the musyarakah contract within the scope of sharia commercial banks in Indonesia. The analysis focuses on the capital return guarantee clause in the musyarakah contract at Bank ABC and Bank XYZ. The form of research used by the author in this thesis is juridical normative, whereby the author researches applicable laws and regulations. The typology of this research is analytical descriptive. The results of this research show that Bank ABC and Bank XYZ in practice include a capital return guarantee clause in their musyarakah contract with their customers. The capital return guarantee clause is not in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) and the International Standard of The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) concerning Musyarakah, in which the clause has the potential to harm customers interest. This research suggests that Bank ABC and Bank XYZ, in conducting musyarakah contract, must ensure the compliance with positive laws. Furthermore, the capital return guarantee clause in musyarakah contract at Bank ABC and Bank XYZ resulted in the contract being null and void because it violated the objective legal conditions of an agreement."

"Perkembangan perekonomian Indonesia pasta krisis ekonomi tahun 1997 menggiring berbagai sektor industri di Indonesia menuju era kompetisi yang semakin ketat termasuk didalamnya industri perbankan.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan salah satu jenis khusus dalam struktur perbankan di Indonesia. Bank ini dibedakan dari bank umum karena memiliki kekhususan berupa batasan dan aturan dalam kegiatan usahanya sebagaimana diatur dalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Industri BPR menempati peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia terutama dalam mendorong perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Perkembangan BPR di Indonesia dalam kurun waktu 8 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang pesat baik dalam modal yang dikumpulkan maupun jumlah kredit yang diberikan pada masyarakat.Di sisi lain, pelaksanaan UU No.22 tahun 1999 dan disempurnakan dengan UU No32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan pada Pemerintah Daerah untuk mengelola aset-asetnya termasuk perusahaan-perusahaan milik daerah. Perusahaan Daerah menjadi aset panting yang mendapat perhatian khusus karma dan perusahaan-perusahaan itulah pemerintah daerah mendapatkan salah satu cumber pendapatan asli daerahnya.Salah satu maksud pendirian Bank Pasar, yang sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, adalah untuk membantu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Lamongan. Untuk itu, diperlukan formulasi dan perencanaan strategi yang tepat agar BPR Bank Pasar Lamongan dapat bersaing dan mencapai tujuannya sebagai salah satu Perusahaan Daerah yang diharapkan berperan sebagai profit centre bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan.Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Lamongan (Disingkat PD.BPR.Bank Pasar, selanjutnya disebut Bank Pasar Lamongan) adalah sebuah bank yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan pada tanggal 3 Desember 1952. Pada awalnya, bank ini didirikan untuk menjembatani rakyat yang membutuhkan modal dengan rakyat yang memiliki kelebihan dana. Dalam perkembangannya, Bank Pasar Lamongan berubah status menjadi Perusahaan Daerah dengan izin Menteri Keuangan nomor SKMU No KET.-361/MK 11/1985. Atas izin Menteri Keuangan tersebut, kekayaan Bank Pasar Lamongan sebagai perusahaan daerah dipisahkan dari kekayaan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Selain itu, status Bank Pasar Lamongan juga mengalami peningkatan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang mengacu pads Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang pokok-pokok perbankan.Analisis lingkungan urnum yang dilakukan menunjukkan bahwa kondisi perekonomian, politik, dan pemerintahan Indonesia saat ini mulai membaik. Kondisi ini memunculkan berbagai peluang yang harus dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan dalam industri perbankan. Pemanfaatan peluang dapat dilakukan dengan penyusunan strategi perusahaan. Formulasi strategi didasarkan pads hasil analisis eksternal dan internal perusahaan yang menghasilkan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki Bank Pasar Lamongan.Analisis lingkungan internal yang mengg unakan analisis terhadap aset dan sumber daya tidak berwujud menghasilkan temuan bahwa dari sisi aset-aset yang dimiliki :- Bank Pasar Lamongan memiliki prosentase aktiva yang menghasilkan bunga (earning assets) sangat tinggi dan relatif konsisten dan tahun ke tahun yaitu di kisaran 92%-93% dart total aktiva. Besarnya aktiva jenis ini menunjukkan meningkatnya optimalisasi penyaluran sumber-sumber dana secara lebih efektif.- Bank Pasar Lamongan tidak memiliki produk yang berbasis pada komisi seperti jasa penyimpanan dan seluruh produk yang ditawarkan Bank Pasar Lamongan merupakan bisnis yang bertumpu pada selisih bunga.- Ukuran usaha Bank Pasar Lamongan yang tidak terlalu besar ditandai dengan jumiah aktiva yang jugs tidak terlalu besar dan dengan jenis yang tidak terlalu banyak.Dari analisis atas sumber daya tidak berwujud, diperoleh temuan bahwa Bank Pasar Lamongan memiliki kelemahan yaitu kegiatan operasional yang belum didukung oleh teknologi dan sistem yang memadai, sumber daya manusia yang lemah, profesionalisme manajemen yang tidak optimal, dan fungsi pengawasan dan pengendalian yang belum maksimal.Sedangkan kekuatan yang dimiliki Bank Pasar Lamongan yang dapat digunakan untuk bersaing dalam bisnis yaitu hubungan emosional yang tinggi dan rasa sentimen kedaerahan yang tinggi dan masyarakat Lamongan karena bank ini merupakan bank yang mumi dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten tersebut dan namanya telah melekat kuat dalam benak masyarakat Lamongan. Selain itu, terdapat rasa saling ketergantungan yang tinggi dengan pemilik modal tunggal yaitu Pemerintah Kabupaten Lamongan.Hasil analisis secara keseluruhan memberikan kesimpulan bahwa BPR Bank Pasar Lamongan merupakan bank yang memiliki kineija cukup baik dan sedang berkembang namun perlu ditingkatkan manajemen operasionalnya untuk dapat memaksimalkan perannya sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.Pemilihan strategi yang akan digunakan diambil dengan menggunakan matriks empat dimensi SPACE. Melalui model ini didapatkan kesimpulan bahwa kecenderungan postur Bank Pasar Lamongan adalah bentuk kompetitif. Artinya Bank Pasar Lamongan beroperasi dalam industri yang menarik dengan lingkungan eksternal yang ramah dan stabil, serta dapat berkompetisi secara efektif karena memiliki keunggulan kompetitif yang relatif baik. Kelemahannya, perusahaan ini memiliki kondisi keuangan yang lemah.Dengan kecenderungan bentuk kompetitif, isu utama yang dihadapi Bank Pasar Lamongan adalah tentang ketersediaan finansial untuk mempertahankan posisi yang kompetitif dalam lingkungan industri yang menarik. Oleh karena itu, dalam situasi seperti ini, strategi jangka panjang yang seharusnya dilakukan oleh Bank Pasar Lamongan adalah strategi agresif yang dapat mendukung peningkatan kekuatan rnansial yang menjadi kelemahannya.Strategi jangka panjang tersebut dapat dijabarkan dalam beberapa strategi operasional sebagai berikut:Melakukan diferensiasi berupa penambahan atribut dalam produknya untuk meningkatkan daya saing yang dimilikinya. Strategi diferensiasi dapat dilakukan dengan mengembangkan produk Simapan yang selama ini menjadi produk andalannya menjadi lebih besar atau mengembangkan produk baru yang inovatif. Diferensiasi juga dapat dilakukan pada strategi pern.a.saran yang selama ini digunakan. Bank Pasar Lamongan dapat meneruskan program undian yang selama ini telah berjalan untuk nasabah penabung. Inovasi dalam program ini dapat dilakukan dengan tidak hanya menyediakan hadiah undian tetapi juga hadiah langsung. Hal ini dilakukan sebagai strategi penghimpunan dana yang selama ini terbukti cukup efektif dan sesuai dengan selera masyarakat Lamongan.Sedangkan untuk nasabah peminjam, Bank Pasar Lamongan juga dapat memberikan hadiah langsung bagi nasabah yang kreditnya disetujui atau angsurannya tidak terlambat dalam kurun waktu tertentu. Hadiah-hadiah tersebut selain dapat menarik nasabah peminjam barn juga dapat memotivasi nasabah untuk membayar pinjamannnya sesuai dengan peijanjian.Bank Pasar Lamongan juga dapat menaunbah portofolio produknya dengan masuk ke dalam jasa layanan yang berbasis komisi (fee based) misalnya dengan menjalin kerjasama dengan instansi milik pemerintah lain seperti PLAT, PDAM, atau Telkom untuk menyediakan jasa layanan pembayaran tagihan listrik, air, ataupun telepon melalui Bank Pasar Lamongan dengan bagi basil berupa komisi.- Memperluas target pasar yang dibidik, dari hanya pengusaha dan pedagang skala mikro menjadi mencakup unsur-unsur yang terkait dengan Pemerintah Daerah seperti Pegawai Negeri Sipil atau perusahaan rekanan Pemda. Strateginya dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi balk setingkat dinas, badan, ataupun instansi independen Iainnya untuk memberikan jasa kredit pada para Pegawai Negeri Sipil di instansi-instansi tersebut yang membutuhkan atau melakukan perikatan kerjasama dengan semua instansi atau badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten untuk menawarkan program kredit modal kerja pada perusahaan rekanan Panda yang terlibat dalam proyek-proyek di Kabupaten Lamongan.Melakukan pendekatan pada Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menambah modalnya di Bank Pasar atau mengurangi prosentase kontribusinya pada Pendapatan Ash Daerah dalam jangka waktu tertentu untuk memberikan kesempatan pads Bank Pasar untuk meningkatkan kondisi finansialnya. Strategi ini dapat ditempuh dengan memanfaatkan kekhususan Bank Pasar Lamongan yang struktur kepemilikannya secara penuh dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

---

Indonesian economic development after the crisis in 1997 has brought Indonesia to a highly competitive era where Banking Industry is one of the major players. Bank Perkreditan Rakyat is one type of bank in Indonesia. This bank is different from Bank Umum as it has unique limitation and regulation in its business unit as what directed in UU Mo. 7 year 1992 about Banking. BPR industry plays a strategic role in Indonesian economics, especially as a main drive in micro, small and medium enterprises. BPR has been growing rapidly for the past 8 years in terms of the amount of capital collected and the credit/loan given to the public.In the other hand the implementation of UU no. 22 year 1999, which is improved by UU No. 32 year 2004 about Local Government, provides flexibility for local government to manage their own assets including enterprises owned by the local government. Local company has become prominent assets in which every local government makes them as the main source of income.One of the purposes of founding Bank Pasar, which 100% of shares owned by Lamongan Local Government, is to contribute to main local government income. Thus, it is necessary to formulate and plan correct strategy so that BPR Bank Pasar Lamongan is able to compete and achieve their goals to become one of the Local Enterprise which acts as a profit center for Lamongan Local Government.Local Enterprise BPR Pasar Lamongan (PD BPR Bank Pasar, which called Bank Pasar Lamongan) is a bank founded by Lamongan Local Government on December, 3'd 1952. At the beginning, this bank was founded to bridge the needs of those who require capital and those who needs to invest their money. Along time, Bank Pasar has transformed its status to Local Enterprise having a license from Ministry of Finance no. SKMU No. KET -361/MK 11/1985. Based on the Ministry of Finance Iisence, Bank Pasar's assets as Local Company is excluded from Lamongan Local assets. Furthermore, the status of Bank Pasar has been promoted to Bank Perkreditan Rakyat (BPR) which is based on UU No. 7 year 1992 about Banking Principles.General environmental analysis has shown that Indonesian economic, politic, and government is progressing well This condition is opening chances which must be turned into advantages by companies to win the competition in banking industry Taking the chances can be done by restructuring the company strategy. Strategy formulation must be based on internal and external analysis results which deduced to give information about the strengths and weaknesses of Bank Pasar Lamongan.Internal environmental analysis which uses analysis for the assets and intangible resources has described the assets owned are. Bank Pasar Lamongan owns high earning assets and relatively consistent from year to year, which is around 92%-93% out of total assets. This considerable amount of assets shows the increase in effective capital resources optimization. Bank Pasar Lamongan does not own any product which is based on commissions and all the products offered by Bank Pasar Lamonga are purely based on interest rate difference. Bank Pasar Lamongan business standard is not too high as the amount of assets are not too big and the type of product is not too varied Based on intangible resources analysis, Bank Pasar has some weaknesses, that the operational activities are still not supported by proper technology, strong human resources, optimum management professionalism, and maximum control and monitoring function.On the other side, Bank Pasar has a competitive advantage. that there is emotional relationship and high Lamongan public sentiment as the bank is owned purely by Lamongan local government, in which its name is strongly embedded in each an every Lamongan people. Besides that, there is high interdependency between the bank and the sole share holder, which is Lamongan Local Government.Overall analysis results concluded that BPR Bank Pasar Lamongan is a bank that has good productivity and it keeps on progressing. However, in order to improve its role as one of the main source of income for Kabupaten Lamongan Local government, its operational management needs to be improved Strategy selection is using Four Dimensional Matrix - SPACE. Based on this model, it is concluded that Bank Pasar Lamongan posture tend to have a competitive posture. It means that Bank Pasar Lamongan is operating in an attractive industry with external conducive and stable external environment, which it is able to compete effectively as it has a relatively good competitive advantages. Its weakness is this company has a weak financial condition.With its competitive tendency, the main issue that Bank Pasar faces is that financial availability to withhold its competitive position in attractive business environment. Thus, under these circumstances, the required grand strategy that Bank Pasar must take is aggressive strategy that can support its improvement on the financial strength, which has been its weakness.Grand strategy consists of the following Operational Strategies :Differentiating Products Attributes to increase competitive advantage. Differentiation strategy can be done by expanding Simapan product, which has been the main product , to be bigger or developing a new innovative product. D / erentiation can also be done in marketing strategy. Bank Pasar Lamongan may continue its lucky draws program for its savings customers. Innovation in this program can be done not only by providing prizes based on the lucky draw, but also direct prizes. It is a strategy to gather capital that it has been proven effective for Lamongan community.While for creditor, Bank Pasar Lamongan can also give gift prize for those whose applications are approved and within certain installment period Those prizes are not only attracting new creditors, but also motivating the current creditors to pay accordinglyBank Pasar Lamongan also can add its product portfolio by providing fee based services. In example by making agreement with PL1V, PDAM , or Telkom to provide services that enables customers to pay their electricity, water, or phone bills at Bank Pasar. In the other hand, Bank Pasar will receive fee from cooperated institution.Expanding the market from only entrepreneurs and traders in micro scale to Local government such civil servant or Local Government Company's partners. Its strategy is by building cooperation with government bodies, on the dinas level, and/or independent bodies that can give loan service to civil servant in related bodies that needs or has signed agreement with all the government bodies in Kabupaten government to offer business loan program to Local government partners involved in the Kabupaten Lamongan 's projects.Approaching Kabupaten Lamongan government to increase the amount of investment in Bank Favor or reduce its percentage of contribution in Local Government Income within certain limit of time to allow Bank Pasar to improve its financial condition. This strategy can be done by making the most of Bank Pasar special ownership structure, which is fully owned by Kabupaten Lamongan government."

"ABSTRAKIstilah gadai dalam Islam disebut ar-rahn. Definisi ar-rahn yaitu menjadikan benda yang bersifat harta sebagai kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dart (harta) benda itu bila utang tidak dibayar. Hukum gadai terdapat dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 282 dan 283, As-sunnah dan ijma' para ulama. Bank BNI Unit Usaha Syariah lahir dengan konsep Dual Banking System yaitu penyediaan dua layanan perbankan secara konvensional dan syaniah sekaligus, telah mengeluarkan salah satu produk jasa yaitu gadai emas Syariah (ar-rahn). Dengan konsep Dual Banking System serta produk jasa ar-rahn yang cenderung baru tersebut tentu akan timbul permasalahan. Dalam tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai keberadaan bank BNI Unit Usaha Syariah yang harus sesuai dengan hukum Islam, proses pemberian ar-rahn serta upaya penyelesaian pihak bank BNI Unit Syariah Syariah terhadap nasabah yang tidak melunasi pembiayaan pada saat jatuh tempo (wanprestasi), faktor pendukung dan faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ar-rahn pada BNI Unit Usaha Syariah. Untuk dapat menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang didukung dengan wawancara.Berdasarkan penelitian yang dilakukan di temukan bahwa modal awal yang berupa modal inti pada bank BNI Unit Usaha Syariah berasal dari bank BNI Konvensional. Pengaturan dan pengawasan terhadap bank BNI Unit Usaha Syariah tetap dilakukan oleh Bank Indonesia dan badan khusus yaitu Dewan Syariah Nasional dengan menempatkan Dewan Pengawas Syariah sedangkan terhadap pemberian ar-rahn berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Upaya penyelesaian apabila nasabah wanprestasi melalui penjualan secara lelang baik di hadapan umum maupun di bawah tangan, namun apabila dikemudian hari terjadi perselisihan maka akan diselesaikan secara musyawarah, arbitrase atau pengadilan. Adapun yang menjadi salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan ar-rahn adalah jumlah penduduk yang beragama Islam cukup banyak di Indonesia, kurang lebih hampir 90% dari total penduduk Indonesia dan salah satu faktor yang menjadi kendala adalah sumber daya insani yang kurang ahli, terutama juru taksir yang harus memiliki keahlian khusus.

---

ABSTRACT

The mortgage term in Islam is mentioned as ar-rahn. The definition of ar-rahn is making the object that is considered like a wealth as the belief from a debt that could be paid from (the price) the object when the debt was not paid. The mortgage law was received in al-qur'an, al-Baqarah verses 282 and 283, As-sunnah and ijma' the Muslim scholars. BNI Sharia Business Unit was born with the Dual Banking System concept that is the provisions of two banking services conventionally and Islamic canon law (sharia) at the same time, issued one of the service products that is the mortgage of Islamic canon law (sharia) gold (ar-rahn). With the concept of Dual Banking System as well as the service product ar-rahn that is considered new will certainly caused some problem.

In this Thesis the writer promoted the problem about the condition of BNI Sharia Business Unit must to run appropriate with Islamic law, giving ar-rahn as well as efforts of the resolution of the BNI Sharia's Business Unit side against the customer who did not settle funding when it is due (wanprestasi), the supporting factor and the factor that became the hindrance in the implementation of ar-rahn to BNI Sharia Business Unit. To be able to answer this problem, the writer used the method of bibliography research and juridical normative, supported with the interview. According to the research that was carried out, it was found that the initial capital that took the form of core capital to the BNI Sharia Business Unit came from conventional BNI. The regulation and the supervision of BNI Sharia Business Unit continue to be carried out by the Bank of Indonesia and government organization such as the Sharia National Council by placing Sharia Supervisor Council whereas towards giving ar-rahn was based on the Article number 8 commandment number 10, 1998. Resolution efforts if the wanprestasi's customer through the selling in a manner of good auction in the public or under the hands, but if in the later days should there be any dispute then it will be completed in a manner of the conference, arbitration or the court. Another supporting factor is the Muslim population which consists of 90% of the national population. However, good appraiser is hardly found in Indonesia."

"ABSTRAKKemajuan/kecanggihan teknologi informasi yang semakin mendunia menyebabkan perubahan perilaku para nasabah perbankan. Layanan jasa perbankan yang mudah, cepat, dan dapat diakses dari mana saja dan kapan saja tanpa terikat jam kerja, secara global merupakan tuntutan nasabah. Pemilihan penelitian pada layanan jasa perbankan "Direct Banking" dari PT Bank Bali ditentukan secara purposif, karena "Direct Banking" merupakan produk layanan jasa perbankan alternatif yang bisa menjadi "solusi" untuk mengatasi tantangan perbankan dewasa ini. Para profesional muda merupakan pasar potensial untuk "Direct Banking", namun segmen ini belum pernah digarap secara terfokus oleh PT Bank Bali. Profil dan gaya hidup mereka, serta faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk mengadopsi "Direct Banking" inilah yang akan dilihat sebagai pokok masalah dalam penelitian ini, dan akan ditelaah melalui pendekatan difusi inovasi. Adapun teori yang melandasi penelitian ini adalah Teori Difusi Innovasi oleh Everett M. Rogers. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan kajian dilakukan secara kuantitatif. Cara pengumpulan data yang terutama dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang ditentukan secara sistematik random sampling. Data yang terkumpul dianalisa dengan teknik analisis faktor, analisis "cluster", dan analisis korelasi Spearman, serta analisis diskriminan. Hasil penelitian yang paling utama yang diperoleh adalah kehomogenan karakteristik responden. Gaya hidup mereka adalah "the achievers". Surat Kabar merupakan media yang paling berpengaruh, dan "Direct Banking" temyata sesuai (compatible) dengan gaya hidup responden."

"Penyehatan perbankan yang sudah hampir mendekati titik akhir dan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini yang positif, telah membawa perbankan Indonesia untuk mulai menikmati hasilnya. Akan tetapi, perilaku yang kurang bertanggung jawab dari pemilik dan pengurus bank telah merusak kemajuan dibidang ekonomi khususnya industri perbankan dimana kemudian harus dilanjutkan dengan mencabut izin usaha PT. Bank Dagang Bali. Pencabutan izin usaha bank merupakan salah satu wujud fungsi dari Bank Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengawasan perbankan guna memelihara sistem perbankan yang sehat. Dalam penelitian ini, penulis meneliti apakah pengaturan pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak, dan apa akibat hukum dari Keputusan MA RI Nomor 473K/TUN/2005 bagi para pihak yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis-normatif, dimana penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan ijin usaha PT. Bank Dagang Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber terkait, kesimpulan yang didapat adalah pencabutan ijin usaha PT. Bank Dagang Bali melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/6/KEP-GBI/2004 tertanggal 8 April 2004 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, dimana pencabutan izin usaha dilakukan setelah upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan dengan menempatkan PT. Bank Dagang Bali dalam pengawasan intensif kemudian pengawasan khusus tidak berhasil menyelamatkan bank tersebut, Berta Keputusan MA RI telah memberikan ketidakpastian hukum bagi tiap pihak yang terkait, dalam hal ini Bank Indonesia, PT. Bank Dagang Bali dan Tim Likuidasi. Saran yang penulis ajukan adalah mengefektifkan pengawasan terhadap bank dan membatasi kepemilikan saham oleh satu pihak.

---

The banking recovery has been undergone in Indonesia is about to reach the final point, while the recent positive economic development also brings opportunities to the Indonesian banks to enjoy the impacts. Nevertheless, several irresponsible attitudes committed by both the owner and the administrators of the banks has hampered the advance on this economic realm, particularly the banking industry, which eventually brought consequence in the form of cancellation of business permit of one of such a bank, in this case, PT. Bank Dagang Bali. This cancellation is one of the manifestations of Bank Indonesia's function to build and supervise the Indonesian banking condition, in order to ensure the "healthiness" of the banking in the country. In this research, the writer scrutinizes whether the act of cancellation conducted by Bank Indonesia has been in accordance to the applicable law in Indonesia, and to identify the the legal impacts of the Republic of Indonesia's Supreme Court Decision No. 473KITUN/2005 for the concerned parties. This research utilizes the juridist-normative method, in which it refers to the legal norms consisted in the law involved in the cancellation of the business permit of PT. Bank Dagang Bali. Meanwhile, the data utilized is secondary ones, taking form in literature materials, supported with in-depth interviews conducted with the resource persons, from which a conclusion was drawn, that is, the cancellation of the business permit of PT. Bank Dagang Bali through the Decision of Governor of Bank Indonesia No. 616IKEP-GBI12004 dated at April 8th 2004 has been in accordance with the applicable law, where the decision to the cancellation was taken after other rescuing efforts conducted by putting the bank in an intensive supervision was of no use in making the bank's condition better, and after considering that the Republic of Indonesia Supreme Court's Decision has brought about a legal uncertainty towards respective involved parties, which in this case refers to the Bank Indonesia, PT. Bank Dagang Bali, and the Liquidation Team. The recommendation the writer would like to suggest is to enhance the effectiveness to a bank and to limit the share ownership on merely one single party."

"Kemiskinan yang mengakibatkan kerugian dalam berbagai segi kehidupan perlu penanganan secara tepat, agar keadaan tersebut dapat segera teratasi. Timbulnya kemiskinan tersebut diakibatkan karena belum adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Untuk itu agar ketimpangan tersebut dapat dikurangi maka diperlukan suatu kebijakan redistribusi pendapatan.Salah satu kebijakan yang telah ditempuh di Indonesia dalam rangka redistribusi pendapatan adalah melalui Pelaksanaan Proyek Kredit Mikro (PKM) yang telah dimulai pada akhir tahun 1995 dan berakhir tahun 2000. PKM tersebut merupakan proyek bersama antara Bank Indonesia dengan Asian Development Bank.Sumber dana PKM berasal dari pinjaman lunak _+ Asian Development Bank scbesar 60 % dan 40 % dari Bank Indonesia yang seluruhnya berjumlah _+ US $ 42,5 juta.Berkenaan dengan itu, menarik kiranya dilakukan kajian terhadap pelaksanaan PKM dimaksud, untuk memperoleh gambaran mengenai : implikasi PKM terhadap pendapatan peserta proyek, apakah jenis kelamin dan tingkat pendidikan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan, seberapa besar dampak yang diberikan oleh PKM terhadap pendapatan midterm nasabah mikro, bagaimana mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan PKM, serta bagaimana perm Bank Indonesia dalam pemberdayaan BPR untuk mengembangkan pengusaha kecil dan mikro.Metodologi penelitian yang digunakan terdiri dari Analisis Beda Rata-rata serta Model Regresi Log Linier. Model i.ni dapat digunakan untuk memproyeksikan peluang peningkatan pendapatan nasabah midterm mikro sehubungan dengan adanya PKM. Variabel-variabel penting yang diduga mempengaruhi pendapatan midterm nasabah ini adalah : pendapatan baseline nasabah mikro, pinjaman baseline (PKM), jenis kelamin serta tingkat pendidikan.Sumber data berasal dari Biro Kredit Bank Indonesia, disamping itu somber data juga berasal dari kepustakaan melalui laporan dan jurnal ilmiah serta informasi lainnya yang relevan yang ada di Bank Indonesia.Dari hasil kajian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kenaikan pendapatan sebelum & scsudah mengikuti PKM sebesar 29,49 %, hasil tersebut telah memperhitungkan tingkat inflasi dan tingkat suku bunga.Sesuai hasil individual tes yang dihasilkan diketahui bahwa jenis kelamin dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh pada pendapatan midtermnya.Pengusaha Mikro mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Karena memiliki keunggulan dalam kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja.Terkait dengan peran Bank Indonesia dalam pemberdayaan BPR untuk pengembangan usaha kecil dan mikro dapat dilaksanakan melalui pengaturan di sektor perbankan (khususnya BPR) dalam hal penyaluran kredit."