Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 211859 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"The expansion paradigm of development, its line has determine the direction of health development policies contained in the Medium Term Development Plan (Development Plan)for 2004-2009 in the Health Sector, which was more emphasis on preventive and promotive and empowering families and communities in the health field. One form of community empowerment efforts in the health sector was to develop the UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat), for teh example, Posyandu-managed and organized from, by, and with society in the implementation of health development, in order to empower and provide convenience to the public in obtaining basic health services, primarily to accelerate the declining in maternal and infant mortality. Posyandu was a vehicle for the integration of Family's Healthy Planning district or village level, conducting five priority programs are: Family Planning, Nutrition, Maternal, and Child health, Immunization and the prevention of diarrhea. This type of research was qualitative and observational design. Population was a whole cadre of posyandu in the region of Bali Province in 2008. Purposive research sample is taken on selected districts are Badung, Gianyar, Klungkung dan Tabanan regency. Qualitative methods as the primary data that is carried out through in-depth interviews to cadres, head of health centers, village midwives, program managers, indigenenous Klian, perbekel (headman), and the public to obtain information about the extent to which the role of cadres and Klian customary in an effort the Health Department. Data is Analyzed descriptively. Yhe role of cadres and traditional Klian is very important in supporting the activities of Posyandu so that people, especially women and children who use the facility will more often come every mont to Posyandu. There is an assumption, that if the mother/society that does not come to a posyandu will get sanctioned or excluded kemayarakatan activities in the area."
BULHSR 14:1 (2011)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Darmayanti
"ABSTRACT
Health development aim to for increase the awareness, willingness and ability
of healthy life for every people in order to existed by degree of health of society
which at the farthest as well as representing of human rights being, what require to
be fought for by each and everyone, socialize, inclusive of related/relevant part?s
Integrated Health Post (Posyandu) represent to exist reality strive of
community based health effort, having principle from, by and to community. Self
reliant of Posyandu can only be reached with the improvement participate each;
every element community exist in the region and motorized by cadre Posyandu.
Factor influence role of cadre in improving self reliant of Posyandu for example
cadre characteristic, others factor consisted of financing and construction and local
policy to supporting execution of activity of Posyandu in the region.
This research use approach qualitative to dig circumstantial information hit
factor influencing the cadre role in improving independence Posyandu in region
Public Health Center (PHC) Karang Kitri, Sub district of East Bekasi, District Bekasi
by focus group discussion and others have from through in-depth interview
conducted for builder coming from PHC, Leader of PKK, and chief of RW as elite
figure of community. Informants in focus group discussion amount to 40 from 8
chosen Posyandu and represent cadre Posyandu have worked to become cadre during
> 5 year.
Result obtained there's only 2 self-reliant of Posyandu exist in region work
CHC Karang Kitri. Characteristic factor of cadre have important influence in cadre
lifelines execute activity Posyandu. Generally cadre age range from 31-60 year.
Cadre old (aging) can only conduct balance activity, what have the low education of
Faktor yang mempengaruhi..., Darmayanti, FKM UI, 2007
indigent do counseling. While cadre residence distance not have an effect on their
activity execute in Posyandu, because they work voluntarily.
This research concluded that active role of cadre in given the task to improve
the development of the quality operational of activity Posyandu and to move
community effort potency exist in this area of Posyandu. Others factor, availability
of facility Posyandu, resources from community, including defrayal, to build and
guidance by technical worker, joint responsibility among stakeholders as like as chief
of RW as elite figure in community, community organization (PKK), and the local
policy in this area. As potential human resources, cadre Posyandu have duty assist
provider in collecting of data, surveillance in community health and to move
empowering community participate. Finally, make-up of performance and quality of
Posyandu will push reaching of self-reliant of that Posyandu itself."
2007
T41334
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Result shows that health cadres in Mojokerto have conducted examination of pregnant women (100%), putting the P4K stickers (94%), utilization of KIA book by pregnant women (88,1%), and counseling to traditional childbirth attendants (73,1%). "
BULHSR 15:3 (2012)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Herwati Djoharnas
"ABSTRAK
Penelitian mengenai santri wanita ini dilakukan pada Pondok pesantren Yayasan Ainurrohmah, di desa Ciater, kecamatan Serpong Kabupaten Tanggerang. Pada sejumlah 13 orang santri telah dilakukan pembinaan berupa penambahan pengetahuan dan ketrampilan di bidang kesehatan/kesehatan gigi, selama 1,5 bulan. dari bulan 3uli hingga September 1999.
Tujuan umum yang akan dicapai adalah mencari strategi yang tepat untuk dapat memberdayakan mereka agar dapat menjadi kader kesehatan/kesehatan gigi.
Silabus pendidikan disusun berdasarkan hasil survey tentang keadaan kesehatan gigi para santri serta pengetahuan dan sikap mereka terhadap kesehatan. Metoda pengajaran dilakukan dengan ceramah, diskusi, demonstarsi dan latihan dilapangan pada masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan maka alat bantu yang digunakan adalah buku panduan, poster, slides, model gigi, sikat gigi dsb, yang terasa sangat penting dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan pendidikan.
Berdasarkan evaluasi pada pengetahuan dan ketrampilan tambahan yang telah diberikan tersebut, dapat dikatakan bahwa hasil yang dicapai cukup baik. Strategi yang perlu diperhatikan dalam pengembangan program serupa adalah waktu pelaksanaan, latar belakang pendidikan para santri, proses perkembangan dari pondok pesantren dan fasiitas yang dimiliki, serta peran dari pesantren sebagai lembaga sosial bagi masyarakat disekelilingnya."
Depok: Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, 2000
LP-pdf
UI - Laporan Penelitian  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Siregar, Muhammad Lufti
"Peran kader kesehatan sebagai ujung tombak di bidang kesehatan sudah mulai menurun ditandai dengan pemanfaatan posyandu hanya sebesar 13% dan 14% kategori posyandu Purnama dan Mandiri . Sehingga dilakukan penelitian untuk analisis hubungan peran kader pada UKBM di posyandu berdasarkan 2 (dua) kriteria yakni kriteria kontekstual kelurahan dan kriteria Malcolm Baldrige, untuk mendapatkan dari sisi mana dari keduanya yang dapat mempercepat peningkatan peran kader kesehatan. Penelitian dengan 159 kader dari 32 posyandu. Uji yang digunakan dengan Chi Square untuk melihat hubungan yang ada pada 7 (tujuh) kriteria kontekstual kelurahan dan 7 (tujuh) kriteria Malcolm Baldrige. Kemudian Analisis Regresi Linier Ganda digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan beberapa variabel terkait sesuai dengan tujuan dan kerangka konsep. Hasilnya, dari beberapa uji hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan tingkat kematangan masyarakat, tingkat kematangan dengan tingkat kendali masyarakat, tingkat kendali masyarakat dengan kader sebagai agent of changes, kader sebagai agent of changes dengan motif keberdayaan, motif keberdayaan dengan kepemilikan masyarakat dalam upaya pembangunan, kesemuanya memiliki hubungan yang signifikan antara kedua variabel. Sedangkan variabel keterlibatan berbagai stakeholders memiliki hubungan yang signifikan atas tingkat partisipasi, peran kader sebagai agent of changes, kepemilikan masyarakat dalam upaya pembangunan, dan tingkat kematangan keberdayaan. Pada kriteria Malcolm Baldrige ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan dengan rencana strategis dan desain program sesuai kebutuhan. Ada hubungan yang signifikan antara Kepemimpinan, desain program sesuai kebutuhan, manajemen pelayanan dan kapasitas SDM dengan fokus pada hasil. Peningkatan peran kader pada UKBM dalam program gizi dan KIA diperlukan pembenahan Pokja (kelompok Kerja) yang telah dibentuk untuk lebih mempertegas kembali tugas pokok dan fungsi lintas sektor terkait, sehingga dapat terlaksana dengan baik peran kader kesehatan dalam program gizi dan KIA.

The role of health as a vanguard cadre of health has begun to decline marked by posyandu utilization of only 13% and 14% posyandu Purnama and Mandiri categories. So the research on the analysis of the role of volunteers in UKBM in posyandu by 2 (two) criteria and the criteria of contextual urban Malcolm Baldrige criteria, to get from which side of the two that can accelerate the increase in the role of health cadres. Study with 159 volunteers from 32 posyandu. Test used by Chi Square to see the relationships that exist in the 7 (seven) villages contextual criteria and 7 (seven) Malcolm Baldrige criteria. Multiple Linear Regression Analysis then used to examine the relationship between the variables associated with some variables in accordance with the objectives and conceptual framework. The result, of some of the test the relationship between the level of community participation with the maturity level, the level of maturity to the level of community control, level control society as an agent of changes cadres, cadres as the motive agent of changes to the empowerment, empowerment motif with local ownership in development, all of which have a significant relationship between the two variables. While the involvement of various stakeholders variables have a significant relationship on the level of participation, the role of volunteers as agents of changes, the ownership of development efforts, and the maturity level of empowerment. In the Malcolm Baldrige criteria no significant relationship between leadership and strategic planning and program design as needed. There is a significant relationship between leadership, program design as needed, service management and capacity building with a focus on results. Enhancing the role of volunteers in UKBM nutrition and MCH programs needed revamping Working Group (working group) which has been formed to further reaffirm the basic tasks and functions across relevant sectors, so that they can perform well in the role of health cadres nutrition and MCH programs.
"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
T32730
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Januardi Jazid
"ABSTRAK
Posyandu merupakan pos pelayanan terpadu KB-- Kesehatan, yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat, dengan dukungan teknis dari petugas , dalam rangka pencapaian NKKBS .Namun sampai saat ini belum dilakukan telaah mengenai peran kader dalam pengelolaan posyandu tersebut . Hal inilah yang menarik peneliti untuk melakukan penelitian mengenai hubungan peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu di Kotamadya Pangkalpinang .
Untuk keperluan tersebut dilakukanlah penelitian dengan bentuk penelitian deskriptif analitik melalui pendekatan cross sectional. Penelitian ini bertujuan untuk melihat adakah hubungan antara peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu, baik dalam fungsi penggerakan maupun dalam fungsi penyuluhan
Hasil penelitian ini adalah bahwa ada hubungan antara peran kader dalam pengelolaan dengan penampilan posyandu . Peran kader baik dalam fungsi penggerakan maupun dalam fungsi penyuluhan merupakan suatu bentuk pengelolaan yang memerlukan persiapan, kemampuan, koordinasi dan pembinaan sehingga akan menghasilkan posyandu berpenainpilan baik .
Saran ditujukan baik terhadap DepKes. maupun Pemda Tk.I dan Tk.II agar lebih meningkatkan peran kader dalam pengelolaan posyandu sehingga posyandu akan menjadi lebih baik dan mandiri.
Daftar bacaan 25 ( 1977 - 1990 )
"
1991
T 3337
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Calvin
"Puri merupakan sebuah identitas kelompok elite yang berasal dari keluarga kerajaan dalam masyarakat Bali. Puri terbentuk sejak masa penaklukan Kerajaan Bedahulu oleh Majapahit pada abad ke-14. Peran sosial yang dilakukan oleh puri masih tetap bertahan hingga masa kini, meskipun puri tidak lagi memiliki kekuasaan formal dalam pemerintahan. Secara umum, puri memiliki tiga peran sosial yang menjadi bagian utama, yaitu (1) peran kultural dalam preservasi seni, khususnya di tengah derasnya perkembangan pariwisata di Pulau Bali, (2) peran ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah naungannya, dan (3) peran politik dalam mengarahkan figur tertentu dan/atau ikut serta dalam pemerintahan lokal melalui pemilihan umum. Meskipun demikian, perubahan pespektif dari masyarakat terhadap puri pada masa kini dan perbedaan kapabilitas puri yang besar menjadikan peran puri tidak lagi sama antara satu dengan lainnya.
Untuk memahami lebih lanjut mengenai peran puri dalam masyarakat Bali pada masa pasca-Orde Baru, penelitian ini dititikberatkan pada dua studi kasus di dua wilayah berbeda, yaitu Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar. Kabupaten Klungkung merupakan lokasi Puri Agung Klungkung yang merupakan puri tertua di Pulau Bali. Kabupaten Gianyar merupakan lokasi tiga puri yang menjadi obyek penelitian, yaitu Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) di Kecamatan Gianyar, serta Puri Saren Ubud dan Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) di Kecamatan Ubud. Penelitian ini dirancang untuk menganalisis peran politik puri di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar serta faktor yang mempengaruhi peran politik tersebut. Teori oligarki, pseudohistori, dan penjelasan mengenai relasi antarkasta dalam masyarakat Bali menjadi penting dalam menganalisis temuan-temuan yang ada dalam penelitian ini. Melalui metode kualitatif, sumber primer penelitian yang didasarkan pada wawancara mendalam dengan sejumlah tokoh puri dan nonpuri diletakkan sebagai kunci utama dalam penelitian ini, selain sumber-sumber sekunder yang juga menunjang kebutuhan informasi lanjutan dalam memahami peran puri secara lebih mendalam.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Puri Klungkung memiliki kapabilitas internal dan eksternal yang lebih lemah dalam memainkan tidak hanya peran politik, namun juga peran ekonomi dan kultural jika dibandingkan dengan peran sosial Puri Gianyar dan Puri Ubud. Kalangan elite Puri Gianyar dan Puri Ubud di Kabupaten Gianyar mampu menjalin relasi yang lebih intensif dengan masyarakat, sehingga partai politik tidak pernah merekomendasikan tokoh di luar puri untuk maju dalam pemilihan umum, setidaknya sampai tahun 2012. Penelitian ini juga tidak menemukan kepentingan bisnis yang bersifat oligarkis dalam jabatan politik tokoh puri di Kabupaten Gianyar, meskipun wilayah ini merupakan wilayah pariwisata terbesar ketiga di Bali, selain Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Kecenderungan bias status dari kalangan puri dan nonpuri juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini yang menunjukkan perbedaan perspektif terjadi secara nyata dalam memandang puri dari kalangan nonpuri dan sebaliknya. Kasus pseudohistori yang ditujukan untuk memperbaiki citra puri dalam kasus Puri Agung Klungkung juga menambahkan temuan penting dalam penelitian terkait peran politik puri dan strategi untuk mendapatkan jabatan politik praktis.
Skripsi ini diharapkan mampu mengisi celah penelitian terkait politik lokal di Bali, khususnya dalam memahami peran politik puri di masa pasca-Orde Baru secara lebih kontemporer hingga mencakup tahun 2012. Berdasarkan temuan penelitian yang ada, secara keseluruhan puri masih menjadi entitas sosial penting yang memiliki kapabilitas khusus dalam memperoleh dukungan dan legitimasi dari masyarakat di kedua wilayah tersebut, meskipun berbeda secara karakter.

Puri is an elite group identity which originated from Balinese royal family. Puri was formed since the Majapahit conquest of Bedahulu Kingdom in the 14th century. The Puri‟s social role still hitherto persists, albeit puri is no longer holds formal authority in local goverment. Generally, puri has three social roles which are substantial, there are (1) cultural role in arts preservation, mainly through vigorous development of tourism in Bali Island, (2) economic role which is related to community welfare under its influence, and (3) political role in directing certain figures and/or participating in local government through elections. Nevertheless, changing perspectives on puri in Balinese community in recent days and huge capability divergences among puri themselves render puri‟s roles being different from each other.
To deepen comprehension on puri‟s roles in Balinese society in post-New Order era, this research is scrutinized in two case studies in two different locations, namely Klungkung Regency and Gianyar Regency. Klungkung Regency is home to the Puri Agung Klungkung which is the oldest puri on the island of Bali. Gianyar Regency is home to three puris which are being research objects, namely Puri Agung Gianyar (Puri Gianyar) in Gianyar subdistrict, along with Puri Saren Ubud and Puri Agung Peliatan (Puri Ubud) in Ubud subdistrict. This research is designed to analyze political role of puri in Klungkung Regency and Gianyar Regency along with some factors affecting the so-called political role. Oligarchic theory, pseudohistorical, and elucidation of caste social relations in Balinese society become necessary to analyze the findings on this research. Through qualitative method, primary sources of this research which are based on in-depth interview with several puri and nonpuri figures provide the setting on this research, aside from secondary sources which bolster additional informations to comprehensively deepen understanding of puri.
The results of this research show that Puri Klungkung has weaker internal and external capacities in playing not solely political role, but also economic and cultural roles if collated with social roles of Puri Gianyar and Puri Ubud. Elite cohort of Puri Gianyar and Puri Ubud in Gianyar Regency is still able to maintain intensive relations with its people, hence political parties never recommend figures outside puri to join local elections, leastwise up to 2012. This research also finds no business interests in Gianyar Regency through political offices held by puri elites which seems like oligarchic, whereas this regency is the third most favorite tourist destinantion in Bali, after Badung Regency dan Denpasar City. The propensity of status bias from both puri and nonpuri elites also becomes an important finding on this research which shows different perspectives that occur apparently regarding puri through nonpuri and vice versa. Pseudohistorical cases which addressed for beautification attempts of puri‟s image in case of Puri Agung Klungkung also add important findings on political role and strategies of puri to achieve political offices.
At last, this thesis is expected to fill the gap on study of local politics in Bali, particularly in comprehension of puri‟s political role in post-New Order era contemporarily up to 2012. Based on existing research findings, overally puri is still an important social entity which has special capabilities to obtain support and legimation from its people in both locations, despite different characteristically.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46919
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ni Wayan Marwati
"ABSTRAK
^ engangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang dikenal selain dalam
Peraturan perundang-undangan nasional juga dikenal dalam sistem peradatan di
^ sjng-masing daerah, khususnya dalam hukum adat Bali.
angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga
orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan,
Pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang
angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Keistimewaan anak
angkat dalam hukum adat Bali adalah terkait dengan sistem kekerabatan dan
Pewarisan yang berlaku dalam adat setempat.Permasalahan yang dianalisis diam
penelitian ini adalah mengenai bentuk-bentuk pengangkatan anak, syarat formal dan
raatenal serta akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak dalam hukum «dat
Bau. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan tipe
penelitian eksplanatoris, yang diperoleh melalui data primer berupa studi dokumen
^ n wawancara kepada narasumber, yang dianalisa secara kualitatif. Penelitian ini
kuakukan dengan mengkaji beberapa kasus pengangkatan anak yang teijadi dalam
keseharian masyarakat di wilayah tempat penelitian. Pada dasarnya bentuk-bentuk
Pengangkatan anak, terdiri dari Pengangkatan anak biasa dikarenakan suami istri
sarna sekali tidak memiliki keturunan, pengangkatan anak sentana rajeg yaitu
mengangkat anak perempuan menjadi status purusha, serta mekidihang raga atau
nyerahang raga. Syarat material meliputi syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua
yang mengangkat dan syarat yang harus dipenuhi oleh seorang anak yang diangkat,
sedangkan syarat formal meliputi tata cara dan proses yang harus dilewati dalam
perbuatan hukum pengangkatan anak dalam adat Bali. Akibat hukum pengangkatan
anak pada prinsipnya adalah hilangnya segala hak dan kewajiban dari keluarga
asalnya, dan mendapatkan segala hak dan kewajiban dari orang tua angkatnya
sebagaimana halnya anak kandung, baik dalam bidang pewarisan pada khususnya
dan lapangan hukum keluarga pada umumnya."
2008
T36950
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>