Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Research is a systematic search for information and new knowledge. It serves two essential and powerfull purposes in accelerating advances in health. First, basic or traditional research is necessary to generate new knowledge and technologies to deal with major unresolved health problems. Second, applied research is necessary to the process of identifying priority problems and to designing and evaluating policies and programs that will be of the greatest health benefit, using existing knowledge and available resources, both financial and human. During the past decade, concepts and research approaches to support health development have evolved rapidly. Many of these have been described by specific terms such as operations research, health services research, health manpower research, policy and economic analysis, applied research, and decision-linked research. Each of these has made crucial contributions to the development of Client-Oriented Research or Health Systems Research (HSR). HSR is ultimately concerned with improving the health of a community, however defined, by enhancing the efficiency and effectiveness of the health system as an integral part of the overall process of socioeconomic development. The aim of Client-Oriented Research or HSR is to provide health managers at all levels with the relevant information that they need to solve the problems they are facing. The participatory nature of such research is one of its major characteristics. Because HSR addresses health problems in the broad context of social, economic, and community development, research inputs from many different disciplines are required. These include demography, epidemiology, health economics, policy and management sciences, social and behavioral sciences, statistics, and some aspects of the clinical sciences. With progressive development, the uses of HSR are becoming more widely appreciated. As a result, it is being integrated into and applied in special areas of management such as quality assurance, technology assessment, and resource management. "

"Research is a systematic search for information and new knowledge. It serves to essential and powerful purposes in accelerating advances in health. First, basic or traditional research is necessary to generate new knowledge and technologies to deal with major unresolved health problems. Second, applied research is necessary in identifying the priority problem and to design and evaluating policies and programs that will be of the greatest health benefit, using existing knowledge and available resources, both financial and human. During the past decades, concepts and research approaches to support health development have evolved rapidly. Many of this has been describe by specific terms such as operation research, health services research, health men power research, policy and economic analysis, applied research, and decision-linked research. Each of this has made crucial contribution to the development of client-oriented research or health system research (HSR). It is ultimately concerned with improving the health of a community, however defined by enhancing the efficiency and effectiveness of the health system as an integral part of the overall process of socio-economic development. The aim of client-oriented research or HSR is to provide health managers at all levels with the relevant information they need to solve the problem they may face. The participatory nature of such a research is one of its major characteristic because HSR addresses health problem in the broad context: research input from many different disciplines are required. This includes demography, epidemiology, health economics, policy and management sciences, social and behavioral science, statistics, and some aspect of the clinical sciences. With progressive development, the uses of HSR are becoming widely appreciated. As a result, it is being integrated into and applied in special areas of management such as quality assurances, technology assessment, and resource management."

"Setiap harinya, Apotek Kimia Farma 0628 Sukahati dapat melayani kurang lebih 70 hingga 80 pasien BPJS Kesehatan dan sekitar 20 hingga 30 pasien non- BPJS Kesehatan. Melihat banyaknya jumlah resep pasien BPJS Kesehatan yang diterima, menjadikan kecepatan dan ketepatan pelayanan BPJS Kesehatan penting untuk diperhatikan dan dimaksimalkan. Penerapan Lean Management Practice (LMP) di pelayanan kefarmasian dengan cara meminimalisir waste yang ada di apotek dapat meningkatkan efisiensi di setiap tahapan praktik pelayanan kefarmasian. Penyususnan tugas khusus ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan LMP yang berfokus pada proses minimalisasi waste atau hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah guna meningkatkan efisiensi sistem pelayanan BPJS Kesehatan di Apotek Kimia Farma 0628 Sukahati. Penerapan LMP dilakukan dengan beberapa proses, yaitu diawali dengan menentukan nilai umum dalam proses pelayanan, mengidentifikasi aliran nilai, pembuatan aliran nilai, implementasi pull based system, dan evaluasi berbagai usaha perbaikan yang telah dilakukan. Pada tahap identifikasi aliran nilai, diketahui bahwa terdapat 5 jenis waste, yaitu defects, unnecessary inventory, excessive transportation, waiting, dan unnecessary motion. Selain itu, berdasarkan hasil observasi, terdapat beberapa jenis tantangan yang ditemukan pada Apotek Kimia Farma 0628 Sukahati, diantaranya adalah hanya terdapat satu loket pengambilan nomor antrean BPJS Kesehatan, ketidakjelasan tulisan pada resep dan data pasien, ketersediaan obat yang terbatas, dll. Oleh karena itu, LMP penting diterapkan di Apotek Kimia Farma 0628 Sukahati, khususnya pada bagian pelayanan BPJS Kesehatan, karena dengan adanya LMP dapat memungkinkan tercapainya sistem pelayanan BPJS Kesehatan yang lebih efektif dan efisien, terutama dalam hal kecepatan dan ketepatan pelayanan (efisiensi waktu dan tenaga/effort dari SDM).

---

Every day, Kimia Farma 0628 Pharmacy, Sukahati serves approximately 70 to 80 patients with BPJS Kesehatan and around 20 to 30 patients without BPJS Kesehatan coverage. Considering the high number of prescriptions received from BPJS Kesehatan patients, the speed and accuracy of BPJS Kesehatan services are crucial and need to be maximized. The implementation of Lean Management Practice (LMP) in pharmaceutical services by minimizing waste within the pharmacy, can enhance efficiency at every stage of pharmaceutical service practice. The purpose of this special task report is to evaluate the implementation of LMP, which focuses on the process of minimizing waste activities, to improve the efficiency of the BPJS Kesehatan service system at Kimia Farma 0628 Pharmacy, Sukahati. The application of LMP involves several processes, beginning with defining the value, identifying value streams, creating value flow, implementing a pull-based system, and strive for perfection continuously. In the value stream identification phase, there are 5 types of waste, which are defects, unnecessary inventory, excessive transportation, waiting, and unnecessary motion. Additionally, based on observations, several challenges have been identified at Kimia Farma 0628 Pharmacy, Sukahati, including having only one counter for BPJS Kesehatan queue numbers, unclear handwriting on prescriptions and patient data, limited availability of medication, etc. Therefore, the application of LMP is vital at Kimia Farma 0628 Pharmacy, Sukahati, particularly around BPJS Kesehatan services. The implementation of LMP can lead to a more effective and efficient BPJS Kesehatan service system, especially in terms of speed and accuracy of service."

"Adanya penambahan jumlah peserta ASKESKIN di Kota Tangerang dari quota yang ditetapkan Departemen Kesehatan RI yaitu sebesar 134.438 jiwa peserta menjadi 245.628 jiwa setelah pendataan yang dilakukan pemerintah Kota Tangerang (Rekapitulasi Kartu Multiguna per Kecamatan tahun 2008). Oleh karena itu Pemerintah Kota Tangerang meningkatkan jumlah anggaran untuk pemberian jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat miskin yang pada tahun 2007 sebesar Rp. 1.516.359.752,- menjadi Rp. 4.000.000.000,-. Dimana pemberian jaminan pembiayaan kesehatan dengan Kartu Multiguna anggarannya 100% berasal dari APBD Kota Tangerang. Dengan Kartu Multiguna ini diharapkan 15% dari jumlah penduduk Kota Tangerang masih tergolong penduduk miskin dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang kualitasnya sama dengan yang diquotakan Departemen Kesehatan RI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Program Kartu Multiguna bagi masyarakat miskin di Dinas Kesehatan Kota Tangerang di tahun 2008 pada bidang kesehatan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Tangerang bulan Mei dan Juni 2008. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis sistem yang mencakup faktor input, proses, dan output. Faktor input terdiri dari tenaga, dana, sarana dan metode. Faktor proses terdiri dari validasi data, pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit, penerbitan surat jaminan, utilisasi review, verifikasi klaim, dan pembayaran klaim. Faktor output mencakup utilisasi pelayanan kesehatan oleh peserta pemegang Kartu Multiguna pada bulan Januari-April 2008. Penelitian ini dilakukan melalui proses wawancara mendalam dengan para informan, observasi, serta pengumpulan data sekunder Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Selanjutnya dilakukan tahap analisis data yang kemudian dibahas dengan menganalisis hasil yang disesuaikan dengan teori yang ada. Dari penelitian ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan Program Kartu Multiguna bagi masyarakat miskin masih mengalami beberapa kendala. Diantaranya kurangnya jumlah tenaga pelaksana, pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit, dan verifikasi klaim. Kurangnya jumlah tenaga pelaksana Kartu dirasa kurang efisien karena dengan banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan membuat beban kerja petugas menjadi bertambah, sehingga petugas membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu dengan banyaknya pekerjaan cukup menguras energi petugas sehingga membuat petugas menjadi kurang fokus dengan pekerjaannya. Dalam pembuatan SKB antara Dinkes Kota Tangerang dan Rumah Sakit belum ditemukan aturan yang berkaitan dengan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen tagihan klaim Rumah Sakit serta aturan yang berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan Kartu Multiguna oleh pemegang kartu Multiguna. Dalam proses verifikasi klaim diketahui terkadang ditemukan beberapa ketidaklengkapan dokumen dari rumah sakit yang akan diverifikasi, sehingga petugas yang menangani pelaksanaan Program Kartu Multiguna di Dinas Kesehatan Kota Tangerang harus menghubungi pihak rumah sakit dan mengembalikan dokumen-dokumen tersebut agar dilengkapi, tetapi terkadang pihak rumah sakit memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengembalikannya lagi ke Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini adalah menambah jumlah tenaga pelaksana Program Kartu Mutiguna, mengadakan pelatihan untuk petugas agar pelaksanaan program menjadi lebih terarah, menambah sarana dan prasrana, perlu dibuat adanya aturan yang berkaitan dengan pemakaian Kartu Multiguna agar tidak disalahgunakan oleh pemegang Kartu Multiguna, Perlu adanya ketentuan yang disepakati bersama antara pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang mengatur tentang ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen pengajuan klaim oleh Rumah Sakit."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen pelaksanaan program kesehatan jiwa di Kota Depok Tahun 2015 dengan melihat pencapaian program kesehatan jiwa, sumber daya, dan proses manajerial. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dari 20% target Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk program kesehatan jiwa di Provinsi Jawa Barat, cakupan deteksi dini gangguan kesehatan jiwa di Puskesmas Jatijajar hanya 2.83%, Kedaung 0.92%, dan Rangkapan Jaya 0.08%. Selain itu, dari target 100%, cakupan penanganan pasien terdeteksi gangguan kesehatan jiwa Puskesmas Jatijajar hanya 41.68%, Kedaung 33.21%, dan Rangkapan Jaya 148.48%. Hasil penelitian tersebut secara umum belum mencapai target SPM. Kondisi ini dikarenakan sumber daya dan proses manajerial yang belum dilaksanakan secara maksimal. Oleh karena itu, disarankan agar ada penyamaan pengetahuan terlebih dahulu antara pihak-pihak yang terlibat untuk kemudian dilakukan optimalisasi sumber daya dan proses manajerial.

---

This study aims to describe the implementation of the management of mental health program in Depok City in 2015 by looking at the achievement of mental health programs, resources, and managerial processes. This study used a qualitative research design.

The result shows, 20% of the West Java Minimum Health Care Standard target, coverage early detection of mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 2.83%, Kedaung 0.92%, and Rangkapan Jaya 0.08%. Moreover, 100% of the target, the coverage of handling patients diagnosed with mental health disorders in Jatijajar Public Health Center only 41.68%, Kedaung 33.21%, and Rangkapan Jaya 148.48%.

Generally, this result hasn't reached out for SPM's target. These conditions are due to the resources and managerial processes which have not been implemented optimally. It is suggested to ensure common understanding among everybody and sectors related to mental health program and optimalize the available resources and managerial process."

"Kondisi kesehatan masyarakat Indonesia saat ini sedang terpuruk. Hal ini ditandai dengan fenomena temuan kasus gizi buruk di beberapa daerah di Indonesia. Data Departemen Kesehatan Menyebutkan kasus gizi buruk dan gizi kurang pada balita tahun 2005 berturut-turut sejumlah 8,8% dan 19,20%. Di Dinkes Depok sendiri, selama tahun 2007 tercatat 959 penderita gizi buruk. Gizi buruk di Indonesia masih merupakan masalah, meski pemerintah telah mengerahkan berbagai upaya untuk mencegah dan menanggulanginya. Upaya pemerintah antara lain melalui Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan peningkatan pelayanan gizi melalui pelatihan-pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk kepada tenaga kesehatan. Upaya ini berhasil menurunkan angka gizi buruk menjadi 6,3% pada tahun 2001. Pada awal April 2008, Dinkes Depok menyelenggarakan pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk sebagai bentuk persiapan panti pemulihan gizi di beberapa puskesmas yang ada di Depok. Untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penyelenggaraan pelatihan maka dilakukan penelitian mengenai ?Gambaran Penyelenggaraan Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk Dalam Rangka Persiapan Therapeutic Feeding Center (TFC) di Dinas Kesehatan Kota Depok Jawa Barat Tahun 2008?. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendapatkan gambaran pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk dalam rangka persiapan Therapeutic Feeding Center (TFC) atau Panti Pemulihan Gizi di Dinas Kesehatan Depok Jawa Barat tahun 2008. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini berupa deskriftif kualitatif dengan pengambilan data melalui wawancara terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yag diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan program dan sangat membantu pelaksanaan kegiatan Panti Pemulihan Gizi. Dari segi pelatih sudah cukup memiliki kualifikasi yang memadai. Sedangkan dari segi peserta latih memiiki latar belakang yang sesuai dengan pelaksanaan program sehingga memperlancar proses pelatihan. Dari segi materi juga sangat komprehensif yang bisa menjadi bekal peserta latih ketika terjun langsung di lapangan Hanya saja ditemui beberapa kendala terutama pada komponen fasilitas yang ada. Hal ini berakibat pada terganggunya proses penerimaan informasi yang diberikan oleh pelatih. Sehingga saran yang diberikan adalah penyediaan fasilitas serta sarana yang mendukung kelancaran program pelatihan."

"Cakupan Peran Serta Masyarakat di Kabupaten Subang masih rendah, salah satu penyebab dari permasalahan tersebut berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas.Berkaitan dengan hal tersebut maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat di Kabupaten Subang pada Tahun 2006. Dengan mempelajari hubungan antara kemampuan manajerial kepala Puskesmas tersebut dengan faktor internal yang terdiri dari Umur, Pendidikan dan Lama kerja serta faktor eksternal yang terdiri dari Supervisi, Pelatihan, Umpan balik dan Sarana kerja.Dalarn penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa data primer yang didapat melalui kegiatan wawancara mend alam dan Focus Group Discussion dengan informan dari Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Tokoh Masyarakat, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kegiatan penelusuran dokumen baik di tingkat Dinas Kesehatan maupun Puskesmas yang menjadi lokasi penelitian.Dari wawancara mendalam dapat diketahui bahwa rendahnya cakupan peran serta masyarakat dipicu oleh beberapa permasalahan mendasar, selain karena kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang ada masih sangat terbatas, kemampuan manajerial kepala Puskesmas sebagai pimpinan tertinggi di wilayah kerjanya juga rata-rata masih kurang, mereka belum mampu memaksimalkan potensi yang ada untuk membantu pelaksanaan program Puskesmas.Hasil penelitian menunjukan bahwa dari ketiga faktor internal yang diteliti ternyata faktor yang tampak cenderung berhubungan dengan kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat adalah faktor lama kerja. Sedangkan dari keempat faktor eksternal temyata tidak ada satupun yang mempengaruhi kemampuan manajerial kepala Puskesmas dalam penggerakan masyarakat.Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini ditujukan kepada pihak Dinas Kesehatan sebaiknya mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas terutama lama kerja pegawai dalam pengangkatan Kepala Puskesmas di wilayah kerjanya. Disamping itu sebaiknya pihak Dinas lebih menyeimbangkan porsi pelatihan antara pelatihan teknis medis dengan pelatihan manajemen, khususnya mengenai manajemen dalam peningkatan peran serta masyarakat.

---

Public Cooperation in health sector in Subang distric still far from adequate, one of the causes from those problems related with Puskesmas chief managerial ability.

Related with those cases then done research that aim to get the view about related factors related with Puskesmas chief managerial ability in moving society Subang distric in year 2006. By learn the relation between Puskesmas chief managerial ability along with internal factor that consist of Age, Education, and Working Length and also external factor that consist of Supervision, Training, Feedback and Working tools.

In this research, approach that used is qualitative approach, where collected data is primary data that got from deep interview activity and Focus Group Discussion with informant from Health Agency, Puskesmas Chief and Public Figure, while secondary data got from document study activity whether in Health Agency or Puskesmas that become research location.

From deep interview also known that public cooperation in health sector still far from adequate those cases triggered by some basic problems, besides quality and quantity of health source that still limited, Puskesmas chief managerial ability as highest leader in his working area even still low, they not yet can maximize available potency to help in conduct Puskesmas program.

Research result be known that from three researched internal factor obviously factor that affect Puskesmas chief managerial ability in moving society is working length. While from four external factors obviously no one that affect Puskesmas chief managerial ability in moving society.

Suggestion that can be submitted based on this research result showed to Public Health office is better considering those factors especially employee working length in giving position of Puskesmas Chief in his working area. Besides, Agency should balance training portion between medical techniques with management training, especially about management in improving public role."