Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Expedient on overcoming the poverty, need the support of the regulations which are systematic and hierarchically should be consistent from the highest level made by state government to the lower one made by regional and district government. this research tries to explore the problem, whether the reguations "

"Penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan evaluasi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Pemerintah Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi kepustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis kebijakan evaluasi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang No.34 tahun 2000 dan Undang-Undang No.28 tahun 2009 di bawah rezim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu terdapat kekeliruan yang terjadi pada Undang-Undang No.34 Tahun 2000 terkait masalah wewenang pembatalan Perda, dan temuan tentang perbedaan dari dua Perundang-Undangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dampak yang timbul dari perubahan Undang-Undang tersebut.

---

This research discusses about the analysis on evaluation policy of Local Regulations on Regional Taxes and Retribution by the Government. This research use a qualitative approach, data collection techniques in this research is done by indepth interview and literature study. The purpose of this research is to analyze the evaluation policy of Local Regulations on Regional Tax and Retribution Law No. 34 of 2000 and Law No. 28 of 2009 under the regime of Regional Tax and Retribution. Results obtained from this research is that there are mistakes that occur during the time that Law No. 34 of 2000 application that authorized the cancellation of Local Regulations related issues, and findings about the differences of the two Regional Tax and Retribution Law and the impact arising from the change in the law."

"Masalah pokok berkaitan dengan legislasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah "Bagaimana pemikiran di kalangan (gerakan) Islam tentang legislasi hukum Islam di masyarakat Indonesia kontemporer." Posisi hukum Islam di Indonesia perlu dibahas karena hukum Islam bukan satu-satunya hukum yang berpengaruh di Indonesia, yang masyarakatnya majemuk dari segi agama. Peluang dan tantangan legislasi hukum Islam di Indonesia perlu dibahas untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat legislasi hukum Islam, baik di dalam Islam sendiri (substansi ajaran Islam, dan umat Islam) maupun dari luar Islam. Posisi hukum Islam di Indonesia akan dan dapat dilihat dalam dua hal: pertama, dalam peraturan perundang-undangan, dan kedua, dalam wacana yang (pernah) berkembang. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah sosio-yuridis."