Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Article 60 of the law number 30 Year 1999 on Arbitration and alternative dispute resolutin states that the arbitral award is final and binding over the parties. Contrariwise, article 70 of the law number 30 year 1999 along with the explanation implicates a possibility that the arbitral award is entitled be annuled and void by the districted court as long as the criminal elements therein shall be initially proven in court. This analysis uses normative legal research methods to examine two decisions : (1) Districts Court's Decision Number 528/PDT/G/ARB/2011/PN.JKT.PST annuling the decision of the Indonesian National Board of Arbitration (BANI) Number 399/V/ARB-BANI/2011, and (2) District Court's Decision Number 513/PDT.G/ARB/2012/PN.JKT.PST annuling the arbitral award of BAPMI (Indonesian Capital Market Arbitration Board) Number 004/ARB-03/VIII/2011. There is noticeable in the decisions a tendency on the subjects of legal considerations that are not conformed to the provisions of articles 70 of Law number 30 Year 1999 and contradictory to the principle of “presumption of innocence. “Thus, as a disagreement, the arbitral awards of BANI and BAPMI shall not be null and void by the districts court. Under the rule of law, there shall be an amandement to the Law Number 30 Year 1999. Further legal proceeding to an arbitral award should be no longer part through by recovation mechanism in the districts court, but in the form of an amendment or ratified interpretation of an arbitral award that is referring to the UNCITRAL Rules."

"Di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana (criminal Justice system), pidana menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan keputusan di dalam pemidanaan akan mempunyai konsekueni yang luas. Lebih-lebih kalau keputusan pidana tersebut dianggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang controversial sebab kebenaran di dalamnya bersifat relative dari sudut mana kita memandangnya (Muladi dan Arief 1984 : 52).Putusan hakim (pengadilan) dapat mengurangi ataupun menghapuskan hak asasi manusia, antara lain berupa penghilangan hak untuk hidup bila dijatuhi putusan pidana mati, berkurangnya hak untuk bergerak bebas bila dijatuhi putusan pidana penjara atau kurungan. Untuk sampai kepada putusan pidana harus dilaksanakan dalam suatu sistem tertentu yang dinamakan “sistem peradilan pidana”, yang dalam Bahasa Inggris disebut “Criminical Justice System”. Sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan, di mana yang terutama dalam tulisan ini adalah sub sistem pengadilan yang merupakan “goal keeper”, karena ia yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana."

"Salah satu asas dasar dalam hukum pidana adalah asas transitoir, yakni asas yang mengatur mengenai pemberlakuan hukum dalam hal terjadi perubahan perundang-undangan setelah suatu tindak pidana dilakukan. Terkait frasa ‘perubahan perundang-undangan’ dapat dibedakan antara 3 paham: paham formil (Simons, 1910), paham materiil terbatas (Van Geuns, 1919), dan paham materiil tidak terbatas (Hoge Raad, 1921). Ketiga paham ini berkembang sebelum dikenalnya pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Implikasi logisnya: Perubahan perundang-undangan dalam asas transitoir tidak mencakup hasil pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Lantas bagaimana implementasi perubahan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam asas transitoir dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi? Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif terhadap putusan hakim pidana yang memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan asas transitoir terhadap perubahan perundang-undangan yang diakibatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan. Adapun penerapan asas transitoir dalam kaitannya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan di Indonesia masih sangat kabur. Oleh karena itu, sangat disarankan bagi Mahkamah Agung untuk memberikan suatu pedoman mengenai bagaimana hakim-hakim dalam peradilan pidana harus memaknai perubahan perundang-undangan yang diakibatkan oleh Mahkamah Konstitusi

---

One of the basic principles in criminal law is the principle of transitoir, namely the principle that regulates the enforcement of the law in the event of an amendment in legislation after a criminal act is committed. Regarding to the phrase 'amandment in legislation', there are three running doctrine: formele leer (Simons, 1910), beperkte materiele leer (Van Geuns, 1919), and onbeperkte materiele leer (Hoge Raad, 1921). These three doctrine developed prior to the recognition of judicial review by the Constitutional Court. Logical implication: Amendment in legislation as referred to in the principle of transitoir does not include amandment as the result of judicial review by the Constitutional Court. Hence the question: how is the implementation of amandment in legislation as referred to in the principle of transitoir in relation to Constitutional Court Verdict? This research was conducted with a juridial-normative approach to the verdict of criminal law judges which interpret the Constitutional Court Verdict No. 85/PUU-XI/2013. This study shows that the application of the principle of transitoir in relation to amendment in legislation as a result of the Constitutional Court Verdict can be done. However, it has to be noted that the application of the principle of transitoir in relation to the Constitutional Court Verdict in Public Court Verdict regarding criminal law in Indonesia is still very vague. Therefore, it is highly recommended for the Supreme Court to provide a guideline regarding how the judges in the Public Court should interpret the amendments to these laws as a result of the Constitutional Court Verdict."

"ABSTRAKPandangan dominan dalam ilmu hukum pidana menyatakan bahwa penerapananalogi dilarang dalam hukum pidana sebab melanggar asas legalitas, sedangkanpenafsiran ekstensif diperbolehkan. Skripsi ini menemukan bahwa penerapananalogi dan penafsiran ekstensif memang memiliki perbedaan dalam konteksstruktur argumentasi yang dikandung di dalamnya, namun keduanya memilikipersamaan dalam konteks penerapan praktisnya, yaitu sama-sama memperluascakupan makna suatu ketentuan pidana dalam undang-undang sehingga dapatmencakup perbuatan yang sebelumnya tidak termasuk dalam ketentuan pidanatersebut. Skripsi ini juga menemukan bahwa Mahkamah Agung RepublikIndonesia telah menerapkan analogi dalam Putusan Nomor 786K/Pid/2015 dan1417K/Pid/1997.

---

ABSTRACTThe dominant perspective in criminal law propounds that the application ofanalogical reasoning is prohibited in criminal law, since it is contradictory toprinciple of legality, whereas extensive interpretation is not prohibited. This thesisfinds that application of analogical reasoning is different from extensiveinterpretation in the context of their own argumentative structure, but they areidentical in the context of their practical application, for they both extend themeaning of a criminal provision so it could include an action that was notincluded in that provision. This thesis also finds that Supreme Court of Republicof Indonesia has applied analogical reasoning in Decision Number 786K/Pid/2015and 1417K/Pid/1997."