Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 43688 dokumen yang sesuai dengan query
cover
"Nowadays the exertion of mineral in Indonesia should be based on the GBHN of 1993 which is set for the next 25, the year 2019. According to the Pelita VI, there are several points that should be considered in mining industry. The mining industry should include all aspect related to regional economics, regional manpower, considering land use allocation, infrastructure development, reclamation, etc. In line with the rapid growth of Asia-Pacific economy, Indonesian mining should be able to compete. To anticipate future economic challenge, Indonesia should prepare important aspects including building infrastructure, establishing relationship with neighboring countries, as well as improving administration services among others."
IMJ 1:2 (1996)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Alida
"ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai evaluasi atas ketentuan pajak nail down yang diterapkan pada industri pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi penerapan ketentuan pajak nail down pada sektor pertambangan dengan menggunakan dua asas pemungutan pajak yaitu asas certainty dan asas neutrality. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pajak nail down telah memenuhi asas certainty namun terdapat beberapa faktor yang dapat menghambat pemenuhan asas tersebut. Sedangkan, ketentuan pajak nail down tidak memenuhi asas neutrality karena mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh investor.

ABSTRACT
This research focused on the evaluation of nail down tax system on the mining industry in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the application of nail down tax system on the mining industry by using two principles of tax collection which are certainty and neutrality. This research used a qualitative approach with field research and literature data collection methods. The results showed that the nail down tax system has fulfilled the principle of certainty but there are several factors that can inhibit the fulfillment of these principles. However, the nail down tax system does not meet the principle of neutrality because it affects decision making by investors. "
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widiani Putri
"Penelitian ini menganalisis dampak dari aktivitas sektor pertambangan terhadap pembangunan berkelanjutan antar provinsi di Indonesia untuk periode tahun 2000 sampai dengan 2010. Sektor pertambangan yang menjadi tumpuan pendapatan negara pada masa Orde Baru nyatanya sampai dengan saat ini pendapatan riil dari sektor pertambangan meningkat sepanjang tahun. Begitu juga dengan proporsi ekspor sektor primer yang meningkat bahkan sudah mulai melebihi proporsi ekspor sektor manufaktur. Meningkatnya aktivitas sektor pertambangan tersebut mempengaruhi penurunan tingkat keberlanjutan secara rata-rata di Indonesia.
Berdasarkan hasil regresi, dampak negatif antara pendapatan sektor pertambangan dengan tingkat keberlanjutan yang menggunakan indikator genuine saving merupakan akibat dari hubungan positif antara pendapatan sektor pertambangan dengan tingkat deplesi. Walaupun masih tinggi pendapatan sektor pertambangan yang menyebabkan deplesi, harus dilakukan proses alih kapasitas kepada modal manusia untuk menjaga tingkat keberlanjutan tetap positif. Berdasarkan hasil regresi, hubungan pendapatan sektor pertambangan dengan investasi modal manusia memang positif namun tidak berpengaruh signifikan.

This study analyzes the impact of mining sector activities on sustainable development among provinces in Indonesia for the period 2000 to 2010. Mining sector, which became the main source of the state revenues during the New Order era, has an increase in real income during observed year. In addition, the proportion of primary sector exports has been increasing moreover it started to exceed the proportion of manufacturing exports. Increased mining sector activity affects a decrease of sustainability level in Indonesia.
Based on the regression result, the negative impact of mining sector revenues to the level of sustainability using Genuine Saving as indicator is the result of a positive relationship between the mining sector incomes to natural resource depletion. Although higher mining sector incomes lead to depletion, capacity transfer process must be made to the human capital capacity investment in order to maintain positive level of sustainability. Based on the regression result, the mining sector revenue relationship with human capital investment is positive but not significant.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S47538
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Indonesia's coal production has increased rapidly over the past 15 years. Most economists believe that the western part of the Asia-Pacific region is poised to become the most economically dynamic region in the world. Rapid economic development which will be followed by tremendous growth in energy consumption. This writing describes Indonesia's recent coal mining development, infrastructures, transportation, ports, and future development scenario."
IMJ 3:1 (1997)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
"Indonesia's mineral and energy industry plays a key role in sustaining Indonesia's export earnings, employment and regional development. The importance of the industry is destined to increase, with development in coal and base metals taking place at this moment or in the very near future. The importance of mining can be measured by its contribution to the GDP, export revenues and government fiscal revenue. The contribution to the GDP is of particular importance."
IMJ 2:1 (1996)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Tenri Sompa
"ABSTRAK
Kegiatan investasi pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Bumbu
ternyata tidak hanya bersifat ekonomi-bisnis melainkan juga mengandung
dimensi-dimensi politik dan memberi pengaruh tersendiri terhadap dinamika
kekuasaan di arena politik lokal. Kenyataan itulah yang melatarbelakangi studi
ini.Tiga pertanyaan utama yang dijawab dan dibahas dalam studi ini. Pertama,
bagaimana pola hubungan pemerintah daerah dengan pengusaha tambang
batubara serta dampak hubungan tersebut terhadap kebijakan investasi tambang
batubara di Kabupaten Tanah Bumbu? Kedua, bagaimana peran politik pengusaha
tambang batubara dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanah
Bumbu? Ketiga, bagaimana dinamika konflik berbasis tambang batubara antara
masyarakat lokal dan pelaku usaha serta bagaimana peran pemerintah daerah di
dalamnya?
Di tataran teoretik, studi ini menggunakan teori oligarki dari Osterman
sebagai acuan utama. Selain itu juga menggunakan teori negara Marxis dari
Mandel dan Althusser, teori desentralisasi dan politik lokal dari Smith dan Stoker,
dan teori konflik dari Rozen, sebagai acuan pendukung.Pada tataran metodologis,
studi ini menggunakan pendekatan kualitatif.
Temuan pokok studi ini menunjukkan bahwa hubungan pengusaha
tambang dengan penguasa lokal dan pejabat-pejabat birokrasi berlangsung dekat
karena antarpihak meskipun berbeda kepentingan namun mampu mempertemukan
kepentingan tersebut dan sama-sama mengambil keuntungan. Pengusaha tambang
mendapatkan kemudahan-kemudahan serta keuntungan ekonomi, sedangkan
pengusasa lokal dan pejabat birokrasi mendapatkan keuntungan politik dan
ekonomi sekaligus.
Hubungan antara pengusaha tambang dengan penguasa lokal terlihat
sangat jelas pada saat pemilihan kepala daerah. Dalam sejarah pemilihan kepala
daerah langsung di Kabupaten Tanah Bumbu selama ini, pasangan kandidat yang
memenangkan kontestasi selalu saja yang mendapat dukungan penuh dari para
pengusaha tambang. Pengusaha tambang yang cukup berpengaruh dalam setiap
momen pemilihan kepala daerah langsung serta dalam dinamika politik lokal
Kabupaten Tanah Bumbu merupakan para pengusaha lokal.
Teori-teori yang digunakan dalam studi ini, baik teori utama maupun teori
pendukung, sangat membantu dalam memberikan penjelasan terhadap temuantemuan
penelitian, serta dalam membentuk kerangka berpikir ketika membangun
interpretasi-interpretasi. Memang, satu teori tidak secara utuh bisa menjadi
sandara penjelasan, dan karena itu dilengkapi dengan teori-teori yang lain

ABSTRACT
This research is based on the activity of coal mining investment in Tanah Bumbu District
that is not merely for economic and business purposes, butalso contains the dimensions of
politics which affect the power dynamics in the local politics. Three major questions are
answered and discussed by this study. First, what is the relationship pattern between the local
government and the coal mining businessmen and how does it affect the policies of coal mining
investment in Tanah Bumbu? Second, what is the political role of the coal mining businessmen
in the local elections? Third, how is the coal mine-based conflict between the local communities
and the coal mining businessmen, and what is the government?s role in it?
In a theoretical level, this study uses Osterman?s theory of oligarchy as the main theory.
In addition, Mandel?s and Althusser?s theory of Marxist states, Smith?s and Stoker?s
decentralization theory and local politics theory, and Rozen?s conflict theory are used as its
supporting theories. Furthermore, this study uses a qualitative approach.
The principal finding of this study shows that the close relationship between the coal
mining businessmen and the local authorities as well as the bureaucratic officers is the result of
each party?s interest. Although they have different interests, they managed to combine it and
benefit from it. The coal mining businessmen are guaranteed facilities and economic benefits,
while the local authorities and bureaucratic officers gains political and economic benefits.
The relationship between the coal mining businessmen and the local authorities can be
seen clearly during the local elections. Throughout the years, the winning candidates of the
Tanah Bumbu local elections are those who gain the support of the coal mining businessmen.
Therefore, it is evident that the coal mining businessmen have influence over the local elections
and over the dynamics of the local politics in Tanah Bumbu.
Both the main and supporting theories used in this study are helpful in giving a clear
explanation of the research findings and in forming a framework while constructing the
interpretations. In order to give a thorough explanation, several theories are needed"
2016
D1706
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Muhammad Fiel Kautsar
"ABSTRAK
Program corporate social responsibility CSR pada industri ekstraktif di Indonesia, yang praktiknya menjamur pada era pasca-Orde Baru, dapat bermakna sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal. Namun, programnya selama ini yang cenderung unilateral mengarah problematik. Sebab sering kali kurang mewakili harapan dan kebutuhan komunitas lokal. Studi-studi sebelumnya tentang CSR pada industri ekstraktif yang unilateral, dalam studi ini, dikategorikan menjadi dua berdasarkan substansinya, yaitu CSR sebagai bentuk karitatif dan mandataris. Studi ini menolak keduanya karena belum maksimal turut mengupayakan pembangunan komunitas lokal. Studi ini berargumen bahwa mencapai makna keadilan program CSR pada industri ekstraktif, sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal, adalah melalui kapabilitas relasional dan komitmen. Studi ini menggunakan paradigma konstruktivisme, pendekatan kualitatif, dan studi kasus pada program CSR Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS.

ABSTRAK
Corporate Social Responsibility CSR programme in extractive industry in Indonesia, which grows rapidly on post New Order era, can be seen as a mean to develop local community. However, the programme so far tends to be unilateral and leads to problematic because it is oftenly not representing the expectations and needs of local community. The previous studies about unilateral CSR in extractive industry, in this study, are categorized into two types according to their substances. They are CSR as a form of charity and CSR as a form of mandatory. This study rejects both categories because they have not been maximal in the development of local community. This study argues that the meaning of justice in CSR programme in extractive industry, as a mean to develop local community, can be achieved through relational capability and commitment. This study uses constructivism paradigm, qualitative approach, and case study on the CSR programme of Chevron Geothermal Salak, Ltd. CGS."
[, ]: 2017
S68671
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tarigan, Feliks Suranta
"Skripsi ini membahas mengenai kondisi dan tantangan dalam penanaman modal asing di bidang usaha dan jasa pertambangan batubara, pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut yang terkait. Kegiatan usaha dan jasa pertambangan di Indonesia saat ini memasuki babak baru dimana terdapat ketentuan-ketentuan terbaru terhadap kegiatan usaha maupun kegiatan jasa di pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, seperti kewajiban divestasi bagi saham asing dan kewajiban mengusahakan wilayah Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUP/IUPK) atau apabila tidak mampu mengusahakannya, wajib menggunakan pelaku jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.

This thesis is focusing about the conditions and challenges on foreign investment in the field of business and services of coal mining in Indonesia after the enactment of Law Number 4 Year 2009 Concerning Mineral and Coal Mining and its implementing regulations that related. The mining business and mining services in Indonesia is currently entering a new phase where there are new provisions into the activities, either of mineral and coal mining business and mineral and coal mining services in Indonesia, such as the divestment obligation of the foreign share holders and the obligation to operate the mining region which has been obtained Mining Business Permit / Special Mining Business Permit (IUP/IUPK), or if not able to afford it, are obliged to use local and/or national mining contractors services and / or national."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
S24739
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Said
"Dalam industri pertambangan mineral logam, smelter merupakan bagian dari proses sebuah produksi, mineral yang ditambang dari alam biasanya masih tercampur dengan kotoran yaitu material bawaan yang tidak diinginkan. Sementara ini, material bawaan tersebut harus dibersihkan, selain itu juga harus dimurnikan pada smelter. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menentukan nilai kelayakan investasi dari pembangunan smelter tembaga, bijih besi, bauksit dan menentukan konsumsi perkapita mineral nasional pada tahun 2040. Metode untuk menentukan nilai kelatakan investasi adalah dengan metode Internal Rate of Return IRR dengan ketiga komponen yaitu Initial Cost IC , Operational Maintanance OM dan Revenue. Nilai Initial Cost dan Operational Maintanance pada penelitian didapat dari benchmarking sedangkan untuk revenue didapat dari perkalian antara kapasitas smelter dengan harga komoditas. Untuk menentukan konsumsi perkapita mineral forecast digunakan metode wawancara pakar, yaitu hasil dari wawancara pakar adalah dengan cara pembagian antara konsumsi mineral forecast dengan penduduk Indonesia forecast. Hasil dari penelitian ini adalah nilai Internal Rate of Return dari smelter tembaga yaitu sebesar 13,8 , untuk smelter alumunium sebesar 11,28 , sedangkan untuk smelter bijih besi sebesar 11,96 , sedangkan untuk konsumsi perkapita mineral besi sebesar 168,06 kg/orang/tahun, untuk mineral alumunium sebesar 21,55 kg/orang/tahun, untuk mineral tembaga sebesar 13,63 kg/orang/tahun.

In the metal mineral mining industry, smelters are part of a production process, minerals that are mined from nature are usually still mixed with impurities that are undesirable materials. Meanwhile, the material must be cleaned, but it must also be purified on the smelter. The purpose of this study is to determine the investment feasibility study of the construction of copper smelter, iron ore, bauxite and determine the national per capita consumption of mineral in 2040. The method to determine the investment feasibility study is by Internal Rate of Return IRR method with three components, Initial Cost IC , Operational Maintenance OM and Revenue. The value of Initial Cost and Operational Maintenance on the research is obtained from benchmarking, while revenue is obtained from multiplication of smelter capacity with commodity price. To determine the consumption of perkapita mineral forecast used expert interview method, that is result of expert interview is by way of division between mineral consumption forecast with population of Indonesia forecast. The result of this research is the value of Internal Rate of Return of copper smelter which is 13.8 , for aluminum smelter is 11.28 , while for iron ore smelter is 11.96 , while for per capita consumption of iron mineral is 168,06 kg person year, for aluminum mineral of 21.55 kg person year, for copper minerals of 13.63 kg person year."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>