Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perdagangan beras berfungsi untuk menjaga stok beras yang cukup bagi pemenuhan kebutuhan domestik negara. Pengekspor dan pengimpor beras utama di dunia diantaranya berada di wilayah Asia Tenggara sehingga perubahan jumlah beras yang diperdagangkan dapat mempengaruhi aliran perdagangan tersebut. Mengingat beras sebagai komoditas yang sangat strategis maka banyak negara mengintervensi pasar beras domestiknya guna mewujudkan ketahanan pangan dan bahkan bagi kepentingan keamanan politik negaranya. Tujuan tulisan ini adalah untuk menganalisis perkembangan perdagangan beras di wilayah Asia Tenggara terkait dengan ketahanan pangan. Metode analisis deskriptiv digunakan untuk menjawab tujuan tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2012 laju pertumbuhan impor beras negara-negara Asia Tenggara mencapai 14,08% dan dengan kontribusi konsumsi beras mencapai lebih dari 22% terhadap konsumsi beras dunia. Sedangkan laju pertumbuhan ekspor berasnya mencapai 2,21% persen dan dengan produksi padi lebih dari 30% terhadap produksi padi dunia. Pada umumnya negara-negara Asia tenggara mengintervensi pasar bebas melalui kebijakan perdagangan internasional, baik berupa larangan ekspor maupun lisensi dan kebijakan stabilisasi harga beras domestik, untuk menjaga stok beras guna menguatkan tingkat ketahanan pangan. Integrasi ekonomi Asia Tenggara melalui ASEAN Economy Community menjadi momen penting untuk menjadi landasan dalam mewujudkan ketahanan pangan pada level regional dan sekaligus menjadikan pasar beras lebih terbuka antar negara-negara Asia tenggara."

"This research was aimed at sustai analyzing sustainal\bility of rice availability at regional level, based on sustainability index with RAP-RICE method using multi dimensiol scaling (MDS) (MDS)"

"Tesis ini membahas perubahan kebijakan FTA Uni Eropa di ASEAN dari pendekatan antar-kawasan menjadi pendekatan bilateral. Perubahan kebijakan tersebut terjadi pada tahun 2009 saat negosiasi dengan pendekatan region-toregion dihentikan untuk sementara dan dilanjutkan dengan negosiasi bilateral dengan negara-negara anggota ASEAN secara individual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menganalisa faktor-faktor internal dan eksternal yang kemudian membentuk pilihan rasional EU untuk memilih preferensi kerjasama bilateral dari alternatif yang tersedia. Analisa tersebut menggunakan rational choice theory dan teori pembuatan keputusan. Penelitian ini menemukan bahwa EU mengubah kebijakan FTAnya karena dorongan kondisi internal EU dengan krisis yang sedang terjadi, kondisi ASEAN dan juga pengaruh hadirnya aktor-aktor dominan lain di Asia, khususnya ASEAN. Kegagalan sistem multilateral dalam perdagangan internasional juga mendorong EU untuk memilih pendekatan bilateral dalam kerjasama FTA dengan ASEAN.

---

This thesis examines the changes of the European Union?s FTA policy toward ASEAN from inter-regional becomes bilateral approach. The changes of the policy occurred in 2009 when the negotiations with region-to-region approach had been postponed and followed by bilateral negotiations with the individual ASEAN countries. This research uses qualitative method to analyze internal and external factors which shape European Union's rational choice to choose bilateral approach. The analysis uses rational choice theory and decision making theory. The study found that the European Union changed it's free trade policy as a boost to the EU internal conditions of the current crisis, ASEAN conditions, and also the presence of other dominant actors in Asia, especially in ASEAN. The failure of the multilateral system of international trade also encourages the European Union to choose bilateral cooperation in the FTA with ASEAN."

"Kebijakan pemerintah di bidang produksi dan perdagangan beras terus menjadi kontroversi karena sifat komoditas beras yang sangat terkait dengan stabilitas makroekonomi terutama infkasi, ketahanan pangan, pengangguran dan kemiskinan. Tulisan ini membahas kondisi perberasan dan kebijakan perdagangan beras di Indonesia di tengah iklim liberalisasi saat ini. Data menunjukkan Indonesia mengalami surplus beras dari tahun ke tahun, terutama pada lima tahun terakhir. Pada kenyataannya Indonesia terus melakukan impor beras. Angka resmi yang dikeluarkan sejumlah sumber mengenai jumlah beras yang masuk ke pasar domestik bahkan jauh lebih besar dari angka yang dilaporkan BPS. Pemerintah dinilai tidak konsisten dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan berkaitan larangan import dan penetapan tarif bea masuk import beras. Kelemahan data tampaknya telah menumbulkan kekhawatiran akan jaminan keamanan pangan sehingga impor beras tetap dilakukan di tengah kebijakan yang melarang import. Tingginya marjin ekonomi yang terbentuk dari selisih antara harga beras import dan harga beras domestik kemungkinan besar menjadi alasan dari kuatnya keinginan melakukan import beras, baik oleh Bulog maupun pihak swasta yang menjadi mitra kerja Bulog."

"beras merupakan makanan pokok bangsa Indonesia, khusunya masyarakat Tasikmalaya. Hasil penelitian sebelumnya menunjukan adamya kandungan chlor pada beras yang di jual di Jawa Barat dan Sumatera"

"Keberpihakan kepada petani yang dianggap sebagai kelompok rentan seringkali digunakan sebagai pertimbangan populis dalam menjustifikasi lahirnya kebijakan protektif dari pengaruh eksternal. Contoh yang paling sesuai dapat dilihat pada kasus liberalisasi perdagangan beras di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di mana hingga saat ini masih menyisakan konsensus samar-samar tentang dampaknya terhadap capaian ketahanan pangan hingga pengaruhnya terhadap eksistensi petani beras yang sejatinya memiliki peran unik. Peran tersebut mencakup sebagai produsen maupun konsumen sehingga menjadikan langkah pemerintah semakin dilematis dan kompleks dalam rangka menjamin pangan bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak liberalisasi perdagangan ASEAN terhadap ketahanan pangan di Indonesia, khususnya pada kasus beras. Untuk menjawab tujuan tersebut digunakan gabungan pendekatan, yaitu Model Global Trade Analysis Project (GTAP) untuk menangkap perilaku perdagangan beras di kawasan ASEAN dan Model Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) untuk menyentuh dinamika perubahan konsumsi dan kesejahteraan pada kelompok rumah tangga petani beras. Di samping kedua model tersebut, beberapa pendekatan dikombinasikan untuk mendukung simulasi kebijakan yang dirancang, misalnya penggunaan Model Gravitasi dan simulasi Monte Carlo. Data yang digunakan berjenis data sekunder yang berasal dari basis data GTAP, Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), dan sebagainya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa liberalisasi perdagangan ASEAN berdampak positif terhadap ketahanan pangan (beras) di Indonesia dibandingkan ketika restriksi perdagangan diterapkan. Kemajuan yang positif ini akan terekskalasi apabila diikuti dengan efisiensi biaya produksi padi/beras. Transmisi kondisi positif tersebut secara konsisten tidak hanya terjadi pada level nasional namun juga bermuara pada level rumah tangga petani padi/beras. Bahkan kelompok rumah tangga petani net produsen dan net konsumen beras menghadapi situasi better off, baik berupa peningkatan konsumsi beras, perbaikan pola konsumsi pangan, maupun welfare gaining ketika liberalisasi perdagangan ASEAN diberlakukan. Di sisi lain, agenda liberalisasi perdagangan ASEAN tidak hanya menyasar pada keterbukaan berkompetisi tetapi juga tawaran berkolaborasi melalui stok beras regional. Simulasi terkait stok beras tersebut ternyata mampu mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional dan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani padi/beras. Penelitian ini akhirnya mematahkan keyakinan umum yang memandang remeh peran liberalisasi perdagangan beras terhadap upaya penyediaan pangan masyarakat dan kehidupan petani.

---

There is an irony that occurs when trade liberalization is rejected in favor of pursuing national food security to protect farmers. This irony is farmers are worse off under national food security than they are under trade liberalization. Various concerns that have arisen were addressed with popular policies, especially the protection and raising of food prices. So why does commitment to trade liberalization seem to be a prestigious ambition only on paper. This study investigates this phenomenon as it occurs in the case of the impact of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) trade liberalization on Indonesian food (rice) security and rice farmers. We use a combined approach to solve it comprehensively. Our approach brings together the Global Trade Analysis Project (GTAP) Model, Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS) Model, Gravity Model, and Monte Carlo. These approaches rely on secondary data sourced from the GTAP database, National Socio-Economic Survey, World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), World Integrated Trade Solution (WITS), and others.The findings of our research show that the ASEAN trade liberalization would have a positive impact on Indonesian food (rice) security if compared with trade restricted policies. These positive effects would be enhanced if the open market were to be followed by actions to increase efficiency and reduce the cost of rice. Furthermore, to see the consistency of these impacts, we scrutinize at rice farming households as net rice producers or net rice consumers. They are the nucleus of food security and saw improvements in rice consumption, food consumption pattern, and welfare gains when trade liberalization took place. Besides the vigorous competition that would result from trade liberalization, collaboration through regional rice stocks could help us to achieve national food security and farmer welfare. This research objectively defies common belief that underestimates the role of rice trade liberalization for feeding the nation and farmers life."

"Tulisan ini membahas perkembangan ekonomi Cina pasca Mao Zedong dan hubungan ekonomi Cina dengan ASEAN-Cina Free Trade Area. Deng Xiaoping merupakan tokoh sentral dalam usaha modernisasi di Cina, reformasi Cina yang dicanangkan pada tahun 1978, yaitu program ?Reformasi dan Keterbukaan' (Gaige Kaifang) yang telah membawa Cina pada sebuah sistem perekonomian baru ala Cina yaitu sistem pasar-sosialis. Pada tahun 1982 perekonomian Cina telah terbuka pada perdagangan luar negeri dan investasi asing. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Cina terus mengalami peningkatan, pada tahun 2002 negara-negara anggota ASEAN melakukan kerjasama perdagangan bebas dengan Cina mengenai penurunan tarif, bea masuk dan pajak. Integrasi ekonomi ini memacu masuknya Foreign Direct Investment (FDI) yang akan membantu menstimulasi pertumbuhan ekonomi di ASEAN dan di Cina melalui perbaikan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pembangunan sumber daya manusia (human capital) dan memperluas akses ke pasar dunia.

---

This paper discusses China's economic development post Mao Zedong and China's economic relations with ASEAN - China Free Trade Area. Deng Xiaoping was a central figure in the effort of modernization in China. China's reform, proclaimed in 1978, which is a program of ?Reform and Openness' (Gaige Kaifang), has brought China to a new Chinese-style economic system, i.e. a socialist-market system. In 1982, China's economy had been open to foreign trade and foreign investment. This caused China's economic growth to continue to increase. In 2002, ASEAN member countries conducted free trade cooperation with China regarding the reduction in tariffs, duties and taxes. This economic integration has spurred the entry of Foreign Direct Investment (FDI) which will help stimulate economic growth in ASEAN and in China through technological improvement, employment procurement, human resource development (human capital); and will expand access to the world market."