Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Partai politik merupakan sarana partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Sementara itu pemilu adalah arena untuk mengekspresikan kebebasan rakyat dalam memilih dan menyeleksi pemimpinnya. Namun demikian, partai politik sebagai mesin politik yang efektif harus dapat memahami selera publik terutama terkait penentuan calon legislatif, calon preside dan clon wakil presiden dalam strateginya untuk menghadapi pemilu 2014. Jika tidak, partai politik akan ditinggalkan publik."

"To hold a fair and free gene; electionrequires the protection for voters, for theparties participating in the election, and forthe public in general from all fears,intimidations, bribery, and other malpractices.JU? the election is won through malpractices,then it will be difficult to tell if the leaders orthe legislators are true representatives of thepeople. This article comprehensively exploresthe issues around criminal conducts on theelection process particularly in Indonesia soas to provide a reference to those whoparticipate in the 2004 General Election in amore democratic manner."

"Skripsi ini membahas strategi anggota legislatif perempuan dalam mengawal ketentuan kuota perempuan di pembahasan RUU Pemilu 2012. Untuk membahas hal tersebut, skripsi ini meggunakan metode kualitatif dengan instrumen wawancara mendalam dan studi dokumen untuk pengumpulan data. Skripsi ini berasumsi bahwa anggota legislatif perempuan bisa dilihat dari 3 aspek, yakni KPP RI, anggota legislatif perempuan di fraksi, dan anggota legislatif perempuan di panitia pembahasan. Temuan penelitian yang diperoleh adalah melalui KPP RI, anggota legislatif perempuan melakukan strategi diskusi internal, audiensi dengan Pansus, audiensi dengan fraksi-fraksi, dan lobi dengan pimpinan partai. Melalui partai politik, anggota legislatif perempuan memperkuat jaringan dengan Divisi Pemberdayaan Perempuan di partai masing-masing, sambil menguatkan lobi kepada pimpinan partai. Anggota legislatif perempuan yang masuk di panitia pembahasan juga melakukan beberapa strategi, diantaranya mempengaruhi secara langsung pembahasan dengan melemparkan usulan dan melakukan perdebatan, juga melakukan lobi di sela-sela rapat dengan fraksi-fraksi lain. Melalui serangkaian strategi tersebut, anggota legislatif perempuan berhasil mempertahankan ketentuan mengenai kuota perempuan dan menambahkan bagian penjelasan dari pasal 56 di UU Pemilu No. 8 Tahun 2012.

---

This research is explaining how the strategy of women MPs to keep the quota regulation in General Election Law revision process on 2012. Using qualitative methods, this research use in-depth interview, as well as, document study to collect the data. The assumption built in this research is that the women MPs can be seen from three aspects, which is KPP RI, women MPs in political party, and women MPs in revision committee.

This research found that from KPP RI, women MPs make an internal discussion, make an audience with the revision committee, and lobbying the head of political parties. Women MPs in the political party are strenghtening coordination with Woman Empowernment Division, as well as, strenghtening lobby to the head of their each political party. Women MPs in the revision committee are directly influencing the process through debates, and lobbying other MPs to supporting the idea of quota. With those explained strategies, women MPs success to keep the regulation of woman quota in General Election Law Number 8 Year 2012."

"Kompleksitas regulasi pemilu yang ada menghasilkan permasalahan serius diantaranya adanya tumpang tindih regulasi; pengulangan pengaturan; standar beda atas isu yang sama; dan tidak koheren dalam mengatur sistem pemilu legislatif dan pemilu eksekutif. Masalah-masalah tersebut menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum pemilu. Untuk mengatasi permasalahan tersebut kelompok masyarakat sipil membentuk koalisi yang bernama Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, mempunyai agenda menyatupadukan/kodifikasi regulasi pemilu demi menciptakan kepastian dan keadilan hukum. Sebagaimana dijelaskan Reynolds (1997) penyusunan kerangka hukum pemilu merupakan salah satu aspek standar pemilu demokratis. Penelitian ini melihat bagaimana strategi advokasi yang dilakukan oleh koalisi dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh tentang aspek-aspek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang merupakan proses pencarian dan pengungkapan, dilakukan dengan metode wawancara dengan aktor masyarakat sipil dan penentu kebijakan, mempelajari risalah-risalah pertemuan dan dokumen lainnya. Dalam mengadvokasi RUU Pemilu, pilihan strategi advokasi yang digunakan oleh koalisi masyarakat sipil berupa networking, lobbying dan media. Kesimpulan dari penelitian ini melihat kelompok masyarakat sipil bukanlah kelompok yang homogen, sehingga kelompok masyarakat sipil merupakan kekuatan yang terpecah/fragmentasi, sebagian kelompok tergabung dalam koalisi sekber, sebagian lainnya tergabung dalam tim perumus kebijakan yang mendorong perubahan dari dalam.

---

The complexity of the existing electoral regulations produces serious problems including overlapping regulations; repeat settings; different standards on the same issue; and incoherent in regulating the legislative and executive election systems. These problems cause uncertainty and unfairness of election law. To overcome these problems, civil society groups formed a coalition called the Joint Secretariat of the Election Law Codification, which had an agenda to integrate/codify election regulations in order to create legal certainty and justice. As Reynolds (1997) explained, the electoral legal framework is one aspect of standard democratic elections.

This research looks at how the advocacy strategy carried out by the coalition in the formation of Law No. 7 of 2017 concerning Elections. The research approach used is a qualitative approach, this approach is used to obtain a comprehensive picture of the aspects studied. The data collection technique, which is a process of searching and disclosing, is carried out by means of interviews with civil society actors and policy makers, studying the minutes of meetings and other documents. In advocating for the Election Bill, the choice of advocacy strategies used by the civil society coalition in the form of networking, lobbying and the media.

The conclusion of this study is that civil society groups are not homogeneous groups, so civil society groups are fragmented, some groups are part of the Joint Secretariat coalition, others are part of a policy-making team that encourages change from within."

"Political law of elections in Indonesia."

"In the election head of region can be used as a momentum of fundamental change, thus the attendance of independent candidate is absolute and can not be bargained. Practically and theoritically independent candidate is significant."

"ABSTRAKPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta sama-sama menjalankan tugas konstitusional. Salah satu amanah konstitusional antara PTUN dan MK yaitu sama-sama menjadi lembaga pengadilan dalam memeriksa perselisihan yang muncul dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kewenangan antara PTUN dan MK sudah dibedakan secara tegas dalam Pemilukada. PTUN untuk menangani perselisihan administrasi Pemilukada dan MK untuk menangani perselisihan hasil Pemilukada. Namun, kedua putusan di lembaga pengadilan yang berbeda tersebut juga bisa memberikan implikasi hukum yang berbeda terhadap legalitas pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Secara teoritis, apabila melihat prinsip kekuatan hukum yang mengikat erga omnes, baik putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap maupun MK sama-sama memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Problem yang muncul adalah KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagai pejabat yang wajib untuk selalu melaksanakan putusan pengadilan berada dalam dilema yuridis untuk melaksanakan putusan antara putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap dan MK yang memiliki implikasi hukum yang berbeda. Di sisi yang lain, baik putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap maupun MK memiliki kendala dalam penerapannya apabila terkait dengan proses Pemilukada baik itu diakibatkan oleh kultur hukum, kendala teknis, posibilitas konflik sosial yang ditimbulkan, dan sebagainya. Perbedaan implikasi putusan antara PTUN yang berkekuatan hukum tetap dan MK diakibatkan oleh tidak adanya batasan waktu penanganan perselisihan administrasi dan tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepemiluan. Hal ini mencerminkan politik hukum terkait dengan pengaturan pengisian posisi jabatan pasangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya setiap periode selalu harus ada perbaikan dan evaluasi.

---

ABSTRACTState Administrative Court (PTUN) and the Constitutional Court ( MK ) has an important role in law enforcement in Indonesia and constitutional duties equally. One of the constitutional mandate of the Administrative Court and the Constitutional Court is equally into the courts in examining the disputes that arise in the General Election of Regional Head (Pemilukada) process. Authority between the Administrative Court and the Court has explicitly distinguished in the General Election. The Administrative Court to handle administrative disputes and the Constitutional Court to handle election result disputes. However, two decisions on different courts could also provide different legal implications of the legality the chosen of Regional Head and Deputy Head. This study is a juridical-normative research using qualitative methods of data analysis. Theoretically, based on principle legally enforceable erga omnes, the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court has the same binding legal force. The problem is KPU/ KPU Province/Regency/City (election commission) as officials are obliged to execute court decisions are always in a dilemma between the judicial decision to execute the decision of the permanent legal binding Administrative Court or the Constitutional Court which has different legal implications. On the other hand, the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court has disadvantages in its application if either linked to Election process was caused by the legal culture, technical constraints, posed for the possibility of social conflict, etc. The difference between the implications of the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court due to the absence of a time limit and has a problem about the harmony of electoral legislation. This reflects the ‘politics of law’ related to the charging arrangements positions of Regional Head and Deputy Head that always should be improvements and evaluation periodically."