Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The objective of this econometric study is to investigate the structural changes of mineral sectors. It is the condition when the domination of metallic minerals have been replaced by non metallic minerals. The Zivot and Andrews structural break has applied to test the time and intercept break in annual production data of total mineral, industrial minerals, and some selected minerals. Whereas the causal relationship between industrial minerals and metallic minerals are measured by Engle-Granger's Error correction model. In conclusion, there is a trend break in most cases between 1984-1985. This is caused by the emergence demand for industrial minerals in major project in Thailand, while for the production of some minerals are appeared to increase with a significant amount due to high overseas demand. However, there is no relationship between metallic minerals and industrial expansion."

"ABSTRAKPerkembangan industri tambang saat ini, mendorong perusahaan untukmelakukan peningkatan kinerja yang kompetitif dan manajemen strategi yangbaik. Strategi diturunkan dari visi dan misi akan menghasilkan indikator kinerjayang bersifat kuantitatif sebagai alat ukur perusahaan untuk menilai kinerjaperusahaan secara keseluruhan. Diperlukan adanya penilaian bobot terhadap KPIyang selaras dengan strategi perusahaan menggunakan metode Analytic HierarchyProcess. Didapatkan indikator kinerja prioritas yang memiliki nilai bobot tertinggiadalah ?Sustainability Growth Rate? sebesar 18,5% (0,185). KPI ?SustainabilityGrowth Rate? ini menjadi penting bagi perusahaan dalam mewujudkan strategiperusahaan. Hasil bobot ini diharapkan dapat menggambarkan arah dan tujuanperusahaan sesuai dengan tema strategi tahunan perusahaan.

---

AbstractDevelopment of the mining industry today, encourages companies to increasecompetitive performance and a good management strategy. Strategy derived fromvision and mission will generate quantitative performance indicators as ameasurement tool to assess the overall corporate performance. Required theassessment of the weight of the KPI is aligned with corporate strategy using themethod of Analytic Hierarchy Process. Obtained priority performance indicatorsthat have the highest weight value is "Sustainability Growth Rate" of 18.5%(0.185). KPI "Sustainability Growth Rate" is important for the company inrealizing the company's strategy. The results of this weight is expected to describethe direction of the company in accordance with the theme of the company'sannual strategy."

"Summary:Oil, gas, and mineral deposits are a substantial part of the wealth of many countries, not least in developing and emerging market economies. Harnessing some part of that wealth for fiscal purposes is critical for economic development. This book shows how the harnessing in few areas of economic life are the returns to good policy"

"Sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berlaku, penyelesaian sengketa antara Pemerintah dengan penanam modal (investor) diselesaikan berdasarkan kesepakatan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), dimana para pihak dapat menentukan forum penyelesaian sengketa baik melalui arbitrase nasional maupun internasional atas dasar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Namun saat ini dengan berubahnya rezim kontrak menjadi rezim perizinan ketentuan penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menentukan bahwa setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berubahnya rezim ini telah merubah posisi negara yang sebelumnya sejajar dalam sebuah kontrak karena bertindak sebagai subyek hukum perdata menjadi lebih tinggi sebagai regulator berada diatas perusahaan pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba yang diatur pada pasal 154 menimbulkan multi tafsir dan ada kalanya justru tidak dapat dilaksanakan, karena dapat diartikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang berakibat kepada ketidak-pastian hukum. Sehingga untuk membangun kepastian hukum sesuai dengan kehendak dan kesepakatan subyek hukum (yang bersengketa), maka ketentuan penyelesaian sengketa pada UU Minerba perlu diperjelas dan dilakukan sinkronisasi dengan ketentuan perundang-undangan penanaman modal dan arbitrase Indonesia, baik mengenai substansi maupun rumusannya.

---

AbstractPrior to the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, the settlement of disputes between the Government and investors resolved in the agreement of Contract of Work (CoW) and Coal Mining Exploitation Working Arrangements (CMEWA), where the parties can determine the dispute of settlement forum either through national or international arbitration. However, the current Mining dispute settlement provisions for investment pursuant to the provisions of Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Coal, determines that any disputes that arise in the implementation of IUP, IPR, or IUPK resolved through domestic courts and arbitration in accordance with the provisions of the Law. Changes in contract regime into permitting regimes has impact on changing the position of state that were previously equal in a contract to be higher in the licensing system. Thus the government's position as regulators are above the mining company. The results showed that the provision regarding dispute resolution on Mining Law, provoke to multi-interpretations that lead to legal uncertainty. Thus to build a law certainty in accordance with the will and the subject of legal agreement (the dispute), the dispute settlement provisions of the Mining Law needs to be clarified and synchronized with Indonesian Investment Law (Law Number 25 of 2007) and Arbitration Law (Law Number 30 of 1999), either on substance or formulation."

"Tesis ini membahas mengenai untuk dapat dilakukannya ekspor mineral, wajib dilakukan peningkatan nilai tambah terlebih dahulu melalui pengolahan dan pemurnian sebagaimana yang diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara. Sampai dengan saat ini, beberapa kali Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan mengenai ekspor mineral yang tidak konsisten dan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Terakhir dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri yang memperbolehkan dilakukannya penjualan mineral Nikel dengan kadar <1,7% dan Bauksit dengan kadar A1₂O_3. Maksud dan tujuan dari diberlakukannya ketentuan tersebut, antara lain untuk mempercepat industri hilirisasi mineral. Ketentuan tersebut tentu menimbulkan resiko terhadap investasi dibidang pertambangan, penyerapan tenaga kerja, penggunaan sumber daya dan bahan baku cadangan mineral, serta harga jual mineral itu sendiri. Ketentuan yang mengatur dapat dilakukannya ekspor mineral mentah tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku usaha pertambangan di Indonesia. Sementara itu ketentuan yang memperbolehkan dilakukannya ekspor mineral mentah, tentu saja bertentangan dengan kewajiban untuk dilakukannya peningkatan nilai tambah terlebih dahulu melalui pengolahan dan pemurnian sebelum dilakukanya ekspor, sebagaimana yang diatur dan ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Oleh sebab itu, Pemerintah sebaiknya mencabut ketentuan yang memperbolehkan dilakukanya ekspor mineral mentah agar dapat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha pertambangan di Indonesia.

---

The Thesis exploring about to be able to export mineral, hence have to perform added value through processing and refinement as regulated and stipulated by Law Number 4 of Year 2009 Regarding Minerals and Coals. Up to today, Indonesian Government has been several times issuing regulation concerning mineral export which is inconsistent and conflicting with Law Number 4 of Year 2009. Recently, by the enforcement of Ministerial Regulation of Energy and Mineral Resources Number 05 of Year 2017 regarding Enhancement of Mineral Added Value Through Mineral Processing and Refinement Activity Domestically to which allowed Nickel mineral selling with content <1,7% and bauxite with content A1₂O₃. Object and purpose of such provision, among others is to accelerate downstream industry of mineral. Such provision surely creating risk to investment in mining fields, employment absorption, the use of mineral resources and raw materials, and the price of the mineral itself. The provision which stipulating permissibility of the export of raw minerals could create legal uncertainty for mining business entrepreneurs in Indonesia. Meanwhile, the provision allowing the export of raw minerals, of course, is contrary to the obligation to increase the added value foremost by processing and refining before exporting, as regulated and stipulated by Law Number 4 of Year 2009. Therefore, the Government should revoke the provisions that allow the export of raw minerals to be in accordance with Law No. 4 of year 2009, and provide legal certainty for mining business entrepreneurs in Indonesia."

"Dalam rangka Restrukturisasi Pertamina dan diberlakukannya Undang-undang Migas tahun 2001 serta mengantisipasi persaingan kedepan yang sangat ketat. Untuk mencapai tujuannya maka Pusat Rekaya Dit. Pengolahan memerlukan strategi yang tepat. Pusat Rekayasa Pertamina Dit. Hilir kedepan, diharapkan dapat bertahan dan berkembang agar mampu bersaing dengan perusahaan - perusahaan sejenis disamping dapat menjaga Image Pertamina sebagai suatu Perusahaan Oil and Gas kelas Dunia. Penelitian dari tesis ini dilakukan guna melihat Potret diri dari Pusat Rekayasa saat ini, untuk dapat menentukan strategy yang tepat sebagai acuan dalam menuju suatu Business Unit dimasa depan. Untuk ini dipilih Analisa RWA (Ready, willing, Abillity) dari BCG (Boston Consultan Group) sebagai acuan yang dilengkapi dengan Analisa SWOT di dalamnya guna menentukan Strategy Pusat Rekayasa ke depan. Questionares yang dipakai dalam Analisa RWA adalah spesifik dipilih untuk Pusat Rekayasa baik sebagai Perusahaan Enjiniring atau merupakan bagian dari Pertamina dalam sektor Industri Migas. Hasil analisa telah mulai segera ditindaklanjuti mengingat bahwa tugas yang dihadapi oleh pusat Rekayasa saat ini dalam menangani pekerjaan Enjiniring khususnya terhadap Proyek Intern Pertamina Hilir dibidang Pengolahan, Pemasaran Niaga serta Perkapalan harus segera ditindak lanjuti. Diharapkan Pusat Rekayasa akan terus berkembang dan bertahan serta akhirnya dapat menjadi suatu Unit Bisnis yang mandiri."