Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengetahuan pada hakekatnya merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk ke dalamnya adalah ilmu, di samping agama dan seni. Pengetahuan dikumpulkan oleh ilmu dengan tujuan menjawab permasalahan kehidupan sehari-hari yang dihadapi manusia. Dan untuk digunakan dalam menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan kepadanya Pengetahuan merupakan sumber jawaban bagi berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan untuk dapat dicarikan jawabannya secara benar.Sesuai dengan judul, eksistensi dari Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 ini dititikberatkan penguraian dan pembahasannya kepada landasan ontologinya. Namun demikian penulis juga akan menguraikan dan membahas sedikit dari landasan epistemologi dan landasan aksiologinya. Karena di sini penulis berpendapat bahwa dalam membahas dan melihat suatu Undang-Undang tidak bisa dipisah-pisah, sebab itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan dalam pembahasan nantinya akan dikaitkan juga kaedah modal dalam perspektifnya. Dalam hal ini, dilihat dari pihak pembuat Undang-Undang itu sendiri."

"Salah satu praktek dalam perbankan adalah adanya keberadaan jaminan/agunan di dalam melakukan perjanjian kredit. Dalam perkembangannya dalam melakukan pemberian kredit terdapat masalah saat ternyata agunan yang diberikan dalam proses perkreditan ternyata merupakan hasil dari tindak pidana yang menyebabkan terjadinya penyitaan untuk pengembalian kerugian negara. Penelitian ini mencoba menganalisis mengenai apakah penyitaan tersebut sesungguhnya dapat menghilangkan hak preferent maupun hak parate eksekusi yang dimiliki oleh bank sesaat setelah melakukan peletakan hak tanggungan terhadap asset yang dijadikan jaminan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder atau bahan pustaka. Dari penilitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pada konsep hukumnya sendiri hak preferent dan hak parate eksekusi tidak dapat dirampas oleh negara karena adanya asas droit de suite dan droit de preferent, akan tetapi apabila terjadi perampasan yang dilakukan oleh negara maka hilanglah kedua hak tersebut karena walau dapat dimintakan kembali agunan tersebut tapi harus melawati proses yang panjang yang menghilangkan hak parate eksekusi maupun hak preferent. Maka dari itu penulis menyarankan seharusnya undang-undang lebih diperbaharui sehingga dapat lebih menjelaskan lagi mengenai agunan yang terbukti merupakan hasil tindak pidana. Serta penegak hukum yang melakukan penyitaan harusnya melakukan pemeriksaan terhadap benda yang akan disitanya, apakah diatas benda tersebut terdapat hak pihak ketiga yang dilindungi oleh Undang-undang.

---

In bankin practice making credit agreements there are existence of collateral. In its development in giving credit there was a problem when it turned out that the collateral provided in the credit process turned out to be the result of a criminal act that caused seizure of the object to recover state losses. This study attempts to analyze whether the confiscation can actually eliminate preferential right and parate execution right held by the bank shortly after placing the mortgage right on the assets that are used as collateral. Approach method used in this research is normative juridical with technique of collecting of secondary date or library material, which then analyzed by using qualitative method. From the research conducted, it can be concluded than in the legal concept the preferential right and parate execution right cannot be confiscated by the state beause the legal concept the preferential rights and parate execution rights cannot be confiscated by the state because the principle of droit de suite and droit de preferent, but if there is a seizure carried out by the state it meants then the two rights are lost because even if the bank can collect the collateral again but bank had to go through a long process that eliminated the parate execution and preferential rights. Therefore the authors suggest that the law should be renewed so that it can further explain about collateral which is proven to be the result of a criminal act. As well as law enforcers who carry out seizures should conduct an inspection of the objects before confiscated it, whether there are rights to the third party which are protected by law. "

"Pada masa sekarang ini, usaha kecil perlu diberi perhatian yang lebih besar mengingat produktivitas yang dihasilkan pada umumnya adalah berupa barang-barang ekspor sehingga dapat menunjang perekonomian Indonesia khususnya penambahan devisa negara. Perhatian utama yang perlu diberikan adalah peningkatan kualitas usaha kecil melalui pemberian kredit dalam rangka penambahan modal kerja. Ini bertujuan agar para pengusaha Kecil mampu mengembangkan usahanya (meningkatkan produktivitas) sehingga meghasilkan pengusaha-pengusaha yang mapan. Kredit tidak terlepas dari adanya jaminan. Oleh karena itu, tanah sebagai jaminan yang tepat dianggap sesuai sebagai jaminan KMK KUK, terlebih lagi sejak berlakunya uu Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 (UUHT) sebagai satu- satunya sarana pengaturan tentang tanah yang tentunya akan mampu menciptakan kepastian hukum lebih besar. Kehadiran UUHT telah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi golongan ekonomi lemah (seperti para pengusaha kecil) untuk menggunakan tanahnya sebagai jaminan kredit karena Hak Pakai atas Tanah Negara (HP-TN) dapat dijadikan obyek Hak Tanggungan. Jelas, bahwa kini para pengusaha kecil yang kebanyakkan mempunyai tanah HP-TN telah mampu menjaminkan tanahnya untuk memperoleh kredit bagi perkembangan usahanya. Dalam skripsi ini akan dibahas pula mengenai penerapan UUHT pada prakteknya, khususnya tinjauan hukum terhadap prosedur pembebanan Hak Tanggungan dan beberapa permasalahan serta penanggulangannya pada Bank BNI."

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan tidak mensyaratkan adannya jaminan apabila bank telah mempunyai keyakinan akan kemampuan debitur. Tetapi demi keamanan kreditnya bank selalu meminta jaminan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikenal dua bentuk jaminan yaitu jaminan kebendaan dari jaminan perorangan (borgtocht). Jaminan Kebendaan adalah adanya suatu benda tertentu yang dipakai sebagai jaminan. Benda tersebut dapat dibagi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Sedangkan jaminan perorangan adanya pihak ketiga (orang atau badan hukum) yang menjadi penjamin dalam suatu pemberian kredit. Pihak ketiga dalam hal ini adalah perorangan yang disebut jaminan perorangan (personal guarantee) atau badan hukum yang disebut jaminan perusahaan (corporate quarantee). Perusahaan yang dapat menjadi penjamin adalah perusahaan yang mempunyai hubungan usaha, management dengan kreditur atau debitur adalah anak perusahaan penjamin. Untuk saat ini di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan pemberian kredit dengan jaminan perusahaan. dalam prateknya di PT Bank Bali hanya menerima jaminan perusahaan yang penjaminnya adalah perusahaan yang berbentuk PT."

"Dalam penetapan Bea Masuk terdapat enam metode (pasal 15 UUNo.10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan), namun tidak jarangDirektorat Jendral Pajak c.q. Kantor Pelayanan Bea dan Cukaimenetapkan tidak berdasarkan hieraki yang ditetapkan olehundang-undang. Kantor Pelayanan dalam menetapkan nilai pabeanselalu menggunakan plafond harga apabila mereka tidak mengertiterhadap barang yang diimpor. Perlakuan tersebut sangatmerugikan importir karena selalu penetapan KPBC lebih tinggidaripada nilai yang dilaporkan dalam PIB oleh importir.Saranayang digunakan oleh KPBC untuk mengoreksi nilai pabean adalahSurat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk (SPKPBM)atau yang umumnya disebut Nota Pembetulan. Dengan terbitnyaSPKPBM upaya hukum yang ditempuh oleh wajib pajak secarahierarki adalah upaya keberatan kepada Direktorat Jendral Beadan Cukai dan banding Ke Pengadilan Pajak. Pada tahap keberatanpada umumnya wajib pajak dalam posisi yang lemah, sehinggaupaya banding WP sering tidak diterima kecuali diadakan audit.Akan tetapi dalam upaya Banding tidak jarang WP yangdimenangkan. Namun keberhasilan WP di tingkat banding tidakdisertai kemenangan didalam prakteknya. WP dipersulit untukmengambil Customs Bond serta restitusi. Fiskus menolak untukmemberikan imbalan bunga kepada WP. Upaya hukum yang dapatditempuh WP adalah gugatan baik lewat Perdata maupun PTUN.Tindakan fiskus tidak memenuhi kewajiban membayar imbalan bungadapat digugat lewat jalur perdata, sedangkan tindakanmempersulit dapat ditempuh lewat jalur Peradilan TUN. CustomBond dalam yang digunakan dalam bidang kepabeanan secarayuridis menggunakan konstruksi hukum Penanggungan (Borghtoch)seperti yang diatur dalam pasal 1820 KUH Perdata."