Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The teacher profesionalism and accountability must be oriented to increase output quality. School supervising is part of the effort to increase student output and school quality. This research was aimed to elaborate: (1) the school's supervisor intensity in increasing elementary schoolteachers' quality; (2) the quality of teachers at elementary school; and (3) the condition of elementary school supervisory management in Bau-Bau City. Data were analyzed descriptively. Result showed that the school's supervising were done regularly once or twice a month in the forms of evaluation and counseling. Teachers' mastery of the teaching skills were good. Mastery of classroom skills is the result of interaction of various factors, and one of these factors is the effectiveness of school supervision. Management factors that influence the regulatory policy of the school classroom teachers quality is generally considered adequate, except for the availability of financial resources which considered inadequate."

"Peran pendidik guru menjadi lebih dan lebih penting dalam memenuhi kebutuhan guru profesional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia #14/2005 tentang Guru dan Dosen. Agar dapat mendidik guru profesional dan calon guru, pendidik guru sendiri harus profesional, dan memiliki kemauan untuk terus mengembangkan profesionalisme. Mengembangkan profesionalisme adalah suatu keharusan bagi pendidik guru, karena empat alasan: (1) sifat profesionalisme, (2) perkembangan pesat ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (3) paradigma pembelajaran seumur hidup, dan (4) permintaan Hukum #14/2005 tentang Guru dan Dosen. Namun data pada pendidik guru dari Lembaga Pendidikan Guru beberapa menunjukkan bahwa tidak semua pendidik guru menunjukkan kesediaan untuk mengembangkan profesionalisme. Oleh karena itu, pengembangan profesionalisme harus didorong oleh semua pihak yan terkait dengan guru dan pendidik guru. Ada banyak kegiatan yang dapat dialami oleh pendidik guru dalam rangka mengembangkan profesionalisme, beberapa diantaranya adalah: mengambil studi lebih lanjut, mengambil kursus yang relevan, refleksi diri secara teratur, bergabung dengan kegiatan akademik (seminar, lokakarya, pelatihan, dll), pengenalan sekolah, melakukan penelitian, dan penerbitan artikel ilmiah."

"ABSTRAKPerbincangan tentang perkembangan kota tidak terlepas dari dinamika sosial dan budaya kehidupan masyarakat yang mendiaminya. Karenanya, keduanya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Masyarakat Katobengke dalam penelitian ini merupakan masyarakat yang tergolong marginal dalam konteks politik, sosial, dan ekonomj. Perubahan sistem pemerintahan dalam masyarakat Buton diduga turut merubah paradigma penguasaan tanah. Perubahan paradigma ini kemudian akan merubah persepsi dan acuan cara bertindak mengenai pemaknaan tanah yang diwujudkan dalam bentuk perilaku spasial.Dengan pendekatan kualitatifl penelitian ini berupaya untuk memahami dan mendeskripsikan secara lebih mendalam bentuk-bentuk perilaku penguasaan tanah beserta perubahannya termasuk didalamnya perilaku spasial yang terjadi pada Sebuah masyarakat marginal diperkotaan. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi perilaku tersebut Serta bagaimana bentuk-bentuk perilaku penguasaan tanah terwujud dalam penggunaan tanah sehingga membentuk pola spasial tertentu dengan pendekatan wilayah sosial. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa telah teijadi dinamika penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke. Dinamika tersebut selanjutnya mempengaruhi persepsi dan acuan dalam menentukan tindakan.Kondisi demikian pada akhirya berujung pada perubahan perilaku rnasyarakat dalam hal penguasaan tanah dalam mengapreseasi ruang dalam hal ini tanah yang dimilikinya. Terdapat beberapa periode yang dapat menjelaskan bagaimana proses perubahan sistem pemerintahan dapat mempengaruhi perubahan perilaku penguasaan tanah dalam masyarakat Katobengke. Dalam proses perubahan tersebut teijadi perbedaan-perbedaan persepsi dan acuan yang membentuk perilaku penguasaan tanah. Perubahan sistem pemeriniahan adalah merupakan faktor utama yang dianggap penting dan memberikan sumbangsih besar terhadap perubahan periiaku spasial. Penggunaan tanah dalam masyarakat Katoengke membentuk dua pola persebaran ruang sosial sektoral dan pola persebaran ruang sosial diskrit.

---

ABSTRACT

A discussion on city development can not be detached from the social dynamics and lite culture of the various communities who dwell in that city. Both are simply inseparable. This research focuses on the Katobengke community, which is one of the marginalized communities in terms of political, social and economic context. The make over of the political system in Buton?s communities has shifted the paradigm of iand tenure. The paradigm shift obviously is affecting their thinking pattern a.nd reterence how to translating the meaning of land it is reflected in their spatial behavior.

Using a qualitative approach, this research attempts to gain a better understanding and to provide an in-depth description of the land tenure behavior occurring in a marginalized community in a city. Besides of that this research study attempts to explain the factors influencing land tenure behavior and how this land tenure behavior materialized in land use shapes the spatial pattem of land utilization and management amongst the Katobengke community with social space approach. The outcome of the analysis shows a changing value on how the Katobengke community perceives their land. The change has affected their thinking pattem and reference to determine their activity.

This conditions in the and pointed change of community behavior in case of land tenure. There are some period which can to explain how the change of political system influence the change of land tenure behavior to appreciate space including land in their own. In this change of process happen different thinking pattem and reference to shape land tenure behavior. Change of political system is the principal factor which the important thing and give the most big contribution toward land tenure behavior. Land use in Katobengke community shape the two spatial dissemination patterns, namely the social sectoral dissemination pattern and the social discrete dissemination pattem."

"Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, studi pustaka, studi dokumentasi, serta FGD. Wawancara dilakukan terhadap para informan yang secara sengaja dipilih dengan metode purposive oleh peneliti berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan. Beradasarkan pembahasan dari hasil penelitian, didapatkan beberapa simpulan pokok bahwa Pemerintah Kota Bau-Bau dalam periode 2003-2008 telah menggunakan kedua pendekatan umum dalam menanggulangi kemiskinan, yakni strategi secara tidak langsung dan strategi secara langsung dalam menanggulangi kemiskinan di daerahnya. Namun, hasil temuan lainnya dilapangan menggambarkan pula bahwa masih adanya ketimpangan porsi perhatian Pemerintah Kota Bau-Bau dalam penggunaan kedua strategi tersebut, sehingga upaya untuk menekan angka kemiskinan secara optimal belum memberikan hasil yang memuaskan.

---

This research using qualitative approach wilh descriptive method. Data collected by using interview, observation, literature study and focus group discussion (FGD). Interview was done to informan whose being chosen purposive by researcher because of the needs of the research. According to the analysis, some principal can be take as conclusion of the research that the Government of Bau-Bau City in period 2003-2008 has been used two general approach in poverty management they are undirect strategy and direct strategy. As shown in the field there are in balance of Government of Bau-Bau City concern in the way of using both strategy, so the optimal result of poverty management in Bau-Bau City, may say, not yet satisfied."

"Wilayah pesisir dengan topografi yang relatif datar merupakan tempatyang menarik untuk dijadikan permukiman. Pada perkembangan selanjutnyawilayah ini memiliki laju pemanfaatan lahan yang cukup pesat salah satunyaadalah permukiman. Hal ini menyebabkan tingginya tingkat kepadatanpenduduk sekaligus terjadinya peningkatan akan kebutuhan permukiman.Pesisir Kota Bau-Bau merupakan pusat dari berbagai aktivitas pendudukdiantaranya yang paling menonjol adalah kegiatan perdagangan dan jasa.Terkonsentrasinya kegiatan-kegiatan tersebut termasuk permukiman yangberada di pusat kota di kawasan pesisir menyebabkan terjadinya penurunankualitas lingkungan permukiman. Penilaian kualitas permukiman dalampenelitian ini meliputi variabel jenis bangunan, adanya genangan banjir,kepadatan bangunan, tingkat pelayanan listrik, air bersih, ketersediaan TPSdan tingkat kepemilikan IMB, serta menghubungkan persebaran kualitaspermukiman tersebut dengan jarak ke CBD, wilayah ketinggian, dan jarakdari garis pantai. Dari hasil penelitian, permukiman dengan kualitas baikberada di Kelurahan Batulo, Bone-Bone, Bukit Wolio Indah, Kadolomoko,Lipu, Wangkanapi dan Tarafu. Permukiman dengan kualitas sedang beradadi Kelurahan Bataraguru, Kadolokatapi, Kaisabu Baru, Lamangga, Lanto,Ngangana Umala, Wajo, Wale dan Wameo. Sedangkan permukiman dengankualitas buruk berada di Kelurahan Baadia, Kaobula, Katobengke, Melai,Tanganapada, dan Tomba. Hubungan antara jarak ke CBD, ketinggian daripermukaan laut, dan jarak dari garis pantai terhadap persebaran kualitaspermukiman tersebut adalah semakin jauh jarak permukiman ke CBD,semakin tinggi letak permukiman dan semakin jauh jarak permukiman darigaris pantai maka permukiman tersebut cenderung menunjukkan kualitaspermukiman yang buruk.Kata kunci : wilayah pesisir Kota Bau-Bau, kualitas permukiman, jarakke CBD, wilayah ketinggian, jarak dari garis pantai.ix+82 hlm.; 16 tabel; 9 gambar; 7 lamp; 14 petaBibliografi : 42 (1977-2006)"

"Sejak merebaknya "Korean Wave" pada dekade 2010-an, Bahasa Korea dan Aksara Hangeul adalah bagian integral dalam penyebaran soft power Korea Selatan di seluruh dunia. Pemerintah Korea Selatan, misalnya, memberikan dukungan untuk pelestarian bahasa Cia-Cia dari Suku Cia-Cia di Bau-Bau Sulawesi Tenggara, Indonesia - sebuah program yang awalnya diprakarsai oleh Yayasan Hunminjonggeum Society pada tahun 2008.Studi ini mengukur persepsi siswa dengan latar belakang etnis Cia-Cia terhadap Korea Selatan. Survei kuesioner dan wawancara digunakan untuk melihat lebih jauh persepsi mereka. Studi ini kemudian menemukan bahwa setelah program ini, para siswa memiliki persepsi yang lebih positif tentang Korea Selatan. Selain itu, demonstrasi budaya Korea dan penggunaan Bahasa Korea bahkan menjadi lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari mereka, sehingga menciptakan realitas sosial baru di komunitas lokal. Temuan seperti itu menunjukkan bahwa bantuan internasional telah secara efektif menjadi bagian dari strategi ekspansi soft power Korea Selatan.

---

Since the beginning of the "Korean Wave" in the decade of 2010, Korean language and the Hangeul character are the integral parts in the dissemination of South Korea's soft power across the world. The South Korean government, for example, provided support for the preservation of Cia-Cia language of Cia-Cia Tribe in Bau-Bau Southeast Sulawesi, Indonesia - a program that was originally initiated by Hunminjonggeum Society Foundation in 2008.

This study examines the perception of students with Cia-Cia ethnic background toward South Korea. Questionnaire surveys and interviews are used to further look into their perceptions. This study then finds following the program, the students have more positive perceptions of South Korea. Besides, the demonstration of Korean culture and the use of Korean language even becomes more apparent in their daily life, creating a new social reality in the local community. Such a finding suggests that international assistance has effectively become a part of South Korea's soft power expansion strategy."

"Dunia pendidikan masih menghadapi tantangan-tantangan yang cukup mendasar, salah satunya adalah perluasan dan pemerataan akses lokasi sekolah yang tercantum dalam misi pendidikan nasional yaitu mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelayanan pendidikan dasar, umunya SD diberikan untuk anak 7-12 tahun. Pemertaan akses merupakan kemudahan penduduk menjangkau SD terdekat. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola ruang dari 71 area pelayanan SD di kota Cimahi. Analisis spasial dilakukan untuk mengetahui distribusi penduduk serta jarak dan area pelayanan masing-masing lokasi SD. Hasil analisis menunjukkan bahwa akses menuju lokasi SD di kota Cimahi terjangkau dari seluruh kota, di mana 96,9% area berjarak kurang dari 1 km menuju SD terdekat. Hasil simulasi penduduk pendukung eksisting dan jumlah SD eksisting per wilayah pelayanan memperlihatkan SD mengalami kelebihan dan kekurangan jumlah. 53 SD mengalami under supply sedangkan 18 SD lainnya mengalami over supply. "

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDN di Kota Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan teori George Edward III (1980) dengan metode kualitatif. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi program BOS pada SDN di kota Jakarta Selatan cukup efektif, meskipun tidak cukup sempurna. Hal ini terbukti dari kondisi yang diharapkan tidak sesuai dengan kondisi kenyataan, dalam pelaksanaannya program BOS mengalami hambatan dari aspek komunikasi dan sumber daya, untuk aspek sikap dan struktur birokrasi cukup efektif. Dalam meningkatkan efektivitas implementasi program BOS pada Sekolah Dasar, pemerintah seyogyanya melakukan sosialisasi sampai tingkat sekolah dan segera merealisasikan tenaga administrasi pengelola BOS di sekolah.

---

This research discusses on School Operational Fund program implementation in state elementary schools in South Jakarta. This research uses theory from George Edward III ( 1980 ) with qualitative method. This research concludes that the program implementation is effective enough, even tough it is not yet perfect. This can be seen that there are some unexpected conditions in implementing that program as the program is facing some obstacles, from communication and resources aspects, meanwhile it is effective from behavioral and bureaucracy structural aspect. To boost implementation effectiveness in elementary schools, the government must give relevant information and deploy program administrator at schools."